Biro Umroh Ilegal Marak di Jateng, AMPHURI Peringatkan Calon Jamaah

ZONA BUSER | SEMARANG — Maraknya biro umroh ilegal di Jawa Tengah semakin meresahkan masyarakat, terutama calon jemaah yang berpotensi menjadi korban penipuan. Wakil Ketua DPD Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umroh Indonesia (AMPHURI) Jawa Tengah, Bayu Jalar Prayogo, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan selektif dalam memilih biro perjalanan. 

Menurut Bayu, biro-biro ini biasanya tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan seringkali mengingkari janji keberangkatan.

"Masih ada dan masih banyak, biasanya mereka tidak memiliki izin, jadwal keberangkatannya maju mundur, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di depan," kata Bayu, Rabu (21/8/2024). 

Ia menekankan pentingnya memilih biro perjalanan yang telah mendapatkan izin resmi agar calon jemaah terhindar dari penipuan yang merugikan.

Untuk mencegah hal ini, AMPHURI terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta mendorong anggotanya menjaga integritas dan pelayanan. Bayu juga menyarankan calon jemaah untuk memeriksa track record biro perjalanan sebelum membuat keputusan. "Sebelum memutuskan, harus tahu dulu track record biro perjalanan yang hendak dipilih," tegasnya. (R/05)

Kabid PPK UKM Soppeng Pantau Pasar Takalala

ZONA BUSER | SOPPENG-Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng menggelar kegiatan pemantauan pasar sentral takalala kecamatan marioriwawo, Selasa (21/11)

Ahmad San, S.P Kabid Perdagangan dinas PPK dan UKM Soppeng ditemui media di sela - sela memantau kondisi dalam pasar menyampaikan:

Gelar ini kami lakukan bersama Kabid Trantib Pol PP Soppeng bersama anggota pol pp lainnya dan juga hadir ketua IKAPPI kabupaten Soppeng H.Pammi serta petugas pasar dari koperindag

Adapun yang kita lakukan ini, adalah menertibkan para pedagang di pasar  yang mengambil tempat tidak sesuai tempatnya dalam artian berada ditengah jalan yang bisa mengganggu para pengunjung pasar. Jelasnya

Guna kita tertibkan para pedagang tiada lain untuk menciptakan pasar yang kondusif ,aman dan tertib, katanya

Alhamdulillah, kegiatan ini berlangsung aman , karena dimana saat kita melakukan himbauan para pedagang mendengar dengan baik dan merespon karena ini demi.kita bersama ,pungkasnya.

Pemkab Soppeng Ajak Masyarakat “Ayo ke Samsat” Bayar Pajak

ZONA BUSER | SOPPENG-Pemerintah Kab.Soppeng mengajak seluruh masyarakat “Ayo segera ke kantor Samsat terdekat dan bayar pajak kendaraanta”, karena ada program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada para wajib pajak. Kemudahan tersebut berupa :

1. Diskon PKB masa pajak tahun 2023 sebesar 2,5%.

2. Diskon pokok tunggakan PKB sebesar 10%.

3. Diskon PKB tunggakan kendaraan umum sebesar 20%.

4. Diskon PKB tunggakan angkutan barang sebesar 30%.

5. Diskon PKB tunggakan angkutan umum sebesar 40%.

Gunakan kesempatan ini yang berlaku 11 Oktober s.d 29 Desember 2023. Berbagai kemudahan membayar baik tunai maupun non tunai disediakan untuk kemudahan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.**/ 20/11)

Visit : https://soppeng.go.id

Mau Nikmati Beragam Kuliner, Ayo!! ke Warung Lawota Soppeng

ZONA BUSER |SOPPENG-Para pencinta kuliner di Kota Soppeng mari merapat ke "Warung Lawota ". Spesial dengan berbagai menu masakan yang mengundang selera makan kita.

Warung Lawota yang satu ini menyediakan menu makanan dengan aneka jenis makanan mulai dari sambal lalapan, Ikan segar dan sayuran alami, yang utama dan istimewa disini ada sajian khusus Bandeng tanpa tulang yang terasa sangat nikmat dinikmati.

"Dengan harga yang begitu murah dan terjangkau oleh masyarakat".

Pemilik Warung Lawota H. Haris Muhammad dan Hj. Andi Darmi disela jamuan makan siang para pengunjung memperkenalkan usaha miliknya yang berada di Lawo Soppeng (Arah Tajuncu -Soppeng).

Kata Hj. Andi Darmi Mulai dari sambal ijo hingga sambal tomat. Sedangkan pilihan lauknya mulai dari Bandeng tanpa tulang, tempe, ayam goreng, lele, berbagai ikan hingga bebek goreng, kangkung segar dan lalapan. Selasa (07/11/2023).

Tingkat kepedasan sambal pun bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan, kata Hj. Andi Darmi

Alhamdulillah pesanan pengunjung ke Warung Lawota mulai mengalami peningkatan. Ke Lawo ki Nikmati sajian masakan di Warung Lawota, terang Hj. Andi Darmi

Untuk Diketahui, Warung Lawota ini berada di jalan poros, pingir jalan arah Soppeng-Tajuncu dengan keindahan dan kesejukan alami  dengan berbagai menu masakan yang mengundang selera makan kita. (***).

Bappelitbanda Kabupaten Soppeng Gelar Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

ZONA BUSER | SOPPENG-Bappelitbanda Kab.Soppeng melaksanakan Acara Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, bertempat diruang pertemuan Kantor Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng. Senin, 6 November 2023.

Laporan Ketua panitia, Kepala Bappelitbanda Kab Soppeng, Andi Nongki, S.IP, M.Si Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023, dimaksudkan untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Soppeng, melalui pemanfaatan data penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan tujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem mencapai target 0% sesuai target RPJMN.

Terkait dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P2KE), Data yang kami terima dari satgas P3KE Kemenko PMK & Kebudayaan RI, menggunakan basis data hasil pendataan keluarga tahun 2021 by name by address, dan sesuai amanat Inpres No.4 tahun 2022
Dan Sesuai Amanat Inpres No.4 Tahun 2022, Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bahwa “Untuk Penyiapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan Yang Dibuktikan Dengan Berita Acara” Maka Sesuai Amanat Tersebut, 70 Desa Dan Kelurahan Telah Melaksanakan Musdes/Kel Dan Hasil Musyawarah Telah Diterima Dalam Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/Kel Penetapan Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem, Dengan Rincian : 8.440 Jiwa Atau 1.641 Kepala Keluarga Yang Tetap Diusulkan Untuk Tetap Menjadi Data P3ke, Dan 15.311 Jiwa Yang Tidak Diusulkan Karena Alasan Usul Pindah Desil, Meninggal, Pindah Domisili Atau Keluarga Tidak Dikenal. Selain Itu, Terdapat 12 Desa/Kelurahan Mengusulkan Nol Data Bnba Untuk Ditetapkan (Semua Data Desil 1 Diusulkan Pindah Ke Desil Lain Karena Level Kesejahteraannya Tidak Memenuhi Syarat Di Desil 1)

Setelah Proses Tersebut Selesai Dan Telah Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati Hari Ini Data P3ke Akan Diserahkan Ke Pemerintah Kecamatan Dan Skpd Untuk Kepentingan Intervensi Sesuai Kewenangan Masing-Masing.

Sambutan Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide, MP menyampaikan Sebagaimana dipahami, bahwa kemiskinan saat ini masih menjadi isu global termasuk Indonesia, karena itu, isu kemiskinan ini tetap menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dalam agenda pembangunan pada skala Nasional maupun tingkat pemerintah daerah, Karena penyebab kemiskinan yang beragam, maka untuk menyelesaikan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

Sebagai bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan, pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target penghapusan menjadi 0 persen di akhir tahun 2024.

Kalau penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki kemampuan memenuhi pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yaitu Rp472.525/kapita/bulan atau sekitar Rp15.750/kapita/hari, sedangkan penduduk miskin ekstrem memiliki kemampuan memenuhi pengeluaran per kapita lebih rendah dari penduduk miskin, hanya mampu memenuhi pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu 10.739 per hari atau Rp 322.170/bulan.

Berdasarkan data dirilis Satgas P3KE tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem Kab. Soppeng, adalah 1,45%, lebih rendah dari angka nasional sebesar 2,04% dan provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1,54%, sedikit menurun dari data 2021 tetapi masih belum memenuhi target RPJMN yaitu 0% persen, dan ini tentu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dapat memenuhi target 0% pada tahun 2024.

Terkait dengan instruksi dan arahan presiden no.4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kita telah menetapkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem By Name By Address (nama dan alamat) berdasarkan hasil Musdes/Muskel, tugas selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan data tersebut sehingga target penghapusan kemiskinan ektrem di Kab.Soppeng di tahun 2024 dapat direalisasikan, maka sekaitan dengan hal tersebut selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Soppeng, saya minta pimpinan OPD dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan terus berkoordinasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Penyerahan data P3KE (penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) kepala SKPD dan Camat Se-kabupaten Soppeng.

Turut Hadir pada kegiatan ini para Staf Ahli, para Kepala SKPD, kepala bagian, camat berserta kepala desa dan lurah./ #Pemkab Soppeng

Gandeng Mahasiswa dan Pasukan Orange, Brimob Bone Gelar Kerja Bhakti di Sungai Branjangan

ZONA BUSER | BONE- Menjelang Hari Ulang Tahun Ke-77 Korps Brimob Polri, Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel menggelar kerja bakti di sepanjang sungai Branjangan, Jalan Mangga Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat, Selasa (08/11/2022).

Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari Brimob Yon C Pelopor dan Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor, Polres Bone, Kodim 1407 Bone, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Pasukan orange, Mahasiswa dan masyarakat Kelurahan Macege  ini diawali dengan apel bersama yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bone Drs. H. Ambo Dalle, MM.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bone atas kegiatan yang diinisiasi oleh Batalyon C Pelopor ini.

“Hari ini kita libatkan TNI-Polri, mahasiswa, pasukan orange dan masyarakat. Ini sebagai salah satu bentuk kebersamaan dan kolaborasi yang sangat baik khususnya dalam upaya menjaga kebersihan di Kabupaten Bone,” ucap Ambo Dalle.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke 77 Korps Brimob Polri, semoga Brimob semakin jaya dan sukses selalu dalam melaksanakan tugas,” lanjutnya.

Sementara itu, Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos., M.Si yang ditemui usai pelaksanaan kerja bakti mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Ke-77 Korps Brimob Polri.

“ Hari ini secara serentak Sat Brimob Polda Sulsel dan seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bhakti sosial, adapun sasaran kerja bakti yaitu sepanjang sungai Branjangan karena saat ini kondisinya sudah ditumbuhi rumput liar dan banyaknya sampah serta daun kering yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai dan akhirnya menimbulkan luapan air,” papar Ichsan.

Ditambahkannya, dengan dilaksanakannya kerja bakti hari ini diharapkan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar Sungai Branjangan merespon positif, minimal tidak membuang sampah di sungai.

“Apalagi sungai ini berada sekitaran pasar sentral lama yang tentunya akan menghambat aktifitas masyarakat apabila terjadi luapan atau genangan air,” pungkasnya.**) 

Traders complained about the Malioboro trial without motorized vehicles

 

AHADNEWS ■ The government was asked to be wiser in responding to the plan to make Malioboro a pedestrian area or free of motorized vehicles. In order not to pursue UNESCO's cultural heritage assessment, the interests of the lives of hundreds of traders, including thousands of employees, are sacrificed.

Chairman of the Malioboro Entrepreneurs Association and Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono said that the motorized vehicle-free trial of Malioboro since November 3, 2020 has had a real impact on traders. This policy makes businesses lose buyers.

Therefore, PPMAY feels that it does not need to free Malioboro from motorized vehicles all day long if it is only to get an assessment from UNESCO.

"If it is true that pedestrians draw value from UNESCO, they do not need to be closed for a full day, it is better if they are held during special hours, such as from 18.00 - 22.00," Sadana Mulyono told Tagar, Sunday, November 8, 2020.

Sadana said, a total of 220 shop owners along Jalan Malioboro and Jalan Ahmad Yani are members of PPMAY. The trial made Malioboro a pedestrian area for about a week causing the turnover of traders to drop by 80 percent. In fact, many shops do not find any buyers

"Many consumers or residents cancel shopping at Malioboro, they choose to shop at a location with easy access. In fact, Malioboro is a tourist icon because it is a dynamic business center, nothing is available," he said.

For PPMAY, so far Malioboro has been considered the heart of the economy in Yogyakarta. Many people depend on living in one of the mainstay tourist destinations of the Student City, including street vendors (PKL).

"It is closed for a full day, the shops are losing money and finally the logical decision of the entrepreneurs is to just close the shops. Then what about the fate of the more than ten thousand shop employees if Malioboro is kept closed," he criticized.

Sadana added that his party had already held a meeting on Friday, November 6. During the meeting, shop owners, management, and employees complained about the pedestrian trial policy hitting their businesses.

Material collection was also carried out considering that PPMAY also plans to have a dialogue with policy makers, the DIY Regional Government, at Kepatihan on Tuesday, November 10, 2020.

Another PPMAY manager, Karyanto, felt that there was a setback in business and effort in implementing the motorized vehicle-free Malioboro trial. Consumers are stuck in traffic at points heading to Malioboro and eventually switch to shops in other areas.

"Obviously we feel a setback in business. Many consumers are stuck in traffic in Ngampilan, Suryotomo, and Ngupasan so they cancel entering shops," he continued.

"Has the Yogyakarta Regional Government ever thought about this difficulty? We are the most affected by the effort to make a living," he concluded. (R/01)

Ant Group Akan Meluncurkan IPO Senilai $ 35 Miliar Pasca Memperoleh Persetujuan Regulasi

 

Perusahaan fintech, yang didukung oleh raksasa e-commerce Alibaba, berencana untuk mendaftar di Hong Kong dan Shanghai dalam beberapa minggu mendatang.

AHAD NEWS ■ China Ant Group telah memenangkan persetujuan akhir dari pengawas sekuritas teratas negara itu untuk pendaftaran penawaran Shanghai-nya, membersihkan rintangan peraturan terakhir untuk penawaran umum perdana (IPO) daftar ganda senilai $ 35 miliar.

Demikian Komisi Pengaturan Sekuritas China mengatakan hal tersebut pada hari Rabu (21/10).

Ant, perusahaan fintech yang didukung oleh grup e-commerce China Alibaba Group Holding, berencana untuk mendaftar secara bersamaan di Hong Kong dan Shanghai dalam beberapa minggu mendatang, kata sumber.

Daftar tersebut bisa menjadi IPO terbesar di dunia, melampaui rekor yang ditetapkan oleh float $ 29,4 miliar Saudi Aramco Desember lalu. IPO juga akan menjadi pencatatan simultan pertama di Hong Kong dan di STAR Market yang lama di Shanghai.

Ant akan melakukan konsultasi harga untuk penawaran Shanghai pada 23 Oktober dan akan menetapkan harga pada 27 Oktober, sesuai prospektus yang diperbarui yang diajukan ke bursa lokal.

Grup fintech bertujuan untuk membagi penawaran saham secara merata antara Hong Kong dan Shanghai, menjual hingga 1,67 miliar di setiap bursa. Itu akan mewakili hingga 11 persen dari modal sahamnya yang diperbesar, sebelum 15 persen opsi greenshoe atau over-allotment dilaksanakan, prospektus menunjukkan.

Investor strategis yang setuju untuk menerima 12 bulan penguncian investasi di Ant’s STAR IPO akan menyumbang 80 persen dari float domestik. Diantaranya adalah Zhejiang Tmall Technology, unit yang dimiliki sepenuhnya oleh Alibaba, yang telah berkomitmen untuk membeli 730 juta saham, menurut prospektus.

Rencana penjualan saham datang setelah China Securities Regulatory Commission menerima pendaftaran float domestik Ant di Pasar STAR bergaya Nasdaq, sebagai bagian dari peraturan lokal. Perusahaan mengajukan prospektus awal pada akhir Agustus.

Hasil dana akan digunakan sebagian untuk mendukung bisnis ekonomi digital Ant dan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangannya.

Ant, perusahaan pembayaran seluler terbesar di China, melaporkan pendapatan operasional sebesar 118,2 miliar yuan ($ 17,78 miliar) dalam sembilan bulan menjelang September - naik 42,6 persen dari tahun sebelumnya, sesuai prospektus.

Laba kotor sembilan bulan naik 74,3 persen menjadi 69,5 miliar yuan ($ 10,4 miliar).

Ant yang berbasis di Hangzhou pada hari Senin juga memenangkan persetujuan dari Bursa Efek Hong Kong untuk IPO lepas pantai, sebut kantor berita Reuters melaporkan.

Untuk leg Hong Kong, Ant berencana untuk memulai periode pemasaran awal yang singkat minggu ini sebelum membuka buku pesanan minggu depan. Sahamnya kemungkinan akan mulai diperdagangkan beberapa hari setelah pemilihan presiden 3 November Amerika Serikat, kata sumber.

Setelah menerima umpan balik awal dari calon investor, Ant ingin meningkatkan ukuran penawarannya menjadi $ 35 miliar dari hingga $ 30 miliar, menargetkan penilaian sekitar $ 250 miliar atau lebih, kantor berita Reuters melaporkan.

Jika selesai, IPO Ant akan secara signifikan meningkatkan status Hong Kong sebagai pusat pasar modal, dengan IPO senilai $ 28,8 miliar dan daftar sekunder antara awal tahun ini dan pertengahan Oktober, data Refinitiv menunjukkan.

Itu membantu Hong Kong mengambil tempat kedua dalam tabel liga bursa saham global - setelah Nasdaq - meskipun ada dampak dari pandemik virus corona dan protes anti-pemerintah.

Ant tidak berencana untuk menawarkan tahap penting di Hong Kong untuk mengantisipasi permintaan yang kuat dari investor institusi, demikian kantor berita Reuters melaporkan. (**)

Tahun Depan Selesai, Warga Papua Berharap Otsus Ada Kelanjutan

AHAD NEWS ■ Papua selama ini mendapatkan pendanaan Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Dana Otonomi Khusus (Otsus) disahkan pada tahun 2001 menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Banyak yang memprotes ke mana saja dana ini karena banyak masyarakat Papua yang merasa tidak mendapatkannya. Namun rupanya tidak sedikit warga Papua yang berharap akan kelanjutan Otsus.

Agustus lalu sejumlah warga Papua yang terdiri dari tokoh adat, agama dan masyarakat di Provinsi Papua berharap Otsus dilanjutkan dengan sejumlah evaluasi. 

Menyikapi hal tersebut, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyampaikan bahwa Otsus bagi masyarakat Papua dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok. 

"Apalagi dimasa sekarang saat pandemik Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok seperti sembako, kesehatan dan lain-lain," ujar Kolonel Czi IGN Suriastawa. 

 

Sementara itu, Yanto Eluay salah satu tohoh adat Tabi di Jayapura mengakui, warga di wilayah adat Tabi dan Saireri lakukan konsolidasi untuk membahas masalah dukungan terhadap evaluasi dan kelanjutan otonomi khusus Papua jilid II.

 

"Untuk elemen adat sudah memulai pembahasan sedangkan untuk elemen pemuda dan yang lainnya saat ini baru mulai pembahasan. Namun pada umumnya semua berharap Otsus untuk dievaluasi dan ada kelanjutannya," paparnya. (pen/red)

Prajurit Satgas Pamtas Yonif 125 Bantu Warga Perbatasan Buat Ikan Asin

AHAD NEWS ■ Sebagai wujud Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Prajurit Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi Korem 174/ATW, membantu warga perbatasan membuat ikan asin di Kampung Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Minggu (18/10/2020).

Dansatgas Yonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi menjelaskan bahwa sebanyak lima orang personel Satgas dari Pos Kaliwanggo dipimpin Serka Riswan Sinaga saat melakukan anjangsana di perbatasan RI-PNG tepatnya di Kampung Erambu, menyambangi rumah Jhon Kabawa Mause (28 th) yang sedang melakukan pengolahan ikan asin bersama keluarganya.

“Jhon Kabawa Mause dan keluarga menyambut hangat kedatangan anggota Satgas. Selanjutnya anggota Satgas pun turut berpartisipasi membantu pengolahan ikan asin tersebut,” ujarnya.

Sambil membantu proses pembuatan ikan asin, anggota Satgas juga berbincang-bincang dengan Jhon dan keluarganya sekaligus memberikan motivasi bahwa usaha yang dia tekuni akan dapat meningkatan kesejahteraan keluarganya.

Menurut Letkol Inf Anjuanda Pardosi, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Satgas untuk membangun komunikasi yang baik, agar tali silaturahmi antara Satgas dengan warga perbatasan semakin erat.

Sementara itu, Jhon Kabawa Mause menyampaikan terimakasih kepada anggota Satgas karena telah membantunya dalam pengolahan ikan asin. 

“Saya sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran dan perhatian bapak-bapak Satgas. Selama ini anggota Satgas sangat peduli dengan warga dan memperlakukan kami seperti keluarga sendiri,” tuturnya. (pen/red)

Danrem 073 Makutarama Dampingi Mentan SYL Sambangi Demak

AHAD NEWS ■  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di dampingi Danrem 073/Makutarama Kolonel Inf  Ari Yulianto serta Forkopimda Demak meninjau penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) Korporasi Petani Koperasi Serba Usaha (KSU) Citra Kinaraya di Desa Mlantiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, kemarin.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kunjungan ini dalam rangka menggairahkan penumbuhan korporasi petani di berbagai daerah guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, pengembangan produk turunan dan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri serta pengembangan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

RMU Korporasi Petani KSU Citra Kinaraya ini membina para petani memproduksi aneka beras khusus dari varietas padi yang diciptakan sendiri seperti beras hitam, beras sultan wangi pulen, beras merah, beras genki, beras cokat dan beras melati (ameka susi). 

Beras dipasarkan sendiri ke seluruh Indonesia dengan harga jual Rp 16.000 sampai Rp 25.000 per kilogram (kg) sehingga margin yang tinggi dinikmati langsung petani.

Mentan Syahrul mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, penumbuhan korporasi petani menjadi salah satu program prioritas yang harus diwujudkan untuk membangun proses bisnis dari hulu ke hilir yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan, salah satunya pandemi covid 19 saat ini. 

Korporasi petani juga ditargetkan berimplikasi pada penumbuhan semangat generasi milenial untuk terjun memajukan sektor pertanian yang inovatif dan berdaya saing.

“Korporasi Citra Kirana di Demak ini merupakan salah satu pioner yang mampu berkreasi mempertemukan berbagai komoditas dan kelompok tani yang disatukan dalam satu korporasi. Korporasi seperti ini yang diminta Bapak Presiden Jokowi untuk kita tumbuhkan dan kembangkan ke semua daerah,” demikian dikatakan Mentan SYL pada kunjungan tersebut.

Mentan menekankan pengembangan korporasi ke depan akan diperluas dimensinya, sehingga tidak hanya mengelola seluruh rantai produksi usaha tani dengan teknologi modern, pengolahan, budidaya, pasca panen dan pemasaran. Namun demikian juga hingga mampu menciptakan produk turunan dari komoditas yang ada.

“Tugas saya dan Pak Bupati ke depan dan kita bicarakan dengan Pak Gubernur adalah bagaimana ke depan korporasi ini bisa membuat produk turunan dari beras, misalnya chemical, minyak, tepung bahkan bedak. Ini bisa saja kita ciptakan untuk benar-benar menambah nilai tambah, kesejahteraan petani dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

“Tujuan utama kita dalam pengembangan korporasi ini adalah mengokohkan ketahanan pangan kita dan kalau kebutuhan nasional sudah terpenuhi apalagi beras berbeda dengan negara lain. Karena kita negara tropis, aroma beras kita sangat disukai oleh negara lain, maka kita lakukan ekspor,” pinta SYL.(pendim/Red)

SMA Pradita Dirgantara Boyolali Bahas Modernisasi Tempe Untuk Industri Pangan Fungsional

AHAD NEWS ■  Modernisasi Tempe untuk Industri Pangan Fungsional di Era Pandemi Covid-19 menjadi tema acara Webinar yang diadakan oleh SMA Pradita Dirgantara. Kegiatan tersebut berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga melalui siaran langsung kanal Youtube. 

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Tani Nasional sekaligus sebagai bagian dari rencana pengembangan Bank Kedelai SMA Pradita Dirgantara yang merupakan salah satu unggulan SMA ini.  

Sambutan dan sekaligus pembukaan acara dilakukan oleh Wakil Ketua Yasarini sekaligus Ketua PIA Ardhya Garini, Ibu Inong Fadjar Prasetyo. 

Dalam sambutannya, Ibu Inong menyampaikan apresiasi kepada sivitas akademika SMA Pradita Dirgantara yang telah menyelenggarakan acara webinar ini dan berharap bahwa acara ini akan menjadi awalan yang bagus untuk mengembangkan konsep bank Kedelai di SMA Pradita Dirgantara. 

Webinar kali ini menghadirkan pembicara pakar Tempe  Dr. Atris Suyantohadi (Dosen Universitas Gadjah Mada & Founder Attempe-Tempe Sehat dari kedelai lokal non-GMO) dan Dr. Sutanto, DEA (Manajer Penjaminan Mutu SMA Pradita Dirgantara).

Dr. Sutanto sebagai pembicara pertama memaparkan terkait sejarah tempe di Indonesia. “Ternyata tempe sudah ada di Indonesia sejak abad ke-18, hal tersebut tercantum di Serat Centhini yang ditulis pada zaman Pakubuwana V. Tempe merupakan salah satu kuliner tradisional yang betul-betul asli Indonesia,” terang Dr. Sutanto.

Dr. Sutanto juga menyampaikan perihal program Bank Kedelai yang ada di SMA Pradita Dirgantara, sebagai bentuk konsep pembelajaran baru di masa pandemik, agar siswa tidak  stress dan bisa belajar dengan cara yang mengasyikkan. 

Selain itu, program Bank Kedelai ini adalah bentuk respon dari perilaku impor kedelai yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Padahal tanah di Indonesia ini sangat memungkinkan jika ditanami kedelai, bahkan kedelai lokal kualitasnya justru lebih unggul daripada kedelai impor.

Bank Kedelai juga merupakan bentuk dari Integrated Contextual Learning yang ada di SMA Pradita Dirgantara. Melalui Bank Kedelai siswa tidak hanya belajar biologi, tetapi juga belajar kimia, matematika, fisika, hingga pelajaran Agama. Integrated Contextual learning ditawarkan agar siswa paham tentang apa gunanya mempelajari ilmu lewat kegiatan penanaman kedelai hingga panen dan akan jadi bank kedelai bila dikelola dengan baik.  

“Melalui Bank Kedelai, diharapkan kedepan siswa dapat belajar untuk menghargai tanah ini dan menjadikan Bank Kedelai ini sebagai gerakan nasional. Kebesaran bangsa ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Mari kita mengumpulkan action yang kongrit, jadikan gerakan yang nyata. Negara ini tidak akan jatuh miskin, jika orang-orang berpikiran besar bagi bangsanya,” pungkas Dr. Sutanto.

Sementara itu, pembicara dari UGM Dr. Atris Suyantohadi memaparkan terkait perkembangan kedelai lokal. Kedelai sendiri bahan yang sangat penting bagi produksi tempe. Selama ini opini yang muncul di masyarakat adalah kedelai lokal itu kurang bagus. 

Padahal tempe dari kedelai lokal banyak sekali diminati oleh konsumen luar negeri. Tempe yang berasal dari kedelai lokal ini mempunyai gizi yang lebih daripada kedelai yang impor. 

Tahun 2015 produksi nasional kedelai lokal dikisaran 800 ribu ton, padahal kebutuhan nasional mencapai 2,4 juta ton, sehingga sekitar 75% kebutuhan nasional masih dipenuhi dari kedelai  impor. 

Secara historis ada anggapan bahwa tempe adalah makanan yang murah, makanan biasa. Padahal proses dari bahan kedelai hingga menjadi tempe bisa sampai pada generasi ketiga. Tempe generasi pertama diolah dan bentuknya masih kelihatan seperti tempe, misal di goreng atau dibuat mendoan. Tempe generasi kedua, masih berupa 60-100% tempe tapi wujudnya bukan lagi seperti tempe contohnya dibuat brownis tempe yang kandungan probiotiknya tinggi. 

Pengembangan selanjutnya tempe bisa diolah menjadi pangan fungsional artinya tidak hanya pangan yang memiliki nilai gizi tinggi namun juga memiliki dampak untuk pencegahan dan pengobatan didalamnya. 

Tempe mengandung probiotik dan senyawa antioksidan yang sangat tinggi yang menugkatkan fungsi tempe sendiri. Bahkan kedepan dengan pangan fungsional ini tidak perlu mengkonsumsi buah, dengan tempe saja sudah cukup. 

Berkaitan dengan modernisasi, pembuatan tempe harus memperhatikan hiegenitas dan standar HACCP dan memiliki SOP pembuatan tempe serta pembuatan sertifikasi pangan sehat. Dengan kedelai lokal di harga yang rendah, bisa menjadi tempe dengan harga yang tinggi karena fungsinya yang dibutuhkan untuk kesehatan.

.

“Saya sangat mengapresiasi program Bank Kedelai yang sedang diinisiasi oleh SMA Pradita Dirgantara. SMA Pradita Dirgantara bisa menjadi pelopor untuk sekolah-sekolah lain. Menyusutnya lahan kedelai, kurang tertariknya generasi muda yg mendalami secara tuntas sektor Agraris yang sebenarnya sangat menjanjikan dan fondasi dasar Kedaulatan Pangan di Negeri  ini, Bank Kedelai merupakan langkah positif dari sebuah SMA yang luar biasa.” tutur Dr. Atris Suyantohadi. (Humas/SMA Pradita Dirgantara)

Cegah Penyebaran Covid-19, Prajurit Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa Bagikan Masker Di Sekolah

AHAD NEWS ■ Turut berpartisipasi membantu mencegah dan memutus penyebaran Covid-19, Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa yang berada di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW membagikan masker kepada siswa-siswi SD YPPK Mikael di Kampung Kweel, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (14/9/2020).

Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi mengatakan bahwa kegiatan pembagian masker dipimpin Danpos Kweel Letda Inf Budiman Sihombing beserta tiga orang anggota mendatangi SD YPPK Mikael untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan masker sekaligus membagikannya kepada siswa-siswi yang belum memiliki masker.

Pembagian masker digencarkan dalam upaya menekan penyebaran Virus Corona Disease Covid-19 yang kian mengancam keselamatan warga. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

“Kita tidak akan pernah bosan menghimbau warga agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini semata-mata bertujuan untuk keselamatan kita bersama, mencegah lebih baik daripada menyesal kemudian,” kata Dansatgas.

Paulus Erianter (40 th) guru  SD YPPK Mikael mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas edukasi dan masker yang diberikan Satgas kepada anak didiknya. “Semoga wabah Covid-19 ini dapat segera diatasi, agar kita tidak selalu cemas dan khawatir melakukan aktivitas. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kepedulian bapak-bapak Satgas,” ujarnya. (Pen/R-01)

Danramil 03/Kalimanah Pantau Kesehatan Karyawan Pabrik CV Purbayasa

AHAD NEWS ■ Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 atau populer disebut virus corona termasuk di lingkungan kerja.

Seperti dilansir dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dimana beliau menghimbau seluruh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona di tempat kerja.

Perusahaan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus corona. "Kita terus mengimbau perusahaaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Ida dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Terkait dengan upaya tersebut, koramil 03/Kalimanah dan Posramil Padamara beserta Forkopimcam Padamara lainnya melaksanakan kegiatan pengecekan dan sosialisasi langsung pencegahan penularan virus corona ke salah satu pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Padamara yaitu CV Purbayasa, pada Sabtu (11/4/2020).

Diungkapkan Danramil 03/Kalimanah Kapten Inf MT Sudarno," kami mengecek langsung apakah protokol kesehatan tentang pencegahan Covid-19 sudah dilaksanakan karena di lingkungan pabrik merupakan tempat beraktifitas dengan tentunya melibatkan banyak karyawan," ungkapnya.

Turut diungkapkan oleh Manager HRD CV Purbayasa, Adi Saptono," pihak cv turut berupaya mencegah makin berkembangnya virus corona, salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu dengan pengecekan suhu tubuh bagi karyawan yang akan bekerja, memberikan fasilitas cuci tangan dan hand sanityzer di beberapa tempat strategis CV, untuk pemakaian masker sendiri karyawan jauh sebelum ada penyebaran virus corona sudah di berlakukan SOP penggunaaan masker untuk menjaga kesehatan karyawan karena bekerja diantara debu serpihan kayu lapis," terangnya.

■ Pendim 0702/Imam Santoso

Aliansi BEM Jakarta Support UMKM Untuk Memproduksi APD

AHAD NEWS ■ Aliansi BEM Jakarta Bersuara yang terdiri dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), BEM Uhamka, Kalbis Institute, BEM Jayabaya, BEM Esa Unggul, BEM Trilogi dan BEM Stikes Binawan, menggelar konferensi pers terkait virus china atau Covid-19 di MM Juice, Cikajang, Jakarta Selatan, Sabtu (04/04/2020).

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presma BEM UMJ 18-19, Dheden Pratama, dan turut hadir Perwakilan Presma se-Jakarta.

Presma UMJ 19-19, Dheden mengajak masyarakat agar tidak menimbun Alat Pelindung Diri (APD), yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

"Jadi kami berpesan kepada semua stakeholder jangan mencari keuntungan ditengah wabah ini dengan menimbun APD yang sangat langka barangnya, karena hari ini semua orang sangat membutuhkan dan meminta Pemprov DKI Jakarta agar menindak tegas oknum penimbun masker," ungkap Dheden, Sabtu (04/04/20).

Senada dengan Dheden, Ginda FBR Ginting, Perwakilan BEM Esa Unggul, mengatakan Pemerintah pusat telah mengupayakan ekonomi masyarakat agar dapat tetap tumbuh dan juga terus meminimalisir masuknya penyebaran virus corona di Zona Merah.

“Saya melihat pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi ekonomi yang melumpuh ini dan mari kita support UMKM yang ada untuk memproduksi APD,” tegas Ginka.

Sementara Ray Lekahena, Presma BEM Kalbis Institute,  menyatakan dalam kondisi sekarang ini sinergitas antar masyarakat adalah hal yang mutlak dan wajib dilakukan.

Jangan bersikap egois, yang ada bantu yang tidak ada, dan yang tidak ada harus memanfaatkan barang yang ada. Dan ia juga menanyakan sejauh mana persiapan lockdown, jika itu kebijakan efektif yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta.

“Kondisi psikologi sosial kita hari ini sedang dilanda musibah, mulai dari punic buying hingga menimbun APD, hal ini saya rasa tidak berprikemanusiaan, mari saling bantu, karena ini panggilan kemanusiaan, pemprov harus melihat kebijakan yang sangat preventif jika lockdown itu solusi,” ajak Ray.

Senada dengan Aldo, Presma BEM UHAMKA mengatakan dampak politik hari ini lebih terkesan saling menyalahkan satu sama lain, mulai dari A serang B, B serang C, C serang masyarakat. Ini merupakan dampak politik elite yang pesimis terhadap musibah, jika elite sigap dan tanggap pada kondisi hari ini, maka wabah ini tidak semakin besar.

“Elite hari ini masih saja sibuk merangkai kata untuk mengembalikan kepercayaan publik, sehingga corona tidak serius untuk diantisipasi, saya kira dengan kerja yang serius, itu membuat kepercayaan publik kembali normal, namun apa ini strategi untuk menyembunyikan isu lainnya,” kata Ronaldo Zulfikar.

■ IRCAK/SP/JBN

Saat wabah Corona, Pimpinan KPK Minta Naik Gaji Rp.300 Juta

AHAD NEWS ■ Di tengah gencarnya penanganan wabah virus korona baru (covid-19), ada kabar tak sedap dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai salah satu pimpinannya menyetujui usulan pembebasan narapidana korupsi yang digaungkan Menkumham Yasonna Laoly, kini beredar informasi pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri, meminta dinaikkan gajinya sebesar Rp 300 juta.

Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK. Sementara untuk Wakil Ketua KPK senilai Rp 112,5 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, ihwal adanya permintaan ini diawali adanya surat tugas dari pimpinan KPK ke Biro SDM. Atas permintaan tersebut, sejurus kemudian, beberapa perwakilan dari pihak KPK melakukan rapat dengan pihak Ditjen Perundangan-undangan Kemenkumham, serta perwakilan dari pihak Kemenpan RB dan Kemenkeu.

Adapun rapat tentang revisi Pembahasan Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan beberapa waktu lalu, digelar di kantor Kemenkumham.

Saat ini, draft perubahan peraturan pemerintah (PP) terkait penggajian pimpinan KPK sendiri masih dibahas pihak Kemenkumham. Namun ada informasi lain jika revisi PP tersebut telah disetujui oleh Menkumham Yasonna Laoly. Jika benar, maka bola kini ditangan pihak kementerian yang dikomandoi Sri Mulyani.

Saat dikonfirmasi, Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, mengaku tak tahu menahu perihal adanya permintaan kenaikan gaji dari pimpinan KPK. ” Mohon maaf saya tidak tahu,” kata Dhahana saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (2/4).

Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut adanya rapat yang dipimpinnya dengan sejumlah perwakilan dari KPK, Kemenkumham, Kemenpan RB dan Kemenkeu beberapa waktu lalu, Dhahana hanya menjawab diplomatis. “Silahkan tanya ke KPK aja,” kilahnya.

Hal senada juga dikatakan Krishna Pandu Pradana Pranata selaku Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan. “Sampai saat ini belum ada info dan arahan dari pimpinan mengenai hal tersebut,” kata Krishna.

Di lain pihak, ketika ditanya lebih lanjut soal adanya rapat pembahasan revisi Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kemenkumham, Krishna mengatakan jika dirinya belum mendapat informasi. “Belum terinfo lebih lanjut,” tukas Krishna.

Terpisah, ketika ditanya perihal adanya informasi soal permintaan kenaikan gajinya, hingga berita ini diturunkan, sejumlah pimpinan hingga Plt Jubir KPK Ali Fikri tidak merespons pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Untu diketahui, gaji beserta tunjangan ketua dan wakil KPK ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 82 Tahun 2015, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Permen tersebut Ketua KPK akan membawa pulang uang sebesar Rp 123,9 juta setiap bulannya. Adapun rinciannya terdiri dari :

Gaji Pokok Rp 5.040.000
Tunjangan Jabatan Rp 24.818.000
Tunjangan Kehormatan Rp 2.396.000
Tunjangan Perumahan Rp 37.750.000
Tunjangan Transportasi Rp 29.546.000
Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Rp 16.325.000
Tunjangan Hari Tua Rp 8.063.500

Sementara Wakil Ketua KPK akan mendapat sebesar Rp 112,5 juta. Adapun rinciannya terdiri dari:
Gaji Pokok Rp 4.620.000
Tunjangan Jabatan Rp 20.475.000
Tunjangan Kehormatan Rp 2.134.000
Tunjangan Perumahan Rp 34.900.000
Tunjangan Transportasi Rp 27.330.000
Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Rp 16.325.000
Tunjangan Hari Tua Rp 6.807.250 (JP)

Cerita WNI Di Malaysia, Selama Lockdown Pekerja Dikasih Rp 6 Juta Oleh Pemerintah

AHAD NEWS ■ Salah seorang WNI yang sedang berada di Malaysia menceritakan suasana lockdown yang diberlakukan di negeri Jiran itu. Nova begitu nama panggilannya.

Menurut Nova semua orang yang ada di Malaysia, baik penduduk asli ataupun pendatang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar rumah dan melakukan usaha rutin selama masa lockdown diberlakukan. bahkan, mayoritas pekerja kantoran juga diperlakukan sama.

Untungnya, situasi tersebut tidak menyebabkan terjadinya kelaparan karena ada kebijakan khusus dari pemerintah terhadap masyarakat selama masa lockdown diberlakukan.

Lockdown di Malaysia sudah diberlakukan selama 13 hari. Hal tersebut membuat Nova tidak bisa berusaha seperti hari biasa karena dia bergerak di bidang pesan antar kemplang ke konsumen.

Bahkan menurutnya setiap rumah hanya diperbolehkan 1 orang yang keluar untuk mendapatkan kebutuhan harian rumah tangganya.

“Selama lockdown, kami WNI dan masyarakat Malaysia memang diminta untuk mengurung diri demi mencegah tertularnya Covid-19.Jadi, aktivitas di luar itu sangatlah dibatasi, dimana satu rumah yang boleh keluar hanya satu orang saja,” kata Nova bagaimana dikutip dari TribunBatam .com (1/4/2020).

Perempuan yang tinggal di kawasan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan itu mengaku sangat bersyukur karena kebijakan lockdown di Malaysia diiringi dengan kebijakan yang meringankan masyarakat.

Diantaranya, masyarakat Malaysia mendapat santunan sebesar RM 1600 setara Rp 6 juta cara melihat kurs mata uang saat ini. Bahkan para WNI yang ada di sana juga mendapat santunan sekitar 3 jutaan dengan syarat cukup berusia 21 tahun keatas.

“Kalau yang kerja kantoran juga dapat, kalau tidak salah nominalnya RM 4 ribu,” ucap Nova

Ibu satu anak ini juga menuturkan bahwa selama masa lockdown, semua bahan pokok dan juga bahan bakar minyak mengalami penurunan dari pada hari-hari biasa.

“Bill listrik kita didiskon juga, pun begitu dengan tagihan listrik. Jadi, hampir seluruh harga barang itu mengalami penurunan harga,” tegas Nova.

Tentu kondisi diatas berbanding terbalik dengan situasi yang dialami masyarakat Indonesia di tanah air. Hampir semua bahan pokok mengalami kenaikan harga.

Foto : Suasana jalan yang kosong di Bukit Bintang di Kuala Lumpur, Malaysia (Bloomberg - Samsul Said)

■ Sumber : OC

Mulai Hari Ini Kemenhub Resmi Larang Bus Antar Kota Masuk Jabodetabek

AHAD NEWS ■ Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan akhirnya resmi membatasi moda transportasi di Jabodetabek.

Ketentuan hal itu berdasarkan surat edaran bernomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, pada Rabu (1/4/2020).

Pembatasan itu meliputi penghentian sementara layanan kereta api, baik jarak jauh maupun commuter line dari dan ke seputar Jabodetabek.

Pembatasan layanan juga dilakukan untuk moda transportasi MRT, LRT, hingga Transjakarta.

Menutup sementara layanan di terminal Tipe A dan Tipe B yang melayani bus AKAP dan AKDP, serta menutup operasional loket bus AKAP dan AKDP yang melayani pemberangkatan dari atau menuju Jabodetabek, begitu bunyi surat edaran tersebut.

Disebutkan dalam surat edaran tersebut, menghentikan sementara/sebagian layanan bus berpenumpang angkutan Bus Transjakarta, Trans Jabodetabek, dan Jabodetabek Airport Connection.

BPTJ juga merekomendasikan untuk pelarangan terhadap bus berpenumpang atau kendaraan pribadi yang memasuki jalan tol atau arteri nasional, untuk membatasi pergerakan dari dan menuju Jabodetabek.

Pembatasan dilakukan di sejumlah pintu masuk tol Ciawi-Bogor termasuk tol Cijago Depok, semua pintu tol sepanjang Jakarta-Cikampek, untuk mencegah pergerakan warga.

Penutupan arus juga meliputi wilayah Tangerang, meliputi Jalan Joglo Raya hingga Jalan Raya Daan Mogot.

Seain itu juga menutup layanan angkutan penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Penghentian layanan juga dilakukan terhadap layanan angkutan dari dan menuju Kepulauan Seribu.

Tetapi pengecualian, untuk kendaraan lokal tetap berjalan dengan pengaturan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

■ SE/rls

Kekurangan Stok Pangan Mengintai Asia

AHAD NEWS ■ Memborong barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar atau dikenal dengan istilah panic buying terjadi di banyak negara, menyusul ketakutan masyarakat akan stok pangan selama pandemi virus corona.

Di saat krisis seperti ini, untuk menjaga stabilitas politik, pemerintah harus memastikan setiap orang mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau.

Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina telah mengumumkan rencana membatasi ekspor gandum. Kekhawatiran tersebut menjalar ke stok beras, makanan pokok utama bagi miliaran masyarakat Asia dengan China dan India sebagai konsumen global terbesar.

Vietnam, ekportir beras terbesar ketiga di dunia, untuk sementara menangguhkan penjualan ke luar negeri untuk melindungi pasokan domestik di tengah kekeringan di Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Nguy.n Xuân Phúc telah meminta Kementerian Perdagangan untuk menyerahkan rencana ekspor sebelum 5 April 2020. Menurut keterangan resmi pemerintah, pengiriman ke luar negeri harus dikontrol untuk memastikan keamanan pangan nasional. Myanmar juga mengatakan akan memotong ekspor untuk menghindari kekurangan domestik.

"Negara-negara melakukannya karena kehati-hatian. Mereka ingin memastikan bahwa mereka memiliki cukup persediaan untuk negeri sendiri," kata David Dawe, anggota Food and Agriculture Organization (FAO) yang berbasis di Bangkok, dilansir Bloomberg, pada Rabu (1/4/2020).

Importir juga tidak mau mengambil risiko. Filipina, pasar terbesar Vietnam, mengalokasikan lebih dari US$600 juta untuk upaya kecukupan pangan dan berencana untuk membeli 300.000 ton beras melalui kesepakatan negara dengan pemasok Asia Tenggara, atau melalui sumber-sumber lain seperti India dan Pakistan.

China dengan penduduk 1,4 miliar jiwa yang sangat bergantung pada beras selama berabad-abad, menaikkan harga jual untuk sejumlah komoditas pangan dan berjanji untuk membeli hasil panen tahun ini untuk memastikan pasokan tercukupi.

China relatif tidak banyak mengimpor atau mengekspor untuk kebutuhan konsumsinya, tetapi pemerintah ingin memastikan cadangan beras aman.

Namun faktanya, tidak ada kekurangan pasokan. Gudang-gudang di India, pengekspor terbesar di dunia, dipenuhi dengan beras dan gandum saat panen raya.

Menurut Departemen Pertanian AS, Produksi global beras giling diperkirakan sekitar rekor 500 juta ton pada 2019-2020 dan stok global berada pada titik tertinggi sepanjang masa, lebih dari 180 juta ton.

Tidak hanya India yang memiliki cadangan besar, tetapi Thailand, eksportir terbesar kedua, baru-baru ini mengatakan bahwa mereka memiliki cukup beras untuk memenuhi target ekspornya, bahkan setelah mengalami kekeringan terburuk dalam beberapa dekade. Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, mengatakan memiliki persediaan yang cukup untuk saat ini.

Harga beras putih Thailand yang menjadi patokan di Asia sempat naik 5 persen, mencapai US$510 per ton pada Maret, tertinggi sejak 2013. Hal itu dipicu kekeringan dan peningkatan pembelian dari importir.

"Dalam jangka pendek, harga beras akan naik. Namun tidak akan banyak naik. Saya tidak berpikir kita akan melihat lonjakan harga seperti yang kita lihat pada 2008," ujar Dawe.

Tahun itu, harga patokan naik menjadi lebih dari US$1.000 per ton karena negara-negara menahan ekspor di tengah kekurangan pangan global.

Sumber : Bloomberg

Untuk Lindungi Para Buruh, Pemerintah Didesak Segera Lockdown Kawasan Industri

AHAD NEWS ■ Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah pusat segera menerapkan kebijakan lockdown di tengah wabah Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Salah satunya datang dari Labor Institute Indonesia yang mendorong Presiden Joko Widodo segara me - lockdown kawasan kawasan industri guna melindungi para pekerja atau buruh di kawasan industri dari serangan Covid-19.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menjelaskan, kawasan industri di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sangat rentan penyebaran Covid-19.

"Ditambah lagi dengan tren kenaikan orang yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal karena virus tersebut cukup tinggi," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, pada Ahad (29/3).

"Untuk itu Presiden jangan bersikeras untuk tidak membuat kebijakan lockdown kawasan industri tersebut, guna membuat rasa aman bagi para stakeholder, buruh, dan pengusaha," sambungnya.

Menurut Andy, lockdown di kawasan industri akan memberikan rasa aman bagi jutaan buruh akan berdampak positif bagi keluarganya. Selain itu, kebijakan lockdown selama 14 hari atau 2 pekan juga diprediksi tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar pemerintah memberikan stimulus discount pembayaran pajak kepada dunia industri agar para pengusaha dapat tetap membayar upah para buruhnya selama perusahaan/pabrik di lockdown," jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu segera melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan industri ketika perusahaan di lockdown untuk mempersempit penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

Sumber ■ RMOL