Uang Pajak Rakyat, Sudahkah Pembangunan Tepat Fungsi?

zonabuser,id, Soppeng-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak.

Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran tersebut seharusnya benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pajak yang dibayarkan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi tulang punggung pembiayaan negara dan daerah. 

Dengan dasar itu, pembangunan yang dibiayai APBN dan APBD tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus memiliki fungsi yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“APBD dan APBN itu uang rakyat. Jadi setiap pembangunan harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan hanya menghabiskan anggaran,” ungkap seorang warga. Minggu 8/2/2026

Masyarakat menilai, pembangunan yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan kekecewaan publik. Hal ini juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika hasil pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan melalui APBD maupun APBN benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan sejalan dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Berapa Kali Berita Kasus Excavator Muncul? Djusman AR Minta Kejaksaan Bertindak Cepat

ZONA BUSER , MAKASSAR-Aktivis antikorupsi terkemuka Sulawesi Selatan, Djusman AR, kembali menyoroti dugaan penyalahgunaan aset daerah di Kabupaten Soppeng, khususnya terkait excavator-excavator program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

Djusman mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menunjukkan keseriusan dalam mengamankan aset-aset vital ini demi mencegah kerugian negara dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Desakan ini disampaikan Djusman dalam sebuah diskusi di Kedai 17, Makassar, Sabtu (26/7/2025).

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar dan Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini secara tegas menyatakan perhatiannya terhadap contoh kasus terkait aset alat pertanian modern (Alsintan) berupa excavator yang menjadi bagian dari program SERASI di Soppeng.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng harus lebih proaktif dalam menjaga aset daerah," tegas Djusman. Ia menekankan bahwa aset-aset ini sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi hilang, yang pada akhirnya akan merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Djusman AR secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap peran Kejaksaan Soppeng dalam mengawal kasus aset program SERASI.

Ia meminta Kejaksaan Soppeng untuk membantu mengawasi dan menindak tegas jika terjadi pelanggaran, termasuk pada aset yang dikelola oleh pemerintah sebelumnya.

Bahkan, Djusman menegaskan bahwa Pemkab Soppeng wajib menyurati Kejaksaan sebagai wujud keseriusan dalam upaya penyelamatan aset.

Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan, menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mencegah kerugian negara akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

"Langkah-langkah preventif seperti pendataan yang akurat, pengawasan ketat, serta transparansi dalam pengelolaan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan aset daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Djusman mengingatkan bahwa sekalipun tanpa permintaan langsung dari Pemda, kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk terlibat dan mengambil tindakan hukum apabila tercium adanya penyalahgunaan aset.

Hal ini didasarkan pada status kejaksaan sebagai pengacara negara dan penegak hukum.

"Tidak ada alasan Pemda untuk tidak melibatkan Kejaksaan. Oleh karena itu, kepada pihak atau oknum yang diduga melakukan penyelewengan, sebagai warga negara wajib kooperatif," tandasnya.

Djusman memastikan bahwa pihaknya, melalui NGO FoKaL dan KMAK, akan terus mengawal proses penyelamatan aset di Kabupaten Soppeng. Tujuannya adalah agar upaya ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. (***)

Krisis Aset Daerah: Djusman AR Meminta Respons Cepat dari Pemerintah Sulawesi Selatan Lakukan Tindakan

ZONA BUSER , MAKASSAR-Aktivis antikorupsi terkemuka di Sulawesi Selatan, Djusman AR, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelamatkan aset-aset daerah. 

Aset-aset ini dinilai sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi hilang, sehingga berisiko merugikan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Desakan ini disampaikan Djusman dalam diskusi yang digelar di Kedai 17, Makassar, Sabtu (26/7/2025). 

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar dan Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan perlindungan aset daerah sebagai sumber daya vital.

"Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjaga aset daerah," tegas Djusman.

Ia juga secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap peran kejaksaan sebagai "pengawal dan pemelihara aset." Menurutnya, kejaksaan dapat membantu mengawasi dan menindak tegas jika terjadi pelanggaran, termasuk pada aset yang dikelola oleh pemerintah sebelumnya.

Djusman bahkan menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyurati kejaksaan sebagai wujud keseriusan dalam upaya penyelamatan aset. 

Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan, menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mencegah kerugian negara akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

"Langkah-langkah preventif seperti pendataan yang akurat, pengawasan ketat, serta transparansi dalam pengelolaan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan aset daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Djusman mengingatkan bahwa sekalipun tanpa permintaan langsung dari Pemda, kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk terlibat dan mengambil tindakan hukum apabila tercium adanya penyalahgunaan aset. 

Hal ini berdasarkan status kejaksaan sebagai pengacara negara dan penegak hukum.

"Tidak ada alasan Pemda untuk tidak melibatkan Kejaksaan. Oleh karena itu, kepada pihak atau oknum yang diduga melakukan penyelewengan, sebagai warga negara wajib kooperatif," tandasnya dengan tegas.

Djusman memastikan bahwa pihaknya, melalui NGO FoKaL dan KMAK, akan terus mengawal proses penyelamatan aset ini.

Tujuannya agar upaya ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas, pungkasnya. (*

Bupati Soppeng resmi membuka turnamen sepak bola BHAYANGKARA Cup III

             (Bupati Soppeng)

ZONA BUSER , SOPPENG-Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola BHAYANGKARA Karang Taruna Al-Mubaraqah Cup III dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-79 di Lapangan Sepak Bola Andi Muda, Desa Lompulle, Sabtu (14/6/2025).

Foto Bupati Soppeng

Muhammad Ihsan selaku ketua panitia pelaksanaan dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung mulai 12 Juni hingga 1 Juli 2025 di Lapangan Sepak Bola Andi Muda, Lompulle, dengan jumlah peserta pada turnamen ini sebanyak 15 tim.

Adapun total hadiah sebesar 30 juta rupiah dengan rincian: Juara 1 (12 juta), Juara 2 (7 juta), Juara 3 bersama (4 juta), Top Score (1 juta), Best Player (1 juta), dan Team Fair Play (1 juta rupiah).

Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya turnamen ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Kapolres Soppeng dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng atas prakarsa dan upaya dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya sepak bola sebagai olahraga yang digemari dan telah menjadi budaya di masyarakat. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi, wadah penyaluran bakat generasi muda, serta sarana pemantauan bakat atlet sepak bola potensial yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng berharap turnamen ini dapat mempererat jalinan kebersamaan dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian di Kabupaten Soppeng. Ia juga berpesan kepada para peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, serta memanfaatkan momen ini untuk menjalin persaudaraan. Para wasit juga diminta untuk memimpin pertandingan dengan adil.

Dilanjutkan pertandingan eksebisi antara Anggota Forkopimda melawan kepala SKPD yang dimenangkan oleh Anggota Forkopimda dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Bupati Soppeng dan gol kedua oleh Kepala Rutan Watansoppeng.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Wakil Bupati Soppeng, Anggota Forkopimda, Kepala Rutan, Pj Sekda, Kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa, Panitia Penyelenggara, peserta turnamen, pelatih, dan ofisial.

Soppeng dalam Bahaya, Jalan Raya Provinsi yang Rusak dan Korban Jiwa yang Mengintai

(Foto /Depan Lapangan Sepak bola Takalala)

Kerusakan jalan raya provinsi Sulawesi Selatan di Soppeng sudah tidak ada bantahan atau sejenisnya dalam komentar itu, ini . Hanya ada komentar atau tanggapan yang bahasanya menyatakan bahwa kalau pengaspalannya masih lama, sekiranya dibenahi dalam artian ditempel dulu, ucap warga (pengguna jalan). Senin  19 Mei 2025

Mengingat kerusakan jalan tersebut sangat berdampak buruk kepada pengguna jalan, di mana bisa menimbulkan kecelakaan dan bahkan bisa terjadi korban jiwa, jelasnya.

Oleh karena itu, harapan pengguna jalan meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan dalam membenahi kerusakan jalan.

Kerusakan jalan tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan pemeliharaan, karena jika terjadi kerusakan pada kendaraan dan kecelakaan, siapa yang mau bertanggung jawab, pungkasnya.**)

Kondisi jalan raya di wilayah Soppeng dan Wajo saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga menimbulkan berbagai masalah, termasuk kecelakaan yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak laporan dari warga setempat mengenai kecelakaan yang terjadi akibat kondisi jalan yang buruk.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, khususnya Andi Muhammad Ikram, S.H., telah mengungkapkan keprihatinan atas situasi ini. Ia menekankan pentingnya perhatian dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi untuk segera mengambil tindakan. Seruan ini muncul dalam rapat kerja yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulsel.

Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Soppeng

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat Soppeng adalah jalan penghubung yang rusak parah. Jalan ini tidak hanya membahayakan pengendara, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal. Banyak warga yang mengeluh tentang minimnya perhatian dari pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang vital ini.

Hal ini berpotensi menyebabkan lebih banyak kecelakaan dan korban jiwa jika tidak segera ditangani. Keadaan ini menjadi semakin mendesak, terutama saat hujan turun, yang dapat menyebabkan genangan air dan memperparah kerusakan jalan.

Pentingnya Perbaikan Segera

Perbaikan jalan yang rusak di Soppeng bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. Dengan meningkatnya jumlah kecelakaan, masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ini.

Kesimpulan

Soppeng saat ini berada dalam bahaya akibat jalan raya provinsi yang rusak. Kesadaran akan masalah ini perlu ditingkatkan, dan tindakan segera dari pemerintah sangat diharapkan agar tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat kelalaian dalam perbaikan infrastruktur. Mari kita dukung upaya untuk memperbaiki jalan di Soppeng demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Warkop Mempertemukan Berbagai Pemikiran dan Ide"

Foto / Warkop Olleng 

Warga Soppeng sudah tidak asing lagi namanya warung kopi atau yang sering kita sebut “WARKOP”. Warkop bukan hanya sekadar minum kopi; warkop adalah tempat lahirnya pemikiran..

Warung kopi adalah tempat membicarakan sebuah konsep, dan bisa jadi ruang untuk munculkan  ide,  gagasan yang positif. Dan tidak heran seandainya warkop dijadikan sebagai pusat lahirnya peradaban.

Dari pagi, siang, sore, dan malam, saking asyiknya nongkrong, mereka lupa makan, membicarakan panjang lebar dari hal yang penting sampai yang tidak penting sekalipun. Dari yang masih ngambang sampai yang konkret, dari yang beku sampai yang cair, dari yang tidak bisa dipecahkan akhirnya bisa dipecahkan dan terselesaikan. Artinya, segala hal bisa saja terjadi di warung kopi, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.