Kegiatan Bakti Sosial Rakernis Humas Polri 2025 Disambut Antusias Warga Semarang

ZONA BUSER , SEMARANG-Kegiatan bakti sosial dalam rangka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 yang digelar oleh Divisi Humas Polri mendapat sambutan hangat dari warga Kota Semarang. Salah satu penerima manfaat, Ustadz Ahmad Yadiono dari Yayasan Islam Nurul Mursyid, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepedulian yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat.

"Kami sangat senang sekali, alhamdulillah kebetulan anak-anak kelas 3, 4, 5 sedang libur sekolah, jadi tidak repot membuatkan izin. Mereka bisa langsung datang ke sini untuk menerima bantuan," ujar Ustadz Ahmad, Rabu (7/5).

Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan sangat bermanfaat bagi anak-anak di yayasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembayaran sekolah dan perlengkapan belajar.

"Semoga bantuannya bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya, bisa untuk bayar sekolah, bisa untuk beli-beli perlengkapan sekolah," lanjutnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Humas Polri yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.

"Terima kasih Humas Polri, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan pula. Amin Ya Rabbal Alamin," pungkasnya.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat komunikasi publik dan mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program nyata dan menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kapolri Hadiri Promensisko TPPU & TPPT: Komitmen Perangi Kejahatan Siber

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber.

Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5).

Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber. 

"Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia," ujar Sigit.

Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber. 

"Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online," tegasnya.

Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan. 

"Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online," tutup Sigit.

Kapolda Sulsel Tegaskan Netralitas dan Keamanan dalam Deklarasi Kampanye Damai PSU Pilwalkot Palopo 2024.

ZONA BUSER , MAKASSAR-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menghadiri dan memberikan arahan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo pada Rabu (07/05/2025).

Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kajati Sulsel Agus Salim, Danlantamal VI, Ketua KPU Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, serta Penjabat Wali Kota Palopo.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan tujuh poin penting terkait komitmen keamanan dan netralitas dalam penyelenggaraan PSU. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan damai selama proses demokrasi berlangsung di Kota Palopo.

“Kita melaksanakan kegiatan penting hari ini, yaitu deklarasi kampanye damai untuk menciptakan suasana yang sejuk dalam penyelenggaraan PSU,” ujarnya.

Kapolda juga mengapresiasi inisiatif KPU dalam menggagas deklarasi ini, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang aman dan damai. Ia menegaskan komitmennya terhadap netralitas jajaran Polri dan menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas anggota yang melanggar prinsip netralitas dalam pilkada.

“Siapapun anggota saya yang tidak netral akan saya tindak tegas. Ini penting agar kami bisa fokus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh pihak untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan cara yang sportif dan positif, seraya menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Siapapun yang mengusik atau mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat, hukum harus ditegakkan,” tutupnya.

Deklarasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo berjalan aman, tertib, dan damai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

Survei Indikator: 80,3% Masyarakat Puas, Operasi Ketupat 2025 Disambut Positif

ZONA BUSER , JAKARTA- Operasi Ketupat 2025 yang digelar oleh Polri untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran mendapat sambutan positif dari masyarakat. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi tersebut.

Survei dilakukan pada 14–20 April 2025 dengan 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

“Kita mendapatkan informasi bahwa 80,3% masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, merasa puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Polri selama Ramadan dan Lebaran,” kata Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei virtual pada Rabu (7/5/2025).

Survei juga mencatat bahwa tingkat kepuasan pemudik terhadap pengaturan lalu lintas oleh Korlantas Polri sangat tinggi, mencapai 92,3 persen.

“Kalau dilihat khusus untuk pemudik, yang merasa cukup puas naik, sementara yang menyatakan sangat puas memang sedikit menurun. Namun secara keseluruhan, baik tahun 2024 maupun 2025, tingkat kepuasan terhadap pengaturan lalu lintas tetap tinggi,” ujar Burhanuddin.

Secara rinci, hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Operasi Ketupat 2025 yakni Sangat puas: 10,6 persen, Cukup puas: 70,3 persen, Kurang puas: 6,9 persen, Tidak puas: 1,4 persen, dan Tidak tahu/tidak menjawab: 10,8 persen.

Ketua KPI Pusat: Program Televisi Harus Hadirkan Citra Positif Polri Secara Akurat dan Edukatif

ZONA BUSER , JAKARTA- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Bapak Ubaidillah Ubaidillah, S.Sos., M.Pd., menyampaikan pentingnya penguatan citra Polri melalui tayangan televisi dan radio yang akurat serta edukatif. Hal itu disampaikannya dalam sesi ketiga diskusi panel Rakernis Humas Polri 2025 yang digelar di Jakarta.

Dalam pemaparannya, Ubaidillah menekankan bahwa KPI memiliki tugas dan kewenangan pengawasan lembaga penyiaran televisi dan radio berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. KPI secara aktif memantau seluruh program siaran, termasuk tayangan yang menampilkan institusi kepolisian.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari membangun citra positif Polri di mata publik, khususnya melalui media penyiaran. Program kepolisian yang tayang di TV perlu disajikan secara informatif, edukatif, dan tidak menyimpang dari realitas tugas-tugas kepolisian,” ujar Ubaidillah.

Ia menyoroti beberapa program televisi yang sebelumnya bekerja sama dengan Polri, seperti Program 86 yang dahulu tayang di NET TV namun kini sudah tidak tayang lagi. Selain itu, ada pula program The Police di Trans7 yang masih berjalan hingga kini. Ubaidillah juga mengungkap bahwa program semacam ini menjadi bahan kajian akademik, termasuk penelitian disertasi yang sedang dilakukan oleh seorang perwira Polri.

KPI mencatat sebanyak 51 pengaduan masyarakat terkait tayangan yang menampilkan kepolisian dalam kurun waktu 2019–2024. Pengaduan tersebut antara lain menyangkut arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran terhadap norma jurnalistik.

“Kami memiliki 130 tenaga pemantau yang bekerja dalam tiga shift untuk mengawasi siaran TV dan radio selama 24 jam. Tayangan tentang polisi pun menjadi fokus utama kami, baik yang berupa berita, dokumenter, hingga drama dan sinetron,” jelasnya.

Ubaidillah juga menyoroti pentingnya akurasi dalam tampilan atribut dan jabatan polisi di sinetron maupun program drama. Ia menilai kesalahan dalam penggunaan kostum polisi di televisi dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap institusi Polri.

“Kami sering ingatkan rumah produksi agar tidak sembarangan menampilkan tokoh polisi di sinetron. Kesalahan pangkat atau atribut bisa menyesatkan persepsi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa KPI tidak melakukan sensor terhadap tayangan, melainkan melakukan pengawasan pasca-tayang. Sementara itu, lembaga yang berwenang terhadap sensor adalah Lembaga Sensor Film (LSF) melalui STLS atau Surat Tanda Lulus Sensor.

Di akhir penyampaiannya, Ketua KPI Pusat mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan insan penyiaran untuk terus bersinergi dalam menyampaikan narasi positif tentang Polri kepada masyarakat.

“Kami terbuka untuk diskusi dan kritik konstruktif demi penyiaran yang lebih sehat dan kredibel. Tugas kami bukan menghakimi, tetapi menjaga agar siaran publik tetap berkualitas dan sesuai norma,” pungkasnya.

Rakernis Humas Polri 2025 ini menjadi momentum sinergi antara institusi kepolisian, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, edukatif, dan bermartabat.

Guru Besar Undip Soroti Pentingnya Strategi Komunikasi Proaktif dalam Meningkatkan Citra Polri di Era Digital

ZONA BUSER , JAKARTA- Diskusi panel dalam Rakernis Humas Polri 2025 menghadirkan sejumlah tokoh penting, salah satunya Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Yanuar Luqman, M.Si., yang menyoroti pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra Polri di tengah derasnya arus informasi digital.

Dalam pemaparannya, Dr. Yanuar menyampaikan bahwa Humas Polri tidak boleh hanya bersifat reaktif layaknya pemadam kebakaran, melainkan harus membangun narasi yang proaktif berbasis data.

“Humas itu tugasnya bukan seperti pemadam kebakaran. Jangan tunggu viral dulu baru klarifikasi. Bangun narasi yang proaktif, dan itu harus berbasis data, supaya tidak bisa dipatahkan,” tegasnya, Selasa (6/5).

Ia juga menyinggung fenomena krisis framing yang sering kali terjadi akibat keterlambatan klarifikasi dari institusi, sementara informasi negatif lebih cepat menyebar di media sosial. Dalam simulasi menggunakan teknologi AI, seperti ChatGPT, Dr. Yanuar menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi negatif terhadap polisi, namun sebagian besar top of mind masyarakat justru masih positif.

“Saya coba tanya ChatGPT tentang persepsi publik terhadap polisi. Dari 10 jawaban yang muncul, hanya tiga yang bernada negatif. Ini menunjukkan ruang untuk membangun narasi positif masih sangat besar,” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, ia juga mengapresiasi inisiatif-inisiatif lokal seperti tokoh masyarakat di Lamongan bernama Pak Purnomo yang aktif dalam kegiatan sosial, dan menurutnya model seperti itu bisa diadopsi oleh jajaran Polri hingga ke tingkat Polsek.

“Kalau tokoh-tokoh seperti Pak Purnomo di Lamongan bisa mengayomi masyarakat bahkan yang terlantar sekalipun, kenapa tidak itu ditiru di Polsek atau Polres? Kampanye-kampanye positif seperti ini akan berdampak pada citra institusi secara keseluruhan,” kata Yanuar.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut membahas perlunya kolaborasi antara Humas Polri dengan berbagai pihak, termasuk media penyiaran, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna memperkuat komunikasi publik yang adaptif dan terpercaya.

Polri Gelar Operasi Besar untuk Memberantas Premanisme, Jamin Stabilitas Kamtibmas, dan Iklim Investasi

ZONA BUSER , JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya.

Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.