Tujuh Ranperda Disahkan, Bupati Soppeng Soroti Arah Pembangunan dan Tantangan Daerah

ZONA BUSER ,Soppeng-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Soppeng dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. Rabu 26 November 2025

Foto Ketua DPRD Soppeng Sahkan 7 Ranperda

Rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan oleh masing-masing Panitia Khusus (Pansus) dan Gabungan Komisi, yang memberikan gambaran menyeluruh terkait proses dan hasil pembahasan Ranperda.

Laporan Pansus dan Komisi

Pansus I — Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025–2055, disampaikan oleh Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si.
Pansus II — Penanggulangan Bencana, disampaikan oleh H. Kusman Aras, S.E., M.M.
Pansus III — Pengembangan Ekonomi Kreatif, dibacakan oleh Hadi Wijaya Ismail, S.P.
Pansus IV — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disampaikan oleh H. Andi Wadeng, S.E., M.M.
Gabungan Komisi I — Pengelolaan Air Limbah Domestik, disampaikan oleh Haeruddin Tahang, S.E.
Gabungan Komisi II — Pengelolaan Sampah, dibacakan oleh Abdul Kadir, S.P
Foto Bupati Soppeng Sahkan 7 Ranperda

Penandatanganan Persetujuan Bersama

Setelah seluruh laporan disampaikan, Sekretaris DPRD Soppeng, H. A. Zulkifli Nurdin, S.H., membacakan naskah persetujuan bersama. Proses ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh:

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E.
Ketua DPRD Soppeng
Para Wakil Ketua DPRD

Penandatanganan tersebut menjadi tanda bahwa ketujuh Ranperda resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sambutan Bupati Soppeng

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa ketujuh Ranperda tersebut merupakan pondasi strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah.

Ia menyebutkan bahwa regulasi terkait lingkungan hidup jangka panjang, penanggulangan bencana, ekonomi kreatif, hingga SPBE, akan menjadi pegangan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Tantangan APBD 2026

Bupati juga menyinggung Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang tengah dibahas. Ia mengungkapkan bahwa penyusunannya menghadapi tantangan berupa:

pengurangan transfer ke daerah,
perlu adanya optimalisasi PAD,
serta tuntutan untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, kata Bupati, tetap berkomitmen meningkatkan PAD melalui:

perbaikan basis data,
peningkatan kepatuhan wajib pajak,
serta penguatan tata kelola yang lebih transparan.

“Meski ruang fiskal semakin terbatas, kondisi ini justru mendorong kita lebih inovatif dalam menggali potensi daerah agar kemandirian fiskal dapat meningkat secara bertahap,” tegas Bupati.

Hadir dalam Rapat

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama, Pj. Sekda Soppeng, pejabat eselon II dan III, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.