Kapolri Hadiri Puncak Bakti Kesehatan Jelang Hut ke-79 Bhayangkara, Diikuti Ratusan Ribu Peserta

                       HUT ke-79 Bhayangkara 

ZONA BUSER ,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak bakti kesehatan yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Acara ini bagian rangkaian peringatan HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025. 

Tema Hut Bhayangkara tahun ini sendiri bertajuk 'Polri Untuk Masyarakat'. Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak 1 Juni hingga nanti 1 Juli 2025. 

Setidaknya, hingga tanggal 15 Juni 2025, Polri sudah memberikan layanan bakti kesehatan kepada 145.911 peserta. 

Pada acara puncak Baktikes ini juga diberikan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas, 2.500 kacamata gratis kepada masyarakat. 

Serta pemberian sebanyak 274 alat bantu disabilitas berupa 100 kursi roda, 29 alat bantu dengar, 75 kruk, 50 alat menulis Braile, 10 Alat bantu penyangga sendi kaki, 10 tongkat tunanetra. 

Secara khusus pelaksanaan Baktikes di Lapangan Polres Metro Bekasi disediakan layanan kesehatan kepada 5.000 peserta dengan melibatkan sebanyak 200 Tenaga Kesehatan. 

Di samping itu, terdapat pembagian 5.000 paket sembako dan 5.000 paket imunitas kepada masyarakat, serta pemberian alat bantu disabilitas berupa 10 kursi roda, 2 alat bantu dengar dan 2 kruk.

Polda Metro Kawal Distribusi Bantuan Korban Kebakaran Penjaringan

ZONA BUSER ,  JAKARTA-Polda Metro Jaya menerjunkan personel untuk membantu penanganan darurat pasca kebakaran hebat yang menghanguskan sekitar 500 rumah semi permanen di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebanyak 15 personel dari Unit III dan IV Sie Turjawali Subdit Gasum Dit Samapta PMJ diterjunkan untuk membantu pengamanan lokasi, evakuasi warga, dan pengawalan distribusi bantuan sejak Sabtu (7/6) siang. Tim dipimpin oleh Brigadir Fakhman dan menyisir kawasan RT 17 RW 04 untuk memastikan situasi kondusif dan distribusi logistik berjalan lancar.

Kompi 7 Subdit Dalmas juga bergabung beberapa jam kemudian. Dipimpin Iptu Muhammad Ardi Lesmana Hasibuan dan Ipda Lambok Siregar, satu SST personel turut memperkuat operasi kemanusiaan dan membantu mendirikan tenda darurat di titik-titik penampungan sementara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengimbau masyarakat agar tidak memasuki lokasi kebakaran tanpa izin untuk mencegah gangguan terhadap proses evakuasi. Ia juga mengingatkan agar warga hanya mempercayai informasi dari sumber resmi dan menyalurkan bantuan melalui posko-posko pemerintah yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Ketua RW 04 Kapuk, Sudiono, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.200 jiwa dari 800 kepala keluarga terdampak kebakaran yang terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Para korban kini mengungsi di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Presiden Apresiasi Peran Polri dan Koperasi dalam Panen Raya Jagung di Bengkayang

ZONA BUSER , JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendorong ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pembinaan koperasi petani jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

Dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar pada Kamis (5/6/2025), Presiden menyebut koperasi binaan Polri telah melakukan riset dan uji coba produk turunan jagung yang berpotensi besar dikembangkan, seperti keripik dan nasi jagung.

"Ini membuktikan bahwa kita tidak hanya mampu swasembada, tetapi juga bisa menjadi lumbung pangan dunia," ujar Presiden Prabowo di depan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran menteri.

Sementara itu, petani lokal Sukarni (48) mengungkapkan bahwa dukungan dari Polri dan keberadaan koperasi sangat membantu petani dalam mengelola lahan, perawatan, hingga panen. Kolaborasi ini juga mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan meningkatkan hasil panen secara signifikan.

"Kami sangat terbantu, mulai dari penyediaan alat, pupuk, sampai pengawasan oleh Prof Ali. Sekarang hasil panen kami meningkat, dari satu tongkol menjadi dua tongkol per batang," kata Sukarni.

Kapolri dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa panen kali ini dilakukan di lahan seluas 344.524 hektare dengan hasil antara 1,78 hingga 2,54 juta ton jagung. Ke depan, Polri berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Presiden berharap kolaborasi antara petani, Polri, dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat dan harga jagung tetap stabil.

Presiden Prabowo bersama Kapolri dan Jajaran Turut Sukseskan Swasembada Pangan

ZONA BUSER , JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mengaku senang dengan usaha dan kerja keras Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya dalam swasembada pangan. 

"Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya, memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat," ujar Presiden Prabowo, Kamis (5/6/2025).

Ia mengatakan Polri dan TNI harus bekerja keras demi kepentingan bangsa dan rakyat. Dia meminta Polri dan TNI profesional dalam cakap dan tugas.

"Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI tentara rakyat, kita bukan tentara bayaran, ada yang selalu ngomong tentara harus profesional, profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya, tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang, polisi harus demikian," imbuhnya.

Presiden Prabowo senang Polri mengambil inisiatif dan peran dalam program ketahanan pangan.

"Dan saya terima kasih Kapolri nangkap, apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini mengambil inisiatif, meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan, swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri," terang Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan dalam menjalankan program kedaulatan pangan, pihaknya mendapat sejumlah tantangan. Namun, Jenderal Sigit optimistis dengan program ini.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan, namun kami optimis cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergitas dari seluruh komponen bangsa," kata Kapolri. 

Ia juga mengatakan Polri selalu mengingat pesan Prabowo yang mengatakan 'polisi harus menjadi polisi rakyat'. Kapolri berkomitmen Polri akan mengawal dan turut menyukseskan seluruh agenda pemerintah.

"Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa 'Polri adalah Polisi Rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda Pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," terang Kapolri.

Presiden Prabowo Senang Kapolri dan Jajaran Turut Sukseskan Swasembada Pangan

ZONA BUSER , JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mengaku senang dengan usaha dan kerja keras Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya dalam swasembada pangan. 

"Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya, memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat," ujar Presiden Prabowo, Kamis (5/6/2025).

Ia mengatakan Polri dan TNI harus bekerja keras demi kepentingan bangsa dan rakyat. Dia meminta Polri dan TNI profesional dalam cakap dan tugas.

"Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI tentara rakyat, kita bukan tentara bayaran, ada yang selalu ngomong tentara harus profesional, profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya, tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang, polisi harus demikian," imbuhnya.

Presiden Prabowo senang Polri mengambil inisiatif dan peran dalam program ketahanan pangan.

"Dan saya terima kasih Kapolri nangkap, apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini mengambil inisiatif, meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan, swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri," terang Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan dalam menjalankan program kedaulatan pangan, pihaknya mendapat sejumlah tantangan. Namun, Jenderal Sigit optimistis dengan program ini.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan, namun kami optimis cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergitas dari seluruh komponen bangsa," kata Kapolri. 

Ia juga mengatakan Polri selalu mengingat pesan Prabowo yang mengatakan 'polisi harus menjadi polisi rakyat'. Kapolri berkomitmen Polri akan mengawal dan turut menyukseskan seluruh agenda pemerintah.

"Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa 'Polri adalah Polisi Rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda Pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," terang Kapolri.

Mentan: Terima kasih kepada petani dan seluruh pemangku kepentingan atas capaian spektakuler 4 juta ton cadangan beras

ZONA BUSER , JAKARTA- Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton. Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025, pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mensejahterakan petani Indonesia.  

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.  

“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” ungkap Mentan Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).  

Mentan menyebut bahwa capaian spektakuler ini tak lepas dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.  

“Presiden Prabowo memberi perhatian luar biasa pada pertanian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan sistem rafaksi menjadi bukti nyata. Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” tambahnya.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton, meningkat tajam 11,95% dari tahun sebelumnya.  

Capaian tersebut juga sejalan dengan kinerja serapan Bulog yang mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hingga akhir Mei 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, melonjak lebih dari 400% dibandingkan rata-rata serapan dalam periode yang sama 5 tahun terakhir yang hanya berada di kisaran 1,2 juta ton.  

“Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tetapi juga diserap secara masif langsung dari petani. Langkah ini efektif memperkuat cadangan nasional dan menjaga kestabilan harga di tingkat petani,” terang Mentan Amran.  

Mentan Amran menegaskan bahwa pencapaian 4 juta ton bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kuat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa.  

“Dulu saat panen raya, harga gabah kerap anjlok dan petani merugi. Kini, mayoritas petani bisa menjual GKP minimal Rp6.500 per kg sesuai HPP, bahkan lebih. Ini buah dari kebijakan yang berpihak pada petani,” katanya.  

Ia juga memberikan apresiasi khusus pada strategi agresif jemput bola yang dilakukan oleh Bulog dalam menyerap gabah petani secara langsung.  

“Langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani sangat efektif. Ini bukan hanya memperkuat cadangan beras pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani kita,” jelas Mentan.  

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan lagi impian, tetapi realitas yang terus dibangun dan dijaga.

Sumber /Rilis Kementan, 30 Mei 2025*  

*Nomor: B-372/HM.160/A.7/5/2025*

Teken MoU dengan Kementerian LH, Kapolri Komitmen Jaga Kualitas Lingkungan Hidup agar Lebih Baik

ZONA BUSER , JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan kualitas lingkungan hidup.

Penandatanganan ini dilakukan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 28 Mei 2025. Menurut Kapolri, penandatanganan MoU ini adalah menjadi bukti pemerintah dalam hal ini, secara khusus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup sangat memperhatikan dan memperdulikan terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

"Oleh karena itu perjanjian kesepakatan atau kesepahaman kali ini melanjutkan perjanjian sebelumnya di tahun 2019 dan kali ini kita perbaiki," kata Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat concern terkait dengan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan bagaimana melakukan kegiatan bersama mulai tukar-mengukar data, dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan.

Hal itu dilakukan dari mulai edukasi, pencegahan, sampai dengan penegakan hukum.

Ke depan, kata Sigit, pemerintah berusaha terus untuk mengurangi kualitas pencemaran, dengan mengembangkan berbagai macam teknologi, termasuk penanaman-penanaman mangrove untuk mengurangi beban CO2.

"Pada prinsipnya, Polri siap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan yang tertuang dalam kerja sama untuk mendukung agar kualitas lingkungan hidup negara Indonesia menjadi lebih baik, karena ini memang tuntutan global," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah memberi dukungan tak terhingga dalam pelaksanaan penanganannya kualitas lingkungan hidup di tanah air.

"Penanganan lingkungan hidup wajib terus kita tingkatkan untuk meyakinkan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 disupport sepenuhnya oleh lingkungan yang berkelanjutan. Tentu dukungan yang lebih intens dari bapak Kapolri dan para pejabat utama Mabes Polri sangat kami hargai dan kami akan catet sebaik-baiknya," ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang memperlancar arus-arus penanganan kerusakan, melalui pencegahan maupun kegiatan korektif lainnya dalam rangka menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

"Sekali lagi kami terima kasih. Mudah-mudahan segeranya kami akan menindaklanjuti Memorandum of Understanding atau MoU antara kami dengan Bapak kapolri dengan kegiatan-kegiatan teknikal sebagaimana ruang lingkup dari MoU yang telah kami sampaikan bersama," katanya.

Ratusan personel Humas Polri di Jawa Timur mengikuti raker untuk membahas strategi komunikasi di era digital

ZONA BUSER , JAKARTA-Ratusan personel humas dari jajaran kepolisian di Jawa Timur mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim 2025. 

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran komunikasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghadapi tantangan disrupsi informasi di era digital.

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menilai pentingnya optimalisasi manajemen media di tengah era disrupsi informasi. Menurutnya, Bid Humas Polda Jatim memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun citra positif institusi Polri, serta memperkuat kepercayaan publik.

"Humas Polda Jatim memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun citra positif institusi Polri, serta memperkuat kepercayaan publik," ujar Kapolda, Rabu (28/5/2025).

Kapolda menjelaskan, manajemen media yang efektif menjadi instrumen krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas Polda Jatim dan jajaran. Terlebih, tantangan dinamika sosial politik serta derasnya arus informasi kian pesat.

Ia menekankan, program Asta Cita Presiden Republik Indonesia menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Pun dengan profesionalisme dalam penyampaian informasi sektor keamanan dan penegakan hukum yang humanis di dalamnya.

Maka dari itu, ia berharap humas saat ini bisa menghasilkan strategi komunikasi publik yang adaptif dan terintegrasi, memperkuat kemampuan media handling. Serta kemitraan produktif dengan media massa dan komunitas digital.

Kapolda meminta seluruh peserta tak hanya sekadar mengikuti rangkaian kegiatan. Namun, juga mengaplikasikan ilmu yang diperoleh demi mewujudkan Polri yang modern, profesional, dan terpercaya.

"Peserta juga diharapkan memahami perkembangan lingkungan strategis serta hasil evaluasi kinerja kehumasan sebagai bahan perbaikan ke depan," imbuh Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menuturkan, rakernis yang mengusung tema 'Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Humas Polda Jatim Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas' itu dilakukan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rencana Kerja Bidhumas Polda Jatim Tahun 2025.

Ia menyebut, ada 130 peserta yang terdiri dari para Kasi Humas dan Kasubsi Humas Polres jajaran, anggota Bidhumas Polda Jatim, narasumber, moderator, dan panitia.

Kabid Humas mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri dalam memperkuat peran komunikasi publik dan menjaga stabilitas keamanan. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Ia menyatakan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kehumasan dinilai penting. Namun, juga harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

"Kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat," tutur Kabid Humas.

Lantas, Kabid Humas menegaskan menyoroti pentingnya kolaborasi antara Humas Polri dengan media massa, komunitas, hingga pemangku kepentingan lainnya. Supaya sinergi dalam ekosistem komunikasi publik yang sehat dan kredibel kian kokoh.

Kabid Humas mengklaim kepercayaan publik terhadap Polri mengalami tren positif. Diantaranya tingkat kepercayaan mencapai 70%. Namun, ia meminta seluruh jajarannya untuk tak berpuas diri.

"Ini menjadi PR bagi kita semua. Kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada catatan penting, terutama dalam hal pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat," kata Kabid Humas.

Maka dari itu, Kabid Humas menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kanal komunikasi resmi Polri, seperti Tribrata News, TV Polri, media sosial, dan website pengaduan masyarakat.

Selain itu, hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kanal-kanal itu juga dianggap masih perlu ditingkatkan. Serta memperkuat program edukasi dan pelatihan bagi jajaran kehumasan di tingkat Polda dan Polres sesuai dengan arahan Divisi Humas Mabes Polri, hingga optimalisasi penggunaan teknologi digital, termasuk pemantauan isu melalui media monitoring.

"Bagaimana masyarakat bisa percaya dan memanfaatkan layanan kita jika mereka tidak tahu keberadaannya? Ini tugas kita semua untuk memastikan kanal komunikasi Polri dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan strategi komunikasi yang lebih presisi, kita berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang," tutup Kabid Humas.

Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

ZONA BUSER , JAKARTA-Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.

Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

ZONA BUSER , JAKARTA-Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa terkena pulsa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan, jajaran kepolisian yang terdekat dari lokasi akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Polri juga memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.

“Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Semua nomor pengaduan akan siap melayani 24 jam,” ungkap Kadiv Humas Polri, Sabtu (17/5/25).

Ia menerangkan, premanisme merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi memastikan Polri akan melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Irjen Pol. Sandi juga menekankan, sinergisitas dengan lintas dektoral terus dilakukan demi memperkuat dan memasifkan penindakan aksi premanisme. Mulai dari TNI hingga unsur pemerintah daerah dilibatkan dalam setiap operasi penindakan aksi premanisme di seluruh wilayah.

“Hal ini guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan menjamin investasi aman di Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jajaran kepolisian sejumlah aksi premanisme hingga kini telah ribuan kasus berhasil diungkap dari seluruh satuan kewilayahan. Polri pun akan menuntaskan kasus tersebut dengan tegas demi lingkungan nyaman dan sejuk.

“Komitmen bapak Kapolri bahwa Polri

akan selalu hadir untuk melindungi

setiap warga negara dan tidak ada

ruang tempat bagi aksi premanisme di

negara hukum Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Bupati Soppeng Bertemu Kemensos RI: Sekolah Rakyat di Soppeng Segera Terwujud

ZONA BUSER , JAKARTA-Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, didampingi Wakil Bupati, melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Kamis, 15 Mei 2025. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Bapak Ruben Rico, membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng.

Kemensos RI menyambut baik kehadiran langsung Bapak Bupati dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat ini, yang merupakan cita-cita besar Presiden RI untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu keluarga keluar dari jerat kemiskinan dengan membentuk karakter anak sejak dini.

Bupati Soppeng menyatakan kesiapan dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat mendukung penuh gagasan cerdas Bapak Presiden Prabowo untuk memuliakan warga kurang mampu melalui jalur pendidikan dengan konsep Pendidikan Gratis dan Boarding School”. Bupati juga menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Soppeng. Audiensi berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan teknis pembangunan Sekolah Rakyat dalam waktu dekat.

"KPK Berikan Penghargaan MCSP 2024 kepada Kabupaten Soppeng: Tanda Kesungguhan dalam Anti Korupsi"

ZONA BUSER , JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi. 

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng. 

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah". 

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan. 

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik. 

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)

PP Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Apresiasi Polri yang Tangguhkan Penahanan Mahasiswi ITB

ZONA BUSER , JAKARTA-Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mengapresiasi keputusan Polri yang memberikan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS, yang menjadi tersangka kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum (Ketum) PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menilai keputusan yang dibuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengedepankan kemanusiaan.

"Tentu apresiasi tinggi kepada Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keputusan yang sangat bijak dan berempati dalam menangani kasus mahasiswi pembuat meme," ujar Razak, Selasa (13/5/2025).

Menurut Razak, langkah Kapolri untuk memberikan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan permohonan resmi dari keluarga, serta jaminan dari Ketua Komisi III adalah cerminan nyata dari kepemimpinan yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan.

"Ini bukan hanya soal prosedur hukum, tapi soal kepedulian dan keberanian mengambil keputusan yang manusiawi di tengah tekanan opini publik. Saya mengenal karakter Bapak Kapolri, beliau bukan hanya seorang penegak hukum yang profesional dan tegas, tapi juga pemimpin yang peka terhadap dinamika sosial dan memiliki keberanian moral untuk mengambil langkah-langkah yang bijak," jelas Razak.

Razak melihat dalam banyak kesempatan, Kapolri telah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kepolisian  bergerak ke arah yang lebih modern dan humanis.

Ia menambahkan, penangguhan penahanan tersebut bukan berarti mengabaikan proses hukum. Justru, menurut Razak, hal tersebut merupakan cara negara menunjukkan bahwa hukum bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan restoratif.

"Kita perlu mengedepankan edukasi dan pembinaan, khususnya terhadap anak-anak muda yang mungkin belum sepenuhnya paham bahwa apa yang mereka buat di ruang digital bisa berdampak besar secara sosial dan hukum," terang Razak.

"Keputusan Kapolri ini patut dijadikan preseden dalam penegakan hukum kita ke depan, bahwa hukum bukan hanya soal hitam-putih, tapi juga soal kepekaan terhadap konteks dan masa depan seseorang. Ini bukan hanya langkah tepat, tapi juga langkah berani yang memperlihatkan kualitas kepemimpinan Polri hari ini," tutup Razak.

ITB Apresiasi Presiden-Kapolri-DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya

ZONA BUSER , JAKARTA- Institut Teknologi Bandung (ITB) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas penangguhan penahanan mahasiswinya berinisial SSS terkait meme Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

ITB akan memberikan pembinaan dan edukasi kepada mahasiswinya itu agar tindakan serupa tidak terulang.

"ITB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Wakil Ketua DPR RI, serta Ketua Komisi III DPR RI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), Tim Pengacara, Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB), para Alumni ITB, rekan-rekan media, serta masyarakat luas yang turut mengawal proses ini," jelas Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Nurlaela Arief dalam keterangannya di situs ITB, Selasa (13/5/2025).

"Mahasiswi SSS telah mendapatkan penangguhan penahanan oleh kepolisian, ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan," tambah Nurlaela.

Nurlaela menerangkan ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswinya itu. ITB, katanya, akan mengajarkan mahasiswinya itu untuk menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

"Sebagai bagian dari upaya edukatif, ITB akan memperkuat literasi digital, literasi hukum dan etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk dengan penyelenggaraan diskusi terbuka, kuliah umum, dan program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar dan dosen. Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang kebebasan yang konstruktif dalam era digital," jelas Nurlaela.

Nurlaela menerangkan ITB akan terus mendorong seluruh civitas akademika untuk menjadikan peristiwa itu sebagai refleksi bersama bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, harus dijalankan dengan tanggung jawab, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

"ITB terus melakukan segala upaya untuk terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan berkualitas, tetap memberi ruang bagi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, melakukan kajian kritis, namun tetap sopan, beretika dan bertanggung jawab," tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangguhkan penahanan SSS. Alasannya, SSS diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya.

"Penanggulangan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Selain itu, penangguhan penahanan SSS diberikan oleh penyidik berdasarkan permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta dari orang tuanya. Tersangka SSS juga telah meminta maaf karena membuat gaduh.

GPII Apresiasi Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB dalam Kasus Meme

ZONA BUSER , JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Masri Ikoni, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS dalam kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Masri menilai keputusan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang terbuka dan demokratis.

"Presiden Prabowo Subianto merupakan tipe pemimpin yang terbuka dan demokratis. Segala bentuk pro dan kontra dalam ekspresi publik adalah bagian dari dinamika demokrasi," ujar Masri, Selasa (13/5/2025).

"Jika kita amati, keputusan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB ini mencerminkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo," lanjutnya.

Masri menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang mengayomi dan melayani rakyat. Ia juga menyinggung arahan Presiden kepada para pejabat untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.

"Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian Presiden terhadap rakyat. Dalam konteks ini, Kapolri berhasil hadir sebagai penegak hukum yang mengedepankan asas kemanusiaan dan pembinaan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memutuskan menangguhkan penahanan terhadap SSS agar ia dapat melanjutkan kuliahnya.

Ops Berantas Jaya 2025: Polda Metro Jaya Gencarkan Patroli di Titik Rawan Kriminalitas

ZONA BUSER , JAKARTA-Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Direktorat Samapta Polda Metro Jaya kembali melaksanakan patroli skala besar sebagai bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025, pada Minggu siang hari (11/5). Kegiatan pengamanan ini menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas dan dipimpin langsung oleh perwira lapangan Dit Samapta. 11 Mei 2025

Patroli dilaksanakan di sejumlah lokasi strategis seperti Pertokoan Blok M, Stasiun Gambir (Jl. Medan Merdeka Timur), dan Pasar Senen (Jl. Pasar Senen, Jakarta Pusat). Dalam pelaksanaannya, Tim Raimas 1 Dit Samapta melakukan penyisiran, monitoring aktivitas masyarakat, serta memberi imbauan kepada petugas keamanan dan pengunjung lokasi.

Perwira Ditsamapta Polda Metro Jaya yang mengendalikan kegiatan tersebut,  menyampaikan bahwa situasi di seluruh lokasi terpantau aman dan terkendali. “Tidak ditemukan gangguan menonjol. Patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif guna menjaga ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” jelasnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, apel Gelar Pasukan operasi berantas jaya di Monas Jumat 9 mei 2025, menegaskan bahwa Operasi Berantas Jaya 2025 adalah wujud keseriusan Polri dalam memberantas Aksi premanisme, dan kejahatan jalanan. “Kami hadir untuk melindungi masyarakat. Operasi ini akan terus ditingkatkan secara berkala demi menciptakan rasa aman di ruang publik,”.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan operasi di lapangan, tanpa mengesampingkan ketegasan hukum.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika melihat atau mengalami tindakan mencurigakan. Sinergi antara polisi dan warga sangat penting untuk mencegah kejahatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam beraktivitas, khususnya pada malam hari, serta tidak segan meminta bantuan kepolisian jika membutuhkan.

Polda Metro Jaya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan gangguan keamanan melalui layanan darurat 110 atau aplikasi PolisiKu. Dengan kerja sama yang solid antara aparat dan masyarakat, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua, pungkasnya.

Kakorlantas Pantau Kondisi Lalin Tol Trans Jawa di Masa Long Weekend

ZONA BUSER  JAKARTA-Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memantau kondisi lalu lintas di tol Trans Jawa saat masa libur long weekend. 

Kakorlantas memastikan akan tetap melayani masyarakat tanpa mengenal hari libur.

"Pagi ini sengaja saya hadir di sepanjang Trans Jawa, khususnya tol dalam rangka memantau kondisi lalu lintas di jalan tol. Saya ingin membuktikan bahwa tidak ada hari Sabtu, Minggu, dan libur. Tiap hari adalah hari Senin, dalam rangka melayani masyarakat," tegas Kakorlantas, Minggu (11/5/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini juga tengah ada kegiatan internasional di Jakarta. Kakorlantas meminta semua personel hadir melayani masyarakat.

"Hasil laporan Kabag Ops minggu ini juga ada kegiatan internasional yang dihadiri oleh 56 negara dan organisasi internasional yang berada di Jakarta," ungkapnya.

"Maka dari itu, tunjukkan rekan-rekan untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat pengguna jalan khususnya di tol," lanjutnya.

Kakorlantas mengapresiasi para personel yang rela meninggalkan keluarga saat hari libur, semata-mata untuk melayani masyarakat. 

Kakorlantas mengingatkan para personel untuk bekerja ikhlas demi keselamatan masyarakat di jalan.

"Laksanakan tugas dengan ikhlas. Dan penuh semangat dan tentunya ini bagian dari pengabdian, karena polantas ini pejuang keselamatan," kata Kakorlantas.

3.326 Kasus Premanisme Ditindak, Legislator: Kapolri Tegas Jawab Keresahan Publik

ZONA BUSER , JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengapresiasi langkah Polri yang berhasil menindak 3.326 kasus premanisme dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional. Ia menilai operasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

"Sejak operasi dimulai pada 1 Mei 2025, Polri telah menangani 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban," ujar Tandra, Sabtu (10/5/2025).

Tandra menegaskan bahwa langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat diperlukan untuk menjawab keresahan publik. Menurutnya, tindakan premanisme harus diberantas hingga ke akar.

"Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas, cepat, dan responsif. Ini penting untuk merespons berbagai bentuk gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Tandra juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam memberantas kejahatan lainnya, termasuk upaya menggagalkan penyelundupan 71 kg sabu di Jambi pada awal Mei 2025. Ia pun mendukung penuh pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online.

"Sejak dibentuk pada 4 November 2024, desk ini telah menangani 1.271 kasus. Bahkan dalam kasus terbaru, polisi berhasil menyita dana sebesar Rp 530 miliar dari ribuan rekening bank. Ini pencapaian yang luar biasa," ungkapnya.

Tandra juga menyoroti pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Ia menyebut nilai omzet kasus tersebut mencapai Rp 59 miliar.

"Ini menunjukkan respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara. Kinerja seperti ini patut didukung semua pihak, karena ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga perlindungan terhadap rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi," ujar Kadiv Humas.

Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi Polri Tindak 3.326 Kasus Premanisme

ZONA BUSER , JAKARTA-Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025. Menurut Rano, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia," ujar Rano, Sabtu (10/5/2025).

Politikus muda dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preemtif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional," jelas Rano.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Masyarakat, menurutnya, harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

"Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

"Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat," ujar Kadiv Humas.

Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

Tutup Rakernis SSDM dan Slog, Kapolri Komitmen Dukung Program Pemerintah

ZONA BUSER , JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo penutupan acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan SDM dan Staf Logistik (Slog) Polri di Aula Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Dalam sambutannya, Sigit menekankan bahwa, Polri terus berkomitmen untuk mendukung seluruh program Pemerintah. Hal itu tertuang dalam beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh SDM dan Slog Polri. 

"Beberapa program SSDM dan Slog Polri dalam mendukung program Pemerintah," kata Sigit. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh SDM dan Slog Polri dalam mendukung program Pemerintah di antaranya melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Pembangunan Gudang Pangan, Operasional SPPG, Pembangunan Sekolah Unggulan, dan Pembangunan Rumah Subsidi Polri.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, rakernis gabungan SDM dan Slog Polri ini diharapkan bisa melahirkan solusi konkret terkait meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Korps Bhayangkara. 

"Kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM dan Polri," ujar Sigit.

Sigit menekankan, SDM dan Slog Polri adalah fungsi utama untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepolisian ke depannya. 

"No People No Power, No Tools No Action, tanpa SDM kita tidak memiliki kekuatan, tanpa peralatan kita tidak dapat bertindak. SDM dan Slog Polri merupakan faktor fundamental demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas Polri kedepan," tutup Sigit.