Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia

zonabuser,id, Jakarta-Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Bangsa Indonesia kembali berduka. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Almarhum yang menjabat sebagai Wakil Presiden periode 1993–1998 dikenal sebagai sosok Jenderal TNI (Purn) yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan kariernya, beliau memberikan pengabdian panjang baik di lingkungan militer maupun dalam pemerintahan.

Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi Indonesia. Ucapan belasungkawa dan doa pun mengalir dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah dan pengabdian beliau, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi duka ini.

Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno Wafat di RSPAD, Bangsa Indonesia Berduka

zonabuser,id, JAKARTA – Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Kabar duka datang dari dunia nasional. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, dikabarkan wafat pada Senin, 2 Maret 2026.

Almarhum menghembuskan napas terakhir di RSPAD pada pukul 06.58 WIB. Kepergian tokoh militer dan negarawan tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta masyarakat Indonesia.

Semasa hidupnya, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998.

 Kiprahnya di lingkungan TNI maupun dalam pemerintahan menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai kalangan. Banyak pihak mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya, serta diterima seluruh amal ibadahnya.

Kepergian beliau di bulan suci Ramadan menambah suasana haru. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

zonabuser,id, JAKARTA- Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.

"Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.

Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.

"Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.

Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.

Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.

"Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng.

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

zonabuser,id,JAKARTA-Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Di Bawah Kepemimpinan Suwardi Haseng, Soppeng Raih Penghargaan Tertinggi UHC

zonabuser,id, JAKARTA – Kabupaten Soppeng kembali menegaskan eksistensinya di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, SE, Bumi Latemmamala resmi meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, penghargaan tertinggi di bidang jaminan kesehatan.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan pada acara Deklarasi Pencanangan UHC yang digelar di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Acara nasional ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan RI, Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

UHC Award bukan sekadar penghargaan biasa. Penghargaan ini merupakan level tertinggi yang hanya diberikan kepada daerah dengan indikator penilaian yang sangat ketat.

 Kabupaten Soppeng dinilai berhasil dalam cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas layanan fasilitas kesehatan yang semakin baik dan mudah diakses, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Soppeng. Ini membuktikan bahwa negara hadir dan pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala biaya,” ujar Bupati.

Ia berharap capaian ini menjadi pemacu semangat bagi tenaga medis dan aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, tujuan utama bukanlah piagam, melainkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Nurwahdaniyah As’ad, SKM, MM, AAK, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Soppeng yang turut hadir pada acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program JKN Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Soppeng berhasil meraih kategori Madya dengan sejumlah indikator utama, di antaranya cakupan kepesertaan JKN mencapai minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta berada di atas standar nasional, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

“Prestasi kategori Madya ini merupakan bukti nyata sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memastikan setiap warga memiliki akses layanan kesehatan yang pasti dan berkualitas,” tandas Nurwahdaniyah.

IWO dan Universitas Bung Karno Teken MoU, Perkuat Sinergi Pers dan Akademisi

Foto Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  

zonabuser,id, Jakarta-Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan kerjasama dengan Universitas Bung Karno (UBK) yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.

Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  pegang Mou Tandatangan

MoU yang menggarisbawahi kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan antara kedua belah pihak dan para pihak lain yang dapat dilibatkan belandaskan pada Tridarma Perguruan Tinggi, yakni program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan bersama kedua belah pihak dan para pihak lain yang dilibatkan cukup beragam, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.

IWO dalam penandatanganan MoU dengan UBK di Aula Dr. Ir. Soerkarno, Kampus UBK Jalan Kimia di Jakarta Pusat diwakili Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si., sementara dari pihak UBK diwakili oleh Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Rektor UBK Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju M.Si.

“Sebagai organisasi profesi wartawan yang bekerja di media online, IWO membuka kerja-kerja baik untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia,” kata Ketum IWO Dwi Christianto usai penandatangan MoU"

Menurutnya, lembaga akademik seperti Universitas Bung Karno (UBK) mampu memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan pers di tanah air. Sinergi antara IWO dan UBK bisa menghasilkan output berupa Analisa-analisa kebijakan dan update dunia jurnalistik.

“Ada Fakultas Fisik dengan jurusan komunikasi di UBK misalnya bersama akademisi dari fakultas lainnya bisa kami ajak mengembangkan buah pikir untuk kemajuan kehidupan dan kebebasan pers. Termasuk, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang melingkupi profesi wartawan secara umum dan khususnya demi anggota IWO,” pungkas Dwi.

Sementara itu kerjasama antara IWO dan UBK  juga diharapkan dapat menjalin keterkaitan antara realitas dunia professional jurnalis dan perguruan tinggi, kata Wakil Rektor 4 UBK Franky Roring.

“Dunia jurnalisme dan akademik memiliki komitmen yang sama pada data dan kebenaran. Atas hal tersebut dipandang perlu Universitas Bung Karno menjalin kerjasama dengan Ikatan Wartawan Online,” kata Franky.

“Penandatanganan ini menandai langkah awal bagi kerjasama kedua lembaga tersebut ke depannya,” tambah Franky. ***

Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Dibuka Jalur Masuk ASN PPPK

zonabuser,id, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memiliki payung hukum yang lebih kuat setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

 Regulasi ini membawa angin segar, khususnya bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

Selama lebih dari satu tahun berjalan, program MBG bergerak cepat menjangkau anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, remaja, hingga kelompok rentan. Di balik distribusi makanan bergizi tersebut, para pegawai SPPG bekerja sejak dini hari—menyiapkan menu, mengolah bahan pangan, menjaga standar gizi, hingga memastikan keamanan makanan sebelum disalurkan.

Namun, peran vital tersebut belum sepenuhnya diiringi kepastian status kerja. Sebagian tenaga SPPG bekerja dengan sistem harian, kontrak jangka pendek, atau melalui skema pembiayaan program yang belum seragam. Hal ini kerap memunculkan pertanyaan terkait standar pengupahan, perlindungan kerja, hingga jaminan keberlanjutan pekerjaan.

Pasal 17 Jadi Titik Balik

Terbitnya Perpres MBG mulai menjawab kegelisahan tersebut. Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dinilai sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap tenaga pelaksana MBG. 

Dengan status PPPK, pegawai SPPG  Yang Berpeluang Diangkat sebagai ASN (PPPK) di SPPG:

Manajer Unit Pelayanan

 

Tenaga Administrasi dan

 

Akuntansi Tenaga Ahli Gizi

lengkap dengan hak kepegawaian, perlindungan kerja, serta kepastian jenjang karier.

Sementara itu, tenaga lain di luar tiga kategori tersebut tidak termasuk dalam skema pengangkatan ASN, melainkan tetap berstatus tenaga pendukung/mitra sesuai kebutuhan operasional.

Bagi para petugas SPPG, pengakuan ini bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan penegasan bahwa pekerjaan mereka merupakan bagian dari pelayanan publik strategis, bukan pekerjaan sementara yang mudah tergantikan.

Tetap Lewat Proses Seleksi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK tidak bersifat otomatis. Khususnya bagi pegawai dari kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam Program MBG, pengangkatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi khusus.

“Pegawai SPPG dari kalangan SPPI, khususnya Batch III yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis, direncanakan diangkat menjadi PPPK. Namun tetap melalui proses seleksi PPPK BGN untuk validasi dan penempatan, agar gaji serta tunjangan kinerja mereka terjamin,” ujar Dadan Hindayana.

Dengan regulasi ini, publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah berupa aturan turunan dan petunjuk teknis. Jika proses tersebut berjalan cepat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat pegawai SPPG akan resmi menyandang status ASN PPPK, melanjutkan pengabdian mereka dengan kepastian dan penghargaan yang lebih layak.

Polri Galakkan Pendampingan Psikososial dan Rehabilitasi Mental Korban Ledakan SMAN 27 Jakarta Utara

ZONA BUSER , Jakarta, Minggu (9 November 2025) —Sebagai kelanjutan dari langkah cepat yang dilakukan sejak Jumat malam (7/11), Polda Metro Jaya melalui Biro Psikologi SSDM Polri dan Bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya terus melanjutkan pendampingan psikososial serta bantuan awal psikologis (Psychological First Aid/PFA) bagi para korban, keluarga, dan tenaga pendidik pascaledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dipimpin oleh BJP Yohanes Ragil H.S., S.I.K., M.Hum., dari Biro Psikologi SSDM Polri. Kegiatan ini melibatkan puluhan psikolog Polri dari Mabes dan Polda Metro Jaya yang berkompeten dalam penanganan krisis psikologis dan pemulihan trauma.

Kegiatan pada Sabtu (8/11) difokuskan di tiga titik utama, yakni RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS YARSI Cempaka Putih, dan SMAN 72 Jakarta Utara. Tim melakukan pendampingan dengan metode Psychological First Aid, yaitu bantuan awal psikologis yang berfokus pada pemulihan emosi, penguatan rasa aman, serta pengelolaan stres pascakejadian. Di lingkungan sekolah, tim psikolog Polri juga memberikan sesi konseling kepada kepala sekolah dan guru yang terdampak secara emosional.

Berdasarkan hasil observasi lapangan:

• Di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, masih terdapat 12 korban dirawat, termasuk 2 di ICU, sementara 29 korban telah dipulangkan.

• Di RS YARSI Cempaka Putih, terdapat 13 korban dirawat, 1 di antaranya di ICU, serta 1 korban telah pulang.

• Di RS Pertamina Jaya, masih terdapat 1 korban dirawat, sementara 6 korban telah pulang.

Beberapa keluarga korban menyampaikan bahwa anak-anak mereka masih memerlukan pendampingan psikologis lanjutan pascapemulihan medis. Sebagian lainnya menyatakan rasa ikhlas dan berharap sekolah segera kembali beroperasi dengan aman dan kondusif.

Polri juga mencatat bahwa pihak sekolah tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait izin dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Renovasi di area yang terdampak ledakan juga sedang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading agar tidak ada bekas kejadian saat para siswa kembali ke sekolah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pendampingan psikososial ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang holistik pascainsiden, sekaligus menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menangani seluruh aspek pascaledakan.

“Pendampingan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan seluruh korban dan keluarga mendapatkan dukungan psikologis yang cukup, seiring dengan proses penyelidikan yang masih berjalan intensif oleh tim gabungan,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan psikologis akan terus berlanjut hingga dua minggu ke depan. Tim psikolog Polri akan memberikan pelayanan trauma healing di lingkungan sekolah kepada seluruh siswa melalui kegiatan psikoedukasi, pendampingan psikososial, konseling, dan bila dibutuhkan juga psikoterapi. Langkah ini diharapkan mampu membantu pemulihan menyeluruh bagi para siswa agar dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan percaya diri.

Selain langkah penyelidikan dan pendampingan psikologis, Polda Metro Jaya juga memastikan adanya koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pihak rumah sakit, Dinas Pendidikan, serta Kementerian terkait, agar penanganan medis dan psikososial berjalan paralel dan terukur.

Polri mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Bila menemukan aktivitas atau benda yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan darurat 110 tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi. Layanan pelaporan Polri kini telah berbasis digital dan modern, memungkinkan masyarakat memberikan informasi secara cepat dan aman. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa serta mewujudkan Jakarta yang aman dan tertib.

#MentalSehatKerjaHebat

#JagaJakarta+

#TransformasiPolriUntukIndonesiaMaju

Menyala Pak Pur! Menteri Keuangan Purbaya Tegas Soal Penyaluran KUR 🔥

ZONA BUSER , Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan penyelidikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menerima sejumlah laporan bahwa masih ada bank meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut jelas melanggar ketentuan pemerintah yang telah menetapkan bahwa KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan. Ia menilai tindakan oknum perbankan yang mempersulit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk ketidakpatuhan dan merugikan negara.

“Kami akan tindak tegas bank yang masih mempersulit akses KUR bagi masyarakat kecil. Program ini untuk membantu rakyat, bukan membebani mereka,” tegas Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, guna memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awal: memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Dengan sikap tegasnya ini, publik menilai langkah Purbaya sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

“Menyala Pak Pur!”, seru warganet yang mendukung ketegasan Menteri Keuangan tersebut dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan UMKM.

Disiplin ASN Diperketat, Absen Tanpa Alasan Bisa Berujung Pemecatan

   Foto Ilustrasi

ZONA BUSER,  Jakarta, 4 November 2025 — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan disiplin kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui ketentuan terbaru, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tanpa hak pensiun maupun tunjangan lainnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa ASN wajib menaati ketentuan jam kerja dan menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa alasan sah telah menjadi salah satu penyebab tertinggi dalam kasus pemberhentian ASN di berbagai instansi. “Kami ingin menegaskan bahwa absensi tanpa keterangan, meskipun terlihat sepele, bisa berdampak fatal bagi karier ASN. Bagi mereka yang terbukti melanggar berat, pemberhentian dilakukan tanpa hak pensiun dan tanpa penghargaan kepegawaian,” ujar pejabat BKN.

Menurut aturan, ASN yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 10 hari kerja dalam satu tahun tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara pelanggaran yang lebih ringan, seperti absen 3–5 hari, akan dikenakan sanksi berupa teguran atau penundaan kenaikan pangkat.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. “Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik yang efektif. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal etika, tanggung jawab, dan integritas,” tambahnya.

Dengan penegakan aturan ini, diharapkan kinerja birokrasi semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

---

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan Hukum
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Telp. (021) 8088-8888
Email: humas@bkn.go.id
Situs web: www.bkn.go.id

---

Kontroversi Rokok Ilegal vs Legal, Warga Terbelah dalam Pandangan

                           Foto Ilustrasi

ZONA BUSER , Jakarta, 3 November 2025 — Perdebatan mengenai rokok ilegal dan legal kembali mencuat di tengah masyarakat. Meski pemerintah terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, sejumlah warga justru memiliki pandangan beragam tentang keberadaan produk tersebut.

Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, rokok ilegal dianggap sebagai “alternatif murah” di tengah naiknya harga rokok resmi. “Sekarang harga rokok legal mahal sekali. Kalau kerja harian, kadang nggak cukup kalau beli yang legal,” ujar Slamet (42), buruh pabrik asal Bekasi. Ia mengaku sering membeli rokok tanpa cukai karena harganya bisa setengah dari rokok legal.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dian (29), pegawai swasta di Jakarta. Ia menilai konsumsi rokok ilegal justru merugikan negara. “Kalau beli rokok ilegal, berarti kita mendukung pelanggaran hukum. Pajak dari rokok legal kan masuk ke negara, buat bantu pembangunan dan kesehatan juga,” tuturnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan pendapatan negara. Sepanjang tahun 2025, DJBC mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun akibat peredaran rokok tanpa pita cukai.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai persoalan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Ekonom Universitas Indonesia, Bima Yudha, menyebut akar masalahnya terletak pada kesenjangan harga akibat tingginya tarif cukai. “Ketika harga rokok legal terlalu tinggi, pasar akan mencari substitusi. Di sinilah rokok ilegal menemukan celahnya,” jelasnya.

Sementara itu, di media sosial, perdebatan antara pendukung rokok legal dan ilegal juga ramai diperbincangkan. Sebagian warganet menilai pemerintah harus mencari solusi agar harga rokok legal tetap terjangkau tanpa menurunkan penerimaan negara.

"Kalau semua serba mahal, jangan salahkan rakyat cari yang murah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter). Namun ada juga yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum: “Murah belum tentu benar. Kalau ilegal, ya tetap salah.”

Perdebatan soal rokok ilegal dan legal tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Selama kesenjangan harga dan daya beli masyarakat masih menjadi persoalan, kontroversi ini akan terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Dari Kreativitas hingga Kepemimpinan, Sekjen IWO Telly Nathalia Temui SBY di IdeaFest

ZONA BUSER , JAKARTA – Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai salah satu momen spesial di ajang IdeaFest 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 2 November 2025. Di tengah riuhnya festival kreatif terbesar di Indonesia itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO), Telly Nathalia, akhirnya bertemu kembali dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah sekian lama tidak bersua.

Pertemuan tersebut terjadi secara informal di sela-sela sesi diskusi dan networking yang menjadi bagian dari rangkaian acara bertema “(Cult)ivate the Culture.” IdeaFest tahun ini memang menjadi ruang temu lintas generasi dan profesi, mempertemukan para kreator, pemimpin, dan tokoh perubahan dari berbagai latar belakang.

“Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak SBY. Beliau tetap hangat, penuh semangat, dan terlihat sangat sehat. Seperti yang beliau katakan, beliau kini lebih bahagia karena merasa bebas dan merdeka saat aktif di bidang seni,” ujar Telly Nathalia usai pertemuan singkat itu melalui keterangan tertulis pada Senin (3/11/2025).

Sekjen IWO menjelaskan bahwa SBY hadir sebagai salah satu tamu kehormatan dalam sesi khusus yang membahas peran kepemimpinan dalam membentuk budaya dan narasi publik. Kehadirannya menarik perhatian banyak peserta, terutama generasi muda yang ingin mendengar langsung pandangan beliau tentang dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Pertemuan antara Telly dan SBY bukan sekadar reuni personal, tetapi juga simbol kesinambungan dialog antara generasi wartawan dan pemimpin nasional. Telly, yang dikenal aktif mendorong transformasi media digital, kebebasan pers, dan penguatan budaya, menyebut momen tersebut sebagai pengingat pentingnya komunikasi lintas zaman.

“Saya belajar dari Bapak SBY bahwa cita-cita harus tinggi, disertai keputusan-keputusan bijak untuk masa depan. Selain itu, asah terus kreativitas dan jangan pernah berhenti belajar sepanjang usia,” tambah Telly.

Sebagai informasi, IdeaFest 2025 berlangsung pada 31 Oktober–2 November, menghadirkan ratusan pembicara dan ribuan peserta dari berbagai sektor. Festival ini menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi, serta tempat bertemunya gagasan-gagasan besar yang membentuk masa depan Indonesia.

Pertemuan Telly Nathalia dan SBY menjadi salah satu highlight personal yang memperkaya narasi IdeaFest tahun ini—bahwa di tengah hiruk-pikuk inovasi dan kreativitas, nilai-nilai silaturahmi dan dialog tetap menjadi fondasi penting dalam membangun budaya yang sehat dan berkelanjutan.

“Selain Pak SBY, saya juga hadir di sesi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendengar langsung pemikiran beliau terkait pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. IdeaFest 2025 bukan hanya ajang bertukar pandangan, tapi juga ajang kreatif terbesar di Indonesia. Saya banyak berjumpa teman-teman jurnalis, pelaku media, serta penggagas dan pelaku industri kreatif, termasuk bidang AI,” tutupnya.

Kapolri Lantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Sebagai Kapolda Sulsel Gantikan Irjen Pol. Rusdi Hartono

ZONA BUSER , JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., resmi melantik Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, menggantikan Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si.

Pelantikan berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, merupakan bagian dari kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier terhadap tantangan tugas kedepannya.

Sebelumnya, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Dengan pengalaman tugas yang dimiliki, ia kini dipercaya untuk memimpin jajaran Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulsel, dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Rotasi jabatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sebagaimana komitmen Kapolri dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Majelis Kehormatan PP IWO, Maman Suherman, Dianugerahi Nugra Jasa Dharma Pustaloka oleh Perpusnas

ZONA BUSER , JAKARTA-Majelis Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Maman Suherman pada Selasa, 28 Oktober 2025 menerima penghargaan tertinggi di bidang Perpustakaan, yakni Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk kategori Pegiat Literasi.

Penganugerahan Nugra Jasa Dharma Pustaloko diberikan kepada Maman Suherman dalam acara Festival Literasi Perpusnas yang berlangsung dari 27 sampai 29 Oktober 2025 di Grand Mercure Kemayoran Hotel di Jakarta Pusat.

“Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga kegiatan keliterasian saya bisa terus berjalan dan Insya Allah memberi manfaat,” kata Maman usai menerima penghargaan tersebut.

Maman Suherman adalah seorang pegiat literasi nasional yang aktif menulis buku dan puisi. Karya paling barunya yang diluncurkan pada November 2024 berjudul “Dan Janda Itu Ibuku”.

“Berkat dukungan Bapak/Ibu semua, hari ini saya mendapat Amanah luar biasa dari Perpustakaan Nasional, berupa penghargaan “Nugra Jasa Dharma Pustaloka”. Mohon selalu mendoakan saya, agar bisa Amanah dengan apresiasi yang tidak mudah dan tidak ringan ini,” tutur Majelis Kehormatan PP IWO ini.

Sekretaris Jenderal IWO Telly Nathalia yang memperoleh kabar bahagia ini meluapkan rasa syukurnya.

“Kepercayaan kepada Kang Maman Suherman, yang adalah Majelis Kehormatan PP IWO, memperoleh anugerah “Nugra Jasa Dharma Pustaloka” dari Perpusnas, semoga dapat menjadi penambah semangat bagi keluarga besar IWO di seluruh Indonesia, agar lebih meningkatkan kemampuan gerak di bidang literasi di negeri ini,” kata Nathalia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurut Nathalia, pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia harus dapat mensinergikan penghargaan kepada Kang Maman Suherman dari Perpusnas dengan meningkatkan aktivitas literasi di daerah-daerah. (***)p

Dwi Cristianto dan IWO Raih Kepercayaan Publik Usai Rakernas dengan Kehadiran Wamenko

ZONA BUSER , JAKARTA-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu dan Kamis (22–23 Oktober 2025), menghadirkan momen istimewa yang menegaskan posisi IWO sebagai organisasi pers yang besar dan strategis di mata pemerintah.

Kegiatan bergengsi yang mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan” ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof. Otto Hasibuan, S.H., M.H.

Sesi pembukaan menjadi sangat menarik ketika Wamenko Otto Hasibuan menyalami perwakilan pengurus IWO dari berbagai pelosok Nusantara. Wamenko Otto disebut terperangah melihat langsung betapa besarnya dan solidnya organisasi pers yang dinakhodai oleh Dwi Cristianto ini, yang hadir dari Sabang hingga Merauke.

Satu per satu perwakilan pengurus memperkenalkan diri, sembari berinteraksi hangat dengan pengacara tersohor Indonesia itu.

Momen kekeluargaan terjadi saat Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, menyalami Wamenko.
"Selamat datang Bapak Wamenko di Rakernas IWO," sapa Andi Mull. "Kami dari Kabupaten Soppeng, Sulsel, Pak Menteri," tambahnya.

Sambutan itu dibalas hangat oleh Wamenko Otto Hasibuan. "Wow... Soppeng Sulsel yah," jawab beliau dengan raut terkesan, sambil menjabat erat tangan Ketua IWO Soppeng, menggarisbawahi jangkauan IWO yang meluas hingga ke daerah-daerah.

Wamenko menegaskan peran vital media dalam menjaga pilar demokrasi di era digital, dan mendorong IWO untuk terus memperkuat jurnalisme yang etis dan profesional.

Momen Rakernas IWO yang dihadiri dan dibuka oleh pejabat negara sekelas Wamenko ini memberikan penilaian tegas di mata publik.

Publik menilai IWO di bawah kepemimpinan Dwi Cristianto bukanlah organisasi kaleng-kaleng dengan hadirnya pembesar negara yang membuka langsung kegiatan, sekaligus mengakui secara terbuka peran dan eksistensi IWO sebagai mitra strategis pemerintah dan pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

Dwi Christanto Pimpin IWO Pusat di Rakernas yang Dibuka Prof. Otto Hasibuan: Perkuat Jalan Menuju Dewan Pers

ZONA BUSER , JAKARTA –  Gamelan menggema di Ballroom Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi simbol dimulainya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Rabu (23/10/25).

Aksi simbolis pemukulan gamelan oleh Prof. Otto Hasibuan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas)  bukan sekadar tradisi, namun sebuah penanda harmoni antara warisan budaya bangsa dengan semangat modernisasi jurnalisme digital yang menjadi fokus utama acara.

Di bawah payung tema "Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan," Rakernas yang berlangsung selama dua hari (22-23 Oktober 2025) ini mengumpulkan ratusan pengurus IWO dari Sabang hingga Merauke. 

Mereka berkumpul untuk merumuskan strategi adaptasi organisasi di tengah derasnya arus disrupsi digital.

Ketua Umum PP IWO, Dwi Christanto, menegaskan urgensi transformasi. "Kepemimpinan di era digital adalah nilai yang harus kita pegang. Wartawan online bukan hanya penyampai kabar, tapi juga kontrol sosial yang fundamental dalam membangun kepercayaan publik," ujarnya. 

Wamenko Otto Hasibuan memuji IWO sebagai mitra strategis dalam upaya literasi digital nasional. “IWO terbukti sebagai garda terdepan dalam menyajikan jurnalisme yang etis dan berimbang.

Rakernas ini momentum penting untuk memperkokoh integritas, terutama saat kita berhadapan dengan badai hoaks dan disinformasi,” kata Wamenko Otto, sembari memperkuat komitmen Kumham Imipas untuk mendorong IWO mencapai status konstituen Dewan Pers.

Di akhir acara, Dwi Christanto menyampaikan Solidaritas kita dalam Rakernas ini adalah bukti komitmen pada jurnalisme yang profesional dan bermartabat,” pungkasnya, menandai tekad IWO untuk terus maju di tengah tantangan zaman. (***)

Rakernas IWO 2025 Jakarta: Jurnalis Se-Indonesia Makin Solid bersama IWO Soppeng dengan Ketua Andi Mul Makmun

ZONA BUSER ,  JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, yang digelar pada Rabu (22-23 Oktober 2025), telah resmi berakhir. 

Delegasi dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, kini bersiap kembali ke daerah masing-masing dengan membawa bekal hasil kerja dan, yang lebih penting, semangat persatuan yang membara.

Rombongan PD IWO Soppeng, yang dipimpin langsung oleh Ketua Andi Mull Makmun, terlihat bergegas menuju Bandara Soekarno Hatta pada hari, Jumat (24/25).

Mereka meninggalkan Ibu Kota dengan rasa optimisme yang tinggi untuk mengimplementasikan hasil Rakernas yang bertema "Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan" tersebut.

Andi Mull Makmun dan rombongan juga menyempatkan diri berpamitan langsung kepada Ketua Umum IWO Pusat, Dwi Cristianto. Momen pamitan itu bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan komitmen PD Soppeng untuk terus berada di barisan terdepan dalam memajukan organisasi.

"Alhamdulillah, banyak hal penting yang kami dapatkan dalam kegiatan Rakernas ini sebagai acuan untuk kami di daerah," ujar Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun.

 "Kami siap melaksanakan setiap hasil Rakernas untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme jurnalis online di Soppeng."

Dalam Rakernas ini, salah satu momen paling menarik adalah terjalinnya "Persahabatan Lintas Pulau". Bagaimana para Ketua IWO dari ujung barat hingga timur, yang selama ini hanya berinteraksi melalui grup pesan atau panggilan video, akhirnya bertemu langsung. 

Mereka bertukar pengalaman mengenai tantangan media di daerah masing-masing—mulai dari adaptasi teknologi di pulau terpencil hingga isu etika jurnalistik di kota besar. (***)

Simbol Persahabatan: Kenang-kenangan Spesial dari IWO Bogor untuk IWO Soppeng

ZONA BUSER , JAKARTA — Disela suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) 2025 yang berlangsung di Grand Cemara, Menteng, Jakarta, pada 22–23 Oktober 2025. Dalam momentum tersebut, Ketua IWO Bogor, Brodin, memberikan kenang-kenangan khusus untuk Ketua IWO Soppeng, Sulawesi Selatan, Andi Mull Makmun dan jajarannya.

Pemberian kenang-kenangan itu bukan sekadar seremonial, melainkan simbol persahabatan panjang antara dua pengurus daerah IWO yang terjalin lintas pulau. “Sahabat saya, Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sejak Mubes IWO di Jakarta tahun 2017 lalu hingga saat ini, sering berkomunikasi aktif,” ujar Brodin usai acara.

Brodin menambahkan, meski Bogor dan Soppeng dipisahkan jarak ribuan kilometer, kedekatan dan komunikasi awak media di era digital membuat hubungan antar jurnalis yang juga anggota IWO semakin erat. “Jarak bukan halangan. Dengan kemajuan teknologi, kami bisa terus saling berkoordinasi dan bertukar informasi,” tuturnya.

Pertemuan langsung antara keduanya terjadi dalam rangkaian Rakernas IWO yang juga dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan. Dalam sambutannya, Otto menegaskan peran penting media dalam menjaga demokrasi dan memperkuat kepemimpinan nasional di era digital.

“Pers itu independen, tapi kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab, etika, dan hukum,” ujar Otto. Ia menekankan bahwa media online kini menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat demokrasi yang sehat.

Rakernas IWO 2025 mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan.” Kegiatan ini dihadiri oleh 33 Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Wilayah (PW) IWO dari seluruh Indonesia, yang berkumpul untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan jurnalisme digital yang terus berkembang.

Bagi Brodin, momen Rakernas bukan hanya wadah diskusi organisasi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antar jurnalis. “Persahabatan kami menjadi bukti bahwa semangat jurnalis di IWO tidak hanya sebatas kegiatan jurnalistik, tetapi juga persaudaraan dan kebersamaan lintas daerah,” ungkap jurnalis di PRMN Grup ini.

Sementara itu, Andi Mull Makmun menyambut hangat kenang-kenangan yang diberikan Brodin. Ia mengapresiasi kebersamaan yang sudah terjalin selama delapan tahun terakhir. “Hubungan ini bukan sekadar antarorganisasi, tapi sudah seperti saudara. Inilah kekuatan jurnalis IWO, saling mendukung dan menguatkan,” katanya.

Rakernas IWO 2025 pun menjadi momentum berharga, tidak hanya dalam membahas arah strategis organisasi, tetapi juga mempertegas semangat solidaritas dan persahabatan para awak media di tubuh IWO yang terus tumbuh dari Sabang sampai Merauke. (***)p

Peran Media dalam Mengawal Pembangunan Bukan Lawan Salah satu Poin penting Tersampaikan Rakernas IWO 2025 di Jakarta

ZONA BUSER , JAKARTA- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tahun 2025 yang dihadiri seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari berbagai daerah di Indonesia, berlangsung meriah.

Acara Rakernas IWO yang digelar selama dua hari, 22-23 Oktober 2025, berlangsung di Grend Cemara Hotel Jakarta pusat, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan. 

"Pembukaan ditandai dengan pemukulan gamelan oleh Prof. Otto Hasibuan yang disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PP IWO Dwi Cristianto dan Sekretaris Jenderal IWO Telli Nathalia serta para Ketua IWO Seluruh Indonesia"

Kehadiran para Ketua PW (Pengurus Wilayah) dan PD (Pengurus Daerah) dari seluruh Indonesia menunjukkan kekompakan organisasi.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Dwi Cristianto, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh para KSB yang hadir dalam Rakernas tersebut.

Sementara itu, Prof. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengungkapkan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan Rakernas IWO tersebut.

Prof. Otto Hasibuan secara khusus meminta para wartawan yang tergabung di IWO Dwi Cristianto untuk senantiasa memegang teguh kode etik jurnalistik serta berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dalam menjalankan tugasnya

Wamenko juga mengapresiasi kehadiran para Ketua IWO dari seluruh Indonesia yang datang dengan semangat tinggi, serta mengajak IWO untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa.

juga mengajak media untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi, kata Otto, bukan berarti kehilangan independensi, melainkan bentuk sinergi dalam memberikan informasi yang konstruktif.

“Pemerintah terbuka terhadap kritik. Justru dari kritik itulah kami bisa memperbaiki diri. Tapi tentu, kritik harus tetap berlandaskan pada data dan niat baik,” tandasnya 

Rakernas IWO 2025 ini dipadati oleh seluruh Ketua PD-PW Ikatan Wartawan Online (IWO), yang tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas. (***)

Harumkan Nama BGN dan NTB, Kombes Lalu Iwan Masuk Kategori 9 Peserta Terbaik PKN Tingkat I 2025

ZONA BUSER , JAKARTA- Kabar membanggakan datang dari dunia aparatur sipil negara dan kepemimpinan nasional. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, Rabu (22/10/2025) di Jakarta, resmi melepas 43 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025 yang dinyatakan lulus.

Upacara pelepasan turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Tri Widodo Wahyu Utomo, serta sejumlah pejabat tinggi lintas instansi.

Dalam sambutannya, Wamen Purwadi berharap para lulusan PKN menjadi pejabat pimpinan tinggi (JPT) Madya, yang mampu menjadi inisiator lintas sektor, pemecah sekat birokrasi, dan penggerak sinergi antarinstansi.

“Kita butuh pemimpin yang berani menembus batas birokrasi, dan menciptakan kolaborasi strategis demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Purwadi.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama LAN Andi Taufik, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Executive Director Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil, perwakilan IKA PIMNAS Estiarty Haryani, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dari 43 peserta yang dinyatakan lulus, salah satu nama yang mencuri perhatian yakni Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., Perwira Menengah (Pamen) Polri yang kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Lulusan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sukses menorehkan prestasi membanggakan, masuk dalam kategori 9 peserta terbaik nasional, dalam program pelatihan bergengsi yang diikuti pejabat tinggi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menyelesaikan PKN Tingkat I Tahun 2025 dan menjadi peringkat 9 peserta terbaik,” ujar Kombes Lalu Iwan usai upacara pelepasan.

Ia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mendukung selama proses pendidikan.

“Capaian ini bukan hasil kerja keras pribadi saja, tapi juga doa dan semangat dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan,” ucapnya.

PKN Tingkat I sendiri, jenjang pendidikan tertinggi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis nasional, yang diselenggarakan LAN RI. Tujuannya, menyiapkan pejabat eselon I agar memiliki kemampuan transformasional, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.

Capaian Kombes Lalu Iwan menjadi kebanggaan tersendiri bagi BGN RI dan masyarakat NTB, yang mengenal dirinya sebagai sosok polisi berdedikasi tinggi dan berjiwa pengayom.

“Semoga ilmu dan pengalaman selama pelatihan, bisa saya manfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan membawa nama baik BGN RI,” ungkapnya.

Dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan, para lulusan PKN Tingkat I Angkatan LXIII diharapkan menjadi motor perubahan menuju birokrasi yang profesional, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.