Gerak Cepat DPRD Soppeng: Pansus Dibentuk untuk Investigasi Ekskavator Hilang

ZONA BUSER , SOPPENG – Polemik hilangnya lima unit ekskavator bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Soppeng masih terus bergulir.

Meski keberadaan sebagian besar alat berat tersebut telah diketahui, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng kesulitan menariknya karena diduga pihak penguasa enggan menyerahkan.

Situasi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat, khususnya terkait sikap DPRD Soppeng yang dinilai pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Ketua DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara, Suheri Sulle, secara lugas menyatakan kekecewaannya terhadap sikap diam legislatif.

Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakpekaan DPRD terhadap nasib petani.

"Kalau soal kampanye, suara petani dicari mati-matian. Tapi saat petani menghadapi persoalan seperti ini, justru tidak berani mewakili rakyat dan berdiri di barisan depan," tegas Suheri ke media, pada Selasa (22/7).

Suheri menegaskan bahwa "hilangnya" ekskavator ini bukan sekadar masalah aset miliaran rupiah, melainkan cerminan buruknya pengawasan dan ketidakpedulian terhadap nasib petani. 

Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal angka dalam dokumen APBD, tetapi juga menyangkut realisasi manfaat di lapangan.

"Kalau alat bantuan pertanian bisa hilang dan tak ada yang mempersoalkannya, ini preseden buruk," sambungnya.

Mendesak DPRD untuk segera memanggil instansi terkait dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas raibnya alat-alat tersebut, Suheri mengingatkan, "Petani jangan ditinggalkan saat hak-haknya terganggu. Dan DPRD harus tahu, diam mereka hari ini akan diingat rakyat di hari pemilu nanti."

Menanggapi desakan tersebut, Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Takdir Akbar Singke, menyambut baik usulan pembentukan panitia khusus (pansus). Pria yang akrab disapa Atas ini berharap pimpinan DPRD Soppeng dapat mendengarkan aspirasi tersebut, Rabu, (30/07/2025).

"Saya kira ini usulan yang sangat bagus agar semua bisa terang benderang. Agar tak ada fitnah di antara kita dan yang paling penting aset yang dibeli dari pajak rakyat itu bisa terselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan petani di Soppeng dan bukan kepentingan pribadi," ujar putra tokoh kharismatik Soppeng, Andi Cambang ini.

Sebagai legislator, Atas berkomitmen untuk terus berjuang di DPRD agar persoalan ini mendapat perhatian serius.

"Pansus pilihan terbaik dan jika perlu bisa interpelasi. Ini bukan masalah yang kecil karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan aset negara yang tak termanfaatkan dengan baik bahkan terindikasi disalahgunakan," pungkasnya. (***)

Apa Dampak Kegagalan Pengesahan Ranperda bagi Masyarakat Soppeng? Temukan Jawabannya

                           Ilustrasi

ZONA BUSER , SOPPENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menuai sorotan tajam setelah tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting tak kunjung disahkan, meski anggaran pembahasan mencapai sekitar Rp 300 juta telah digelontorkan.

Kondisi ini dinilai sebagai "bom waktu" yang berpotensi memicu kasus korupsi dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Ketiga Ranperda yang mangkrak sejak dibahas pada tahun 2021 lalu adalah Ranperda Perlindungan Pendidik, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik, Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, dan Ranperda tentang Air Limbah Domestik. 

Padahal, Ranperda ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung program pembangunan.

Kegagalan pengesahan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dugaan sementara yang beredar di masyarakat menyebutkan perbedaan pandangan antar fraksi dan adanya kepentingan politik tertentu sebagai penyebab utama.

Akibatnya, program pembangunan yang membutuhkan payung hukum terhambat, seperti kepastian hukum bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. 

Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi guru di kemudian hari.

Kepercayaan publik terhadap DPRD Soppeng pun kian merosot. Kinerja legislatif yang lamban ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran janji kepada masyarakat. 

Masyarakat Soppeng berharap DPRD segera menyelesaikan masalah ini dan menunjukkan komitmennya untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu, (30/7/2025), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setwilda) Soppeng, Musriadi SH, membenarkan bahwa ketiga Ranperda tersebut belum disahkan hingga kini.

"Secara prosedur, tahapan dan pengusulan Ranperda ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme, hanya saja di tahap akhir mungkin ada sedikit miskomunikasi hingga akhirnya sampai sekarang Ranperda ini belum disahkan dan ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD," ungkap Musriadi.

Kegagalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan masalah serius terkait penggunaan anggaran yang berpotensi menjadi anggaran fiktif karena tidak adanya produk yang dihasilkan.

Menanggapi permasalahan ini, Djusman AR, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, menilai situasi ini sebagai sesuatu yang lucu dan mempermainkan anggaran yang bersumber dari APBD.

"Lucu juga, anggaran sudah habis tapi produknya tidak ada. Ini sama saja DPRD menyalahgunakan anggaran negara dan mengarah pada kasus anggaran fiktif," tegas Djusman.

Ia menambahkan, "Setiap kegiatan tentu menggunakan anggaran yang menganut asas efisien dan efektif. 

Jika kemudian ada kegiatan yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit bersumber dari uang rakyat lalu kemudian hasilnya tidak ada, tentu tidak hanya menimbulkan tanda tanya besar, tapi sudah memenuhi syarat untuk ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dan melakukan upaya penyelidikan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sebagai informasi, ketiga Ranperda tersebut sedianya akan ditetapkan pada tanggal 30 November 2021, berdasarkan agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Soppeng. Namun, berdasarkan rapat paripurna pada tanggal 26 Desember 2021, jadwal diubah menjadi 1 Desember 2021. 

Pada agenda pokok paripurna penetapan ketiga Ranperda tersebut, sidang paripurna tidak kuorum dan setelah ditunda dua kali, tetap tidak kuorum, sehingga dinyatakan ditunda dan sampai sekarang tak kunjung disahkan. (***)

Kedekatan Andi Mull Makmun dan Andi Jumawi: Pilar Koalisi Jurnalistik Soppeng yang Kuat dan Terpercaya

ZONA BUSER , SOPPENG – Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Soppeng pada Kamis (24/7) berakhir dengan hasil yang tak terduga 'seri.

Dua putaran pemungutan suara tak mampu menghasilkan pemenang antara dua calon ketua, Andi Jumawi dan Alimuddin (incumbent), yang sama-sama mengantongi tujuh suara.

"Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Ir. H. Abd Manaf".

Pertarungan sengit ini membuat kepemimpinan PWI Soppeng masih "menggantung".

Di tengah ketidakpastian tersebut, Andi Mull Makmun, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, terlihat semakin akrab dengan calon Ketua PWI Soppeng, Andi Jumawi. 

Kedekatan mereka terpantau saat keduanya terlibat bincang santai di Warkop Olleng, mengindikasikan adanya komunikasi intens di luar forum resmi.

Menanggapi hasil imbang tersebut, Andi Jumawi menyatakan, "Hasil ini tentu di luar dugaan, namun ini adalah bagian dari dinamika demokrasi di organisasi kita. Selasa, (29/07/25).

Kami menghormati proses yang telah berjalan. Mengenai langkah selanjutnya, kami serahkan solusi terbaik kepada PWI Sulsel, agar kepemimpinan PWI Soppeng bisa segera definitif dan organisasi dapat berjalan optimal, kata Jumawi

Sementara itu, Andi Mull Makmun Ketua IWO Soppeng, yang tampak mesra dengan Jumawi, berkomentar, "Sebagai bagian dari insan pers di Soppeng, kami berharap PWI Soppeng segera mendapatkan pemimpin yang definitif. 

Dinamika yang terjadi adalah hal biasa dalam berorganisasi. Saya pribadi melihat Andi Jumawi sebagai sosok yang mumpuni, dan kemitraan antara IWO dan PWI sangat penting untuk kemajuan pers di Soppeng, tandas Andi Mull. (***).

Tim Aksi Stop Stunting Soppeng: Intervensi dalam 90 Hari di 21 Desa

ZONA BUSER , SOPPENG-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar acara penerimaan dan pembekalan bagi Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).  

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, melaporkan bahwa Tim yang hadir pada hari ini terdiri dari tim pendamping gizi, tim dokter, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan bertugas selama 90 hari (tiga bulan) di 21 desa/kelurahan lokus untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Tim Aksi Stop Stunting akan difokuskan pada 21 desa/kelurahan lokus, yaitu: Marioriaja, Goarie, Tettikenrarae, Labessi, Jennae, Cabbenge, Pajalesang, Lalabata Rilau, Maccile, Bila, Donri-Donri, Pesse, Pising, Lalabata Riaja, Tottong, Kessing, Panincong, Kaca, Tellulimpoe, Manorang Salo, dan Laringgi.  Program ini akan menargetkan 630 anak yang mengalami masalah gizi dan 42 ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK).

 

Selama 90 hari ke depan, tim akan melaksanakan berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, formula PKMK, serta edukasi dan fasilitasi akses terhadap layanan kesehatan esensial.  Kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis data, dan intervensi yang terarah diharapkan dapat menangani masalah stunting secara efektif.

Program ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program serupa di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Soppeng, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Soppeng, Ir. Selle KS Dalle,  menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Tim Aksi Stop Stunting.  Ia menekankan pentingnya penanganan stunting secara komprehensif dan multidimensional, mengingat dampaknya yang luas, tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. 

Wakil Bupati Soppeng berharap terjalin sinergi yang kuat antara tim dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, kader kesehatan, dan tokoh agama.  Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen kolektif seluruh pihak.  Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap desa-desa lokus ini dapat menjadi model percontohan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Soppeng dan daerah lainnya.  Harapannya, tidak ada lagi anak-anak Soppeng yang masa depannya terhambat akibat stunting.

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih dalam Meningkatkan Ekonomi Soppeng

ZONA BUSER, SOPPENG  – Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Kabupaten Soppeng berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Soppeng pada Senin (28/7/2025). 

Momen ini menegaskan kembali peran krusial koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, yang bertindak selaku pembina upacara, membacakan sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi. 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Selle Dalle menyoroti pentingnya koperasi yang sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Beliau menegaskan bahwa koperasi lebih dari sekadar lembaga ekonomi, ia adalah wadah yang mewujudkan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi sejati.

Salah satu prinsip utama koperasi, "one man one vote," menjadi sorotan. Prinsip ini diartikan sebagai simbol keadilan ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara, tanpa memandang besar kecilnya modal yang dimiliki.

"Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa," ujar Wakil Bupati Soppeng. Lebih dari 80.000 unit koperasi telah terbentuk, memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat desa terhadap berbagai layanan, termasuk barang-barang subsidi pemerintah.

Sambutan tersebut juga menyoroti keberhasilan koperasi dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Dengan menjual hasil panen secara kolektif, petani dapat memperoleh harga yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi kemiskinan.

Acara Harkopnas di Soppeng juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan koperasi agar tetap relevan di era digital. Koperasi didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMDes, kelompok tani, dan sektor swasta, demi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Koperasi harus agile, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat," tegas Wakil Bupati.

Sebagai penutup, peringatan Harkopnas ke-78 di Soppeng mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan koperasi.

Hadir dalam upacara ini antara lain para Anggota Forkopimda, Pj. Sekda, para kepala SKPD, para Kabag Setda, serta para pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Soppeng. (***)

Kolaborasi Koramil, KKN Unhas, dan Damkar untuk Lingkungan Bersih di Takalala

ZONA BUSER , SOPPENG- Personel Koramil 1423-05/Marioriwawo  gelar karya bakti bersama Kepala Lingkungan Takalala, Anggota Damkar Marioriwawo,  KKN Unhas Makassar dan Masyarakat setempat, 26  Juli 2025

Kegiatan tersebut bertempat di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng

Adapun dilakukan   yaitu  Pembersihan Got dari rumput liar dan Sampah Organik sepanjang 100 meter.

Kegiatan berakhir  pukul 10.00 dalam keadaan aman dan lancar..**

H. Suwardi Haseng dan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Berkolaborasi untuk Kesehatan

ZONA BUSER , SOPPENG-Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, turut hadir dalam peluncuran program-program inovatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah di Aula Asta Cita Rumah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. M. Ishaq Iskandar, M. Kes, MM, MH, menjelaskan program-program ini merupakan langkah kolaboratif dan inovatif untuk menciptakan solusi efektif dalam pencegahan dan penanganan stunting serta peningkatan akses kesehatan di seluruh Sulawesi Selatan. Ia berharap program ini dapat menjadi titik balik bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Peluncuran ini menandai komitmen bersama dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jabatan Gubernur, Jumat (25/7/2025).

Program “Aksi Stop Stunting” akan menargetkan 15.120 balita dan 1.008 ibu hamil di 504 desa lokus di 24 kabupaten/kota. Intervensi akan meliputi pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, formula PMK, serta layanan kesehatan, edukasi, dan konseling yang melibatkan Tenaga Pendamping Gizi Desa, dokter, kader Posyandu, dan PKK.

Selain program stunting, pemerintah juga meluncurkan tiga program unggulan lainnya:

• Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB): Program ini akan menghadirkan layanan kesehatan spesialistik terpadu (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) di 12 Puskesmas di wilayah kepulauan, mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
  ​
• Mobile Intensive Care Unit (MICU): MICU merupakan unit perawatan intensif bergerak yang dilengkapi dengan peralatan medis canggih, setara dengan ICU rumah sakit. Kehadiran MICU diharapkan dapat mengatasi kendala jarak, waktu, dan keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, terutama dalam situasi darurat.
  
• “Andalan Hati Melayani”: Layanan antar-jemput pasien ke rumah sakit ini akan dimulai di wilayah Maminasata, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan yang tepat waktu.

Dalam acara tersebut, kehadiran Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menandai dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap program nasional Aksi Stop Stunting dan komitmen untuk menurunkan angka stunting di daerahnya.

Kehadirannya bersama 1000 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media, semakin mengukuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Turut hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Soppeng, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan 21 Lokus Stunting Kab. Soppeng.

Strategi Wabup Ir. Selle KS Dalle dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Soppeng

ZONA BUSER , SOPPENG-Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Data Sektoral dan Ekspor Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (24/7/2025).

Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat. R Se., M.Si., pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran OPD dalam mendorong percepatan pencapaian target realisasi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menyampaikan harapan agar potensi ekonomi yang belum tercatat dapat diidentifikasi dan dilaporkan, serta mendorong terciptanya nota kesepahaman (MOU) dengan pemerintah daerah untuk memastikan data yang dihasilkan selaras dengan kondisi lapangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle dalam sambutannya, memberikan penekanan pada peran krusial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama kinerja ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa data PDRB yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi secara berkala, menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, dan menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan. Analisis PDRB, menurut beliau, memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.

Lebih jauh, Wakil Bupati Soppeng menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara BPS, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam penyediaan data bulanan dan triwulanan. Kerja sama yang sinergis ini, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menutup sambutannya dengan harapan agar rapat koordinasi ini dapat mempererat kerja sama, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen bersama dalam proses statistik penyusunan PDRB Kabupaten Soppeng.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Soppeng.