Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

zonabuser,id,JAKARTA-Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Patroli Biru Dini Hari, Polsek Sabbangparu Antisipasi Gangguan Kamtibmas

zonabuser,id, WAJO — Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam hingga dini hari, Polsek Sabbangparu, Polres Wajo, menggelar patroli biru (blue light patrol) di wilayah Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Patroli tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026) mulai pukul 23.30 Wita hingga dini hari, dengan menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polsek Sabbangparu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh regu jaga Polsek Sabbangparu yang dipimpin Aiptu Muliadi, bersama Bripka Haryadi dan Brigpol Wiwin.

Kapolsek Sabbangparu AKP Reski G, SH mengatakan, patroli biru merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya pada jam-jam rawan.

“Patroli biru ini merupakan kegiatan rutin yang kami tingkatkan pada malam hari hingga dini hari untuk memastikan situasi kamtibmas di wilayah Sabbangparu tetap aman dan kondusif,” ujar AKP Reski, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, patroli dilakukan secara mobiling dengan menyasar pemukiman warga, pertokoan, rumah toko (ruko), serta objek vital seperti Bank BRI, mesin ATM, Brilink, SPBU, dan minimarket yang berada di wilayah Kecamatan Sabbangparu.

Selain melakukan pemantauan, personel kepolisian juga menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat dan tokoh setempat guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.

AKP Reski menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun tindakan yang meresahkan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan ke Polsek Sabbangparu atau melalui layanan pengaduan Polri di 110,” katanya.

Hingga patroli berakhir, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sabbangparu terpantau aman dan kondusif. Polsek Sabbangparu memastikan kegiatan patroli biru akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari program prioritas Polres Wajo dalam menjaga stabilitas keamana

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Negara Disebut Makmur Jika Hadir Membantu Warga yang Mengalami Kesulitan

Ilustrasi peran negara dalam membantu masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi sebagai wujud kesejahteraan rakyat. / Sabtu 7/2/2026

zonabuser,id, Soppeng-Sebuah negara dapat dikatakan makmur, sehat, dan sejahtera apabila mampu hadir dan membantu warganya yang mengalami kesulitan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. 

Hal tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Kemakmuran negara tidak semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau pesatnya pembangunan infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Akses layanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kestabilan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara.

Di sektor kesehatan, negara dituntut memastikan seluruh warga memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa terkendala biaya. Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Adapun dalam aspek ekonomi, peran negara sangat penting dalam melindungi masyarakat kecil melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, serta kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, negara yang benar-benar sejahtera adalah negara yang tidak membiarkan rakyatnya menghadapi kesulitan sendirian, melainkan hadir sebagai pelindung dan penopang kehidupan masyarakatnya.

* Redaksi

Pembangunan Belum Merata, APBN dan APBD Jadi Sorotan

“Semua warga diwajibkan membayar pajak, tapi pembangunan belum dirasakan merata. Di kota sudah bagus, sementara di desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang kurang diperhatikan,” ujar salah seorang warga" Sabtu 7 / 2 / 2026

zonabuser,id, Soppeng — Pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan pemerataan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, hingga kini pemerataan pembangunan di seluruh wilayah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terwujud.

APBN yang dikelola pemerintah pusat pada prinsipnya diarahkan untuk pembangunan nasional dan pemerataan antarwilayah. Melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer ke Daerah, hingga Dana Desa, pemerintah berupaya mendorong pembangunan di daerah tertinggal, terpencil, dan berpenduduk miskin

Sementara itu, APBD menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Namun keterbatasan

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan skala prioritas pembangunan sering membuat realisasi pembangunan belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Sejumlah warga menilai pembangunan masih lebih terpusat di wilayah perkotaan.

 “Kalau di pusat kota sudah banyak perubahan, tapi di desa-desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang belum memadai,” ungkap salah seorang warga.

Pengamat kebijakan publik menilai, selain keterbatasan anggaran, faktor perencanaan, pengawasan, dan komitmen pemerintah daerah turut memengaruhi pemerataan pembangunan. Tanpa pengawasan yang kuat, anggaran yang tersedia berpotensi tidak tepat sasaran.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, tujuan utama APBN dan APBD untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran Pajak Masyarakat Tinggi, Faktor Ekonomi Jadi Kendala

zonabuser,id, Soppeng-Kesadaran masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dinilai cukup baik. Namun, kondisi ekonomi masih menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menjalankan kewajiban tersebut secara optimal

.

Bagi warga dengan penghasilan pas-pasan, kewajiban membayar pajak bukanlah hal yang diabaikan atau dilupakan. Mereka mengaku memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

 Akan tetapi, keterbatasan ekonomi memaksa masyarakat untuk lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

“Kami sebenarnya sadar pajak itu kewajiban sebagai warga negara. Tapi dengan penghasilan pas-pasan, kadang kebutuhan makan dan keluarga harus lebih diutamakan,” kata seorang warga. Jumat 6 Perbruari 2026

Sejumlah warga menilai bahwa situasi ekonomi yang belum stabil membuat mereka harus mengambil keputusan sulit antara memenuhi kewajiban negara dan mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan perpajakan semakin berpihak kepada masyarakat kecil.

Masyarakat berharap adanya kebijakan yang lebih manusiawi, seperti keringanan atau penyesuaian pajak bagi warga berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban perpajakan tetap dapat dijalankan tanpa memberatkan kehidupan ekonomi mereka.

Keselamatan Pengendara Tak Cukup Helm dan Spion, Infrastruktur Jalan Perlu Perhatian Serius

zonabuser,id, Soppeng-Keselamatan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pribadi seperti helm dan kaca spion.  Faktor lain yang tak kalah penting adalah kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

“Upaya menekan angka kecelakaan harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur. Pemerintah jangan hanya menertibkan pengendara, tapi juga memastikan jalan aman dilalui,” tutur tokoh masyarakat. Jumat 6/2/2026

Pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, minim rambu-rambu lalu lintas, serta keberadaan pohon-pohon lapuk di pinggir jalan yang berpotensi tumbang sewaktu-waktu. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sejumlah pengendara berharap pemerintah dan instansi terkait lebih serius memperhatikan aspek keselamatan jalan. Menurut mereka, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dengan penertiban pengendara, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana jalan.

“Kadang kami sudah pakai helm dan lengkapi kendaraan, tapi jalan berlubang dan tidak ada rambu peringatan. Ini juga sangat berisiko,” ujar salah seorang pengguna jalan.

Masyarakat pun meminta adanya langkah konkret, seperti perbaikan jalan rusak, pemasangan rambu lalu lintas di titik rawan kecelakaan, serta pemangkasan atau penebangan pohon-pohon tua dan lapuk di sepanjang jalan raya demi menjamin keselamatan bersama.**)

Polres Soppeng Gelar Kurvey Serentak, Tindak Lanjut Arahan Presiden RI

zonabuser,id, Soppeng-Polres Soppeng bersama seluruh Polsek jajaran melaksanakan kegiatan kurvey secara serentak di wilayah Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait peningkatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, ketertiban umum, serta penguatan semangat gotong royong. Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan kurvey dimulai sekitar pukul 07.30 hingga 08.00 WITA dan dilaksanakan di berbagai titik, baik di lingkungan perkantoran kepolisian, fasilitas umum, tempat ibadah, maupun ruang publik yang berada di wilayah hukum Polres Soppeng.

Di tingkat Polres, kurvey difokuskan pada tiga lokasi utama, yakni pekarangan Masjid Nurul Qalam Pakkanrebete di Kelurahan Lalabata Rilau, pekarangan Poliklinik Polres Soppeng di Kelurahan Botto, serta area sekitar Waduk Ompo di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Soppeng bersama personel Polres.

Sementara itu, Polsek jajaran turut melaksanakan kurvey di wilayah masing-masing dengan melibatkan berbagai unsur, antara lain TNI, pemerintah kecamatan dan desa, Bhayangkari, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Seperti di Polsek Marioriwawo, Polsek Ganra, Polsek Marioriawa, Polsek Liliriaja, Polsek Donri-Donri, hingga Polsek Lilirilau, kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan kantor, taman, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan kurvey serentak ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kurvey serentak ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden RI agar seluruh elemen pemerintah, termasuk Polri, aktif menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Kami ingin memberi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari diri sendiri dan institusi,” ujar Kapolres Soppeng.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan semacam ini tidak hanya bersifat seremonial, namun diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian,” tambahnya.

Seluruh rangkaian kegiatan kurvey serentak tersebut berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Demi Kenyamanan Ibadah Ramadan, Warga Harap Lampu Jalan Depan Masjid Baiturrahman Takalala Segera Diperbaiki

zonabuser,id, Soppeng- Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 2026, warga Takalala, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, menyampaikan harapan kepada pemerintah dan instansi terkait agar segera menindaklanjuti kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) yang berada di depan Masjid Baiturrahman.

Lampu jalan yang tidak berfungsi tersebut dikeluhkan warga karena menyebabkan kondisi di sekitar masjid menjadi gelap pada malam hari. 

Padahal, Masjid Baiturrahman merupakan salah satu pusat kegiatan ibadah masyarakat, terutama saat bulan Ramadan, di mana aktivitas jamaah meningkat, baik pada waktu salat Isya, Tarawih, hingga salat Subuh.

Menurut warga, kondisi minim penerangan tidak hanya mengganggu kenyamanan jamaah yang hendak beribadah, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, Jumat 6/ 2/ 2026

 Pasalnya, ruas jalan di depan masjid juga kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga risiko kecelakaan dinilai cukup tinggi apabila lampu jalan tidak segera diperbaiki.

“Kalau malam sangat gelap, apalagi saat jamaah pulang Tarawih. Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik bagi jamaah maupun pengendara yang melintas,” ujar salah seorang warga setempat.

Warga menilai, keberadaan lampu jalan yang berfungsi dengan baik sangat penting demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain sebagai penunjang kegiatan ibadah, penerangan jalan juga merupakan fasilitas umum yang berperan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.

Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera melakukan pengecekan dan perbaikan lampu PJU tersebut sebelum bulan Ramadan tiba. 

Dengan adanya penerangan yang memadai, warga berharap pelaksanaan ibadah di Masjid Baiturrahman dapat berjalan dengan khusyuk serta aktivitas lalu lintas di sekitar masjid menjadi lebih aman.

Warga juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama peduli terhadap fasilitas umum demi kepentingan bersama, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah.