ZONA BUSER | SOPPENG-Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka upaya antisipasi cuaca buruk serta penanganan banjir secara virtual di Hark Cafe Malaka, Senin, 26 Desember 2022
Plh Sekda Prov. Sul- sel (Dr. H. Andi Aslam Patonangi, SH,.M.Si) selaku pemimpin rapat dan membuka rapat koordinasi, selanjutnya dengan memberikan kesempatan pertama kepada Gubernur Prov. Sul-Sel untuk memberikan arahan.
Arahan Gubernur Sul-sel (H. Andi Sudirman Sulaiman, ST)
Mengharapkan kepada Bupati/Walikota Kabupaten/Kota untuk melaporkan data terbaru terkait informasi perkembangan dan penanganan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, dan mengharapkan kepada Bupati yang wilayahnya rawan bencana untuk melaporkan perkembangan hasil penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh para petugas, baik dari TNI, Polri, BPBD, instansi terkait yang telah ditugaskan di Kabupaten/Kota masing-masing.
Selain itu, Gubenur Prov. Sul-sel juga mengharapkan agar tetap menjalin komunikasi dari seluruh daerah dan instansi terkait untuk tetap melaporkan atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bencana yang terjadi, termasuk dampak dan kendala yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti, termasuk surat permohonan bantuan dari Kabupaten/Kota..
Laporan Kapolda Sul-Sel yang diwakili oleh Kepala Biro Operasi Polda Sul-sel (Kombes Pol Abdul Rizal A. Engahu) :
Upaya antisipasi cuaca buruk dan penanganan daerah rawan banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian besar wilayah Sul-Sel, diantaranya Makassar, Sinjai, Barru, Maros, Gowa, Soppeng, Pangkep, Bone, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Palopo, Pare-Pare, mulai bulan Oktober sampai Desember 2022.
Polri dan TNI tetap memastikan segala hal yang terkait dengan penanganan bencana selama keadaan belum kondusif, bagitupun terkait dengan keamanan masyarakat yang terdampak bencana.
Langkah-langkah antisipasi penanganan potensi bencana yang telah dilakukan oleh TNI/Polri diantanya :
1. Apel kesiapsiagaan
2. Persiapan dan pengecekan alat melalui gelar alatsar
3. Tanggap darurat jika terjadi bencana dan kedaruratan
4. TNI/Polri melakukan patroli dan operasi susur sungai untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dari hulu sungai
5. Koordinasi dengan pihak terkait dan tingkat pusat terkait dengan penanganan bencana.
Selain itu Polda Sul-sel juga mempersiapkan tenaga dari satuan Brimob yang terdiri dari 3 batalion dengan pembagian penugasan antara lain :
Batalion A di kota Makassar
Batalion B di kota Pare-Pare, dan
Batalion C di Kab. Bone
yg disiapkan dan ditugaskan untuk membantu dalam penanganan bencana bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Laporan Pangdam XIV Hasanuddin Makassar yang diwakili oleh Asisten Teritorial Kepal Staf Kodam XIV Hasanuddin Makassar (Kolonel Inf Persada Alam) :
Melaporkan bahwa kesiapan Kodam terkait langkah-langkah penanganan bencana diantaranya adalah pihaknya telah mendirikan posko di beberapa titik, menyiapkan pasukan, dan melakukan pemetaan dan evaluasi perkembangan data untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan bencana alam yang terjadi saat ini.
Langkah-langkah telah dilakukan di lapangan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan penanggulangan serta menyediakan posko pada titik yang telah ditentukan.
Pihak Kodam akan tetap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, begitupun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan menyatukan informasi, menyatukan pendapat, dan menyatukan langkah.
Laporan Bupati Soppeng (H. A. Kaswadi Razak, SE)
Melaporkan dampak yang terjadi saat ini dan hal-hal yang telah dilakukan sebagai upaya penanganan bencana, bahwa sampai saat ini masih ada sebagian wilayah yang mengalami banjir di Kab. Soppeng dan sebanyak 25 rb jiwa yang terdampak, selain itu infrastruktur yang mengalami kerusakan diantaranya jalan dan irigasi besar yang ada di wilayah Kab. Soppeng yakni pada irigasi Langkemme dan Tinco dengan tingkat kerusakan yang lumayan parah, sehingga sangat membutuhkan perhatian dan berharap agar perbaikan di dua irigasi tersebut dapat dilakukan perbaikan secepatnya karena menjadi faktor pendukung utama pada musim tanam mendatang, begitu pun pasca banjir sangat berpengaruh dan dapat menghambat pada musim tanam.
Selain hal itu, ada beberapa bantuan sosial yang diterima, namun tidak bisa disalurkan tanpa izin dari gubernur karena beberapa pertimbangan, sehingga pemerinta Kab. Soppeng membatasi penyaluran bantuan tersebut.
Begitu juga dengan fasilitas sarana yang sangat terbatas, diantaranya perahu karet hanya 3 unit dan perahu Viber cuma 1 unit, sementara dalam penanganan bencana ini sangat membutuhkan sarana yang cukup, dan sebagai laporan bahwa ada 1084 orang relawan bencana yang ada di Kab. Soppeng yang setiap saat dapat digerakkan dalam penanganan bencana di luar dari tenaga TNI/Polri, namun tanpa fasilitas yang cukup tidak akan memberikan hasil yang maksimal.
Tapi dari hal yang disampaikan tadi Pemerintah Kab. Soppeng merasa bersyukur bahwa meskipun fasilitas sarana yang dimiliki sangat terbatas, namun penanganan bencana yang terjadi di Kab. Soppeng dapat ditangani dengan maksimal berkat kerja sama dari seluruh pihak.
Dari laporan yang telah disampaikan oleh Bupati Soppeng, Gubernur Prov. Sul-sel sangat memberikan respon yang sangat baik dan menerima beberapa permohonan bantuan yang disampaikan oleh Bupati Soppeng untuk ditindaklanjuti sebagai upaya penanganan bencana yang terjadi.
Turut hadir :Kepala Bappelitbangda, Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kasat Pol PP dan Damkar, Kadis Kominfo, Kepala BPKAD, Kadis Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, para Camat, Kabag Keuangan dan Kabag Barjas**).
Social Header