Polri Galakkan Pendampingan Psikososial dan Rehabilitasi Mental Korban Ledakan SMAN 27 Jakarta Utara

ZONA BUSER , Jakarta, Minggu (9 November 2025) —Sebagai kelanjutan dari langkah cepat yang dilakukan sejak Jumat malam (7/11), Polda Metro Jaya melalui Biro Psikologi SSDM Polri dan Bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya terus melanjutkan pendampingan psikososial serta bantuan awal psikologis (Psychological First Aid/PFA) bagi para korban, keluarga, dan tenaga pendidik pascaledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dipimpin oleh BJP Yohanes Ragil H.S., S.I.K., M.Hum., dari Biro Psikologi SSDM Polri. Kegiatan ini melibatkan puluhan psikolog Polri dari Mabes dan Polda Metro Jaya yang berkompeten dalam penanganan krisis psikologis dan pemulihan trauma.

Kegiatan pada Sabtu (8/11) difokuskan di tiga titik utama, yakni RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS YARSI Cempaka Putih, dan SMAN 72 Jakarta Utara. Tim melakukan pendampingan dengan metode Psychological First Aid, yaitu bantuan awal psikologis yang berfokus pada pemulihan emosi, penguatan rasa aman, serta pengelolaan stres pascakejadian. Di lingkungan sekolah, tim psikolog Polri juga memberikan sesi konseling kepada kepala sekolah dan guru yang terdampak secara emosional.

Berdasarkan hasil observasi lapangan:

• Di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, masih terdapat 12 korban dirawat, termasuk 2 di ICU, sementara 29 korban telah dipulangkan.

• Di RS YARSI Cempaka Putih, terdapat 13 korban dirawat, 1 di antaranya di ICU, serta 1 korban telah pulang.

• Di RS Pertamina Jaya, masih terdapat 1 korban dirawat, sementara 6 korban telah pulang.

Beberapa keluarga korban menyampaikan bahwa anak-anak mereka masih memerlukan pendampingan psikologis lanjutan pascapemulihan medis. Sebagian lainnya menyatakan rasa ikhlas dan berharap sekolah segera kembali beroperasi dengan aman dan kondusif.

Polri juga mencatat bahwa pihak sekolah tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait izin dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Renovasi di area yang terdampak ledakan juga sedang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading agar tidak ada bekas kejadian saat para siswa kembali ke sekolah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pendampingan psikososial ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang holistik pascainsiden, sekaligus menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menangani seluruh aspek pascaledakan.

“Pendampingan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan seluruh korban dan keluarga mendapatkan dukungan psikologis yang cukup, seiring dengan proses penyelidikan yang masih berjalan intensif oleh tim gabungan,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan psikologis akan terus berlanjut hingga dua minggu ke depan. Tim psikolog Polri akan memberikan pelayanan trauma healing di lingkungan sekolah kepada seluruh siswa melalui kegiatan psikoedukasi, pendampingan psikososial, konseling, dan bila dibutuhkan juga psikoterapi. Langkah ini diharapkan mampu membantu pemulihan menyeluruh bagi para siswa agar dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan percaya diri.

Selain langkah penyelidikan dan pendampingan psikologis, Polda Metro Jaya juga memastikan adanya koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pihak rumah sakit, Dinas Pendidikan, serta Kementerian terkait, agar penanganan medis dan psikososial berjalan paralel dan terukur.

Polri mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Bila menemukan aktivitas atau benda yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan darurat 110 tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi. Layanan pelaporan Polri kini telah berbasis digital dan modern, memungkinkan masyarakat memberikan informasi secara cepat dan aman. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa serta mewujudkan Jakarta yang aman dan tertib.

#MentalSehatKerjaHebat

#JagaJakarta+

#TransformasiPolriUntukIndonesiaMaju

Menyala Pak Pur! Menteri Keuangan Purbaya Tegas Soal Penyaluran KUR 🔥

ZONA BUSER , Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan penyelidikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menerima sejumlah laporan bahwa masih ada bank meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut jelas melanggar ketentuan pemerintah yang telah menetapkan bahwa KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan. Ia menilai tindakan oknum perbankan yang mempersulit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk ketidakpatuhan dan merugikan negara.

“Kami akan tindak tegas bank yang masih mempersulit akses KUR bagi masyarakat kecil. Program ini untuk membantu rakyat, bukan membebani mereka,” tegas Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, guna memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awal: memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Dengan sikap tegasnya ini, publik menilai langkah Purbaya sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

“Menyala Pak Pur!”, seru warganet yang mendukung ketegasan Menteri Keuangan tersebut dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan UMKM.

Disiplin ASN Diperketat, Absen Tanpa Alasan Bisa Berujung Pemecatan

   Foto Ilustrasi

ZONA BUSER,  Jakarta, 4 November 2025 — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan disiplin kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui ketentuan terbaru, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tanpa hak pensiun maupun tunjangan lainnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa ASN wajib menaati ketentuan jam kerja dan menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa alasan sah telah menjadi salah satu penyebab tertinggi dalam kasus pemberhentian ASN di berbagai instansi. “Kami ingin menegaskan bahwa absensi tanpa keterangan, meskipun terlihat sepele, bisa berdampak fatal bagi karier ASN. Bagi mereka yang terbukti melanggar berat, pemberhentian dilakukan tanpa hak pensiun dan tanpa penghargaan kepegawaian,” ujar pejabat BKN.

Menurut aturan, ASN yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 10 hari kerja dalam satu tahun tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara pelanggaran yang lebih ringan, seperti absen 3–5 hari, akan dikenakan sanksi berupa teguran atau penundaan kenaikan pangkat.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. “Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik yang efektif. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal etika, tanggung jawab, dan integritas,” tambahnya.

Dengan penegakan aturan ini, diharapkan kinerja birokrasi semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

---

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan Hukum
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Telp. (021) 8088-8888
Email: humas@bkn.go.id
Situs web: www.bkn.go.id

---

Kontroversi Rokok Ilegal vs Legal, Warga Terbelah dalam Pandangan

                           Foto Ilustrasi

ZONA BUSER , Jakarta, 3 November 2025 — Perdebatan mengenai rokok ilegal dan legal kembali mencuat di tengah masyarakat. Meski pemerintah terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, sejumlah warga justru memiliki pandangan beragam tentang keberadaan produk tersebut.

Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, rokok ilegal dianggap sebagai “alternatif murah” di tengah naiknya harga rokok resmi. “Sekarang harga rokok legal mahal sekali. Kalau kerja harian, kadang nggak cukup kalau beli yang legal,” ujar Slamet (42), buruh pabrik asal Bekasi. Ia mengaku sering membeli rokok tanpa cukai karena harganya bisa setengah dari rokok legal.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dian (29), pegawai swasta di Jakarta. Ia menilai konsumsi rokok ilegal justru merugikan negara. “Kalau beli rokok ilegal, berarti kita mendukung pelanggaran hukum. Pajak dari rokok legal kan masuk ke negara, buat bantu pembangunan dan kesehatan juga,” tuturnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan pendapatan negara. Sepanjang tahun 2025, DJBC mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun akibat peredaran rokok tanpa pita cukai.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai persoalan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Ekonom Universitas Indonesia, Bima Yudha, menyebut akar masalahnya terletak pada kesenjangan harga akibat tingginya tarif cukai. “Ketika harga rokok legal terlalu tinggi, pasar akan mencari substitusi. Di sinilah rokok ilegal menemukan celahnya,” jelasnya.

Sementara itu, di media sosial, perdebatan antara pendukung rokok legal dan ilegal juga ramai diperbincangkan. Sebagian warganet menilai pemerintah harus mencari solusi agar harga rokok legal tetap terjangkau tanpa menurunkan penerimaan negara.

"Kalau semua serba mahal, jangan salahkan rakyat cari yang murah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter). Namun ada juga yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum: “Murah belum tentu benar. Kalau ilegal, ya tetap salah.”

Perdebatan soal rokok ilegal dan legal tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Selama kesenjangan harga dan daya beli masyarakat masih menjadi persoalan, kontroversi ini akan terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Dari Kreativitas hingga Kepemimpinan, Sekjen IWO Telly Nathalia Temui SBY di IdeaFest

ZONA BUSER , JAKARTA – Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai salah satu momen spesial di ajang IdeaFest 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 2 November 2025. Di tengah riuhnya festival kreatif terbesar di Indonesia itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO), Telly Nathalia, akhirnya bertemu kembali dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah sekian lama tidak bersua.

Pertemuan tersebut terjadi secara informal di sela-sela sesi diskusi dan networking yang menjadi bagian dari rangkaian acara bertema “(Cult)ivate the Culture.” IdeaFest tahun ini memang menjadi ruang temu lintas generasi dan profesi, mempertemukan para kreator, pemimpin, dan tokoh perubahan dari berbagai latar belakang.

“Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak SBY. Beliau tetap hangat, penuh semangat, dan terlihat sangat sehat. Seperti yang beliau katakan, beliau kini lebih bahagia karena merasa bebas dan merdeka saat aktif di bidang seni,” ujar Telly Nathalia usai pertemuan singkat itu melalui keterangan tertulis pada Senin (3/11/2025).

Sekjen IWO menjelaskan bahwa SBY hadir sebagai salah satu tamu kehormatan dalam sesi khusus yang membahas peran kepemimpinan dalam membentuk budaya dan narasi publik. Kehadirannya menarik perhatian banyak peserta, terutama generasi muda yang ingin mendengar langsung pandangan beliau tentang dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Pertemuan antara Telly dan SBY bukan sekadar reuni personal, tetapi juga simbol kesinambungan dialog antara generasi wartawan dan pemimpin nasional. Telly, yang dikenal aktif mendorong transformasi media digital, kebebasan pers, dan penguatan budaya, menyebut momen tersebut sebagai pengingat pentingnya komunikasi lintas zaman.

“Saya belajar dari Bapak SBY bahwa cita-cita harus tinggi, disertai keputusan-keputusan bijak untuk masa depan. Selain itu, asah terus kreativitas dan jangan pernah berhenti belajar sepanjang usia,” tambah Telly.

Sebagai informasi, IdeaFest 2025 berlangsung pada 31 Oktober–2 November, menghadirkan ratusan pembicara dan ribuan peserta dari berbagai sektor. Festival ini menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi, serta tempat bertemunya gagasan-gagasan besar yang membentuk masa depan Indonesia.

Pertemuan Telly Nathalia dan SBY menjadi salah satu highlight personal yang memperkaya narasi IdeaFest tahun ini—bahwa di tengah hiruk-pikuk inovasi dan kreativitas, nilai-nilai silaturahmi dan dialog tetap menjadi fondasi penting dalam membangun budaya yang sehat dan berkelanjutan.

“Selain Pak SBY, saya juga hadir di sesi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendengar langsung pemikiran beliau terkait pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. IdeaFest 2025 bukan hanya ajang bertukar pandangan, tapi juga ajang kreatif terbesar di Indonesia. Saya banyak berjumpa teman-teman jurnalis, pelaku media, serta penggagas dan pelaku industri kreatif, termasuk bidang AI,” tutupnya.

Kapolri Lantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Sebagai Kapolda Sulsel Gantikan Irjen Pol. Rusdi Hartono

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., resmi melantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, menggantikan Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si.

Pelantikan berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, merupakan bagian dari kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier terhadap tantangan tugas kedepannya.

Sebelumnya, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Dengan pengalaman tugas yang dimiliki, ia kini dipercaya untuk memimpin jajaran Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulsel, dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Rotasi jabatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sebagaimana komitmen Kapolri dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Majelis Kehormatan PP IWO, Maman Suherman, Dianugerahi Nugra Jasa Dharma Pustaloka oleh Perpusnas

ZONA BUSER , JAKARTA-Majelis Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Maman Suherman pada Selasa, 28 Oktober 2025 menerima penghargaan tertinggi di bidang Perpustakaan, yakni Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk kategori Pegiat Literasi.

Penganugerahan Nugra Jasa Dharma Pustaloko diberikan kepada Maman Suherman dalam acara Festival Literasi Perpusnas yang berlangsung dari 27 sampai 29 Oktober 2025 di Grand Mercure Kemayoran Hotel di Jakarta Pusat.

“Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga kegiatan keliterasian saya bisa terus berjalan dan Insya Allah memberi manfaat,” kata Maman usai menerima penghargaan tersebut.

Maman Suherman adalah seorang pegiat literasi nasional yang aktif menulis buku dan puisi. Karya paling barunya yang diluncurkan pada November 2024 berjudul “Dan Janda Itu Ibuku”.

“Berkat dukungan Bapak/Ibu semua, hari ini saya mendapat Amanah luar biasa dari Perpustakaan Nasional, berupa penghargaan “Nugra Jasa Dharma Pustaloka”. Mohon selalu mendoakan saya, agar bisa Amanah dengan apresiasi yang tidak mudah dan tidak ringan ini,” tutur Majelis Kehormatan PP IWO ini.

Sekretaris Jenderal IWO Telly Nathalia yang memperoleh kabar bahagia ini meluapkan rasa syukurnya.

“Kepercayaan kepada Kang Maman Suherman, yang adalah Majelis Kehormatan PP IWO, memperoleh anugerah “Nugra Jasa Dharma Pustaloka” dari Perpusnas, semoga dapat menjadi penambah semangat bagi keluarga besar IWO di seluruh Indonesia, agar lebih meningkatkan kemampuan gerak di bidang literasi di negeri ini,” kata Nathalia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurut Nathalia, pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia harus dapat mensinergikan penghargaan kepada Kang Maman Suherman dari Perpusnas dengan meningkatkan aktivitas literasi di daerah-daerah. (***)p

Dwi Cristianto dan IWO Raih Kepercayaan Publik Usai Rakernas dengan Kehadiran Wamenko

ZONA BUSER , JAKARTA-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu dan Kamis (22–23 Oktober 2025), menghadirkan momen istimewa yang menegaskan posisi IWO sebagai organisasi pers yang besar dan strategis di mata pemerintah.

Kegiatan bergengsi yang mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan” ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof. Otto Hasibuan, S.H., M.H.

Sesi pembukaan menjadi sangat menarik ketika Wamenko Otto Hasibuan menyalami perwakilan pengurus IWO dari berbagai pelosok Nusantara. Wamenko Otto disebut terperangah melihat langsung betapa besarnya dan solidnya organisasi pers yang dinakhodai oleh Dwi Cristianto ini, yang hadir dari Sabang hingga Merauke.

Satu per satu perwakilan pengurus memperkenalkan diri, sembari berinteraksi hangat dengan pengacara tersohor Indonesia itu.

Momen kekeluargaan terjadi saat Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, menyalami Wamenko.
"Selamat datang Bapak Wamenko di Rakernas IWO," sapa Andi Mull. "Kami dari Kabupaten Soppeng, Sulsel, Pak Menteri," tambahnya.

Sambutan itu dibalas hangat oleh Wamenko Otto Hasibuan. "Wow... Soppeng Sulsel yah," jawab beliau dengan raut terkesan, sambil menjabat erat tangan Ketua IWO Soppeng, menggarisbawahi jangkauan IWO yang meluas hingga ke daerah-daerah.

Wamenko menegaskan peran vital media dalam menjaga pilar demokrasi di era digital, dan mendorong IWO untuk terus memperkuat jurnalisme yang etis dan profesional.

Momen Rakernas IWO yang dihadiri dan dibuka oleh pejabat negara sekelas Wamenko ini memberikan penilaian tegas di mata publik.

Publik menilai IWO di bawah kepemimpinan Dwi Cristianto bukanlah organisasi kaleng-kaleng dengan hadirnya pembesar negara yang membuka langsung kegiatan, sekaligus mengakui secara terbuka peran dan eksistensi IWO sebagai mitra strategis pemerintah dan pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

Dwi Christanto Pimpin IWO Pusat di Rakernas yang Dibuka Prof. Otto Hasibuan: Perkuat Jalan Menuju Dewan Pers

ZONA BUSER , JAKARTA –  Gamelan menggema di Ballroom Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi simbol dimulainya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Rabu (23/10/25).

Aksi simbolis pemukulan gamelan oleh Prof. Otto Hasibuan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas)  bukan sekadar tradisi, namun sebuah penanda harmoni antara warisan budaya bangsa dengan semangat modernisasi jurnalisme digital yang menjadi fokus utama acara.

Di bawah payung tema "Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan," Rakernas yang berlangsung selama dua hari (22-23 Oktober 2025) ini mengumpulkan ratusan pengurus IWO dari Sabang hingga Merauke. 

Mereka berkumpul untuk merumuskan strategi adaptasi organisasi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

Ketua Umum PP IWO, Dwi Christanto, menegaskan urgensi transformasi. "Kepemimpinan di era digital adalah nilai yang harus kita pegang. Wartawan online bukan hanya penyampai kabar, tapi juga kontrol sosial yang fundamental dalam membangun kepercayaan publik," ujarnya. 

Wamenko Otto Hasibuan memuji IWO sebagai mitra strategis dalam upaya literasi digital nasional. “IWO terbukti sebagai garda terdepan dalam menyajikan jurnalisme yang etis dan berimbang.

Rakernas ini momentum penting untuk memperkokoh integritas, terutama saat kita berhadapan dengan badai hoaks dan disinformasi,” kata Wamenko Otto, sembari memperkuat komitmen Kumham Imipas untuk mendorong IWO mencapai status konstituen Dewan Pers.

Di akhir acara, Dwi Christanto menyampaikan Solidaritas kita dalam Rakernas ini adalah bukti komitmen pada jurnalisme yang profesional dan bermartabat,” pungkasnya, menandai tekad IWO untuk terus maju di tengah tantangan zaman. (***)

Rakernas IWO 2025 Jakarta: Jurnalis Se-Indonesia Makin Solid bersama IWO Soppeng dengan Ketua Andi Mul Makmun

ZONA BUSER ,  JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, yang digelar pada Rabu (22-23 Oktober 2025), telah resmi berakhir. 

Delegasi dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, kini bersiap kembali ke daerah masing-masing dengan membawa bekal hasil kerja dan, yang lebih penting, semangat persatuan yang membara.

Rombongan PD IWO Soppeng, yang dipimpin langsung oleh Ketua Andi Mull Makmun, terlihat bergegas menuju Bandara Soekarno Hatta pada hari, Jumat (24/25).

Mereka meninggalkan Ibu Kota dengan rasa optimisme yang tinggi untuk mengimplementasikan hasil Rakernas yang bertema "Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan" tersebut.

Andi Mull Makmun dan rombongan juga menyempatkan diri berpamitan langsung kepada Ketua Umum IWO Pusat, Dwi Cristianto. Momen pamitan itu bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan komitmen PD Soppeng untuk terus berada di barisan terdepan dalam memajukan organisasi.

"Alhamdulillah, banyak hal penting yang kami dapatkan dalam kegiatan Rakernas ini sebagai acuan untuk kami di daerah," ujar Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun.

 "Kami siap melaksanakan setiap hasil Rakernas untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme jurnalis online di Soppeng."

Dalam Rakernas ini, salah satu momen paling menarik adalah terjalinnya "Persahabatan Lintas Pulau". Bagaimana para Ketua IWO dari ujung barat hingga timur, yang selama ini hanya berinteraksi melalui grup pesan atau panggilan video, akhirnya bertemu langsung. 

Mereka bertukar pengalaman mengenai tantangan media di daerah masing-masing—mulai dari adaptasi teknologi di pulau terpencil hingga isu etika jurnalistik di kota besar. (***)

Simbol Persahabatan: Kenang-kenangan Spesial dari IWO Bogor untuk IWO Soppeng

ZONA BUSER , JAKARTA — Disela suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) 2025 yang berlangsung di Grand Cemara, Menteng, Jakarta, pada 22–23 Oktober 2025. Dalam momentum tersebut, Ketua IWO Bogor, Brodin, memberikan kenang-kenangan khusus untuk Ketua IWO Soppeng, Sulawesi Selatan, Andi Mull Makmun dan jajarannya.

Pemberian kenang-kenangan itu bukan sekadar seremonial, melainkan simbol persahabatan panjang antara dua pengurus daerah IWO yang terjalin lintas pulau. “Sahabat saya, Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sejak Mubes IWO di Jakarta tahun 2017 lalu hingga saat ini, sering berkomunikasi aktif,” ujar Brodin usai acara.

Brodin menambahkan, meski Bogor dan Soppeng dipisahkan jarak ribuan kilometer, kedekatan dan komunikasi awak media di era digital membuat hubungan antar jurnalis yang juga anggota IWO semakin erat. “Jarak bukan halangan. Dengan kemajuan teknologi, kami bisa terus saling berkoordinasi dan bertukar informasi,” tuturnya.

Pertemuan langsung antara keduanya terjadi dalam rangkaian Rakernas IWO yang juga dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan. Dalam sambutannya, Otto menegaskan peran penting media dalam menjaga demokrasi dan memperkuat kepemimpinan nasional di era digital.

“Pers itu independen, tapi kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab, etika, dan hukum,” ujar Otto. Ia menekankan bahwa media online kini menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat demokrasi yang sehat.

Rakernas IWO 2025 mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan.” Kegiatan ini dihadiri oleh 33 Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Wilayah (PW) IWO dari seluruh Indonesia, yang berkumpul untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan jurnalisme digital yang terus berkembang.

Bagi Brodin, momen Rakernas bukan hanya wadah diskusi organisasi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antar jurnalis. “Persahabatan kami menjadi bukti bahwa semangat jurnalis di IWO tidak hanya sebatas kegiatan jurnalistik, tetapi juga persaudaraan dan kebersamaan lintas daerah,” ungkap jurnalis di PRMN Grup ini.

Sementara itu, Andi Mull Makmun menyambut hangat kenang-kenangan yang diberikan Brodin. Ia mengapresiasi kebersamaan yang sudah terjalin selama delapan tahun terakhir. “Hubungan ini bukan sekadar antarorganisasi, tapi sudah seperti saudara. Inilah kekuatan jurnalis IWO, saling mendukung dan menguatkan,” katanya.

Rakernas IWO 2025 pun menjadi momentum berharga, tidak hanya dalam membahas arah strategis organisasi, tetapi juga mempertegas semangat solidaritas dan persahabatan para awak media di tubuh IWO yang terus tumbuh dari Sabang sampai Merauke. (***)p

Peran Media dalam Mengawal Pembangunan Bukan Lawan Salah satu Poin penting Tersampaikan Rakernas IWO 2025 di Jakarta

ZONA BUSER , JAKARTA- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tahun 2025 yang dihadiri seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari berbagai daerah di Indonesia, berlangsung meriah.

Acara Rakernas IWO yang digelar selama dua hari, 22-23 Oktober 2025, berlangsung di Grend Cemara Hotel Jakarta pusat, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan. 

"Pembukaan ditandai dengan pemukulan gamelan oleh Prof. Otto Hasibuan yang disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PP IWO Dwi Cristianto dan Sekretaris Jenderal IWO Telli Nathalia serta para Ketua IWO Seluruh Indonesia"

Kehadiran para Ketua PW (Pengurus Wilayah) dan PD (Pengurus Daerah) dari seluruh Indonesia menunjukkan kekompakan organisasi.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Dwi Cristianto, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh para KSB yang hadir dalam Rakernas tersebut.

Sementara itu, Prof. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengungkapkan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan Rakernas IWO tersebut.

Prof. Otto Hasibuan secara khusus meminta para wartawan yang tergabung di IWO Dwi Cristianto untuk senantiasa memegang teguh kode etik jurnalistik serta berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dalam menjalankan tugasnya

Wamenko juga mengapresiasi kehadiran para Ketua IWO dari seluruh Indonesia yang datang dengan semangat tinggi, serta mengajak IWO untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa.

juga mengajak media untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi, kata Otto, bukan berarti kehilangan independensi, melainkan bentuk sinergi dalam memberikan informasi yang konstruktif.

“Pemerintah terbuka terhadap kritik. Justru dari kritik itulah kami bisa memperbaiki diri. Tapi tentu, kritik harus tetap berlandaskan pada data dan niat baik,” tandasnya 

Rakernas IWO 2025 ini dipadati oleh seluruh Ketua PD-PW Ikatan Wartawan Online (IWO), yang tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas. (***)

Harumkan Nama BGN dan NTB, Kombes Lalu Iwan Masuk Kategori 9 Peserta Terbaik PKN Tingkat I 2025

ZONA BUSER , JAKARTA- Kabar membanggakan datang dari dunia aparatur sipil negara dan kepemimpinan nasional. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, Rabu (22/10/2025) di Jakarta, resmi melepas 43 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025 yang dinyatakan lulus.

Upacara pelepasan turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Tri Widodo Wahyu Utomo, serta sejumlah pejabat tinggi lintas instansi.

Dalam sambutannya, Wamen Purwadi berharap para lulusan PKN menjadi pejabat pimpinan tinggi (JPT) Madya, yang mampu menjadi inisiator lintas sektor, pemecah sekat birokrasi, dan penggerak sinergi antarinstansi.

“Kita butuh pemimpin yang berani menembus batas birokrasi, dan menciptakan kolaborasi strategis demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Purwadi.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama LAN Andi Taufik, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Executive Director Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil, perwakilan IKA PIMNAS Estiarty Haryani, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dari 43 peserta yang dinyatakan lulus, salah satu nama yang mencuri perhatian yakni Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., Perwira Menengah (Pamen) Polri yang kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Lulusan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sukses menorehkan prestasi membanggakan, masuk dalam kategori 9 peserta terbaik nasional, dalam program pelatihan bergengsi yang diikuti pejabat tinggi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menyelesaikan PKN Tingkat I Tahun 2025 dan menjadi peringkat 9 peserta terbaik,” ujar Kombes Lalu Iwan usai upacara pelepasan.

Ia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mendukung selama proses pendidikan.

“Capaian ini bukan hasil kerja keras pribadi saja, tapi juga doa dan semangat dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan,” ucapnya.

PKN Tingkat I sendiri, jenjang pendidikan tertinggi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis nasional, yang diselenggarakan LAN RI. Tujuannya, menyiapkan pejabat eselon I agar memiliki kemampuan transformasional, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.

Capaian Kombes Lalu Iwan menjadi kebanggaan tersendiri bagi BGN RI dan masyarakat NTB, yang mengenal dirinya sebagai sosok polisi berdedikasi tinggi dan berjiwa pengayom.

“Semoga ilmu dan pengalaman selama pelatihan, bisa saya manfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan membawa nama baik BGN RI,” ungkapnya.

Dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan, para lulusan PKN Tingkat I Angkatan LXIII diharapkan menjadi motor perubahan menuju birokrasi yang profesional, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Terjadi saling klaim kepemimpinan ketua umum (ketum) IWO, Akhirnya Pengadilan Niaga Medan Tolak Gugatan Yudistira, Logo dan Nama IWO Sah Milik Perkumpulan Wartawan Online

ZONA BUSER , JAKARTA – Pengadilan Niaga Medan dalam putusannya pada Senin, 20 Oktober 2025,  menolak gugatan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Ikatan Wartawan Online (IWO), mengukuhkan keabsahan logo dan nama Ikatan Wartawan Online kepada  Perkumpulan Wartawan Online .

Kuasa Hukum IWO Jamhari Kusnadi, S.E., S.H., M.H. mengatakan apresiasi kepada Pengadilan Niaga Medan atas putusan ini yang dinilai cermat. Putusan yang diterima melalui e-court pada Senin, 20 Oktober 2025 adalah adil dan menujukkan kebijaksanaan majelis hakim.

“Puji Tuhan! Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Niaga Medan, khususnya kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan, atas profesionalisme, ketelitian, dan kebijaksanaan dalam memimpin persidangan perkara ini. 

Kami percaya bahwa proses peradilan telah berjalan dengan transparan dan berkeadilan,” kata Jamhari.

Majelis Hakim yang mengadili gugatan KI terhadap IWO sebagai Tergugat dan Kementerian Hukum RI sebagai Turut Tergugat dipimpin oleh Hakim Ketua Vera Yetti Magdalena, S.H.,M.H. dengan dua hakim anggota, yakni Erianto Siagian, S.H.,M.H. dan Zufida Hanum, S.H.,M.H..

Gugatan KI terhadap Tergugat IWO dan Turut Tergugat Kementerian Hukum RI diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh Yudhistira, mantan anggota IWO yang telah dicabut keanggotaannya pada Agustus 2023 lalu. Ia mengklaim hak cipta atas banner dengan logo IWO.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, yakni Hakim Ketua Vera Yetti Magdalena, S.H.,M.H. dengan dua hakim anggota, yakni Erianto Siagian, S.H.,M.H. dan Zufida Hanum, S.H.,M.H., atas putusan yang telah diambil. Kami meyakini bahwa putusan ini mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan, serta mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan.” tambah Jamhari.

Dalam petikan putusan yang diterima IWO pada Senin, 20 Oktober 2025 melalui e-court dinyatakan : “ Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”. Yang artinya, permohonan IWO bahwa Pengadilan Niaga Medan tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan KI tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Dengan ditolaknya argumentasi IWO tersebut, maka Pengadilan Niaga Medan berhak mengadili dan memutuskan perkara KI dengan IWO sebagai Tergugat dan Kementerian Hukum RI sebagai Turut Tergugat, dengan keputusan: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000”.

"Semoga putusan ini dapat menjadi preseden yang baik dan berkontribusi positif bagi perkembangan sistem peradilan di Indonesia," harap Jamhari Kusnadi, S.E., S.H., M.H., yang juga adalah Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Pengurus Pusat (PP) IWO dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) IWO. 

(PP-IWO)

Dukung MBG dan PLTS, Bupati Soppeng Ikuti Rakornas TPAKD 2025

ZONA BUSER ,JAKARTA – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).

Acara nasional yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. 

Rakornas berfokus pada upaya memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah dan mempersempit kesenjangan antara pusat dan daerah.

Dalam arahannya, Menko Airlangga menekankan peran strategis TPAKD dalam mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program-program tersebut mencakup makan bergizi gratis (MBG), penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih, serta perluasan akses energi bersih melalui program PLTS “1 hektar 1 megawatt”.

“TPAKD diharapkan dapat mempercepat akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah. Pemerataan akses keuangan merupakan bagian dari keadilan sosial untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Airlangga.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng siap mendukung langkah percepatan inklusi keuangan di daerah.

Menurut Bupati Suwardi Haseng peningkatan akses keuangan adalah bagian penting dari strategi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas pembiayaan bagi UMKM, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal, tandasnya.

Sebagai bagian dari Rakornas, kegiatan ini juga menjadi momen peluncuran Roadmap Nasional TPAKD 2025–2029 serta TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang berhasil mempercepat akses keuangan masyarakat..(***)

Teuku Yudhistira Bukan Ketua Umum IWO: Bukti SK Pencabutan Keanggotaan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023

ZONA BUSER , JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) dengan tegas membantah pernyataan Teuku Yudhistira yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum IWO. Keterangan hukum menunjukkan dengan jelas bahwa Yudhistira telah kehilangan semua legitimasi dalam organisasi IWO, menyusul pemecatannya melalui Surat Keputusan Pencabutan Keanggotaan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023 yang dikeluarkan PP IWO pada 10 Juli 2023. Oleh karena itu, setiap pernyataan dan tindakan Yudhistira yang mengatasnamakan IWO merupakan kebohongan yang menyesatkan masyarakat dan pemangku kepentingan pers, serta merusak reputasi profesi jurnalis.

Sebelum dipecat, Yudhistira, yang pernah memegang jabatan di IWO Sumatera Utara, telah terbukti melakukan pelanggaran serius. Pengurus Pusat IWO, melalui SK Nomor 010/PEM/PP-IWO/VIII/2023, juga membekukan kepengurusan IWO Sumatera Utara dan sekaligus mencabut legalitasnya karena tidak mematuhi peraturan IWO.

Yudhistira diduga mengeluarkan surat keputusan tanpa izin, dan menghasut perpecahan dalam organisasi IWO. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Yudhistira dipecat secara resmi melalui SK Nomor tersebut di atas. Dengan adanya pemecatan ini, segala tindakan Yudhistira yang mengatasnamakan IWO menjadi tidak sah dan melanggar hukum.

Namun, daripada menghormati keputusan organisasi, Yudhistira justru melakukan tindakan ilegal. Ia membuat surat keputusan palsu bernomor 001-B/SK/PP-IWO-PUSAT/XI/2023 dan menyebarkan informasi yang tidak benar seolah ia dinobatkan sebagai Ketua Umum IWO.

Tidak berhenti di situ, Yudhistira juga menggunakan dokumen palsu tersebut untuk mendaftarkan Hak Cipta Banner IWO bersama Dyah Arumsari ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 November 2023. Sementara itu, Pasal 65 UU Hak Cipta menekankan bahwa pencatatan ciptaan tidak bisa dilakukan terhadap logo atau tanda yang digunakan sebagai merek dagang. Selain itu, Dyah Arumsari bukan merupakan anggota dan/atau IWO, sehingga pendaftaran tersebut jelas bertentangan dengan hukum.

Ironisnya, pada 1 Agustus 2025, Yudhistira menggugat Perkumpulan Wartawan Online (IWO) dan Kementerian Hukum, dengan alasan bahwa pendaftaran merek resmi IWO merugikannya atas hak cipta banner yang ia daftarkan secara tidak sah. Padahal, sebagai perkumpulan - IWO telah mendaftarkan merek "Ikatan Wartawan Online (IWO)" secara sah dengan Nomor Registrasi IDM001313975, pada 21 Maret 2025.

Lebih jauh lagi, pada 29 Juli 2024, Yudhistira mendirikan organisasi tandingan yang disebut Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO) melalui Akta Pendirian Nomor 52. Faktanya, meski sudah membentuk organisasi baru, Yudhistira tetap mencatut nama, logo dan atribut IWO. Dia bahkan menambahkan nama pejabat negara dalam struktur organisasi fiktif yang tidak ada di dalam Anggaran Dasar IWO. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yudhistira tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga melakukan penipuan publik dan penyalahgunaan dokumen hukum.

Perbuatan Yudhistira memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta autentik, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang yang menimbulkan persaingan tidak sehat, serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan publik. Atas dasar itu, DPP IWO menegaskan bahwa Yudhistira harus segera diproses secara pidana, agar tidak terus menyesatkan publik dan merusak nama baik IWO.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, S.H., M.Si., menekankan bahwa IWO adalah organisasi profesi wartawan yang bersifat mandiri, demokratis, dan diakui secara hukum. “Yudhistira bukan lagi anggota/pengurus IWO. Ia sudah dikeluarkan dan mendirikan WWO. Namun ia masih menggunakan atribut IWO dan menyebarkan informasi palsu. Ini adalah tindakan kriminal yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ungkapnya, melalu rilis resminya, pada Jumat, (3/10/2025).

“Selama  setahun terakhir, kami telah berupaya memberikan saran kepada pihak Yudhistira dan kawan-kawannya, baik secara persuasif maupun administratif – namun saran itu tidak  digubris.  Beberapa waktu lalu, kami dari PP IWO juga telah  melayangkan dua kali somasi – itu  pun tidak dindahkan Yudhistira. Akhirnya, kami menempuh jalur hukum, dengan datang ke Bareskrim Polri dan membuat laporan polisi, dengan nomor LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 25 September 2205. Ini sikap tegas kami,” tambahnya.

“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak. Tindakan Yudhistira jelas melanggar hukum, menipu masyarakat, dan merusak nama baik jurnalis online. Tidak boleh ada toleransi terhadap pemalsuan, manipulasi, dan informasi palsu yang mengatasnamakan IWO,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PP IWO, Jamari Kusnaedi, S.E, S.H., M.H.

Dengan segala fakta dan landasan hukum tersebut, PP IWO menyatakan pendirian yang tegas: Yudhistira harus dikenakan sanksi pidana.

Seperti diketahui, IWO merupakan organisasi legal yang berbadan hukum, didirikan pada tanggal 8 Agustus 2012, oleh sejumlah jurnalis media online, yang kemudian dikuatkan oleh H. Jodi Yudono dan rekan-rekan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2017. Anggaran Dasar IWO secara tegas menyebutkan bahwa atribut sah organisasi adalah tulisan IWO dan logo bola dunia dengan jari di atas garis melintang. Pada 19 Oktober 2023, IWO mengadakan perubahan kepengurusan untuk periode 2023-2028 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 85 Tahun 2023, yang menetapkan Dwi Christianto, S.H., M.Si. sebagai Ketua Umum, Telly Nathalia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Herawati Nurlia sebagai Bendahara Umum.***

(PP-IWO)l

Anggota Komisi III : Restorasi Polri, Harapan itu Masih Ada

ZONA BUSER ,  JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, angkat bicara mengenai reformasi Polri yang terus dimatangkan prosesnya. Transformasi Polri dilakukan guna memenuhi harapan masyarakat dalam upaya melindungi, mengayomi, melayani serta penegakan hukum. 

Ia sendiri memandang bahwa transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter (profesional, modren, dan terpercaya) serta Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan). Nasir Djamil memandang, dalam kaitannya dengan seruan reformasi Polri, dirinya lebih condong memilih pendekatan restorasi.

“Inti dari restorasi, menurut saya, adalah memulihkan keadaan yang ‘sakit’ di tubuh Polri menjadi ‘sehat’ kembali,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (22/9/25).

Menurutnya, reformasi Polri juga sudah dilakukan kala pemisahan Polri dari ABRI. Sedangkan puncak reformasi Polri adalah ketika Abdurrahman Wahid, Presiden keempat RI yang menempatkan Polri itu di bawah Presiden. 

Kebijakan itu kemudian diformalkan oleh Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri,  dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Posisi  tanpa “hijab” dengan Presiden itu dimaksud memberi insentif bagi Polri untuk menentukan dan mengubah arah kebijakan kepolisian secara “mandiri” dan “humanis” sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai. 

“Implikasinya Polri memiliki kewenangan yang luas dan membuat mereka menjadi salah satu pilar keberlangsungan NKRI,” jelasnya.

 

Lebih lanjut ditambahkannya, tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang dibentuk di internal Polri oleh Kapolri  Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diharapkan mengevaluasi, menilai, dan memulihkan sistem karir agar berada pada posisi ideal. Dalam konteks meritrokasi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah untuk mengevaluasi yang diikuti upaya  memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan sistem karir yang baik dan benar. 

“Upaya restorasi harus dibarengi dengan niat yang tulus dan keinginan kuat untuk memperbaiki, mengembalikan, dan memulihkan agar prinsip-prinsip kepolisian profesional dapat dihadirkan,” ungkapnya.

Disampaikannya, dalam survei GoodStats 2025, disebutkan bahwa 80,5 persen orang ingin polisi lebih bersih dari pungli dan suap menyuap. Kemudian, 70,1 persen responden ingin polisi lebih adil, profesional, dan tidak pandang bulu. 

Mereka yang ingin polisi itu lebih humanis dan dekat dengan masyarakat ada di angka  39,1 persen. Ketiga hal itu menggambarkan harapan besar publik terhadap masa depan institusi kepolisian. 

Untuk meraihnya, ujar Nasir, diperlukan kepemimpinan yang menjadi panutan dan restorasi dengan cara pembenahan yang diikuti perubahan kultur. Hal itu akan menumbuhkan budaya hukum yang lebih responsif, mempersiapkan berbagai tantangan ke depan dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. 

“Slogan ‘Polri untuk masyarakat’ yang kerap kita temukan dalam bentuk spanduk yang digantung di pagar kantor-kantor polisi semoga menjadi kenyataan tanpa syarat,” ujarnya.

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang. Hal itu sebagaimana Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam surat tersebut, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim tranformasi reformasi Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya Sprint tersebut.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," jelasnya dalam keterangannya, Senin (22/9/25).

Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan, surat perintah tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait melalui pendekatan sistematis. Ia menerangkan, tujuan pembentukan tim tersebut untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat.

"Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025 -2045)" ungkapnya.l

Polda Metro Jaya Buka Posko 24 Jam untuk Pengaduan Orang Hilang

ZONA BUSER , JAKARTA-Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang yang beroperasi 24 jam untuk membantu masyarakat mencari anggota keluarga atau kerabat yang belum ditemukan. Posko tersebut berlokasi di Aula Satya Haprabu, Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Posko pengaduan ini beroperasi 24 jam,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ade Ary menjelaskan, masyarakat dapat langsung datang ke posko atau menghubungi layanan pengaduan di nomor 0812-8559-9191 yang aktif 24 jam. Menurutnya, posko ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan orang hilang sekaligus menjadi pusat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

“Kami mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga atau kerabat agar segera melaporkan, baik langsung ke posko maupun melalui nomor hotline yang sudah disiapkan,” katanya.

Selain menerima laporan, petugas di posko juga siap memberikan informasi terkini mengenai penemuan atau identifikasi korban, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit maupun instansi terkait lainnya. Polda Metro Jaya berharap keberadaan posko ini dapat mempercepat proses pencarian dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu kabar anggota mereka.

Ojol Apresiasi Program Polantas Menyapa, Dorong Edukasi dan Sinergi Keselamatan Jalan

ZONA BUSER , JAKARTA- Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa dengan melibatkan komunitas ojek online (ojol) di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (4/9/25). Kegiatan yang dipimpin langsung Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho itu mendapat apresiasi dari para perwakilan komunitas ojol karena dinilai bermanfaat dalam memperkuat pemahaman keselamatan berkendara sekaligus mempererat sinergi dengan kepolisian.

Indra Sugandi, perwakilan dari basecamp Garong Bage Grawa Kalong sekaligus aktivis keselamatan lalu lintas Jabodetabek, menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan bagi para pengemudi ojol. 

"Sangat membantu untuk membuat driver punya pemahaman tentang keselamatan, safety riding, dan K3I. Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi) berjalan sejak 2021 menjadi pusat kendali operasional lalu lintas. Harapannya adanya K3I mengurangi angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan, dan memperkuat kerja sama dengan Polri," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ana dari DPW GOGERBER Kota Depok. Ia menilai, forum dialog seperti ini harus disertai pembinaan berkelanjutan.

"Alhamdulillah terjalin silaturahmi untuk sinergitas antara ojek online dan Korlantas. Kami berharap ke depan ada sosialisasi, edukasi, dan pelatihan safety riding agar teman-teman ojol bisa lebih dibina dan diarahkan. Semoga sinergi ini makin baik, tidak hanya di Depok tapi juga Jabodetabek dan seluruh Indonesia," ungkapnya.

Program Polantas Menyapa menjadi salah satu agenda unggulan Korlantas Polri dalam rangka menuju peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional yang jatuh pada 19 September 2025. Melalui forum ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menekan angka kecelakaan dan mewujudkan lalu lintas yang lebih aman.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah ketua basecamp dan perwakilan komunitas ojol, antara lain Rusyandi (Ketua Base Camp SGP Harapan Indah Bekasi), Taufik (Ketua Base Camp Serigala Ciutereup, Bogor), S. Nurokhman (Ketua GI Jakarta Pusat), Eddy Uchemp (Ketua GOD Depok), Jumari (Ketua Basoka Kota Bekasi), Ibu Nursilah (Ketua Lady Dukos Jakarta Barat), Dwi Nurcahyo (Ketua Gograber Tangkot), Dede Rian Jayadi (Gograber Indonesia Jaya Barat Kab. Bekasi), Ibu Indra Kurniawati (Ketua Lady Dukos Jakarta Timur), Dede Galih (Ketua KOI Bogor Raya), Ferianto (Ketua DPP Gograber Indonesia), Dani Syartika (Ketua GCP Kota Bekasi), Heru Tri Prasetiyo (Ketua OME Cikarang Barat), Indra Sugandi (Ketua Garong Tambun Bekasi), serta Muhammad Agun (Ketua KBHI Kota Bekasi).