Mengungkap Program Pemerintah Tempo Dulu Sebelum Era Media Online

Sebelum dunia mengenal media online dan arus informasi yang bergerak dalam hitungan detik, pelaksanaan program-program pemerintah berjalan dalam suasana yang sangat berbeda. Pada masa itu, pemerintah bergantung pada pola komunikasi tradisional yang mengutamakan pertemuan langsung, surat edaran, dan pengumuman resmi di ruang-ruang publik.

Di tingkat pusat hingga desa, informasi program biasanya disampaikan melalui radio pemerintah, papan pengumuman kantor desa, pengeras suara masjid, atau dibawa langsung oleh aparat yang berkeliling memberikan sosialisasi. Aparat desa dan kecamatan menjadi penghubung utama antara negara dan masyarakat, sebab akses masyarakat terhadap dokumen resmi atau pemberitaan masih sangat terbatas.

Program pembangunan seperti perbaikan irigasi, bantuan pupuk, transmigrasi, perbaikan sekolah, hingga pemberdayaan masyarakat seringkali berjalan tanpa sorotan publik. Tidak ada foto kegiatan yang beredar luas, tidak ada komentar netizen, dan tidak ada laporan cepat seperti era media daring saat ini. Publik menerima informasi secara satu arah, sehingga ruang kritik dan pengawasan masyarakat sangat minim.

Namun, kondisi tempo dulu juga memiliki sisi positif. Semangat gotong royong masih menjadi pilar utama. Banyak program pemerintah justru terlaksana dengan kuat karena keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti, musyawarah desa, hingga swadaya pembangunan. Hubungan antara pemerintah dan warga berlangsung secara langsung tanpa perantara teknologi.

Perubahan mulai terasa ketika media cetak berkembang pesat, disusul era televisi, lalu internet. Ketika media online hadir, wajah pemerintahan berubah total. Program pemerintah kini dapat dipantau dari mana saja, setiap kegiatan terdokumentasi, dan setiap keputusan bisa dikritisi oleh publik secara terbuka. Transparansi menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Mengungkap kembali bagaimana program pemerintah tempo dulu dijalankan memberi gambaran betapa besar perubahan pola komunikasi pemerintahan. Dulu informasi terbatas. Kini masyarakat justru kebanjiran informasi. Dulu pengawasan minim. Kini setiap kebijakan bisa diperiksa publik dalam hitungan menit.

Perjalanan perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan media bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana negara dan rakyat saling terhubung, saling mengawasi, dan membangun transparansi bersama.

Pada masa tersebut, hampir semua program strategis seperti pembangunan infrastruktur desa, bantuan pertanian, pembangunan sekolah, hingga proyek kesehatan berjalan tanpa dokumentasi publik yang memadai. Informasi yang beredar sering kali hanya bersumber dari aparat pemerintah, sementara masyarakat tidak memiliki saluran untuk melakukan verifikasi independen.

Karena tidak ada media digital yang memantau, proyek-proyek tertentu bisa berjalan tanpa sorotan, bahkan tanpa catatan yang mudah diakses saat ini. Publik hanya mengetahui apa yang disampaikan pemerintah melalui radio lokal, papan pengumuman kantor desa, atau rapat musyawarah desa yang sifatnya sangat terbatas.

Situasi ini menyebabkan ruang kritik hampir tidak ada. Kesalahan teknis, kekurangan anggaran, atau pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran seringkali tidak diketahui masyarakat luas. Dalam beberapa kasus, laporan keberhasilan program lebih dominan daripada laporan kendala atau penyimpangan, karena tidak ada media yang menginvestigasi di lapangan sebagaimana sekarang.

Namun di balik keterbatasan itu, ada sisi lain yang justru menguat: peran masyarakat dalam kerja bakti dan gotong royong. Banyak program pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga didorong oleh partisipasi warga yang menyumbang tenaga, bahan bangunan, bahkan sebagian biaya swadaya. Interaksi langsung antara aparat dan masyarakat menjadi fondasi utama terselenggaranya banyak kegiatan.

Kehadiran media online kemudian mengubah semua pola tersebut. Kini setiap program pemerintah—sekecil apapun—bisa dipantau publik, diberitakan, dikomentari, bahkan diinvestigasi oleh jurnalis dan warganet. Dokumentasi kegiatan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Pemerintah dituntut transparan karena apa pun dapat menjadi sorotan publik dalam hitungan menit.

Perbandingan antara masa lalu dan masa kini menunjukkan satu hal:

dulu transparansi bergantung pada pejabat; sekarang transparansi bergantung pada publik.

Mengungkap program pemerintah tempo dulu bukan hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga membuka ruang refleksi bagaimana teknologi mengubah kontrol sosial. Apa yang dulu tidak terekam, kini menjadi pelajaran penting bagi generasi saat ini untuk terus menjaga akuntabilitas, membuka akses informasi, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan untuk kepentingan masyarakat secara nyata