Unggahan “Korban Jadi Tersangka” Ramai di Facebook, Perlu Pelurusan Informasi

Ilustrasi kartun maraknya unggahan di media sosial yang menyebut “korban jadi tersangka”, sementara aparat menjelaskan bahwa penetapan status tersangka dilakukan melalui proses hukum berdasarkan penyelidikan dan bukti yang sah.

zonabuser,id, Soppeng-Media sosial, khususnya Facebook, belakangan ramai diwarnai unggahan foto disertai narasi “korban jadi tersangka”. 

Unggahan tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pasalnya, informasi yang beredar sering kali tidak disertai penjelasan hukum yang utuh, bahkan cenderung menggiring opini publik.

 Padahal, penetapan status seseorang sebagai tersangka memiliki proses dan dasar hukum yang jelas serta tidak dilakukan secara sembarangan.

Narasi sepihak di media sosial dikhawatirkan dapat menimbulkan stigma negatif, baik terhadap korban maupun pihak lain yang terlibat dalam suatu perkara. 

Masyarakat pun diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa adanya klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum.

Pelurusan informasi dinilai penting agar publik memahami bahwa setiap kasus hukum memiliki tahapan, dan status hukum seseorang ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mengutamakan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga ketenangan dan ketertiban di ruang publik.**

Polres Wajo Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Operasi Keselamatan Pallawa 2026

zonabuser,id, Sengkang,  Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Wajo melaksanakan Operasi Keselamatan Pallawa 2026 dengan fokus pada sosialisasi dan himbauan tertib berlalu lintas. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Wajo, AKP Riyanda Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H, Sabtu 7 Februari 2026 -

Operasi Keselamatan Pallawa 2026 ini merupakan upaya Polres Wajo untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara dan mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan. Dalam kegiatan ini, personil Sat Lantas Polres Wajo menggunakan papan bicara, membagikan brosur, tumbler, dan memasang stiker untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

"Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas dan mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan," ujar AKP Riyanda Putra. "Dengan sosialisasi dan himbauan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam berkendara dan mengurangi angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan fatalitas korban laka."

Dalam kegiatan ini, personil Sat Lantas Polres Wajo juga memberikan teguran kepada pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Hasil dari kegiatan ini, 45 lembar blangko teguran, 120 lembar brosur/leaflet, dan 120 lembar stiker telah dibagikan kepada masyarakat.

AKP Riyanda Putra juga menekankan bahwa operasi ini bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. "Kami ingin masyarakat memahami bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.

Operasi Keselamatan Pallawa 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas dan mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan. Polres Wajo juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Dengan adanya operasi ini, Polres Wajo berharap dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara dan mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan. "Kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas," ujar AKP Riyanda Putra.

Sulit Dapat LPG 3 Kg Berisi, Warga Curhat di Grup WhatsApp

Kelangkaan LPG 3 kg berisi membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

zonabuser,id, Soppeng-Keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kilogram ramai diperbincangkan di  grup WhatsApp, Sabtu 7 / 2/ 2026

Curahan hati tersebut muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena kondisi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh LPG subsidi tersebut, bahkan harus berkeliling ke beberapa pangkalan dan warung tanpa hasil. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, kami selaku media menyampaikan keluhan warga ini sebagai bentuk aspirasi publik. 

Informasi yang beredar di grup WhatsApp tersebut merupakan suara masyarakat yang berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar ketersediaan LPG 3 kg kembali normal dan mudah diakses.

Warga berharap pemerintah dan instansi berwenang segera melakukan evaluasi dan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di lapangan, sehingga tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kelangkaan yang merugikan masyarakat.

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

zonabuser,id,JAKARTA-Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Patroli Biru Dini Hari, Polsek Sabbangparu Antisipasi Gangguan Kamtibmas

zonabuser,id, WAJO — Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam hingga dini hari, Polsek Sabbangparu, Polres Wajo, menggelar patroli biru (blue light patrol) di wilayah Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Patroli tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026) mulai pukul 23.30 Wita hingga dini hari, dengan menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polsek Sabbangparu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh regu jaga Polsek Sabbangparu yang dipimpin Aiptu Muliadi, bersama Bripka Haryadi dan Brigpol Wiwin.

Kapolsek Sabbangparu AKP Reski G, SH mengatakan, patroli biru merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya pada jam-jam rawan.

“Patroli biru ini merupakan kegiatan rutin yang kami tingkatkan pada malam hari hingga dini hari untuk memastikan situasi kamtibmas di wilayah Sabbangparu tetap aman dan kondusif,” ujar AKP Reski, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, patroli dilakukan secara mobiling dengan menyasar pemukiman warga, pertokoan, rumah toko (ruko), serta objek vital seperti Bank BRI, mesin ATM, Brilink, SPBU, dan minimarket yang berada di wilayah Kecamatan Sabbangparu.

Selain melakukan pemantauan, personel kepolisian juga menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat dan tokoh setempat guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.

AKP Reski menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun tindakan yang meresahkan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan ke Polsek Sabbangparu atau melalui layanan pengaduan Polri di 110,” katanya.

Hingga patroli berakhir, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sabbangparu terpantau aman dan kondusif. Polsek Sabbangparu memastikan kegiatan patroli biru akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari program prioritas Polres Wajo dalam menjaga stabilitas keamana

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Negara Disebut Makmur Jika Hadir Membantu Warga yang Mengalami Kesulitan

Ilustrasi peran negara dalam membantu masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi sebagai wujud kesejahteraan rakyat. / Sabtu 7/2/2026

zonabuser,id, Soppeng-Sebuah negara dapat dikatakan makmur, sehat, dan sejahtera apabila mampu hadir dan membantu warganya yang mengalami kesulitan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. 

Hal tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Kemakmuran negara tidak semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau pesatnya pembangunan infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Akses layanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kestabilan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara.

Di sektor kesehatan, negara dituntut memastikan seluruh warga memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa terkendala biaya. Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Adapun dalam aspek ekonomi, peran negara sangat penting dalam melindungi masyarakat kecil melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, serta kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, negara yang benar-benar sejahtera adalah negara yang tidak membiarkan rakyatnya menghadapi kesulitan sendirian, melainkan hadir sebagai pelindung dan penopang kehidupan masyarakatnya.

* Redaksi

Pembangunan Belum Merata, APBN dan APBD Jadi Sorotan

“Semua warga diwajibkan membayar pajak, tapi pembangunan belum dirasakan merata. Di kota sudah bagus, sementara di desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang kurang diperhatikan,” ujar salah seorang warga" Sabtu 7 / 2 / 2026

zonabuser,id, Soppeng — Pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan pemerataan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, hingga kini pemerataan pembangunan di seluruh wilayah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terwujud.

APBN yang dikelola pemerintah pusat pada prinsipnya diarahkan untuk pembangunan nasional dan pemerataan antarwilayah. Melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer ke Daerah, hingga Dana Desa, pemerintah berupaya mendorong pembangunan di daerah tertinggal, terpencil, dan berpenduduk miskin

Sementara itu, APBD menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Namun keterbatasan

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan skala prioritas pembangunan sering membuat realisasi pembangunan belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Sejumlah warga menilai pembangunan masih lebih terpusat di wilayah perkotaan.

 “Kalau di pusat kota sudah banyak perubahan, tapi di desa-desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang belum memadai,” ungkap salah seorang warga.

Pengamat kebijakan publik menilai, selain keterbatasan anggaran, faktor perencanaan, pengawasan, dan komitmen pemerintah daerah turut memengaruhi pemerataan pembangunan. Tanpa pengawasan yang kuat, anggaran yang tersedia berpotensi tidak tepat sasaran.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, tujuan utama APBN dan APBD untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran Pajak Masyarakat Tinggi, Faktor Ekonomi Jadi Kendala

zonabuser,id, Soppeng-Kesadaran masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dinilai cukup baik. Namun, kondisi ekonomi masih menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menjalankan kewajiban tersebut secara optimal

.

Bagi warga dengan penghasilan pas-pasan, kewajiban membayar pajak bukanlah hal yang diabaikan atau dilupakan. Mereka mengaku memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

 Akan tetapi, keterbatasan ekonomi memaksa masyarakat untuk lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

“Kami sebenarnya sadar pajak itu kewajiban sebagai warga negara. Tapi dengan penghasilan pas-pasan, kadang kebutuhan makan dan keluarga harus lebih diutamakan,” kata seorang warga. Jumat 6 Perbruari 2026

Sejumlah warga menilai bahwa situasi ekonomi yang belum stabil membuat mereka harus mengambil keputusan sulit antara memenuhi kewajiban negara dan mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan perpajakan semakin berpihak kepada masyarakat kecil.

Masyarakat berharap adanya kebijakan yang lebih manusiawi, seperti keringanan atau penyesuaian pajak bagi warga berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban perpajakan tetap dapat dijalankan tanpa memberatkan kehidupan ekonomi mereka.