Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia

zonabuser,id, Jakarta-Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Bangsa Indonesia kembali berduka. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Almarhum yang menjabat sebagai Wakil Presiden periode 1993–1998 dikenal sebagai sosok Jenderal TNI (Purn) yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan kariernya, beliau memberikan pengabdian panjang baik di lingkungan militer maupun dalam pemerintahan.

Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi Indonesia. Ucapan belasungkawa dan doa pun mengalir dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah dan pengabdian beliau, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi duka ini.

Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno Wafat di RSPAD, Bangsa Indonesia Berduka

zonabuser,id, JAKARTA – Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Kabar duka datang dari dunia nasional. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, dikabarkan wafat pada Senin, 2 Maret 2026.

Almarhum menghembuskan napas terakhir di RSPAD pada pukul 06.58 WIB. Kepergian tokoh militer dan negarawan tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta masyarakat Indonesia.

Semasa hidupnya, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998.

 Kiprahnya di lingkungan TNI maupun dalam pemerintahan menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai kalangan. Banyak pihak mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya, serta diterima seluruh amal ibadahnya.

Kepergian beliau di bulan suci Ramadan menambah suasana haru. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

zonabuser,id, JAKARTA- Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.

"Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.

Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.

"Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.

Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.

Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.

"Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng.

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

zonabuser,id,JAKARTA-Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Di Bawah Kepemimpinan Suwardi Haseng, Soppeng Raih Penghargaan Tertinggi UHC

zonabuser,id, JAKARTA – Kabupaten Soppeng kembali menegaskan eksistensinya di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, SE, Bumi Latemmamala resmi meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, penghargaan tertinggi di bidang jaminan kesehatan.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan pada acara Deklarasi Pencanangan UHC yang digelar di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Acara nasional ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan RI, Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

UHC Award bukan sekadar penghargaan biasa. Penghargaan ini merupakan level tertinggi yang hanya diberikan kepada daerah dengan indikator penilaian yang sangat ketat.

 Kabupaten Soppeng dinilai berhasil dalam cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas layanan fasilitas kesehatan yang semakin baik dan mudah diakses, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Soppeng. Ini membuktikan bahwa negara hadir dan pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala biaya,” ujar Bupati.

Ia berharap capaian ini menjadi pemacu semangat bagi tenaga medis dan aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, tujuan utama bukanlah piagam, melainkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Nurwahdaniyah As’ad, SKM, MM, AAK, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Soppeng yang turut hadir pada acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program JKN Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Soppeng berhasil meraih kategori Madya dengan sejumlah indikator utama, di antaranya cakupan kepesertaan JKN mencapai minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta berada di atas standar nasional, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

“Prestasi kategori Madya ini merupakan bukti nyata sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memastikan setiap warga memiliki akses layanan kesehatan yang pasti dan berkualitas,” tandas Nurwahdaniyah.

IWO dan Universitas Bung Karno Teken MoU, Perkuat Sinergi Pers dan Akademisi

Foto Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  

zonabuser,id, Jakarta-Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan kerjasama dengan Universitas Bung Karno (UBK) yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.

Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  pegang Mou Tandatangan

MoU yang menggarisbawahi kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan antara kedua belah pihak dan para pihak lain yang dapat dilibatkan belandaskan pada Tridarma Perguruan Tinggi, yakni program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan bersama kedua belah pihak dan para pihak lain yang dilibatkan cukup beragam, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.

IWO dalam penandatanganan MoU dengan UBK di Aula Dr. Ir. Soerkarno, Kampus UBK Jalan Kimia di Jakarta Pusat diwakili Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si., sementara dari pihak UBK diwakili oleh Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Rektor UBK Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju M.Si.

“Sebagai organisasi profesi wartawan yang bekerja di media online, IWO membuka kerja-kerja baik untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia,” kata Ketum IWO Dwi Christianto usai penandatangan MoU"

Menurutnya, lembaga akademik seperti Universitas Bung Karno (UBK) mampu memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan pers di tanah air. Sinergi antara IWO dan UBK bisa menghasilkan output berupa Analisa-analisa kebijakan dan update dunia jurnalistik.

“Ada Fakultas Fisik dengan jurusan komunikasi di UBK misalnya bersama akademisi dari fakultas lainnya bisa kami ajak mengembangkan buah pikir untuk kemajuan kehidupan dan kebebasan pers. Termasuk, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang melingkupi profesi wartawan secara umum dan khususnya demi anggota IWO,” pungkas Dwi.

Sementara itu kerjasama antara IWO dan UBK  juga diharapkan dapat menjalin keterkaitan antara realitas dunia professional jurnalis dan perguruan tinggi, kata Wakil Rektor 4 UBK Franky Roring.

“Dunia jurnalisme dan akademik memiliki komitmen yang sama pada data dan kebenaran. Atas hal tersebut dipandang perlu Universitas Bung Karno menjalin kerjasama dengan Ikatan Wartawan Online,” kata Franky.

“Penandatanganan ini menandai langkah awal bagi kerjasama kedua lembaga tersebut ke depannya,” tambah Franky. ***

Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Dibuka Jalur Masuk ASN PPPK

zonabuser,id, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memiliki payung hukum yang lebih kuat setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

 Regulasi ini membawa angin segar, khususnya bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

Selama lebih dari satu tahun berjalan, program MBG bergerak cepat menjangkau anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, remaja, hingga kelompok rentan. Di balik distribusi makanan bergizi tersebut, para pegawai SPPG bekerja sejak dini hari—menyiapkan menu, mengolah bahan pangan, menjaga standar gizi, hingga memastikan keamanan makanan sebelum disalurkan.

Namun, peran vital tersebut belum sepenuhnya diiringi kepastian status kerja. Sebagian tenaga SPPG bekerja dengan sistem harian, kontrak jangka pendek, atau melalui skema pembiayaan program yang belum seragam. Hal ini kerap memunculkan pertanyaan terkait standar pengupahan, perlindungan kerja, hingga jaminan keberlanjutan pekerjaan.

Pasal 17 Jadi Titik Balik

Terbitnya Perpres MBG mulai menjawab kegelisahan tersebut. Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dinilai sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap tenaga pelaksana MBG. 

Dengan status PPPK, pegawai SPPG  Yang Berpeluang Diangkat sebagai ASN (PPPK) di SPPG:

Manajer Unit Pelayanan

 

Tenaga Administrasi dan

 

Akuntansi Tenaga Ahli Gizi

lengkap dengan hak kepegawaian, perlindungan kerja, serta kepastian jenjang karier.

Sementara itu, tenaga lain di luar tiga kategori tersebut tidak termasuk dalam skema pengangkatan ASN, melainkan tetap berstatus tenaga pendukung/mitra sesuai kebutuhan operasional.

Bagi para petugas SPPG, pengakuan ini bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan penegasan bahwa pekerjaan mereka merupakan bagian dari pelayanan publik strategis, bukan pekerjaan sementara yang mudah tergantikan.

Tetap Lewat Proses Seleksi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK tidak bersifat otomatis. Khususnya bagi pegawai dari kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam Program MBG, pengangkatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi khusus.

“Pegawai SPPG dari kalangan SPPI, khususnya Batch III yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis, direncanakan diangkat menjadi PPPK. Namun tetap melalui proses seleksi PPPK BGN untuk validasi dan penempatan, agar gaji serta tunjangan kinerja mereka terjamin,” ujar Dadan Hindayana.

Dengan regulasi ini, publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah berupa aturan turunan dan petunjuk teknis. Jika proses tersebut berjalan cepat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat pegawai SPPG akan resmi menyandang status ASN PPPK, melanjutkan pengabdian mereka dengan kepastian dan penghargaan yang lebih layak.