Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, 10 Orang Dibawa untuk Diperiksa

ZONA BUSER ,Pekanbaru, 3 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11) malam. Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. Menurutnya, OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Riau pada hari ini. Ada sejumlah pihak yang diamankan, termasuk penyelenggara negara,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Senin malam.

Dari informasi awal, operasi ini diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Beberapa pihak yang diamankan langsung dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan menyatakan bahwa Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan oleh KPK dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Bapak Gubernur dimintai keterangan untuk membantu proses klarifikasi oleh KPK. Jadi bukan ditangkap atau ditahan,” jelasnya dalam keterangan terpisah.

KPK sendiri masih melakukan pendalaman terhadap bukti dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Rencananya, lembaga tersebut akan mengumumkan secara resmi hasil OTT beserta penetapan status hukum para pihak pada Selasa (4/11).

Latar Belakang

Abdul Wahid menjabat sebagai Gubernur Riau sejak 2021. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu dan dikenal aktif mendorong pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

OTT terhadap kepala daerah ini menambah daftar panjang pejabat provinsi yang terjerat operasi tangkap tangan KPK, setelah sebelumnya kasus serupa menimpa beberapa gubernur di berbagai provinsi lain.

Editor: Redaksi

Sumber: KPK, detik.com, CNN Indonesia, Riaupos, Antaranews

Polda Riau Resmi Luncurkan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

ZONA BUSER , PEKANBARU RIAU-Polda Riau secara resmi meluncurkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kegiatan ini berlangsung pukul 08.00 WIB di Jalan Guru, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selasa (10//6/2025)

Kegiatan Launching dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, SIK, MH, M.Hum, dan juga dihadiri oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, SH, M.Han. Para Pejabat Utama Polda Riau

Program SPPG bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah di wilayah Kota Pekanbaru. 

Kapolda Riau dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Ini bukan sekadar program dapur umum, melainkan harapan besar Polri dalam melahirkan generasi sehat dan cerdas. Memberi gizi berarti menanam harapan,” ujar Irjen Pol Herry Heryawan.

Ia juga menambahkan bahwa inisiatif ini mendukung penuh program nasional ketahanan dan kedaulatan pangan, sejalan dengan visi Asta Cita Nasional.

“Melindung tuah, menjaga marwah. Dengan makanan bergizi, kita membentuk pikiran, ide, dan gagasan anak-anak bangsa agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa,” tambahnya.

Kapolda menambahkan, untuk tahap awal pelaksanaan yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 20 Juni 2025, program ini akan difokuskan kepada 1.500 orang penerima manfaat yang berasal dari tujuh lokasi, KB Aulia, KB Agave, SDN 124 Pekanbaru, SDN 148 Pekanbaru, SDN 168 Pekanbaru, SMPN 33 Pekanbaru, dan MTsN Al-Fajar.

"Pada tahap awal, program ini akan menyasar 1.500 orang penerima manfaat dari tujuh institusi pendidikan, yakni KB Aulia, KB Agave, SDN 124, SDN 148, SDN 168, SMPN 33, dan MTsN Al-Fajar. Tahap ini akan berlangsung dari 10 hingga 20 Juni 2025," tutup Kapolda. 

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Riau dalam mendukung program nasional peningkatan gizi, serta sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan.

Rocky Gerung: Polisi Itu ‘Pohon Lindung Seluruh Indonesia

ZONA BUSER , PEKANBARU-Filsuf sekaligus pendiri Tumbuh Institute, Rocky Gerung, turut hadir dalam kegiatan penanaman pohon di Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Kecamatan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Rocky menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Jambore Karhutla, yang ia sebut sebagai wujud komitmen memuliakan alam. Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid, Rocky turut menanam pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.

"Terima kasih teman-teman, karena dari Pekanbaru kita bisa menyuarakan keinginan untuk memuliakan alam," ujar Rocky, Sabtu (26/4/2025).

Ia pun menyoroti konsep green policing yang diterapkan oleh Polda Riau sebagai langkah inovatif dalam pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, pelibatan Polri dalam kegiatan penghijauan adalah bentuk nyata peradaban dalam menghadapi krisis lingkungan.

"Green policing itu berarti polisi menghijaukan alam, dan itu bagian dari tugas peradaban," jelasnya.

Rocky menambahkan, dari langkah kecil seperti menanam pohon, bisa tumbuh harapan bagi masa depan yang lebih hijau dan lestari.

“Dari pekerjaan kecil ini, kita menumbuhkan harapan masa depan,” tegasnya.

Ia kemudian menutup pernyataannya dengan seloroh:  

“Jadi, polisi itu artinya ‘Pohon Lindung Seluruh Indonesia’. Salam akal sehat, salam Presisi.”