Ketua PB Garuda Takalala, H. Nawardi, Bawa Timnya Raih Juara Pertama di Turnamen Bulutangkis Cup Cabenge

ZONA BUSER , SOPPENG-Hasrianto dengan pasangan Herry Setiawan dari PB Garuda Takalala tampil penuh percaya diri dan semangat tinggi selama berlaga di turnamen bulutangkis Cup Cabenge  yang dilaksanakan di gedung pertemuan Kecamatan Lilirilau  dimulai dari tanggal 18-30 juni 202

Foto Syukuran Tim PB Garuda Takalala

Dengan kepercayaan diri serta motivasi dari H,Nawardi  selaku ketua PB Garuda Takalala, berhasil petik kemenangan juara pertama ( 1 )  timnya di  Turnament Bulu Tangkis Cup Cabenge

Foto Happy tim Pb Garuda Takalala dilapangan dengan Mai Yoker

Diketehui media zonabuser.id , bahwa H,Nawardi setelah menjadi ketua PB Garuda 

cukup memberi warna  bagi lawan dari pebulutangkis tim PB Garuda Takalala.Hal itu sebutnya tim PB Garuda Takalala menyampaikan ," Keberhasilan dalam  meraih juara tidak lepas hasil kerja keras yang dilakukan ketua PB Garuda H,Nawardi selama ini memberikan  pembinaan"

Ketua PB Garuda Takalala menyampaikan apresiasi sekaligus bangga atas prestasi yang diraih anak-anak PB Garuda,ujarnya

Sapaan akrab untuk H Nawardi 'Ambo Aji' berharap anak-anak PB Garuda  jangan terlena dan terbuai dengan torehan prestasi yang telah diraih, tetapi teruslah menjadi yang terbaik, dengan terus berlatih dan berlatih.

"Teruslah berlatih agar mampu bersaing dan konsisten di setiap ajang kejuaraan baik di tingkat lokal maupun nasional"jelasnya

Dibalik kesuksesan tim bulutangkis dari Takalala tidak terlepas dari camat Marioriwawo Andi ashar Afwan sebagai salah satu camat yang  merupakan motor penggerak perbulutangkisan di Kecamatan Marioriwawo bahkan beliau juga salah satu peserta pada kejuaraan bulutangkis tersebut dan keluar sebagai juara dua, ujarnya tim PB Garuda Takalala

Dengan kemenangan Tim Garuda Takalala , para tim nya  melakukan syukuran makan bersama dan dilanjutkan main yoker.**)

Pubhlis AM / 4 Juli 2025

Andi Mull Ketua IWO Soppeng Buka Suara Soal Dualisme Organisasi

   Ketua Ikatan Wartawan daring (IWO) Kabupaten Soppeng, Andi Mull Makmun

ZONA BUSER , SOPPENG – Ketua Ikatan Wartawan daring (IWO) Kabupaten Soppeng, Andi Mull Makmun, angkat bicara mengenai keberadaan dua organisasi IWO di wilayahnya. Andi Mull menjelaskan bahwa dualisme ini bermula dari perpecahan kepemimpinan di IWO Pusat.

"IWO di Pusat itu terjadi dualisme kepemimpinan terkait pemilihan Ketua Umum kemarin," ungkap Andi Mull pada Kamis (03/07/25).

Andi Mull menegaskan bahwa IWO Soppeng yang dipimpinnya berkiblat pada kubu IWO Pusat di Jakarta dengan Dwi Cristianto, S.H., M.Si. sebagai Ketua Umum.

"Kami tidak ikut di IWO Sulsel, kami beda pilihan dalam pemilihan Ketua Umum IWO kemarin, kami IWO Soppeng "TEGAK LURUS" langsung dengan pengurus Pusat di Jakarta," tegasnya.

Menanggapi keberadaan kubu IWO lain di Soppeng, Andi Mull menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam dinamika organisasi. 

"Ini juga terjadi di berbagai wilayah, bukan di Soppeng saja. Dinamika ini kami anggap biasa saja," ujarnya santai.

"Andi Mull Menjawab, itu biasa saja, dalam dinamika organisasi. Silakan, kami welcome dan kami juga tetap beraktivitas sebagaimana biasa berkantor di Jalan Pemuda Soppeng," jelasnya.

Andi Mull melanjutkan, perbedaan utama antara IWO yang dipimpinnya dengan kubu lain terletak pada sosok Ketua Umum.

"Jadi yang bedakan Ketua Umum kami beda, dan kami ini IWO Soppeng sudah jalan 7 tahun. Dan legalitas kami dari pusat jelas," paparnya.

Andi Mull kembali menegaskan, "Jadi kami jelaskan, IWO kami (Ketua Umumnya) Dwi Cristianto."

Pernyataan ini sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait IWO Soppeng yang dipimpinnya, di bawah kepemimpinan Dwi Cristianto di tingkat pusat. 

Rekam jejak organisasi IWO Soppeng yang dipimpinnya telah berjalan selama tujuh tahun, tandasnya. (***)

Bupati Soppeng Bertindak: Instruksi Tegas untuk Optimalisasi Penyerapan Pupuk Bersubsidi

ZONA BUSER ,  SOPPENG-Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat evaluasi realisasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang rendah, bertempat di rujab Bupati Soppeng, pada Kamis, (03/7/25).

Rapat ini dihadiri berbagai pihak kunci. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, selaku pemimpin rapat,  Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, Alia Warjuni, S.TP., M.Si, Wisnu Ramadhani, Pimpinan PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku, dan Papua, juga hadir Kepala SKPD, Camat, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA, Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi, serta perwakilan petani.

Diketahui, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Soppeng pada Semester I tahun 2025 menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data dari rapat evaluasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Soppeng mencatat serapan pupuk Urea hanya 32%, NPK 22%, NPK FH 8,83%, dan Organik 6,18%. 

"Angka ini jauh di bawah target yang diharapkan, memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak".

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, Alia Warjuni, S.TP., M.Si, menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi.

Permentan terbaru ini membawa beberapa perubahan signifikan, antara lain penambahan jenis pupuk bersubsidi, yaitu ZA dan SP36. Selain itu, komoditas yang menjadi penerima manfaat juga diperluas dengan memasukkan ubi kayu, dan sektor perikanan kini secara resmi menjadi salah satu penerima manfaat.

Sistem distribusi pupuk juga mengalami perubahan mendasar, dari skema produsen-distributor-pengecer menjadi melibatkan Pupuk Untuk Distribusi (PUD) dan Penyalur Pupuk Bersubsidi Tingkat Petani (PPTS). 

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk kepada petani, terang Alia Warjuni.

Menyikapi rendahnya serapan pupuk bersubsidi dan potensi pelanggaran, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memberikan instruksi tegas. 

Beliau memerintahkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Selain itu, Bupati Suwardi Haseng juga meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk secara aktif memotivasi petani dan menyosialisasikan Permentan No. 15 Tahun 2025 secara lebih masif kepada seluruh kelompok tani di Kabupaten Soppeng, tukasnya.

Wisnu Ramadhani, Pimpinan PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku, dan Papua, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran kolaboratif dari semua pihak terkait. 

dia menyoroti kontribusi krusial dari distributor, pengecer, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan distribusi pupuk bersubsidi.

Wisnu juga menghimbau agar sosialisasi kepada petani dilakukan secara lebih intensif. dia meminta agar PPL segera melaporkan setiap petani yang beralih profesi atau pindah domisili, demi memastikan data penerima pupuk bersubsidi tetap akurat dan tepat sasaran, tandasnya.

Rapat evaluasi ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab Mencari Solusi bersama untuk peningkatan serapan pupuk, 

serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan, diharapkan dapat memperbaiki kondisi di semester kedua tahun 2025. (*

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Dukung Penuh HUT ke-7 IWO Soppeng di bawah Ketua Andi Mul Makmun

      Foto bersama di Rujab Bupati Soppeng

ZONA BUSER , SOPPENG-Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut hangat kunjungan silaturahmi jajaran pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng yang dipimpin oleh ketuanya, Andi Mull. 

Pertemuan santai yang berlangsung di rumah jabatan Bupati pada Kamis (3/7/2025) ini berfokus pada persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) IWO Soppeng yang ke-7.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyatakan dukungan penuhnya terhadap acara HUT ke-7 IWO Soppeng. 

Beliau menilai IWO Soppeng di bawah kepemimpinan Andi Mull sebagai organisasi yang benar-benar menjalankan pemberitaan yang menyejukkan dan disampaikan dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Andi Mull menjelaskan bahwa kegiatan HUT IWO Soppeng ke-7 nantinya akan diselenggarakan secara sederhana.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan Bupati Soppeng yang penuh kekeluargaan dan dukungan yang diberikan, menegaskan komitmen IWO Soppeng untuk terus berkarya secara profesional dan bertanggung jawab. (***)

(Humas IWO Soppeng)

Kapolda Sulsel Buka Rakernis Korps Sabhara Jajaran Polda Sulsel T.A 2025

ZONA BUSER , MAKASSAR- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel), Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Sabhara Jajaran Polda Sulsel Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut melibatkan dua fungsi utama yakni Direktorat Samapta (Ditsamapta) dan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), dan digelar di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (3/7/2025).

Rakernis ini mengusung tema "Sinergisitas Korps Sabhara Baharkam Polri yang Presisi Guna Memantapkan Harkamtibmas dalam Rangka Mendukung Asta Cita". Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan jajaran kepolisian selama ini. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan tema peringatan Hari Bhayangkara ke-79, yakni “Polri untuk Masyarakat”.

"Polri untuk masyarakat bukan hanya sekadar slogan. Kita perlu melihat kembali apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat, dari situ kita bisa melakukan evaluasi dan menumbuhkan wawasan yang lebih baik," tegas Irjen Pol Rusdi Hartono.

Lebih lanjut, Kapolda Sulsel mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mewujudkan institusi kepolisian yang unggul, tangguh, dan bersih. Ia menekankan bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukanlah tugas yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

"Tugas ini hanya bisa terlaksana dengan baik apabila kita bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas preventif, sinergi dengan instansi lain sangat penting untuk menghasilkan tindakan kepolisian yang berkualitas," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda berharap seluruh peserta Rakernis dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam menjaga Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Polsek Tempe Ukir Prestasi di Hari Bhayangkara ke-79: Raih Penghargaan Kebersihan Mako dan Ketahanan Pangan

ZONA BUSER , WAJO – Puncak Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Polsek Tempe mencatatkan prestasi membanggakan dengan menyabet dua penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut diraih dalam kategori Lomba Kebersihan Mako antar Polsek jajaran Polres Wajo, serta Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kapolsek Tempe, AKP Candra Said Nur, SH., MH., mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, ini adalah buah dari sinergi seluruh personel Polsek Tempe. Semangat untuk terus berbenah dan memberikan kontribusi positif menjadi kunci keberhasilan ini. Penghargaan ini juga menjadi kado terindah dari Bapak Kapolres Wajo dalam momen peringatan Hari Bhayangkara ke-79,” ujar AKP Candra.

Pengakuan ini menjadi bukti bahwa Polsek Tempe terus bergerak maju dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Tak hanya fokus pada aspek keamanan, Polsek Tempe juga aktif mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan berbasis pekarangan.

Polsek Tempe berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai humanis dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi, melayani, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

**Kasi Humas Polres Wajo**

Mengapa PP IWO Menolak Tindakan Oknum Ilegal? Simak Pernyataan Resmi dari Pengurus Pusat

         Ketua Umum  IWO PUSAT Dwi Christianto, S.H., M.Si

ZONA BUSER , JAKARTA-Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) melalui Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si.,dan Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan oknum atau pihak yang mengaku sebagai bagian dari IWO. PP IWO meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak melayani pihak-pihak tersebut, mengingat legalitas dan keabsahan organisasi saat ini berada di bawah kepemimpinan Dwi Christianto.

PP IWO menilai bahwa tindakan oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sama sekali tidak memiliki dasar kewenangan dan legitimasi yang sah, atau dengan kata lain bersifat ilegal dan bertentangan dengan hukum.

Mereka disinyalir mengaku sebagai wartawan media online dan bagian dari IWO, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan aturan organisasi. Sebagai organisasi profesi, IWO memiliki legalitas hukum atas nama Perkumpulan Wartawan Online di Ditjen AHU, Kementerian Hukum.

Selain itu, sertifikat merek atas nama “Ikatan Wartawan Online” beserta logo yang telah digunakan organisasi selama kurang lebih 13 tahun, telah diterbitkan oleh Ditjen KI pada April 2025.

Hal ini semakin memperkuat legalitas organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dwi Christianto. Sejauh ini, PP IWO telah mencatat beberapa tindakan oknum yang mengaku sebagai ketua umum maupun pengurus di sejumlah wilayah dan daerah, antara lain: Seorang oknum mengaku sebagai ketua umum IWO dan kerap membuat pernyataan atau pemberitaan yang mengkritik salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Wilayah (PW) di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (Sulsel)  padahal IWO belum membentuk kembali kepengurusan di provinsi tersebut.

Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Wilayah (PW) di Lampung, padahal IWO telah memiliki kepengurusan yang sah di provinsi tersebut yang diketuai oleh Edi Arsadad.

Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Daerah (PD) di Kota Batam, meskipun IWO telah memiliki kepengurusan resmi di kota tersebut yang diketuai oleh Roni Romahorbo.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum IWO Dwi Christianto meminta oknum dan/atau semua pihak tersebut untuk tidak lagi mengaku sebagai bagian dari organisasi profesi wartawan media online ini.

“Kami menuntut seorang oknum atau pihak tersebut agar tidak lagi mengaku sebagai bagian dari IWO, karena mereka bukan bagian organisasi kami.

Mereka juga tidak terdaftar pada kepengurusan tingkat mana pun di IWO,” tegas Dwi Christianto melalui keterangan pers tertulis di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025. Menurut Dwi, tindakan oknum tersebut merusak nama baik dan marwah IWO serta berpotensi mengakibatkan kerugian bagi semua pihak karena pernyataan dan tindakan mereka dapat berujung pada pelanggaran hukum.

Dalam klarifikasi resminya, PP IWO menyampaikan beberapa poin penting: Hak Merek nama “Ikatan Wartawan Online” (IWO) beserta logo telah resmi didaftarkan oleh Perkumpulan Wartawan Online melalui Dwi Christianto sebagai ketua umum dan tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sejak 30 Maret 2025

Informasi ini dapat diakses di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/. Kepengurusan organisasi PP IWO tetap melekat secara sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dengan nomor AHU-0001476.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Wartawan Online, tertanggal 24 Oktober 2023.

Pihak-pihak atau oknum yang mengaku dan/atau mengatasnamakan sebagai ketua/pengurus IWO adalah pihak luar yang bukan merupakan bagian dari pengurus atau jajaran IWO.

Pernyataan dan tindakan mereka dianggap ilegal atau tidak sah karena dasar pembentukan dan perolehan mandat jabatan dan kewenangan mereka adalah ilegal dan tidak memiliki landasan hukum, tidak melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) IWO.

Mereka hanyalah pihak luar yang mengganggu dan mendompleng organisasi. Ada segelintir orang (oknum) atau pihak yang tanpa dasar dan kewenangannya melakukan kegiatan ilegal dan melawan hukum, bahkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PP IWO.

Mereka terus-menerus menciptakan isu dan menyebarkan informasi serta melakukan tindakan agitasi di luar organisasi IWO. “Atas fakta tersebut, dengan ini kami bersikap tegas sebagai klarifikasi resmi yang kami tujukan kepada seluruh jajaran instansi, kementerian, pemerintahan baik tingkat pusat atau daerah, serta pihak-pihak lain atau swasta yang bersifat non-pemerintahan,” tegas Dwi Christianto.

Dwi Christianto menjelaskan bahwa setiap pihak dapat mengunjungi website resmi IWO: https://iwopusat.or.id/ atau menghubungi kontak hotline admin di nomor: 08119911920 untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai Ikatan Wartawan Online (IWO). Jajaran Pengurus

Pusat IWO juga mengimbau dan meminta setiap pihak agar tidak terpengaruh atau pun ikut serta mendukung atau berkontribusi terhadap segala bentuk kegiatan ilegal dari oknum atau pihak yang mengaku dan/atau mengatasnamakan IWO.

“Dengan ini, kami meminta kepada seluruh pihak, untuk ikut berperan aktif mencegah, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan ikut menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi IWO sebagai bagian dari wadah profesi, yang juga merupakan aset bangsa,” pungkas Dwi. (***) “Keterangan pers tertulis Dwi Cristianto, SH, MS.i Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Wartawan Online (IWO) di Jakarta, 24 Mei 2025”.

Dukung Pekerja Non-ASN: Pemkab Soppeng Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

ZONA BUSER , SOPPENG-Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.  Penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar pada Rabu, 2 Juli 2025, di ruang kerja Bupati Soppeng. 

I Nyoman Hary Sujana menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi sekaligus penyampaian perkembangan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang merupakan amanat pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.  Program ini memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan, melengkapi perlindungan kesehatan yang telah ada melalui BPJS Kesehatan.  

"Kami berharap Pemkab Soppeng dapat mendukung upaya melindungi pekerja, termasuk pekerja rentan," ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi PKS,  pemberian santunan Jaminan Kematian secara simbolis telah diserahkan kepada ahli waris.  Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus (Pegawai Non ASN Dinas Satpol PP), menerima santunan sebesar Rp 124.500.000,-.  Selain itu, santunan Jaminan Kematian juga diberikan kepada Ibu Arifa, istri almarhum Langka (Pegawai Non ASN Dinas PPK UKM), sebesar Rp 42.000.000,-.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam kesempatan tersebut menyatakan, “Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada seluruh pegawainya, termasuk para pegawai non ASN.  Semoga santunan ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan bermanfaat bagi masa depan anak-anak mereka," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Elvina selaki ahli waris menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan yang diterima.  "Saya merasa sedih dan terharu, karena tidak pernah menyangka akan menerima bantuan sebesar ini. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian dan kepeduliannya," ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soppeng, Ady Syamsul, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menuturkan bahwa pihaknya akan terus berupaya memastikan seluruh pekerja di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan hak perlindungan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

“Kami berkomitmen mendampingi Pemkab Soppeng dalam memberikan edukasi dan layanan terbaik, agar seluruh pegawai non ASN maupun pekerja rentan dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan semakin banyak pekerja yang merasa aman dan terlindungi sehingga dapat bekerja dengan tenang dan produktif demi mendukung pembangunan daerah.