Minggu Kasih Ketemu Warga Mangga Tiga

ZONA BUSER , MAKASSAR-Tim Minggu Kasih Polda Sulsel pekan ini kembali melaksanakan kegiatan di kota makassar, kegiatannya minggu ini sendiri dilaksanakan di perumahan mangga tiga, dan diikuti oleh puluhan warga yang berada disekitar lokasi kegiatan, Kamis (12/09/2025).

Tim Minggu Kasih yang kembali dipimpin oleh Aipda Obetnegowaya ini sambut hangat oleh warga sekitar lokasi kegiatan, kegiatan yang tiap minggu dilaksanakan polri se indonesia ini dimaksudkan untuk menjadi ajang masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran dan masukan untuk instansi polri, terutama hal hal terkait kamtibmas.

"Jadi kegiatan ini dimaksudkan biar bapak bapak semua bisa curhat langsung kepada polisi terkait masalah apapun itu," Ucap Nego.

Dalam kegiatan tersebut tak lupa Nego menghimbau seluruh warga masyarakat, khususnya warga sanrangan untuk bijak menyikapi peristiwa demo beberapa hari lalu, dan tentunya selalu ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban.

"Saya berharap bapak ibu semua untuk tidak terprovokasi terkait demo kemarin dan untuk ikut serta menjaga keamanan serta kenyamanan bersama," tambahnya.

Ditengah tengah acara tim Minggu Kasih pun menerima masukan, diantaranya ada Arnold yang mengharapkan kehadiran polisi yang lebih intens dalam melaksanakan patroli.

"Pak bisa mungkin polisi kalau patroli agak lama dan agak sering, karena biasa ditengah malam itu agak rawan," Pungkasnya.

Hal ini langsung mendapat tanggapan dari Tim minggu kasih, " terimakasih masukannya pak, terkait patroli akan kami kordinasikan ke teman teman polsek dan satuan sampata polda, terlepas dari itu kami berharap masyarakat dapat lebih aktif komunikasi ke kepolisian jika terjadi sesuatu, " ungkap Nego.

Lalu ada Kevin yang berharap agar tim kepolisian bisa patroli hingga ke pelosok pelosok pemukiman.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh suka cita dan diakhiri dengan foto bersama.

Fachry_binmas(*)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Hadiri Pengarahan Mendagri: Perkuat Komitmen Pembangunan Pro-Rakyat

ZONA BUSER , MAKASSAR - Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (11/9/2025). 

Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi dan seluruh bupati/wali kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam pengarahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung penuh sektor swasta dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat tumbuh dan berkembang.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti. Menurutnya, arahan Mendagri ini sejalan dengan berbagai program prioritas yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami di Soppeng tentu siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi dorongan kuat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam mendukung program pembangunan yang pro-rakyat," ujar Bupati Suwardi Haseng.

Selain Bupati Soppeng, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, serta jajaran Forkopimda dan para kepala daerah lainnya. Forum strategis ini menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam perluasan layanan program strategis, termasuk di sektor transportasi dan pelayanan publik.

42 Tersangka dalam Perkembangan Kasus Kerusuhan dan Pengrusakan di Sulawesi Selatan Ditetapkan Polda Sulsel

ZONA B1USER , MAKASSAR-Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) kembali merilis perkembangan penanganan kasus kerusuhan yang berujung pada pembakaran dan pengrusakan sejumlah fasilitas umum serta gedung pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan. Hingga Rabu (10/09/2025), jumlah tersangka bertambah menjadi 42 orang.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Sulsel. Para tersangka diamankan dari beberapa lokasi kejadian, antara lain Kantor DPRD Provinsi Sulsel, DPRD Kota Makassar, Kejati Sulsel, Pos Lantas Fly Over Makassar, DPRD Kota Palopo, serta kasus pengeroyokan di depan Kampus UMI.

“Dari total 42 tersangka, 33 di antaranya merupakan orang dewasa, sementara 9 lainnya masih berstatus anak di bawah umur,” ungkap Kombes Pol. Didik.

Rinciannya, sebanyak 37 tersangka terlibat dalam kasus pembakaran dan pengrusakan di Kantor DPRD Provinsi Sulsel, DPRD Kota Makassar, Kejati Sulsel dan Pos Lantas Fly Over Makassar. Selanjutnya, 2 tersangka ditetapkan dalam kasus pembakaran Kantor DPRD Kota Palopo. Sedangkan 3 tersangka lainnya diamankan terkait kasus pengeroyokan pengemudi ojek online di Jalan Urip Sumoharjo, depan Kampus UMI.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana, antara lain : Pasal 187 KUHP - Pembakaran/perusakan dengan api, Pasal 170 KUHP - Penganiayaan bersama-sama, Pasal 406 KUHP - Perusakan barang, Pasal 64 KUHP - Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana bersama-sama, Pasal 363 KUHP - Pencurian dengan pemberatan, Pasal 480 KUHP - Penadahan, Pasal 45a ayat (2) UU ITE - Ujaran kebencian.

“Proses pengembangan perkara tetap dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dan kami pastikan setiap pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Didik Supranoto.

Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Selain itu, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap aman serta kondusif.

Polda Sulsel Terima Kunjungan Menko Kumham Imipas, Pastikan Penanganan Tahanan Kasus Demo Sesuai HAM

ZONA BUSER, MAKASSAR-Polda Sulawesi Selatan menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., beserta rombongan di Markas Polda Sulsel, Rabu (10/09/25).

Dalam kunjungan tersebut, Menko Kumham Imipas meninjau langsung kondisi para tahanan yang terlibat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan adil, transparan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Langkah hukum yang tegas sebagaimana diarahkan Bapak Presiden harus benar-benar dilaksanakan di lapangan oleh seluruh aparat penegak hukum. Selama proses itu, kita wajib memastikan penghormatan terhadap HAM tetap dijaga,” ujar Menko Kumham Imipas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, Yusril juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi langsung dengan para tahanan. Ia menanyakan kondisi, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak ada perlakuan yang bertentangan dengan HAM. Menurutnya, langkah-langkah hukum yang ditempuh aparat kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Secara umum, proses hukum yang berjalan sudah sesuai aturan hukum acara. Hak-hak asasi manusia para tersangka juga terpenuhi dengan baik. Kalaupun ada kekurangan, akan kita sempurnakan agar lebih baik,” tambahnya.

Kunjungan ini turut didampingi Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. Kapolda menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap proses hukum di Polda Sulsel dan menegaskan komitmen jajarannya untuk selalu profesional, transparan, dan berkeadilan.

Supervisi Biro SDM Polda Sulsel T.A. 2025 Sasar Progres Ketahanan Pangan dan Kendala Yang Dihadapi Polres

ZONA BUSER , MAKASSAR-Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Polda Sulawesi Selatan menggelar pelaksanaan Supervisi pembinaan SDM jajaran Polda Sulsel T.A. 2025 pada  satuan wilayah Polres jajaran.

Pelaksanaaan supervisi tertuang dalam Surat Perintah Kapolda Sulsel Nomor : Sprin/1493/VIII/REN.2.3./2025/ tertanggal 15 Agustus 2025 yang dilaksanakan pada Bulan September 2025

Tim supervisi terbagi 5 Tim / Zona dan masing-masing ketua tim diantaranya :

Tim 1 : Polrestabes Makassar, Pelabuhan, Barru, Pare-Pare dan Pinrang sebagai ketua Tim AKBP Zulanda Kabagdalpers Biro SDM Polda Sulsel,Tanggal 16-18 September 2025

Tim 2 : Polres Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo dan Maros sebagai ketua tim Kompol Patinggian Kasubbagkompoten Bagbinkar Biro SDM Polda Sulsel, Tanggal 1-4 September 2025

Tim 3 : Polres Pangkep, Soppeng, Wajo, Bone dan Sinjai sebagai ketua tim Kompol Akhmad Rivandy Kasubbagmutjab Bagbinkar Biro SDM Polda Sulsel, Tanggal 8-11 September 2025

Tim 4 : Polres Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar sebagai Ketua Tim AKBP Candra Kurnia Setiawan Kabagbinbkar Biro SDM Polda Sulsel, Tanggal 16-19 September 2025

Tim 5 : Polres Gowa, Sidrap, Enrekang, Tator dan Toraja Utara sebagai ketua tim AKBP Udin Yulianto Kabagpsi Biro SDM Polda Sulsel, Tanggal 16-18 September 2025

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia personel Polri di wilayah Sulawesi Selatan serta juga mengecek pelaksanaan program ketahanan pangan yang sementara berjalan serta berbagai terobosan yang telah dibuat Biro SDM bagaimana sampai ke jajaran terlaksana apa tidak, Ucap Karo SDM Kombes Pol Aris Haryanto saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025)

”Porgram Supervisi yang digelar Biro SDM selain aspek pembinaan SDM juga menitik beratkan pada progres pelaksanaan program ketahanan pangan di 25 Polres yang sementara berjalan mulai kuartal 1 sampai kuartal 4 nantinya.

Selain itu beberapa aplikasi yang telah dibuat Biro SDM seperti Aplikasi PESAT, Aplikasi SIBARANI juga menjadi fokus objek supervisi, dimana aplikasi ini sudah kami launching tahun lalu dan bagaimana tindaklanjut Polres jajaran dalam memanfaatkan aplikasi tersebut, ujarnya.

Tim yang kami turunkan tentunya dapat melaporkan hasil yang telah dilaksanakan dan menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala di jajaran terkait bidang pembinaan SDM maupun permasalahan yang berkaitan ketahanan pangan serta aplikasi yang telah dimanfaatkan Biro SDM Polda Sulsel.

Pelaksanaan Supervisi berlangsung selama sebulan dimulai 1 September sampai dengan 30 September 2025. Tutup Kombes Aris

Polda Sulsel Tetapkan Tersangka Jadi 32 Orang dalam Perkembangan Kasus Pembakaran Kantor DPRD Sulsel dan Kota Makassar

ZONA BUSER , MAKASSAR-Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) merilis perkembangan penanganan kasus kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Hingga saat ini, sebanyak 32 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, pada Senin (8/9/25) menjelaskan bahwa dari 32 tersangka tersebut, 14 orang merupakan pelaku pembakaran Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan 18 orang lainnya terkait pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar.

Tersangka Kantor DPRD Provinsi Sulsel (14 orang) : Terdiri dari 13 dewasa dan 1 anak di bawah umur, ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulsel. Identitas tersangka: RN (19), RHM (22), MIS (17), RND (21), MR (20), AFJ (23), SNK (22), AFR (20), MRD (18), MRZ (20), MHS (21), AMM (22), MAR (21), AY (23).

Tersangka Kantor DPRD Kota Makassar (18 orang) :

Terdiri dari 14 dewasa dan 4 anak di bawah umur, ditangani oleh Polrestabes Makassar. Identitas tersangka: MY (31), AG (30), GSL (18), MAP (20), AS (18), MS (23), FTR (16), MAF (16), RMT (19), ZM (22), MI (22), FDL (18), MAY (15), IA (16), HA (22), HAH (27), R (31), AAR (37).

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana, antara lain : Untuk Kantor DPRD Provinsi Sulsel : Pasal 187 KUHP (Pembakaran), Pasal 170 KUHP (Kekerasan bersama), Pasal 406 KUHP Jo (Perusakan), Pasal 64 KUHP (Pemberatan pidana)

Kantor DPRD Kota Makassar : Pasal 187 KUHP – Pembakaran/perusakan dengan api, Pasal 170 KUHP – Penganiayaan bersama-sama, Pasal 406 KUHP – Perusakan barang, Pasal 64 KUHP – Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana bersama-sama, Pasal 363 KUHP – Pencurian dengan pemberatan, Pasal 480 KUHP – Penadahan, Pasal 45a ayat (2) UU ITE – Ujaran kebencian

“Penyidikan masih terus berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain. Proses pengembangan perkara tetap dilakukan, dan kami pastikan setiap pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Didik Supranoto.

Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.