Teuku Yudhistira Bukan Ketua Umum IWO: Bukti SK Pencabutan Keanggotaan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023

ZONA BUSER , JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) dengan tegas membantah pernyataan Teuku Yudhistira yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum IWO. Keterangan hukum menunjukkan dengan jelas bahwa Yudhistira telah kehilangan semua legitimasi dalam organisasi IWO, menyusul pemecatannya melalui Surat Keputusan Pencabutan Keanggotaan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023 yang dikeluarkan PP IWO pada 10 Juli 2023. Oleh karena itu, setiap pernyataan dan tindakan Yudhistira yang mengatasnamakan IWO merupakan kebohongan yang menyesatkan masyarakat dan pemangku kepentingan pers, serta merusak reputasi profesi jurnalis.

Sebelum dipecat, Yudhistira, yang pernah memegang jabatan di IWO Sumatera Utara, telah terbukti melakukan pelanggaran serius. Pengurus Pusat IWO, melalui SK Nomor 010/PEM/PP-IWO/VIII/2023, juga membekukan kepengurusan IWO Sumatera Utara dan sekaligus mencabut legalitasnya karena tidak mematuhi peraturan IWO.

Yudhistira diduga mengeluarkan surat keputusan tanpa izin, dan menghasut perpecahan dalam organisasi IWO. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Yudhistira dipecat secara resmi melalui SK Nomor tersebut di atas. Dengan adanya pemecatan ini, segala tindakan Yudhistira yang mengatasnamakan IWO menjadi tidak sah dan melanggar hukum.

Namun, daripada menghormati keputusan organisasi, Yudhistira justru melakukan tindakan ilegal. Ia membuat surat keputusan palsu bernomor 001-B/SK/PP-IWO-PUSAT/XI/2023 dan menyebarkan informasi yang tidak benar seolah ia dinobatkan sebagai Ketua Umum IWO.

Tidak berhenti di situ, Yudhistira juga menggunakan dokumen palsu tersebut untuk mendaftarkan Hak Cipta Banner IWO bersama Dyah Arumsari ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 November 2023. Sementara itu, Pasal 65 UU Hak Cipta menekankan bahwa pencatatan ciptaan tidak bisa dilakukan terhadap logo atau tanda yang digunakan sebagai merek dagang. Selain itu, Dyah Arumsari bukan merupakan anggota dan/atau IWO, sehingga pendaftaran tersebut jelas bertentangan dengan hukum.

Ironisnya, pada 1 Agustus 2025, Yudhistira menggugat Perkumpulan Wartawan Online (IWO) dan Kementerian Hukum, dengan alasan bahwa pendaftaran merek resmi IWO merugikannya atas hak cipta banner yang ia daftarkan secara tidak sah. Padahal, sebagai perkumpulan - IWO telah mendaftarkan merek "Ikatan Wartawan Online (IWO)" secara sah dengan Nomor Registrasi IDM001313975, pada 21 Maret 2025.

Lebih jauh lagi, pada 29 Juli 2024, Yudhistira mendirikan organisasi tandingan yang disebut Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO) melalui Akta Pendirian Nomor 52. Faktanya, meski sudah membentuk organisasi baru, Yudhistira tetap mencatut nama, logo dan atribut IWO. Dia bahkan menambahkan nama pejabat negara dalam struktur organisasi fiktif yang tidak ada di dalam Anggaran Dasar IWO. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yudhistira tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga melakukan penipuan publik dan penyalahgunaan dokumen hukum.

Perbuatan Yudhistira memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta autentik, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang yang menimbulkan persaingan tidak sehat, serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan publik. Atas dasar itu, DPP IWO menegaskan bahwa Yudhistira harus segera diproses secara pidana, agar tidak terus menyesatkan publik dan merusak nama baik IWO.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, S.H., M.Si., menekankan bahwa IWO adalah organisasi profesi wartawan yang bersifat mandiri, demokratis, dan diakui secara hukum. “Yudhistira bukan lagi anggota/pengurus IWO. Ia sudah dikeluarkan dan mendirikan WWO. Namun ia masih menggunakan atribut IWO dan menyebarkan informasi palsu. Ini adalah tindakan kriminal yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ungkapnya, melalu rilis resminya, pada Jumat, (3/10/2025).

“Selama  setahun terakhir, kami telah berupaya memberikan saran kepada pihak Yudhistira dan kawan-kawannya, baik secara persuasif maupun administratif – namun saran itu tidak  digubris.  Beberapa waktu lalu, kami dari PP IWO juga telah  melayangkan dua kali somasi – itu  pun tidak dindahkan Yudhistira. Akhirnya, kami menempuh jalur hukum, dengan datang ke Bareskrim Polri dan membuat laporan polisi, dengan nomor LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 25 September 2205. Ini sikap tegas kami,” tambahnya.

“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak. Tindakan Yudhistira jelas melanggar hukum, menipu masyarakat, dan merusak nama baik jurnalis online. Tidak boleh ada toleransi terhadap pemalsuan, manipulasi, dan informasi palsu yang mengatasnamakan IWO,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PP IWO, Jamari Kusnaedi, S.E, S.H., M.H.

Dengan segala fakta dan landasan hukum tersebut, PP IWO menyatakan pendirian yang tegas: Yudhistira harus dikenakan sanksi pidana.

Seperti diketahui, IWO merupakan organisasi legal yang berbadan hukum, didirikan pada tanggal 8 Agustus 2012, oleh sejumlah jurnalis media online, yang kemudian dikuatkan oleh H. Jodi Yudono dan rekan-rekan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2017. Anggaran Dasar IWO secara tegas menyebutkan bahwa atribut sah organisasi adalah tulisan IWO dan logo bola dunia dengan jari di atas garis melintang. Pada 19 Oktober 2023, IWO mengadakan perubahan kepengurusan untuk periode 2023-2028 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 85 Tahun 2023, yang menetapkan Dwi Christianto, S.H., M.Si. sebagai Ketua Umum, Telly Nathalia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Herawati Nurlia sebagai Bendahara Umum.***

(PP-IWO)l

Anggota Komisi III : Restorasi Polri, Harapan itu Masih Ada

ZONA BUSER ,  JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, angkat bicara mengenai reformasi Polri yang terus dimatangkan prosesnya. Transformasi Polri dilakukan guna memenuhi harapan masyarakat dalam upaya melindungi, mengayomi, melayani serta penegakan hukum. 

Ia sendiri memandang bahwa transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter (profesional, modren, dan terpercaya) serta Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan). Nasir Djamil memandang, dalam kaitannya dengan seruan reformasi Polri, dirinya lebih condong memilih pendekatan restorasi.

“Inti dari restorasi, menurut saya, adalah memulihkan keadaan yang ‘sakit’ di tubuh Polri menjadi ‘sehat’ kembali,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (22/9/25).

Menurutnya, reformasi Polri juga sudah dilakukan kala pemisahan Polri dari ABRI. Sedangkan puncak reformasi Polri adalah ketika Abdurrahman Wahid, Presiden keempat RI yang menempatkan Polri itu di bawah Presiden. 

Kebijakan itu kemudian diformalkan oleh Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri,  dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Posisi  tanpa “hijab” dengan Presiden itu dimaksud memberi insentif bagi Polri untuk menentukan dan mengubah arah kebijakan kepolisian secara “mandiri” dan “humanis” sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai. 

“Implikasinya Polri memiliki kewenangan yang luas dan membuat mereka menjadi salah satu pilar keberlangsungan NKRI,” jelasnya.

 

Lebih lanjut ditambahkannya, tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang dibentuk di internal Polri oleh Kapolri  Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diharapkan mengevaluasi, menilai, dan memulihkan sistem karir agar berada pada posisi ideal. Dalam konteks meritrokasi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah untuk mengevaluasi yang diikuti upaya  memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan sistem karir yang baik dan benar. 

“Upaya restorasi harus dibarengi dengan niat yang tulus dan keinginan kuat untuk memperbaiki, mengembalikan, dan memulihkan agar prinsip-prinsip kepolisian profesional dapat dihadirkan,” ungkapnya.

Disampaikannya, dalam survei GoodStats 2025, disebutkan bahwa 80,5 persen orang ingin polisi lebih bersih dari pungli dan suap menyuap. Kemudian, 70,1 persen responden ingin polisi lebih adil, profesional, dan tidak pandang bulu. 

Mereka yang ingin polisi itu lebih humanis dan dekat dengan masyarakat ada di angka  39,1 persen. Ketiga hal itu menggambarkan harapan besar publik terhadap masa depan institusi kepolisian. 

Untuk meraihnya, ujar Nasir, diperlukan kepemimpinan yang menjadi panutan dan restorasi dengan cara pembenahan yang diikuti perubahan kultur. Hal itu akan menumbuhkan budaya hukum yang lebih responsif, mempersiapkan berbagai tantangan ke depan dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. 

“Slogan ‘Polri untuk masyarakat’ yang kerap kita temukan dalam bentuk spanduk yang digantung di pagar kantor-kantor polisi semoga menjadi kenyataan tanpa syarat,” ujarnya.

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang. Hal itu sebagaimana Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam surat tersebut, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim tranformasi reformasi Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya Sprint tersebut.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," jelasnya dalam keterangannya, Senin (22/9/25).

Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan, surat perintah tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait melalui pendekatan sistematis. Ia menerangkan, tujuan pembentukan tim tersebut untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat.

"Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025 -2045)" ungkapnya.l

Polda Metro Jaya Buka Posko 24 Jam untuk Pengaduan Orang Hilang

ZONA BUSER , JAKARTA-Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang yang beroperasi 24 jam untuk membantu masyarakat mencari anggota keluarga atau kerabat yang belum ditemukan. Posko tersebut berlokasi di Aula Satya Haprabu, Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Posko pengaduan ini beroperasi 24 jam,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ade Ary menjelaskan, masyarakat dapat langsung datang ke posko atau menghubungi layanan pengaduan di nomor 0812-8559-9191 yang aktif 24 jam. Menurutnya, posko ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan orang hilang sekaligus menjadi pusat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

“Kami mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga atau kerabat agar segera melaporkan, baik langsung ke posko maupun melalui nomor hotline yang sudah disiapkan,” katanya.

Selain menerima laporan, petugas di posko juga siap memberikan informasi terkini mengenai penemuan atau identifikasi korban, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit maupun instansi terkait lainnya. Polda Metro Jaya berharap keberadaan posko ini dapat mempercepat proses pencarian dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu kabar anggota mereka.

Ojol Apresiasi Program Polantas Menyapa, Dorong Edukasi dan Sinergi Keselamatan Jalan

ZONA BUSER , JAKARTA- Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa dengan melibatkan komunitas ojek online (ojol) di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (4/9/25). Kegiatan yang dipimpin langsung Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho itu mendapat apresiasi dari para perwakilan komunitas ojol karena dinilai bermanfaat dalam memperkuat pemahaman keselamatan berkendara sekaligus mempererat sinergi dengan kepolisian.

Indra Sugandi, perwakilan dari basecamp Garong Bage Grawa Kalong sekaligus aktivis keselamatan lalu lintas Jabodetabek, menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan bagi para pengemudi ojol. 

"Sangat membantu untuk membuat driver punya pemahaman tentang keselamatan, safety riding, dan K3I. Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi) berjalan sejak 2021 menjadi pusat kendali operasional lalu lintas. Harapannya adanya K3I mengurangi angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan, dan memperkuat kerja sama dengan Polri," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ana dari DPW GOGERBER Kota Depok. Ia menilai, forum dialog seperti ini harus disertai pembinaan berkelanjutan.

"Alhamdulillah terjalin silaturahmi untuk sinergitas antara ojek online dan Korlantas. Kami berharap ke depan ada sosialisasi, edukasi, dan pelatihan safety riding agar teman-teman ojol bisa lebih dibina dan diarahkan. Semoga sinergi ini makin baik, tidak hanya di Depok tapi juga Jabodetabek dan seluruh Indonesia," ungkapnya.

Program Polantas Menyapa menjadi salah satu agenda unggulan Korlantas Polri dalam rangka menuju peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional yang jatuh pada 19 September 2025. Melalui forum ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menekan angka kecelakaan dan mewujudkan lalu lintas yang lebih aman.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah ketua basecamp dan perwakilan komunitas ojol, antara lain Rusyandi (Ketua Base Camp SGP Harapan Indah Bekasi), Taufik (Ketua Base Camp Serigala Ciutereup, Bogor), S. Nurokhman (Ketua GI Jakarta Pusat), Eddy Uchemp (Ketua GOD Depok), Jumari (Ketua Basoka Kota Bekasi), Ibu Nursilah (Ketua Lady Dukos Jakarta Barat), Dwi Nurcahyo (Ketua Gograber Tangkot), Dede Rian Jayadi (Gograber Indonesia Jaya Barat Kab. Bekasi), Ibu Indra Kurniawati (Ketua Lady Dukos Jakarta Timur), Dede Galih (Ketua KOI Bogor Raya), Ferianto (Ketua DPP Gograber Indonesia), Dani Syartika (Ketua GCP Kota Bekasi), Heru Tri Prasetiyo (Ketua OME Cikarang Barat), Indra Sugandi (Ketua Garong Tambun Bekasi), serta Muhammad Agun (Ketua KBHI Kota Bekasi).

Bripka Rohmat Menyesal, Mohon Maaf ke Keluarga Affan Kurniawan

ZONA BUSER , JAKARTA- Bripka Rohmat, anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang menjadi sopir kendaraan taktis (rantis) saat peristiwa nahas menyebabkan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) meninggal dunia, akhirnya dijatuhi sanksi etik berupa demosi selama tujuh tahun.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berlangsung di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis malam(4/9/2025). Dalam sidang itu, Bripka Rohmat menyampaikan penyesalan mendalam serta permintaan maaf kepada keluarga korban.

“Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun, selama ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun sidang disiplin, ataupun sidang kode etik. Kami memiliki satu istri dan dua anak yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental, dan tentunya membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan biaya untuk kuliah maupun kelangsungan hidup keluarga kami,” ujar Rohmat.

Ia berharap diberi kesempatan tetap mengabdi hingga pensiun, karena tidak memiliki penghasilan lain selain gaji dari tugas kepolisian.

“Kami memohon kepada pimpinan Polri sekiranya dapat memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengabdian ini kepada Polri hingga sampai pensiun. Karena kami tidak punya penghasilan lain, Yang Mulia. Kami hanya mengandalkan gaji tugas Polri, Yang Mulia, tidak ada penghasilan lain, Yang Mulia,” sambungnya.

Bripka Rohmat menegaskan dirinya tidak pernah berniat melukai apalagi menghilangkan nyawa masyarakat. Ia mengaku peristiwa tersebut menjadi pukulan berat bagi dirinya dan keluarga.

“Jiwa kami Tribrata, Yang Mulia, untuk melindungi dan melayani masyarakat. Tidak ada niat sedikitpun kami, Yang Mulia, untuk mencederai apalagi sampai menghilangkan nyawa, Yang Mulia. Harapan kami Pimpinan Polri dapat mengabulkan yang kami inginkan, Yang Mulia,” katanya.

Dengan nada lirih, ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

“Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami memohon kepada orang tua Almarhum Affan Kurniawan dapat membukakan maaf. Karena kejadian tersebut saya sebagai Bhayangkara Brimob, Bhayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan,” ucap Rohmat.

Usai putusan sanksi etik, Rohmat mengaku masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ia akan berkoordinasi lebih dulu dengan keluarganya.

“Dengan sidang Kode Etik Polri hari ini, saya akan berkoordinasi dengan istri dan anak saya untuk langkah selanjutnya. Izin sekali lagi, Yang Mulia, saya tekankan bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata, Yang Mulia, tidak pernah berniat sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bhayangkara Polri sejati, tidak ada niat dan tidak pernah tersirat hati saya melukai atau menghilangkan nyawa orang lain, karena tertanam diri kami ini adalah tribrata melindungi dan melayani masyarakat,” pungkasnya.

Majelis KKEP menyatakan Bripka Rohmat terbukti melanggar kode etik dalam insiden yang merenggut nyawa Affan Kurniawan pada Kamis (28/8) lalu.

“Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku terlanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” tegas majelis sidang di hadapan publik.

KPAI Nilai Fenomena Mobilisasi Anak Unjuk Rasa Bentuk Eksploitasi

ZONA BUSER , JAKARTA- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti maraknya praktik mobilisasi dan pengerahan anak dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. KPAI menilai keterlibatan anak-anak dalam aksi anarkis dan tindak kriminal merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak-hak anak.

Komisioner KPAI, Sylvana Maria Apituley, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebenarnya menjamin kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun, perlindungan tersebut juga harus disesuaikan dengan aspek perkembangan usia, kesiapan mental, dan keselamatan anak.

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk didengar, mendapatkan informasi sesuai usia, dan bebas dari eksploitasi politik. Tetapi faktanya, kami menemukan adanya mobilisasi anak untuk ikut unjuk rasa tanpa edukasi yang memadai. Ini bukan partisipasi, melainkan eksploitasi," tegas Sylvana kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

KPAI mencatat adanya temuan aparat kepolisian yang mendapati anak-anak dipersenjatai petasan hingga bom molotov saat terjadi kerusuhan. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian anak juga ikut melakukan penjarahan di sejumlah daerah.

"Sangat disayangkan, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa wilayah lain seperti Surabaya, Kediri, Pekalongan, dan Tegal, anak-anak ikut melakukan penjarahan. Ini situasi darurat yang harus segera dihentikan," imbuhnya.

Dalam menghadapi fenomena ini, KPAI meminta Polri untuk bersikap profesional, persuasif, dan humanis saat menangani anak-anak yang terlibat. Sylvana menekankan pentingnya kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses penanganan.

"Anak-anak yang diperiksa tidak boleh mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal. Proses pemeriksaan harus dilakukan maksimal 24 jam, dan tempatnya wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa," tegasnya.

Lebih lanjut, KPAI juga mendorong kepolisian untuk segera mengusut provokator yang memobilisasi anak-anak dalam aksi kerusuhan. Selain penegakan hukum, Sylvana menilai langkah pencegahan sistemik juga harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami berharap polisi bisa mengungkap siapa pihak yang memprovokasi dan memobilisasi anak-anak. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tuntas," katanya.

KPAI juga menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai risiko keterlibatan dalam aksi berbahaya, seperti kerusuhan dan penjarahan.

Sebagai penutup, Sylvana mengapresiasi sejumlah orang tua yang secara sukarela mengembalikan barang hasil penjarahan yang dilakukan anak-anak mereka.

"Sikap orang tua yang mengembalikan barang dengan kesadaran bahwa itu bukan haknya adalah teladan berharga. Ini menjadi pembelajaran penting bagi anak-anak tentang nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab," pungkasnya.

Sejalan dengan Seruan Nasional, KAHMI Soppeng Ajak Civil Society Jaga Demokrasi dan Stabilitas Daerah

ZONA BUSER , JAKARTA SOPPENG-Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang meninggal dunia setelah tergilas mobil aparat saat aksi demonstrasi di Jakarta. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Jumat (29/8/2025), KAHMI mengecam keras tindakan represif aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, serta mendesak investigasi independen, transparan, dan akuntabel.

Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. M. Rifqi Nizamy Karsayuda, menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.

“Semua pihak yang terbukti bersalah, baik pelaku di lapangan maupun pemberi perintah, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

KAHMI juga mengajak seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, serta meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam merespons aspirasi masyarakat.

Suara dari Daerah: KAHMI Soppeng Angkat Bicara

Menindaklanjuti seruan nasional tersebut, Presidium KAHMI Soppeng, Andi Akbar, menegaskan pentingnya menjadikan demokrasi dan konstitusi sebagai peta jalan bangsa.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi kerusuhan yang sempat terjadi di Makassar, di mana massa membakar kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel, sebagai imbas dari kemarahan publik terhadap isu nasional “DPR sedang tak baik-baik saja” dan kematian driver ojol di Jakarta.

“Kami menghimbau kepada civil society di Kabupaten Soppeng, termasuk mahasiswa dan kelompok penggerak gerakan, agar menahan diri dan tidak melakukan pembakaran fasilitas negara seperti kantor DPRD, kantor Bupati, maupun kantor Polres Soppeng. Soppeng ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai wacana nasional berdampak negatif terhadap daerah ini,” tegas Andi Akbar.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjaga solidaritas, merawat demokrasi, serta menyalurkan aspirasi melalui cara-cara konstitusional yang tidak merusak tatanan daerah.

Hadiri Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak, Kapolda Metro Sampaikan Permohonan Maaf

ZONA BUSER , JAKARTA- Kapolda Metro Irjen Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas tertabrak Rantis Brimob. 

Jenazah Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat Jumat (29/8/2025), Irjen Asep ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro. Dia tampak mengenakan seragam dan peci hitam.

Jenazah Affan tiba di TPU Karet Bivak pukul 10.13 WIB. Jenazah akan dimakamkan di Blok AA1, Blad 1070, petak 0930.

Prosesi pemakaman dihadiri oleh banyak warga. Mereka melantunkan tahlil dan mendoakan almarhum Affan.

Jenazah Affan sebelumnya dibawa oleh ambulans dari rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Kawan-kawan ojol turut mengawal proses keberangkatan jenazah ke tempat pemakaman.

Affan meninggal setelah tertabrak rantis Brimob yang tengah melintas dalam pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam. Kapolda Metro Irjen Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf.

"Saya atas nama pimpinan Polda Metro dan atas nama kesatuan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas musibah ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum serta seluruh warga jakarra" kata Asep, Jumat (29/8).

Asep mengatakan pihaknya akan mengusut kasus ini secara transparan. Pelaku yang terlibat akan diberikan hukuman tegas.

"Saya tegaskan di sini akan menindak tegas anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran terhadap kejadian tadi sore," katanya.

Pengusutan kasus ini akan melibatkan Propam Polri dan pihak eksternal. Kapolda menjamin tidak akan pandang bulu memberikan hukuman kepada anggota yang terlibat.

Kapolda Metro Jaya Tegaskan Tak Ada Senjata Api Dalam Pengamanan Aksi Buruh

ZONA BUSER , JAKARTA-- Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Apel kesiapan pengamanan dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di halaman DPR/MPR RI.

Dalam arahannya, Irjen Asep menegaskan seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas. Ia mengingatkan agar anggota tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” kata Irjen Asep dalam arahannya.

Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api maupun melakukan tindakan agresif. Menurutnya, jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, agar segera diamankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegasnya.

Selain itu, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR dan sejumlah titik perbatasan seperti stasiun untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tambah Irjen Asep.

Ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Polri Minta Seluruh Jajaran Lindungi Wartawan Saat Bertugas

ZONA BUSER , JAKARTA-Mabes Polri meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang bertugas meliput suatu peristiwa.

Imbauan tersebut untuk menanggapi terjadinya kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas oleh oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025).

Karopenmas mengatakan media merupakan mitra strategis dan salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

“(Media) berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” terangnya.

Maka dari itu, ia mengimbau seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi tugas wartawan.

Divhumas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah 2025, Tekan Harga dan Ringankan Beban Masyarakat

ZONA BUSER , JAKARTA-Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah 2025 bekerja sama dengan Perum Bulog yang berlangsung di Lapangan Apel Divhumas Polri, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Divhumas Polri melalui Koperasi Humas menyalurkan empat komoditas utama dengan harga terjangkau.

“Pada Gerakan Pangan Murah kali ini, kami menyediakan paket pangan murah yang berisi empat komoditas utama, yaitu beras 10 kg seharga Rp110.000, terigu Rp11.000, gula Rp17.500, dan minyak goreng Rp18.500. Jadi total paket hanya Rp157.000,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo saat memberikan keterangan kepada media.

Lebih lanjut, Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat, tetapi juga bagi rekan-rekan media serta anggota Polri di lingkungan Divhumas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Divisi Humas Polri melalui Koperasi Humas bekerja sama dengan Bulog dalam mendistribusikan paket pangan murah ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari apa yang dilakukan Polri, sebagai bentuk pengabdian dan kehadiran Polri yang bermanfaat,” jelasnya.

Gerakan Pangan Murah ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam ikut menjaga stabilitas harga bahan pokok serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pangan.

“Tentunya, kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo.

Operasi Merdeka Jaya 2025 Berjalan Sukses, Rangkaian HUT RI ke-80 Aman dan Meriah

ZONA BUSER , JAKARTA-Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 dalam rangka pengamanan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung sukses. Seluruh rangkaian acara, mulai dari upacara kenegaraan di Istana Negara hingga Pesta Rakyat di kawasan Monas, berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Andrianto selaku Kaopspus memimpin langsung pengamanan bersama Polda Metro Jaya dengan menurunkan ribuan personel gabungan. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga diberlakukan demi kelancaran acara.

“Pengamanan ini berjalan sukses berkat kolaborasi aparat keamanan dan masyarakat. Situasi aman, lalu lintas lancar, dan seluruh rangkaian acara berlangsung khidmat serta meriah,” ujar Irjen Agus.

Kasatgas Humas Operasi Merdeka Jaya 2025 mencatat, 97,30 persen pemberitaan terkait operasi pengamanan ini mendapat tone positif.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengapresiasi keberhasilan pengamanan. Ia bahkan berbaur dengan ribuan warga pada Pesta Rakyat di Bundaran HI, sebagai bentuk rasa syukur atas berlangsungnya acara yang aman dan meriah.

“Momentum 80 tahun kemerdekaan harus menjadi semangat untuk memperkuat persatuan. Polri bersama seluruh stakeholder berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat,” tegas Kapolri.

Rekayasa Lalu Lintas

Sebanyak 31 ruas jalan di Jakarta ditutup sementara pada malam puncak perayaan, mulai pukul 18.00 hingga 24.00 WIB. Arus lalu lintas dialihkan, sementara Satgas Kamseltibcarlantas ditempatkan di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin hingga kawasan Istana Merdeka.

Meski ada penutupan, situasi lalu lintas tetap lancar berkat kepatuhan masyarakat yang menggunakan transportasi umum dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Pengamanan Berlapis

Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait mengerahkan ribuan personel. Satgas Teror melakukan pengamanan terbuka maupun tertutup di sejumlah titik vital, sementara hasil monitoring intelijen di Jabodetabek dan wilayah penyangga tidak menemukan ancaman signifikan.

Satgas Preemtif juga disiagakan di sepanjang jalur Monas–Bundaran HI–Semanggi untuk mengantisipasi potensi gangguan. Adapun Satgas Siber bekerja sama dengan BSSN, BAIS TNI, Telkom, dan Setmilpres guna menangkal ancaman siber. Hingga acara berakhir, situasi terpantau aman.

Irjen Agus yang terjun langsung ke lapangan bahkan memantau kondisi menggunakan sepeda motor, menyusuri sejumlah titik pengamanan.

Pesta Rakyat

Puncak perayaan di kawasan Monas dan Bundaran HI berlangsung meriah dengan panggung hiburan di sepanjang Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, hingga Sudirman. Imbauan aparat agar masyarakat hadir lebih awal, menggunakan transportasi umum, serta melaporkan aktivitas mencurigakan disambut baik oleh warga.

Irjen Agus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan dan kedisiplinannya. “Kesuksesan pengamanan ini bukan hanya kerja aparat, tetapi juga berkat partisipasi aktif masyarakat,” tandasnya.

9.035 Personel dikerahkan untuk Amankan HUT ke-80 RI

ZONA BUSER , JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia menurunkan 9.035 personel dalam Operasi Merdeka Jaya 2025 guna mengamankan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8). Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 400 ribu masyarakat di sejumlah titik utama Ibu Kota, seperti Monas, Istana Negara, dan sekitarnya.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan operasi ini akan mengedepankan langkah preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Operasi ini akan melibatkan 9.035 personel di lokasi-lokasi penting. Seperti Monas dan Istana dan sekitarnya, tentunya meningkatkan aktivitas masyarakat yang harus kita antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan," ujar Agus saat memimpin apel gelar pasukan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Agus meminta seluruh personel agar bersikap proaktif, responsif, dan mempersiapkan diri dengan maksimal.

"Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personil agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya perayaan kemerdekaan.

"Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan maksimal, agar pengamanan berjalan baik. Kepercayaan pemerintah terhadap Polri dan segenap pengamanan lainnya untuk mengamankan ini harus dimaknai dengan serius," ucapnya.

"Kita harus waspada terhadap setiap potensi ancaman. Pentingnya pengamanan ini menjadi pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional. Keberadaan kita semuanya di depan masyarakat harus bisa memberi rasa aman," tambah Agus.

Dalam amanatnya, Irjen Agus juga menyampaikan delapan pesan penting kepada jajarannya:

1. Siapkan mental dan fisik dengan disiplin tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Lakukan deteksi dini dengan fungsi intelijen untuk mengantisipasi semua permasalahan.

3. Laksanakan tugas dengan kebanggaan dan penuh dengan tanggung jawab.

4. Kerja sama dengan TNI dan stakeholder untuk menjaga keamanan.

5. Waspadai ancaman dan siapkan sumber daya untuk menghadapi teror dan bencana lainnya.

6. Lakukan tindakan polisi yang cepat dan tepat di lapangan.

7. Terapkan strategi penanganan yang efektif dan jaga ketertiban dengan penegakan hukum yang profesional.

8. Maksimalkan operasi menggunakan teknologi modern.

Jelang Kemerdekaan RI ke-80, Brimob Polda Metro Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih

ZONA BUSER , JAKARTA-Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Brimob Polda Metro Jaya turun ke jalan membagikan ribuan bendera Merah Putih. Aksi ini dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI.

Aksi ini dilaksanakan pada Senin (4/8/2025). Sejumlah personel Brimob Polda Metro turun ke jalan sambil mengatur lalu lintas dan membagikan bendera kepada para pengendara.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Kombes Henik Maryanto menyampaikan bahwa pengibaran bendera Merah Putih bukan sekadar tradisi tahunan, namun simbol semangat dan jati diri bangsa.

"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta memeriahkan hari kemerdekaan dengan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, kendaraan, dan tempat kerja sebagai bentuk cinta terhadap Indonesia," ujar Dansat, Selasa (5/8/2025).

Total ada 5.000 bendera Merah Putih yang disebar kepada para pengendara. Personel disebar di beberapa titik, seperti di perempatan TL Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, depan Capitol Suites, serta depan Makosat Brimob Polda Metro Jaya.

Masyarakat yang melintas tampak menyambut baik kegiatan tersebut. Banyak pengendara yang secara sukarela menghentikan kendaraan untuk menerima bendera dari anggota Brimob yang membagikannya dengan ramah dan penuh semangat.

Kombes Henik menambahkan kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai tema nasional tahun ini 'Indonesia Maju, Indonesia Bersatu'.

Kapolri Siang Ini Lepas 1.575 Buruh Terdampak PHK dan Angkatan Kerja Baru

ZONA BUSER , JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal kembali melepas 1.575 buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat yang baru. Kegiatan ini merupakan kedua kalinya yang dilaksanakan oleh Polri. 

Pelepasan buruh terdampak PHK untuk diberikan kerja baru pertama kali digelar pada Kamis, 12 Juni 2025 lalu. Ketika itu ada 700 orang yang dilepas oleh Kapolri. 

Kegiatan pelepasan kedua ini nantinya bakal dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025). Selain itu, Kapolri juga akan melaksanakan Angkatan Kerja Baru dalam kegiatan ini. 

Sigit sebelumnya mengungkapkan, pelepasan buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat baru merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto. 

Ia menjelaskan, Polri melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen terkait untuk memberikan pekerjaan baru bagi buruh yang terdampak PHK. 

"Kemudian kita atur kolaborasi untuk mencari dan mempersiapkan mereka. Untuk kemudian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru," kata Sigit. 

Lebih dalam, dirinya berharap, kolaborasi menyelesaikan masalah industrial ini dapat terus berkembang kedepannya. Sehingga, semakin banyak terciptanya lapangan pekerja untuk masyarakat. 

"Harapan kita kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan kami minta desk ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama," tutur Sigit.

Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri Lewat Aksi Penanaman 100 Pohon Bakau di Jakarta Utara

ZONA BUSER, JAKARTA-Sebanyak sebelas Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menggelar kegiatan penanaman 100 pohon bakau di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

Kegiatan yang mengusung tema “Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri, Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi” ini dilaksanakan pada Senin (28/7/2025) pukul 09.00 WIB.

Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agus Ady Wijaya, menyatakan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang bertujuan melindungi ekosistem pesisir dari abrasi dan memperbaiki kualitas udara serta keanekaragaman hayati.

"Tentu ini penuh makna, karena taruna Akpol di sela-sela cutinya, masih bisa meluangkan Waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, pelestarian lingkungan. Ini tidak jauh dari konsep kepolisian, Namanya Green Policing," terang Kapolsek.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menjaga kelestarian alam.

"Sehingga bisa terpelihara dengan baik kondisinya dan juga menopang kehidupan kami-kami yang hidup di sekitar sini, karena ini ekosistem yang berkesinambungan," ujar Kapolsok.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bibit bakau, penanaman pohon secara langsung di kawasan pesisir, dan ditutup dengan sesi penutup. Para peserta mengenakan celana training hitam dan atasan kaos PDL sebagai dress code resmi kegiatan.

Sebelas Taruna yang terlibat berasal dari tingkat dua hingga tiga, yaitu BKT Muhammad Fahir (Akpol 58), BT Satrio Akbar Nugroho, BT Adnan Winarto, BT Almer Fatih, BT Hazel Almantasya, BT Aloysius Rakha, BT Edrick Nadive, BT Kaka Sakha Swara, BT Muhamad Rashya, BTNaskah 4

Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri Lewat Aksi Penanaman 100 Pohon Bakau di Jakarta Utara

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Sebanyak sepuluh Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menggelar kegiatan penanaman 100 pohon bakau di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

Kegiatan yang mengusung tema “Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri, Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi” ini dilaksanakan pada Senin (28/7/2025) pukul 09.00 WIB.

Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agus Ady Wijaya, menyatakan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang bertujuan melindungi ekosistem pesisir dari abrasi dan memperbaiki kualitas udara serta keanekaragaman hayati.

"Tentu ini penuh makna, karena taruna Akpol di sela-sela cutinya, masih bisa meluangkan Waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, pelestarian lingkungan. Ini tidak jauh dari konsep kepolisian, Namanya Green Policing," terang Kapolsek.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menjaga kelestarian alam.

"Sehingga bisa terpelihara dengan baik kondisinya dan juga menopang kehidupan kami-kami yang hidup di sekitar sini, karena ini ekosistem yang berkesinambungan," ujar Kapolsok.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bibit bakau, penanaman pohon secara langsung di kawasan pesisir, dan ditutup dengan sesi penutup. Para peserta mengenakan seragam training hitam dan atasan kaos sebagai dress code resmi kegiatan.

Sepuluh Taruna yang terlibat berasal dari tingkat dua hingga tiga, yaitu BKT Muhammad Fahir (Akpol 58), BT Satrio Akbar Nugroho, BT Adnan Winarto, BT Almer Fatih, BT Aloysius Rakha, BT Edrick Nadive, BT Kaka Sakha Swara, BT Muhamad Rashya, BT Bizzaropharsa, dan BT Farrel Wibowo (seluruhnya Akpol 59).

Taman Wisata Alam Angke dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya yang vital sebagai kawasan konservasi hutan mangrove di Jakarta, serta sebagai sarana edukasi lingkungan yang terbuka bagi publik. BT Bizzaropharsa, dan BT Farrel Wibowo (seluruhnya Akpol 59).

Taman Wisata Alam Angke dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya yang vital sebagai kawasan konservasi hutan mangrove di Jakarta, serta sebagai sarana edukasi lingkungan yang terbuka bagi publik.

1.632 Polisi dikerahkan Amankan Aksi Ojol di Silang Selatan Monas

ZONA BUSER , JAKARTA-Polri mengerahkan 1.632 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat kelompok pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat. Ribuan personel itu terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek. 

Pengamanan dimulai dengan Tactical Wall Game (TWG) dan apel di Pospol Merdeka Barat yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Dalam apel ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan santun.

“Kami mohon kepada saudara-saudara yang akan berunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak melawan petugas. Jangan membakar ban atau merusak fasilitas umum,” ujar Kombes Pol. Susatyo, Senin (21/7/25).

Ia menegaskan, petugas pengamanan tidak dibekali senjata api dan akan bersikap humanis selama mengawal jalannya aksi. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Silang Selatan Monas untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat aksi penyampaian pendapat tersebut.

“Petugas akan melayani saudara-saudara kita dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas. Kami hadir untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” jelas Kapolres.

Kapolri Cup 2025 Siap Digelar, 1.147 Peserta Akan Berlaga di Kejuaraan Menembak IPSC Level III

ZONA BUSER , JAKARTA-Dalam rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-79, Polri bersama Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) akan menggelar kejuaraan menembak bertajuk Shooting Championship Kapolri Cup 2025 IPSC Level III.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 17-20 Juli 2025, di Lapangan Tembak Presisi Hoegeng Iman Santoso, Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

Ketua Panitia Brigjen Nanang Rudi Supriatna menyampaikan kejuaraan ini merupakan ajang menembak tingkat internasional dengan kategori IPSC Level III. 

"Kompetisi akan melibatkan sebanyak 1.147 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk anggota IPSC dan non-IPSC, pimpinan kementerian dan lembaga, pimpinan redaksi serta jurnalis, pejabat utama Mabes Polri, perwira tinggi bintang satu dan dua, hingga perwakilan dari seluruh satker dan 36 polda, serta Taruna Akademi Kepolisian," jelas Brigjen Nanang, Rabu (16/7/2025).

Adapun pertandingan akan dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu tembak reaksi, tembak shoot off, dan tembak presisi 25 meter. Tembak reaksi akan mencakup berbagai divisi baik untuk peserta bersertifikat IPSC maupun non-IPSC. 

Tembak shoot off akan mempertandingkan kategori individu dari kalangan perwira tinggi, menengah, pertama, Bintara, Tamtama, serta Polwan. Sementara itu, tembak presisi akan mempertandingkan nomor individu dan beregu dengan jarak 25 meter.

Dalam ajang ini, panitia telah menyiapkan total 330 medali yang terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu. Selain itu, tersedia 108 piala bagi para juara satu, dua, dan tiga dari berbagai kategori lomba, serta 423 sertifikat penghargaan. 

"Kapolri Cup merupakan ajang strategis untuk mendorong pertumbuhan olahraga menembak secara profesional dan mempererat hubungan antara Polri, TNI, dan masyarakat sipil," ungkap Brigjen Nanang.

"Selain meningkatkan kemampuan menembak sebagai bagian dari tugas kepolisian, kejuaraan ini juga menjadi wadah penjaringan atlet potensial dari berbagai kalangan yang dapat mewakili Indonesia di tingkat internasional," tambahnya.

Beri Materi di MPLS SMA Labschool, Kadiv Humas Berikan Motivasi Hadapi Bonus Demografi

ZONA BUSER ,  JAKARTA-Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengisi kuliah umum di kalangan murid-murid SMA Labschool Kebayoran. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus bentuk preemtif Polri.

Menurut Irjen Pol. Sandi, puncak bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karenanya, para murid di SMA Labschool harus menjadi bagian dari agen perubahan bangsa sejak saat ini.

“Maka dari itu dengan adanya bonus demografi nanti, itu menjadi persiapan buat adik-adik sekalian. Kalau saat ini rata-rata usianya 15 tahun, mungkin nanti 2030 di usia 20 tahun, berarti di 2045 usianya 35 tahun dan kita-kita ini sudah pensiun,” ujar Kadiv Humas, Selasa (15/7/25).

Irjen Pol. Sandi mengingatkan, tantangan ke depan juga akan semakin banyak. Perubahan dunia kerja karena adanya teknologi menjadi salah satu tantangannya.

Krisi iklim, ujarnya, juga menjadi tantangan lain di kemudian hari. Terlebih, Indonesia menjadi negara nomor tiga yang rawan bencana alamnya.

“Selain itu ada bullying dan kekerasan sosial. Bully dan kekerasan itu kadang kalau ingin diakui di kelompok sosial, itu mem-bully. Atau kadang kala untuk menunjukan bahwa saya lebih hebat dari yang lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, ada juga krisis nilai karakter karena kurangnya jiwa sosial dalam diri seseorang. Tantangan ini harus dikelola dengan baik agar kemajuan teknologi dengan dampak yang positif bisa menjadi modal memajukan kemampuan diri.