Sulit Dapat LPG 3 Kg Berisi, Warga Curhat di Grup WhatsApp

Kelangkaan LPG 3 kg berisi membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

zonabuser,id, Soppeng-Keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kilogram ramai diperbincangkan di  grup WhatsApp, Sabtu 7 / 2/ 2026

Curahan hati tersebut muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena kondisi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh LPG subsidi tersebut, bahkan harus berkeliling ke beberapa pangkalan dan warung tanpa hasil. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, kami selaku media menyampaikan keluhan warga ini sebagai bentuk aspirasi publik. 

Informasi yang beredar di grup WhatsApp tersebut merupakan suara masyarakat yang berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar ketersediaan LPG 3 kg kembali normal dan mudah diakses.

Warga berharap pemerintah dan instansi berwenang segera melakukan evaluasi dan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di lapangan, sehingga tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kelangkaan yang merugikan masyarakat.

Negara Disebut Makmur Jika Hadir Membantu Warga yang Mengalami Kesulitan

Ilustrasi peran negara dalam membantu masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi sebagai wujud kesejahteraan rakyat. / Sabtu 7/2/2026

zonabuser,id, Soppeng-Sebuah negara dapat dikatakan makmur, sehat, dan sejahtera apabila mampu hadir dan membantu warganya yang mengalami kesulitan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. 

Hal tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Kemakmuran negara tidak semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau pesatnya pembangunan infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Akses layanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kestabilan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara.

Di sektor kesehatan, negara dituntut memastikan seluruh warga memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa terkendala biaya. Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Adapun dalam aspek ekonomi, peran negara sangat penting dalam melindungi masyarakat kecil melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, serta kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, negara yang benar-benar sejahtera adalah negara yang tidak membiarkan rakyatnya menghadapi kesulitan sendirian, melainkan hadir sebagai pelindung dan penopang kehidupan masyarakatnya.

* Redaksi

Pembangunan Belum Merata, APBN dan APBD Jadi Sorotan

“Semua warga diwajibkan membayar pajak, tapi pembangunan belum dirasakan merata. Di kota sudah bagus, sementara di desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang kurang diperhatikan,” ujar salah seorang warga" Sabtu 7 / 2 / 2026

zonabuser,id, Soppeng — Pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan pemerataan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, hingga kini pemerataan pembangunan di seluruh wilayah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terwujud.

APBN yang dikelola pemerintah pusat pada prinsipnya diarahkan untuk pembangunan nasional dan pemerataan antarwilayah. Melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer ke Daerah, hingga Dana Desa, pemerintah berupaya mendorong pembangunan di daerah tertinggal, terpencil, dan berpenduduk miskin

Sementara itu, APBD menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Namun keterbatasan

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan skala prioritas pembangunan sering membuat realisasi pembangunan belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Sejumlah warga menilai pembangunan masih lebih terpusat di wilayah perkotaan.

 “Kalau di pusat kota sudah banyak perubahan, tapi di desa-desa masih banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang belum memadai,” ungkap salah seorang warga.

Pengamat kebijakan publik menilai, selain keterbatasan anggaran, faktor perencanaan, pengawasan, dan komitmen pemerintah daerah turut memengaruhi pemerataan pembangunan. Tanpa pengawasan yang kuat, anggaran yang tersedia berpotensi tidak tepat sasaran.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, tujuan utama APBN dan APBD untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran Pajak Masyarakat Tinggi, Faktor Ekonomi Jadi Kendala

zonabuser,id, Soppeng-Kesadaran masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dinilai cukup baik. Namun, kondisi ekonomi masih menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menjalankan kewajiban tersebut secara optimal

.

Bagi warga dengan penghasilan pas-pasan, kewajiban membayar pajak bukanlah hal yang diabaikan atau dilupakan. Mereka mengaku memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

 Akan tetapi, keterbatasan ekonomi memaksa masyarakat untuk lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

“Kami sebenarnya sadar pajak itu kewajiban sebagai warga negara. Tapi dengan penghasilan pas-pasan, kadang kebutuhan makan dan keluarga harus lebih diutamakan,” kata seorang warga. Jumat 6 Perbruari 2026

Sejumlah warga menilai bahwa situasi ekonomi yang belum stabil membuat mereka harus mengambil keputusan sulit antara memenuhi kewajiban negara dan mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan perpajakan semakin berpihak kepada masyarakat kecil.

Masyarakat berharap adanya kebijakan yang lebih manusiawi, seperti keringanan atau penyesuaian pajak bagi warga berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban perpajakan tetap dapat dijalankan tanpa memberatkan kehidupan ekonomi mereka.

Keselamatan Pengendara Tak Cukup Helm dan Spion, Infrastruktur Jalan Perlu Perhatian Serius

zonabuser,id, Soppeng-Keselamatan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pribadi seperti helm dan kaca spion.  Faktor lain yang tak kalah penting adalah kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

“Upaya menekan angka kecelakaan harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur. Pemerintah jangan hanya menertibkan pengendara, tapi juga memastikan jalan aman dilalui,” tutur tokoh masyarakat. Jumat 6/2/2026

Pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, minim rambu-rambu lalu lintas, serta keberadaan pohon-pohon lapuk di pinggir jalan yang berpotensi tumbang sewaktu-waktu. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sejumlah pengendara berharap pemerintah dan instansi terkait lebih serius memperhatikan aspek keselamatan jalan. Menurut mereka, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dengan penertiban pengendara, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana jalan.

“Kadang kami sudah pakai helm dan lengkapi kendaraan, tapi jalan berlubang dan tidak ada rambu peringatan. Ini juga sangat berisiko,” ujar salah seorang pengguna jalan.

Masyarakat pun meminta adanya langkah konkret, seperti perbaikan jalan rusak, pemasangan rambu lalu lintas di titik rawan kecelakaan, serta pemangkasan atau penebangan pohon-pohon tua dan lapuk di sepanjang jalan raya demi menjamin keselamatan bersama.**)