Kegiatan Bakti Sosial Rakernis Humas Polri 2025 Disambut Antusias Warga Semarang

ZONA BUSER , SEMARANG-Kegiatan bakti sosial dalam rangka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 yang digelar oleh Divisi Humas Polri mendapat sambutan hangat dari warga Kota Semarang. Salah satu penerima manfaat, Ustadz Ahmad Yadiono dari Yayasan Islam Nurul Mursyid, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepedulian yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat.

"Kami sangat senang sekali, alhamdulillah kebetulan anak-anak kelas 3, 4, 5 sedang libur sekolah, jadi tidak repot membuatkan izin. Mereka bisa langsung datang ke sini untuk menerima bantuan," ujar Ustadz Ahmad, Rabu (7/5).

Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan sangat bermanfaat bagi anak-anak di yayasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembayaran sekolah dan perlengkapan belajar.

"Semoga bantuannya bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya, bisa untuk bayar sekolah, bisa untuk beli-beli perlengkapan sekolah," lanjutnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Humas Polri yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.

"Terima kasih Humas Polri, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan pula. Amin Ya Rabbal Alamin," pungkasnya.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat komunikasi publik dan mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program nyata dan menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kapolri Hadiri Promensisko TPPU & TPPT: Komitmen Perangi Kejahatan Siber

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber.

Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5).

Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber. 

"Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia," ujar Sigit.

Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber. 

"Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online," tegasnya.

Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan. 

"Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online," tutup Sigit.

Kapolda Sulsel Tegaskan Netralitas dan Keamanan dalam Deklarasi Kampanye Damai PSU Pilwalkot Palopo 2024.

ZONA BUSER , MAKASSAR-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menghadiri dan memberikan arahan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo pada Rabu (07/05/2025).

Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kajati Sulsel Agus Salim, Danlantamal VI, Ketua KPU Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, serta Penjabat Wali Kota Palopo.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan tujuh poin penting terkait komitmen keamanan dan netralitas dalam penyelenggaraan PSU. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan damai selama proses demokrasi berlangsung di Kota Palopo.

“Kita melaksanakan kegiatan penting hari ini, yaitu deklarasi kampanye damai untuk menciptakan suasana yang sejuk dalam penyelenggaraan PSU,” ujarnya.

Kapolda juga mengapresiasi inisiatif KPU dalam menggagas deklarasi ini, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang aman dan damai. Ia menegaskan komitmennya terhadap netralitas jajaran Polri dan menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas anggota yang melanggar prinsip netralitas dalam pilkada.

“Siapapun anggota saya yang tidak netral akan saya tindak tegas. Ini penting agar kami bisa fokus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh pihak untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan cara yang sportif dan positif, seraya menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Siapapun yang mengusik atau mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat, hukum harus ditegakkan,” tutupnya.

Deklarasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo berjalan aman, tertib, dan damai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

Survei Indikator: 80,3% Masyarakat Puas, Operasi Ketupat 2025 Disambut Positif

ZONA BUSER , JAKARTA- Operasi Ketupat 2025 yang digelar oleh Polri untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran mendapat sambutan positif dari masyarakat. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi tersebut.

Survei dilakukan pada 14–20 April 2025 dengan 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

“Kita mendapatkan informasi bahwa 80,3% masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, merasa puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Polri selama Ramadan dan Lebaran,” kata Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei virtual pada Rabu (7/5/2025).

Survei juga mencatat bahwa tingkat kepuasan pemudik terhadap pengaturan lalu lintas oleh Korlantas Polri sangat tinggi, mencapai 92,3 persen.

“Kalau dilihat khusus untuk pemudik, yang merasa cukup puas naik, sementara yang menyatakan sangat puas memang sedikit menurun. Namun secara keseluruhan, baik tahun 2024 maupun 2025, tingkat kepuasan terhadap pengaturan lalu lintas tetap tinggi,” ujar Burhanuddin.

Secara rinci, hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Operasi Ketupat 2025 yakni Sangat puas: 10,6 persen, Cukup puas: 70,3 persen, Kurang puas: 6,9 persen, Tidak puas: 1,4 persen, dan Tidak tahu/tidak menjawab: 10,8 persen.

Ketua KPI Pusat: Program Televisi Harus Hadirkan Citra Positif Polri Secara Akurat dan Edukatif

ZONA BUSER , JAKARTA- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Bapak Ubaidillah Ubaidillah, S.Sos., M.Pd., menyampaikan pentingnya penguatan citra Polri melalui tayangan televisi dan radio yang akurat serta edukatif. Hal itu disampaikannya dalam sesi ketiga diskusi panel Rakernis Humas Polri 2025 yang digelar di Jakarta.

Dalam pemaparannya, Ubaidillah menekankan bahwa KPI memiliki tugas dan kewenangan pengawasan lembaga penyiaran televisi dan radio berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. KPI secara aktif memantau seluruh program siaran, termasuk tayangan yang menampilkan institusi kepolisian.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari membangun citra positif Polri di mata publik, khususnya melalui media penyiaran. Program kepolisian yang tayang di TV perlu disajikan secara informatif, edukatif, dan tidak menyimpang dari realitas tugas-tugas kepolisian,” ujar Ubaidillah.

Ia menyoroti beberapa program televisi yang sebelumnya bekerja sama dengan Polri, seperti Program 86 yang dahulu tayang di NET TV namun kini sudah tidak tayang lagi. Selain itu, ada pula program The Police di Trans7 yang masih berjalan hingga kini. Ubaidillah juga mengungkap bahwa program semacam ini menjadi bahan kajian akademik, termasuk penelitian disertasi yang sedang dilakukan oleh seorang perwira Polri.

KPI mencatat sebanyak 51 pengaduan masyarakat terkait tayangan yang menampilkan kepolisian dalam kurun waktu 2019–2024. Pengaduan tersebut antara lain menyangkut arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran terhadap norma jurnalistik.

“Kami memiliki 130 tenaga pemantau yang bekerja dalam tiga shift untuk mengawasi siaran TV dan radio selama 24 jam. Tayangan tentang polisi pun menjadi fokus utama kami, baik yang berupa berita, dokumenter, hingga drama dan sinetron,” jelasnya.

Ubaidillah juga menyoroti pentingnya akurasi dalam tampilan atribut dan jabatan polisi di sinetron maupun program drama. Ia menilai kesalahan dalam penggunaan kostum polisi di televisi dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap institusi Polri.

“Kami sering ingatkan rumah produksi agar tidak sembarangan menampilkan tokoh polisi di sinetron. Kesalahan pangkat atau atribut bisa menyesatkan persepsi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa KPI tidak melakukan sensor terhadap tayangan, melainkan melakukan pengawasan pasca-tayang. Sementara itu, lembaga yang berwenang terhadap sensor adalah Lembaga Sensor Film (LSF) melalui STLS atau Surat Tanda Lulus Sensor.

Di akhir penyampaiannya, Ketua KPI Pusat mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan insan penyiaran untuk terus bersinergi dalam menyampaikan narasi positif tentang Polri kepada masyarakat.

“Kami terbuka untuk diskusi dan kritik konstruktif demi penyiaran yang lebih sehat dan kredibel. Tugas kami bukan menghakimi, tetapi menjaga agar siaran publik tetap berkualitas dan sesuai norma,” pungkasnya.

Rakernis Humas Polri 2025 ini menjadi momentum sinergi antara institusi kepolisian, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, edukatif, dan bermartabat.

Guru Besar Undip Soroti Pentingnya Strategi Komunikasi Proaktif dalam Meningkatkan Citra Polri di Era Digital

ZONA BUSER , JAKARTA- Diskusi panel dalam Rakernis Humas Polri 2025 menghadirkan sejumlah tokoh penting, salah satunya Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Yanuar Luqman, M.Si., yang menyoroti pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra Polri di tengah derasnya arus informasi digital.

Dalam pemaparannya, Dr. Yanuar menyampaikan bahwa Humas Polri tidak boleh hanya bersifat reaktif layaknya pemadam kebakaran, melainkan harus membangun narasi yang proaktif berbasis data.

“Humas itu tugasnya bukan seperti pemadam kebakaran. Jangan tunggu viral dulu baru klarifikasi. Bangun narasi yang proaktif, dan itu harus berbasis data, supaya tidak bisa dipatahkan,” tegasnya, Selasa (6/5).

Ia juga menyinggung fenomena krisis framing yang sering kali terjadi akibat keterlambatan klarifikasi dari institusi, sementara informasi negatif lebih cepat menyebar di media sosial. Dalam simulasi menggunakan teknologi AI, seperti ChatGPT, Dr. Yanuar menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi negatif terhadap polisi, namun sebagian besar top of mind masyarakat justru masih positif.

“Saya coba tanya ChatGPT tentang persepsi publik terhadap polisi. Dari 10 jawaban yang muncul, hanya tiga yang bernada negatif. Ini menunjukkan ruang untuk membangun narasi positif masih sangat besar,” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, ia juga mengapresiasi inisiatif-inisiatif lokal seperti tokoh masyarakat di Lamongan bernama Pak Purnomo yang aktif dalam kegiatan sosial, dan menurutnya model seperti itu bisa diadopsi oleh jajaran Polri hingga ke tingkat Polsek.

“Kalau tokoh-tokoh seperti Pak Purnomo di Lamongan bisa mengayomi masyarakat bahkan yang terlantar sekalipun, kenapa tidak itu ditiru di Polsek atau Polres? Kampanye-kampanye positif seperti ini akan berdampak pada citra institusi secara keseluruhan,” kata Yanuar.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut membahas perlunya kolaborasi antara Humas Polri dengan berbagai pihak, termasuk media penyiaran, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna memperkuat komunikasi publik yang adaptif dan terpercaya.

Polri Gelar Operasi Besar untuk Memberantas Premanisme, Jamin Stabilitas Kamtibmas, dan Iklim Investasi

ZONA BUSER , JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya.

Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Rakernis Humas Polri 2025 dibuka dengan bakti sosial dan bakti kesehatan di Akpol Semarang.

ZONA BUSER , SEMARANG- Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/5) dengan Mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan diawali dengan rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai wujud kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat.

Sebelum rangkaian Rakernis dimulai, para pejabat tinggi Polri menyerahkan langsung bantuan sosial berupa 4 unit kursi roda dan 6 pasang kruk (tongkat bantu) kepada anggota Polri dan masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan tali asih kepada 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Anak Nurul Mursyid.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. serta Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Tak hanya itu, digelar pula kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah yang diikuti oleh 100 peserta, terdiri dari peserta Rakernis, panitia, dan personel Polda Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho secara simbolis menyerahkan 100 kantong darah kepada PMI, disusul dengan penyerahan cinderamata oleh Irjen Pol. Anwar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi kemanusiaan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat secara humanis dan berkelanjutan.

“Kegiatan bakti sosial dan donor darah yang menjadi pembuka Rakernis ini merupakan bagian dari komitmen Divhumas Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dalam menjaga sinergi antara Polri dan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

"Mengapa Merenungkan Diri Itu Penting? Temukan Jawabannya di Sini!"

Duduk merenungi diri untuk berpikir lebih mendalam dalam memahami diri sendiri, pikiran, emosi, dan ingatan. Saat saya duduk sendiri, tiada lain untuk introspeksi diri dan mengenal diri lebih baik dan membangun kepribadian yang lebih baik.

Introspeksi diri adalah proses berpikir analitis untuk memahami diri sendiri, termasuk pikiran, emosi, dan ingatan. Ini adalah proses refleksi yang disengaja untuk memahami diri sendiri secara lebih mendalam.

Merenungkan ciptaan Allah, termasuk diri sendiri, merenungkan janji sama Allah sebagai hamba,  kekurangan diri, dan amal yang telah dilakukan.

Dengan merenungi diri, kita dapat memahami diri dengan lebih baik, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Juga menumbuhkan kesadaran tentang kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah dalam setiap ciptaan-Nya.

Pentingnya Waktu Sendiri:  

Waktu sendiri juga penting untuk merenungi diri, karena dapat memberikan ruang untuk membebaskan pikiran, memaafkan diri, dan memahami makna hidup.

Dialog Santai bersama Kapolda Sulsel, Bahas Refleksi dan Tantangan Penegakan Hukum

ZONA BUSER , MAKASSAR-Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menggelar kegiatan Dialog Santai: Potret Diri – Refleksi dan Pandangan Berbagai Elemen Masyarakat terhadap Polda Sulsel yang dilaksanakan di Lobby Lontang Adduppangeng Mapolda Sulsel, Senin (5/5/2025). Acara bertajuk Coffee Morning ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., sebagai narasumber utama.

Dialog yang berlangsung hangat dan terbuka ini turut diikuti oleh Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

Dalam paparannya, Prof. Amir menyoroti berbagai persoalan dalam penegakan hukum, termasuk isu ketidakjelasan perkembangan laporan masyarakat yang sering berujung pada pengajuan praperadilan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keberanian Polri dalam mengambil keputusan penghentian perkara bila syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi, untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan.

Prof. Amir juga mengangkat isu-isu sensitif yang sempat viral, seperti kasus Luwu Timur yang memunculkan tagar #PercumaLaporPolisi. Ia menyampaikan bahwa lemahnya respons awal terhadap laporan masyarakat menjadi faktor yang memperparah persepsi publik terhadap institusi kepolisian. “Ketika tidak ditangani dengan baik sejak awal, informasi jadi liar, bias, dan akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan,” ujarnya.

Ia juga mengajak Polri untuk terus menjaga independensi dari politik praktis, menerapkan prinsip kepolisian yang demokratis dan responsif, serta tidak diskriminatif dalam penanganan perkara, termasuk fenomena "saling lapor" yang kerap membingungkan aparat penegak hukum.

Kapolda Sulsel dalam tanggapannya menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dari Prof. Amir. Ia mengakui pentingnya refleksi dan keterbukaan dalam menerima kritik demi perbaikan institusi. “Apa yang disampaikan Prof. Amir sangat mendalam dan menjadi bahan perenungan kita bersama. Kita perlu konsep yang jelas untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum ini juga muncul usulan pembentukan Pusat Kajian Kepolisian di Universitas Hasanuddin sebagai bentuk sinergi antara akademisi dan kepolisian dalam menyelesaikan persoalan hukum dan sosial.

Kapolda menutup acara dengan rencana untuk melanjutkan forum dialog serupa secara rutin setiap dua minggu, dengan durasi singkat namun bermakna. “Cukup 60 menit, tapi padat dan tepat sasaran. Kita butuh ruang seperti ini untuk terus memperbaiki diri,” tutupnya.

"Menyongsong Keberangkatan: Bupati Soppeng Ingatkan JCH untuk Jaga Nama Baik Daerah"

ZONA BUSER , MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan pesan penting kepada jemaah calon haji (JCH) Kabupaten Soppeng yang berangkat pada Sabtu (3/5). 

Di Aula Arafah, Asrama Haji Makassar, beliau menyambut langsung kedatangan JCH kloter 6 dan mendengarkan arahan Ketua PPIH Embarkasi Makassar, H. Ali Yafid, tentang proses penerimaan yang lebih efisien. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haseng mengatakan, "Saya berpesan, jaga kesehatan kalian selama di Tanah Suci. Perjalanan ibadah haji ini cukup melelahkan, jadi jaga kondisi tubuh agar tetap prima. 

Selain itu, jaga kekompakan dan saling membantu di antara sesama jamaah. Ingat, kita mewakili Kabupaten Soppeng, jadi jaga nama baik daerah kita." Beliau pun berharap seluruh JCH dapat menunaikan ibadah haji dengan mabrur dan kembali dengan membawa keberkahan.

"Dinas Kesehatan Soppeng Lapor Kondisi Jemaah Haji: 274 Sehat, 2 Dirawat"

ZONA BUSER , MAĶASSAR-Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kesehatan melaporkan kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang sedang menunaikan ibadah haji di Makassar pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Dari total 276 jemaah haji (termasuk 2 orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji – KBIH), sebanyak 274 jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik.

Dua jemaah lainnya memerlukan perawatan medis. Salah satunya, Ibu Maleha Binti Dahi, telah menjalani perawatan di Klinik Asrama Haji Makassar karena menderita diabetes melitus (DM) dan mengalami luka di kaki. Alhamdulillah, Ibu Maleha telah selesai menjalani perawatan dan kondisinya kini telah membaik.

Jemaah lainnya, Bapak Baharuddin Bin Dellang, dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, karena beberapa hari tidak buang air besar (BAB), disertai gejala gelisah, sesak napas dengan saturasi oksigen 82%, riwayat penyakit jantung, dan kadar gula darah (GDS) yang tinggi (300 mg/dL) saat diperiksa di klinik. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terus memantau perkembangan kondisi kesehatan Bapak Baharuddin.

“Kami terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan terbaik selama berada di Makassar,” jelas Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mendoakan kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha. Kami juga terus memantau dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh jemaah haji kami. Semoga ibadah haji mereka berjalan lancar dan mereka kembali ke Soppeng dalam keadaan sehat walafiat,” tambah Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE.

Pemerintah Kabupaten Soppeng senantiasa mendoakan keselamatan dan kelancaran ibadah seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng.

Peringati Hari Pendidikan Nasional, Satgas Yonif 715/Mtl Resmikan Rumah Pintar

ZONA BUSER | PAPUA — Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 01 Mei Satgas Yonif 715/Motuliato resmikan sekolah pintar PELITA PACE MENTARI (Pendidikan Literasi Papua Cerdas Masyarakat dan anak Tirineri), dikarenakan tidak adanya sekolah di kampung Tirineri dengan harapan anak-anak kampung Tirineri dapat belajar dari personel pos agar kelak dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan juga menjadi generasi penerus bangsa yang berkwalitas, Jumat (2/5/2025).

Ternyata tidak hanya sekedar meresmikan rumah pintar, guna memotivasi anak-anak dan masyarakat Tirineri belajar Satgas Yonif 715/Mtl juga membagikan sepatu sekolah dan buku juga pensil untuk belajar anak-anak Tirineri.

Danpos Tirineri Letda inf Fatahillah Agins mengungkapkan bahwa ini adalah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat yang menunjukkan bahwa Satgas Yonif 715/Mtl tidak hanya sekedar satgas untuk menjaga keamanan, tetapi menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat di wilayah penugasan.

Sementara itu, Bapak Dewan Kampung Tirineri (53) mengungkapkan dengan penuh rasa syukur kepada Satgas Yonif 715/Mtl dan mata yang berkaca-kaca rasa terimakasihnya atas kepedulian Pos Tirineri kepada anak-anak dan masyarakat kampung Tirineri. "wa wa wa... Saya Kepala Kampung Tirineri mengucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 715/Mtl, untuk kepedulian dan program belajarnya kepada masyarakat kami, dengan begini anak-anak kami bisa belajar. Sekali lagi atas nama Tuhan saya mengucapkan terimakasih banyak," ucapnya.(*)

Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Mengurangi Masalah dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan

Banyaknya masalah dalam satu pemerintahan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal, kurangnya transparansi, dan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Selain itu, faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan ketidakjelasan tujuan kebijakan juga bisa menjadi penyebabnya. 

Berikut adalah beberapa faktor yang lebih detail:

1. Konflik Internal:

Perbedaan prinsip dan nilai:

Perbedaan pandangan dan cara pandang terhadap nilai-nilai tertentu, terutama terkait tujuan organisasi, dapat menyebabkan konflik. 

Kurangnya komunikasi:

Ketidakjelasan dalam komunikasi dan koordinasi antar unit atau departemen dalam pemerintahan dapat menyebabkan masalah. 

Kepemimpinan yang kurang efektif:

Kepemimpinan yang tidak adil atau kurang efektif dalam pengambilan keputusan dapat memicu konflik dan ketidakpuasan di kalangan anggota pemerintahan. 

Ketidakcocokan peran:

Ketika individu atau kelompok tidak memiliki peran yang jelas atau tidak cocok dengan tugas-tugas yang diberikan, dapat timbul masalah. 

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan:

Kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan publik. 

Ketidakjelasan kebijakan:

Kebijakan yang tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik dapat menimbulkan masalah dalam implementasi dan pengawasan. 

Kurangnya akuntabilitas:

Keterlibatan atau responsivitas yang rendah dari aparatur pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan. 

3. Faktor Eksternal:

Partisipasi masyarakat yang rendah:

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan bahkan penolakan dari masyarakat. 

Kekurangan kapasitas institusi:

Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kebijakan dapat menjadi kendala besar. 

Sikap partikularisme:

Sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menyebabkan korupsi dan ketidakadilan. 

4. Faktor Lainnya:

Korupsi:

Korupsi dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kualitas pelayanan publik. 

Budaya kerja yang tidak efisien:

Budaya kerja yang terlalu kaku dan birokratis dapat menghambat inovasi dan efisiensi. 

Pola pikir yang tidak dinamis:

Pola pikir yang terlalu sesuai dengan aturan dan kurang fleksibel dapat menghambat adaptasi terhadap perubahan. 

Dengan mengatasi faktor-faktor ini, pemerintahan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baiik.

Dihadiri Presiden, Kapolri Pastikan Beri Pengamanan-Pelayanan Terbaik May Day Fiesta

ZONA BUSER , JAKARTA-- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, bakal berjalan dengan aman dan nyaman.

Sigit menyebut telah menginstruksikan seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk mengawal elemen buruh mulai dari proses kedatangan hingga selesai kegiatan nanti. 

"Hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat masih banyak yang berdatangan," kata Sigit saat menghadiri May Day Fiesta di Monas, Kamis (1/5/2025).

"Tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri kegiatan May Day Fiesta di Monas. Tentunya, kata Sigit ini adalah hal baik untuk kelompok buruh. 

"Harapan Kita kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh," ucap Sigit. 

Di sisi lain, Sigit meminta agar seluruh petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan baik sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani. Baik itu kelompok buruh yang akan melakukan aksi ataupun masyarakat yang akan beraktifitas. 

"Yang jelas untuk pengaturan arus lalin sudah kita atur baik dari jalur yang berasal dari wilayah Timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang," tutur Sigit.

"Jadi jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan sehingga masyarakat yang akan menggunakan jalan terutama Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Brimob Polda Metro Sisir Sejumlah Titik Sekitar Komplek DPR/MPR

ZONA BUSER , JAKARTA-Brimob Polda Metro Jaya melakukan penyisiran di sejumlah titik sekitar Kompleks Gedung DPR/MPR RI. Hal itu dilakukan untuk memastikan situasi aman menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, pada 1 Mei 2025.

Kegiatan ini dipimpin oleh Iptu Benny Wijaya atas instruksi Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif guna memastikan keamanan dan ketertiban menjelang peringatan May Day.

Penyisiran dimulai sejak Rabu (30/4) pukul 16.40 WIB dengan rute awal dari Flyover Ladogi, melewati area depan gedung MPR/DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pintu belakang DPR/MPR, kawasan TVRI, hingga kembali ke Flyover Ladogi.

Kemudian tim Brimob melanjutkan patroli ke kawasan Rumah Makan Pulo Dua dan bergerak menuju pintu utama gedung DPR RI. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh dari area depan hingga belakang gedung guna memastikan tak ada benda mencurigakan atau potensi gangguan keamanan.

Dalam proses penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang yang berpotensi membahayakan. Barang-barang tersebut segera diamankan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada dalam lingkungan kompleks DPR untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang momentum penting seperti May Day.

"Kami memastikan seluruh wilayah strategis dalam kondisi aman. Ini bagian dari langkah preventif guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Buruh," ujar Kabid Humas, Kamis (1/5/2025).

Ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para buruh, untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib, serta tetap menghormati aturan yang berlaku demi terciptanya suasana kondusif di Jakarta.

Pentingnya Seksual: Kesehatan dan Kesejahteraan dalam Kehidupan

Seksualitas adalah topik yang sering kali diabaikan, padahal memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan dan kesejahteraan individu. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa seksual penting dan bagaimana hal itu berkontribusi pada aspek fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan kita.

Seksual penting karena merupakan bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial. Ini juga penting untuk membangun hubungan intim dan keintiman, serta untuk reproduksi dan kesinambungan spesies. 

Berikut beberapa alasan mengapa seksual penting:

Kesehatan Fisik:

Hubungan seksual dapat meningkatkan kesehatan jantung, menjaga tekanan darah normal, dan membakar kalori. 

Kesehatan Mental:

Hubungan seksual dapat meningkatkan kadar hormon oksitosin yang meningkatkan ikatan dan keintiman, serta mengurangi stres dan kecemasan. 

Hubungan Intim:

Seksual penting untuk membangun keintiman dan kedekatan dengan pasangan, yang merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. 

Reproduksi:

Seksual adalah bagian penting dari reproduksi, yang merupakan dasar untuk kesinambungan spesies manusia. 

Pendidikan:

Pendidikan seksual penting untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. **)

Polda Sulsel Siapkan 5.300 Personel Gabungan Amankan Aksi May Day 2025

ZONA BUSER , MAKASSAR-Dalam rangka mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengerahkan sebanyak 5.300 personel gabungan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa ribuan personel tersebut disiapkan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama berlangsungnya aksi unjuk rasa di berbagai titik wilayah Sulsel.

"Total ada 5.300 personel yang diturunkan, terdiri dari Satgas Polda sebanyak 1.250 personel, jajaran Polres sebanyak 2.856 personel, perbantuan dari TNI sebanyak 649 personel, serta 545 personel dari instansi terkait," ujar Kombes Pol Didik.

Ia juga menegaskan bahwa Polda Sulsel telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan humanis dalam menghadapi aksi massa. Pihak kepolisian berharap para peserta unjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, baik kepada para buruh yang menyampaikan aspirasi, maupun kepada masyarakat luas," tambahnya.

Polda Sulsel mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama momentum May Day 2025 berlangsung.

Jajaran Polres Wajo Menyampaikan Apresiasi Atas Kehadiran Tim dari Biro Rena Polda Sulsel

ZONA BUSER, WAJO - Polres Wajo menerima kunjungan kerja Tim Biro Rena Polda Sulsel dalam rangka kegiatan asistensi naskah rancangan rencana kerja 2026. Kegiatan berlangsung di ruang lobi Mapolres Wajo. Rabu (30/4/2025).

Tim asistensi dipimpin oleh Ketua Tim Kompol Nasri dari Biro Rena Polda Sulsel dan diikuti oleh jajaran Polres Wajo serta perwakilan dari Polres Soppeng, Polres Bone dan Polres Sidrap. Kabag Ren Polres Wajo AKP Agung Sapto Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim dari Biro Rena Polda Sulsel. 

 

Dalam kegiatan tersebut, Tim Biro Rena Polda Sulsel memberikan arahan teknis terkait proses penyerapan anggaran serta melakukan pengecekan administrasi dan pelaporan anggaran. 

**Kasi Humas Polres Wajo***

"Pamali: Antara Kepercayaan dan Realita Sosial"

Kata pamali masih sering kita dengar dari orang tua dimana banyak sekali pantangan atau larangan yang harus kita hindari. Diketahui "Pamali" adalah pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, jika melanggar akan mendatangkan malapetaka. Itu lah yang dipercayai oleh orang tua jaman dulu, bahkan hingga saat ini masih banyak yang menggunakan pamali tersebut

Beberapa Pamali sering didengar teguran orang tua,antaranya 

Contoh lain dari pamali yang pernah menjadi larangan bagi anak adalah “Jangan keluar rumah saat maghrib, nanti diculik setan atau makhluk halus.” Memang di Zaman sekarang hal ini sudah tidak berpengaruh, selain karena keadaan lingkungan yang mulai ramai, juga perkembangan teknologi yang semakin maju membuat siapa pun seolah hampir melupakan larangan tersebut.

Walaupun bila dipikirkan  memang tidak masuk akal apa-apa yang menjadi pantangan tersebut, namun Sebagian besar dapat dibuktikan, seperti halnya pantang duduk di depan pintu, biasanya orang tua zaman dulu mengatakannya kepada anak-anak gadis, dengan dalih “Nanti jodohnya balik lagi.” Padahal kenyataannya bila dilihat dari segi kesopanan, siapapun yang duduk di pintu telah menghalangi jalan, rasanya tidak sopan sekali mengganggu lalu lalang orang, apalagi bila dilakukan oleh seorang gadis. Maka satu contoh pamali tersebut telah membuat anak gadis sejak kecil untuk menerapkan larangan tersebut, sehingga terbentuk lah karakter kesopanan pada anak.

Bila dipikrkan  kembali, keberadaan pamali tidak terlepas dari adat yang telah membudaya, yang berasal jauh dari nenek moyang, sebagai salah satu peraturan dalam menjalani kehidupan, dan masih dipegang teguh oleh Sebagian masyarakat yang mempercayainya, terlepas banyak pula yang sudah tidak mempercayainya. Padahal keberadaannya tidak mengganggu siapa pun, bila ditelaah lebih dalam, ada benarnya perkataan-perkataan yang mengandung larangan dari orang tua zaman dahulu.

Anak-anak yang mendengar kata pamali yang dapat menyebabkan malapetaka akan merasa takut, sehingga dapat membentuk pola fikir agar tidak melanggar orang tua, tanpa disadari anak tersebut akan patuh pada perkataan orang tua, dan dapat membentuk moralitas yang baik hubungan antara anak dan orang tua, antara anak dan lingkungan, antara anak dan Tuhan.

Padahal pada kenyataannya, orangtua pada masa itu melarang anaknya jangan keluar rumah ketika maghrib, karena waktu maghrib adalah pergantian siang dan malam, terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan makhluk halus di waktu maghrib itu, orangtua menginginkan agar anaknya berdiam diri di rumah untuk beribadah.

Hal ini dapat membentuk karakteristik anak agar menjadi pribadi yang taat beribadah dan memiliki moralitas baik, serta hubungan yang baik dengan Tuhannya.

Ada banyak sekali larangan atau pamali yang tersebar pada masyarakat kita ini, yang sebetulnya tercipta karena sebab dan akibat. Beberapa lain diantaranya : kalau makan nasi harus dihabiskan, nanti nasinya nangis! Padahal pamali tersebut memiliki sebab akibat, sebagai larangan agar kita menghormati rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan, jangan sampai menyia-nyiakan karena di luar sana, masih banyak sekali orang yang membutuhkan.

Terlepas dari mitos-mitos yang ada, pamali dalam masyarakat  sebetulnya memiliki makna penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan, saling menghormati, dan penuh antisipasi yang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Pamali yang diturunkan oleh leluhur orang tua dahulu sebenarnya dapat dijelaskan dengan logika, dan berdasarkan hukum sebab-akibat./