Menyala Pak Pur! Menteri Keuangan Purbaya Tegas Soal Penyaluran KUR 🔥

ZONA BUSER , Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan penyelidikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menerima sejumlah laporan bahwa masih ada bank meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut jelas melanggar ketentuan pemerintah yang telah menetapkan bahwa KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan. Ia menilai tindakan oknum perbankan yang mempersulit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk ketidakpatuhan dan merugikan negara.

“Kami akan tindak tegas bank yang masih mempersulit akses KUR bagi masyarakat kecil. Program ini untuk membantu rakyat, bukan membebani mereka,” tegas Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, guna memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awal: memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Dengan sikap tegasnya ini, publik menilai langkah Purbaya sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

“Menyala Pak Pur!”, seru warganet yang mendukung ketegasan Menteri Keuangan tersebut dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan UMKM.

Disiplin ASN Diperketat, Absen Tanpa Alasan Bisa Berujung Pemecatan

   Foto Ilustrasi

ZONA BUSER,  Jakarta, 4 November 2025 — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan disiplin kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui ketentuan terbaru, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tanpa hak pensiun maupun tunjangan lainnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa ASN wajib menaati ketentuan jam kerja dan menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa alasan sah telah menjadi salah satu penyebab tertinggi dalam kasus pemberhentian ASN di berbagai instansi. “Kami ingin menegaskan bahwa absensi tanpa keterangan, meskipun terlihat sepele, bisa berdampak fatal bagi karier ASN. Bagi mereka yang terbukti melanggar berat, pemberhentian dilakukan tanpa hak pensiun dan tanpa penghargaan kepegawaian,” ujar pejabat BKN.

Menurut aturan, ASN yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 10 hari kerja dalam satu tahun tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara pelanggaran yang lebih ringan, seperti absen 3–5 hari, akan dikenakan sanksi berupa teguran atau penundaan kenaikan pangkat.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. “Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik yang efektif. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal etika, tanggung jawab, dan integritas,” tambahnya.

Dengan penegakan aturan ini, diharapkan kinerja birokrasi semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

---

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan Hukum
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Telp. (021) 8088-8888
Email: humas@bkn.go.id
Situs web: www.bkn.go.id

---

Kontroversi Rokok Ilegal vs Legal, Warga Terbelah dalam Pandangan

                           Foto Ilustrasi

ZONA BUSER , Jakarta, 3 November 2025 — Perdebatan mengenai rokok ilegal dan legal kembali mencuat di tengah masyarakat. Meski pemerintah terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, sejumlah warga justru memiliki pandangan beragam tentang keberadaan produk tersebut.

Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, rokok ilegal dianggap sebagai “alternatif murah” di tengah naiknya harga rokok resmi. “Sekarang harga rokok legal mahal sekali. Kalau kerja harian, kadang nggak cukup kalau beli yang legal,” ujar Slamet (42), buruh pabrik asal Bekasi. Ia mengaku sering membeli rokok tanpa cukai karena harganya bisa setengah dari rokok legal.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dian (29), pegawai swasta di Jakarta. Ia menilai konsumsi rokok ilegal justru merugikan negara. “Kalau beli rokok ilegal, berarti kita mendukung pelanggaran hukum. Pajak dari rokok legal kan masuk ke negara, buat bantu pembangunan dan kesehatan juga,” tuturnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan pendapatan negara. Sepanjang tahun 2025, DJBC mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun akibat peredaran rokok tanpa pita cukai.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai persoalan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Ekonom Universitas Indonesia, Bima Yudha, menyebut akar masalahnya terletak pada kesenjangan harga akibat tingginya tarif cukai. “Ketika harga rokok legal terlalu tinggi, pasar akan mencari substitusi. Di sinilah rokok ilegal menemukan celahnya,” jelasnya.

Sementara itu, di media sosial, perdebatan antara pendukung rokok legal dan ilegal juga ramai diperbincangkan. Sebagian warganet menilai pemerintah harus mencari solusi agar harga rokok legal tetap terjangkau tanpa menurunkan penerimaan negara.

"Kalau semua serba mahal, jangan salahkan rakyat cari yang murah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter). Namun ada juga yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum: “Murah belum tentu benar. Kalau ilegal, ya tetap salah.”

Perdebatan soal rokok ilegal dan legal tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Selama kesenjangan harga dan daya beli masyarakat masih menjadi persoalan, kontroversi ini akan terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Dari Kreativitas hingga Kepemimpinan, Sekjen IWO Telly Nathalia Temui SBY di IdeaFest

ZONA BUSER , JAKARTA – Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai salah satu momen spesial di ajang IdeaFest 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 2 November 2025. Di tengah riuhnya festival kreatif terbesar di Indonesia itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO), Telly Nathalia, akhirnya bertemu kembali dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah sekian lama tidak bersua.

Pertemuan tersebut terjadi secara informal di sela-sela sesi diskusi dan networking yang menjadi bagian dari rangkaian acara bertema “(Cult)ivate the Culture.” IdeaFest tahun ini memang menjadi ruang temu lintas generasi dan profesi, mempertemukan para kreator, pemimpin, dan tokoh perubahan dari berbagai latar belakang.

“Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak SBY. Beliau tetap hangat, penuh semangat, dan terlihat sangat sehat. Seperti yang beliau katakan, beliau kini lebih bahagia karena merasa bebas dan merdeka saat aktif di bidang seni,” ujar Telly Nathalia usai pertemuan singkat itu melalui keterangan tertulis pada Senin (3/11/2025).

Sekjen IWO menjelaskan bahwa SBY hadir sebagai salah satu tamu kehormatan dalam sesi khusus yang membahas peran kepemimpinan dalam membentuk budaya dan narasi publik. Kehadirannya menarik perhatian banyak peserta, terutama generasi muda yang ingin mendengar langsung pandangan beliau tentang dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Pertemuan antara Telly dan SBY bukan sekadar reuni personal, tetapi juga simbol kesinambungan dialog antara generasi wartawan dan pemimpin nasional. Telly, yang dikenal aktif mendorong transformasi media digital, kebebasan pers, dan penguatan budaya, menyebut momen tersebut sebagai pengingat pentingnya komunikasi lintas zaman.

“Saya belajar dari Bapak SBY bahwa cita-cita harus tinggi, disertai keputusan-keputusan bijak untuk masa depan. Selain itu, asah terus kreativitas dan jangan pernah berhenti belajar sepanjang usia,” tambah Telly.

Sebagai informasi, IdeaFest 2025 berlangsung pada 31 Oktober–2 November, menghadirkan ratusan pembicara dan ribuan peserta dari berbagai sektor. Festival ini menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi, serta tempat bertemunya gagasan-gagasan besar yang membentuk masa depan Indonesia.

Pertemuan Telly Nathalia dan SBY menjadi salah satu highlight personal yang memperkaya narasi IdeaFest tahun ini—bahwa di tengah hiruk-pikuk inovasi dan kreativitas, nilai-nilai silaturahmi dan dialog tetap menjadi fondasi penting dalam membangun budaya yang sehat dan berkelanjutan.

“Selain Pak SBY, saya juga hadir di sesi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendengar langsung pemikiran beliau terkait pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. IdeaFest 2025 bukan hanya ajang bertukar pandangan, tapi juga ajang kreatif terbesar di Indonesia. Saya banyak berjumpa teman-teman jurnalis, pelaku media, serta penggagas dan pelaku industri kreatif, termasuk bidang AI,” tutupnya.

Kapolri Lantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Sebagai Kapolda Sulsel Gantikan Irjen Pol. Rusdi Hartono

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., resmi melantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, menggantikan Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si.

Pelantikan berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, merupakan bagian dari kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier terhadap tantangan tugas kedepannya.

Sebelumnya, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Dengan pengalaman tugas yang dimiliki, ia kini dipercaya untuk memimpin jajaran Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulsel, dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Rotasi jabatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sebagaimana komitmen Kapolri dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Majelis Kehormatan PP IWO, Maman Suherman, Dianugerahi Nugra Jasa Dharma Pustaloka oleh Perpusnas

ZONA BUSER , JAKARTA-Majelis Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Maman Suherman pada Selasa, 28 Oktober 2025 menerima penghargaan tertinggi di bidang Perpustakaan, yakni Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk kategori Pegiat Literasi.

Penganugerahan Nugra Jasa Dharma Pustaloko diberikan kepada Maman Suherman dalam acara Festival Literasi Perpusnas yang berlangsung dari 27 sampai 29 Oktober 2025 di Grand Mercure Kemayoran Hotel di Jakarta Pusat.

“Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga kegiatan keliterasian saya bisa terus berjalan dan Insya Allah memberi manfaat,” kata Maman usai menerima penghargaan tersebut.

Maman Suherman adalah seorang pegiat literasi nasional yang aktif menulis buku dan puisi. Karya paling barunya yang diluncurkan pada November 2024 berjudul “Dan Janda Itu Ibuku”.

“Berkat dukungan Bapak/Ibu semua, hari ini saya mendapat Amanah luar biasa dari Perpustakaan Nasional, berupa penghargaan “Nugra Jasa Dharma Pustaloka”. Mohon selalu mendoakan saya, agar bisa Amanah dengan apresiasi yang tidak mudah dan tidak ringan ini,” tutur Majelis Kehormatan PP IWO ini.

Sekretaris Jenderal IWO Telly Nathalia yang memperoleh kabar bahagia ini meluapkan rasa syukurnya.

“Kepercayaan kepada Kang Maman Suherman, yang adalah Majelis Kehormatan PP IWO, memperoleh anugerah “Nugra Jasa Dharma Pustaloka” dari Perpusnas, semoga dapat menjadi penambah semangat bagi keluarga besar IWO di seluruh Indonesia, agar lebih meningkatkan kemampuan gerak di bidang literasi di negeri ini,” kata Nathalia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurut Nathalia, pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia harus dapat mensinergikan penghargaan kepada Kang Maman Suherman dari Perpusnas dengan meningkatkan aktivitas literasi di daerah-daerah. (***)p

Dwi Cristianto dan IWO Raih Kepercayaan Publik Usai Rakernas dengan Kehadiran Wamenko

ZONA BUSER , JAKARTA-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu dan Kamis (22–23 Oktober 2025), menghadirkan momen istimewa yang menegaskan posisi IWO sebagai organisasi pers yang besar dan strategis di mata pemerintah.

Kegiatan bergengsi yang mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan” ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof. Otto Hasibuan, S.H., M.H.

Sesi pembukaan menjadi sangat menarik ketika Wamenko Otto Hasibuan menyalami perwakilan pengurus IWO dari berbagai pelosok Nusantara. Wamenko Otto disebut terperangah melihat langsung betapa besarnya dan solidnya organisasi pers yang dinakhodai oleh Dwi Cristianto ini, yang hadir dari Sabang hingga Merauke.

Satu per satu perwakilan pengurus memperkenalkan diri, sembari berinteraksi hangat dengan pengacara tersohor Indonesia itu.

Momen kekeluargaan terjadi saat Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, menyalami Wamenko.
"Selamat datang Bapak Wamenko di Rakernas IWO," sapa Andi Mull. "Kami dari Kabupaten Soppeng, Sulsel, Pak Menteri," tambahnya.

Sambutan itu dibalas hangat oleh Wamenko Otto Hasibuan. "Wow... Soppeng Sulsel yah," jawab beliau dengan raut terkesan, sambil menjabat erat tangan Ketua IWO Soppeng, menggarisbawahi jangkauan IWO yang meluas hingga ke daerah-daerah.

Wamenko menegaskan peran vital media dalam menjaga pilar demokrasi di era digital, dan mendorong IWO untuk terus memperkuat jurnalisme yang etis dan profesional.

Momen Rakernas IWO yang dihadiri dan dibuka oleh pejabat negara sekelas Wamenko ini memberikan penilaian tegas di mata publik.

Publik menilai IWO di bawah kepemimpinan Dwi Cristianto bukanlah organisasi kaleng-kaleng dengan hadirnya pembesar negara yang membuka langsung kegiatan, sekaligus mengakui secara terbuka peran dan eksistensi IWO sebagai mitra strategis pemerintah dan pilar penting dalam demokrasi Indonesia.