Dishub Soppeng Sampaikan Klarifikasi Terkait Pemberitaan Zona Buser

  * foto Ilutrasi kantor Dishub Soppeng

Berita sebelumnya 

ZONA BUSER , Soppeng, Menyikapi pemberitaan Media Online Zona Buser dengan judul “Kepada yang Terhormat Dinas Perhubungan”, Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menyampaikan klarifikasi resmi terkait pelayanan dan penanganan penerangan jalan umum (PJU) sepanjang Tahun Anggaran 2025. Kamis 4 Desember 2025 — 

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, menjelaskan bahwa hingga November 2025 pihaknya telah menerima pengaduan lampu jalan dari 65 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

“Sampai bulan November, kami telah melakukan perbaikan pada 1.448 titik lampu PJU jenis LHE di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk lampu PJU jenis LED, Ihsan menerangkan bahwa pengadaannya masuk dalam Anggaran Perubahan 2025 dan saat ini masih dalam proses penyelesaian.

“Insya Allah dalam waktu dekat seluruh lampu PJU LED yang padam akan diganti. Kami terus bekerja untuk memastikan pelayanan penerangan jalan berjalan optimal,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H,Suwardi Haseng  dan Wakil Bupati Soppeng  Selle KS Dalle menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam hal penerangan lampu jalan yang menjadi fasilitas publik penting.

Dengan klarifikasi ini, Dishub Soppeng berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan proporsional terkait upaya pemerintah dalam menangani fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Soppeng.

//Plt. Kadis Perhubungan Kabupaten Soppeng
Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp.

Semangat Gotong Royong, Karya Bakti Bersihkan Lapangan Sepak Bola Andi Muda di Desa Lompulle

ZONA BUSER , Soppeng, Suasana kebersamaan terlihat sejak pagi hari di Lapangan Sepak Bola Andi Muda, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra. Pada Kamis pukul 07.30 Wita, pemerintah desa bersama aparat TNI dan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan area lapangan sebagai upaya menjaga kebersihan fasilitas publik sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan desa. Kamis 4 Desember 2025 —

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat desa hingga masyarakat umum. Hadir dalam pelaksanaan karya bakti tersebut:

1. Kepala Desa Lompulle beserta staf
2. Danpos Ramil Ganra bersama anggota
3. Para Ketua RT/RW se-Desa Lompulle
4. Masyarakat sekitar lapangan sepak bola

Dalam kegiatan gotong royong ini, sejumlah sasaran pembersihan menjadi fokus utama, antara lain:

• Pengumpulan dan pembersihan sampah organik maupun non-organik di sekitar lapangan
• Pembabatan rumput liar yang tumbuh tinggi dan mengganggu fungsi lapangan
• Pembersihan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 100 meter untuk memperlancar aliran air dan mencegah genangan

Kepala Desa Lompulle mengapresiasi antusiasme warga yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Karya bakti ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bentuk kebersamaan kita dalam menjaga sarana olahraga dan fasilitas umum desa. Kami berterima kasih kepada seluruh warga dan aparat yang hadir untuk bekerja bersama pagi ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Danpos Ramil Ganra yang turut memimpin personel TNI dalam kegiatan tersebut.

“Kami selalu siap mendukung kegiatan positif di masyarakat. Kerja bakti seperti ini adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semoga kolaborasi seperti ini terus terjaga,” kata Danpos.

Kegiatan karya bakti berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan. Pada pukul 10.14 Wita, seluruh rangkaian kerja bakti selesai dengan aman dan tertib.

Personel Polres Wajo Ikuti Edukasi Pengaktifan Koretax dari Direktorat Jenderal Pajak

ZONA BUSER ,  WAJO — Polres Wajo bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan menggelar kegiatan Pojok Pajak dalam rangka pengaktifan akun Koretax bagi seluruh personel Polres Wajo. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Sandi Mapolres Wajo.

foto kegiatan 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pabung Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta perwakilan personel Polsek dan Polres Wajo.

Melalui Kasi Humas Polres Wajo, IPTU Kaomi, S.H., Kapolres Wajo menyampaikan bahwa Pojok Pajak ini digelar untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan teknis kepada personel terkait tata cara pengaktifan akun Koretax.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personel dalam mengaktifkan akun Koretax, sekaligus mendorong setiap anggota agar lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak,” ujar IPTU Kaomi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Wajo dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan secara digital dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Wakil Rakyat Bergerak: Rusdiaman Tegas Instruksikan Perbaikan Data Bansos

ZONA  BUSER , Soppeng — Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, menegaskan pentingnya pendataan ulang penerima bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tettikenrarae dan Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo. Ia meminta aparat kelurahan hingga tingkat RT/RW untuk lebih aktif memperbarui data warga agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Rabu (03/12).

Rusdiaman mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawal agar seluruh bantuan pemerintah—baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai—sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Selaku wakil rakyat, saya berkewajiban mengawal bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat. Saya berharap semuanya tepat sasaran karena ini sangat membantu warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia menuturkan bahwa pada penyaluran bantuan pangan nasional sebelumnya yang didistribusikan Bulog, banyak warga mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu, sejumlah warga yang dinilai lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.

“Banyak warga telpon saya, mengeluh tidak mendapatkan bantuan. Di sisi lain, mereka melihat ada yang lebih mampu malah menerima. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya.

Menurut Rusdiaman, persoalan tersebut muncul karena data yang digunakan masih merupakan data lama. Karena itu, ia meminta aparat kelurahan dan desa untuk turun langsung melihat kondisi warga agar pendataan lebih akurat dan mutakhir.

“Kalau pejabat kelurahan tidak mau turun lapangan melihat langsung kondisi warga, ke depan kejadian seperti kemarin pasti terulang lagi. Pendataan ulang itu wajib, dan fungsi RT/RW sangat menentukan. Mereka harus mendata secara profesional,” tegasnya.

Rusdiaman menegaskan bahwa dorongan pendataan ulang Bansos tersebut murni demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.

“Saya ingin memperjuangkan hak masyarakat, bukan kepentingan politik semata,” ujarnya.

Dengan langkah ini, ia berharap penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar membantu warga yang membutuhkan.**)

Diduga Terjadi Penyalahgunaan Pembelian Solar Bersubsidi di Batu-batu, Marioriawa

ZONA BUSER , Soppeng — Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan praktik penyalahgunaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Batu-batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Aktivitas tersebut dikabarkan melibatkan penggunaan surat rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Sao Mario. Rabu 3 Desember 2025 

Menurut sumber yang mengaku mengetahui pola praktik tersebut, solar bersubsidi diduga dibeli menggunakan jeriken oleh beberapa pihak yang memanfaatkan kelonggaran sistem rekomendasi. Dalam informasi yang diterima, satu jeriken solar disebut dibeli seharga sekitar Rp190.000, lalu dijual kembali kepada petani dengan harga mencapai Rp250.000 per jeriken.

Masyarakat menilai pola seperti ini dapat berdampak pada ketersediaan solar bersubsidi bagi konsumen yang berhak, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk operasional harian mereka.

Sejumlah warga juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga aktivitas jual beli solar di luar ketentuan masih berpotensi terjadi. Mereka berharap instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan dinas teknis, melakukan pengecekan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.

Dari info sumber terdapat dugaan  bahwa pihak yang diduga terlibat merasa seolah-olah “kebal hukum”. Ia menyebut bahwa orang tersebut pernah menyampaikan ucapan seakan-akan dirinya tidak akan tersentuh oleh aparat kepolisian di Soppeng. Pernyataan ini masih berupa klaim narasumber dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya. Namun demikian, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan akan memuat pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan apabila konfirmasi telah diterima.

Pemuatan berita ini tetap dilakukan sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada publik, sementara redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang sesuai kode etik jurnalistik.

Jembatan Gantung Lakellu: Pekerjaan Ekstrem Didukung Tim Ahli Vertical Rescue Indonesia

ZONA BUSER , Soppeng- Proses pembangunan jembatan gantung di Lakellu  Desa Watu  Kecamatan Marioriwawo Soppeng Sulawesi Selatan terus menunjukkan progres signifikan. Di lokasi, tampak Tim Vertical Rescue Indonesia yang tengah melaksanakan tugas teknis di area konstruksi yang memiliki medan cukup menantang.

Foto Tim Vertical Rescue 

Pelaksana pembangunan jembatan gantung, Hendra, menjelaskan bahwa kehadiran Tim Vertical Rescue Indonesia menjadi bagian dalam proses pembangunan yang membutuhkan keahlian khusus. Rabu 3 Desember 2025

Foto kerja tim vertical rescue kerja bakti bersama 

“Tim vertical rescue hadir sebagai tenaga ahli yang mengaplikasikan teknik akses tali (rope access) serta kemampuan penyelamatan di ketinggian. Ini sangat membantu untuk memastikan proses konstruksi berjalan aman, efisien, dan dapat menjangkau titik-titik ekstrem,” ungkapnya.

Peran Tim Vertical Rescue dalam Pembangunan Jembatan

Tim ini diketahui memiliki sejumlah peran vital, di antaranya:

• Akses ke lokasi sulit: Mereka mampu mencapai area-area ekstrem seperti tebing curam atau sisi sungai yang tidak bisa dijangkau melalui metode konstruksi biasa.
• Pemasangan sistem kabel utama: Dengan teknik khusus, tim memasang kabel baja utama yang menjadi elemen utama jembatan, termasuk metode penyeberangan awal.
• Menjamin keselamatan kerja: Keahlian bekerja di ketinggian membuat tim ini menjadi garda terdepan dalam penerapan standar keamanan bagi seluruh pekerja di lokasi.
• Evakuasi medis darurat: Jika terjadi insiden, mereka siap melakukan evakuasi secara vertikal pada medan sulit.

“Singkatnya, tim vertical rescue menyediakan solusi teknis dan aspek keselamatan yang sangat krusial menghadapi tantangan geografis di lokasi pembangunan,” tambah Hendra.

Tni dan Polri di lokasi 

Kolaborasi TNI, Polri, dan Warga Setempat

Selain tim Vertical Rescue Indonesia, proses pembangunan ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Brimob Batalyon Bone Polda Sulsel, Polres Soppeng, serta jajaran Polsek turut hadir membantu menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan.

Foto TNI dan Polri serta Warga di lokasi

Di sisi lain, Kodim 1423/Soppeng bersama jajaran Koramil juga mengambil peran penting melalui pendampingan dan kegiatan kerja bakti.

Tak kalah penting, warga setempat juga menunjukkan antusiasme tinggi dengan ikut serta dalam membantu pekerjaan lapangan melalui gotong royong. Dukungan dari berbagai unsur ini menjadi cerminan kuatnya kerja sama dalam mewujudkan hadirnya jembatan gantung yang diharapkan dapat menjadi akses vital bagi masyarakat sekitar.

Polres Wajo Petakan Titik Kebutuhan Perbaikan dan Pembangunan Jembatan di Seluruh Wilayah Hukum

ZONA BUSER , WAJO – Dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, Polres Wajo melalui seluruh Polsek jajaran melakukan pendataan menyeluruh terkait titik-titik lokasi yang membutuhkan pembangunan jembatan baru maupun perbaikan jembatan yang ada. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Polres Wajo terhadap program pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur aman, layak, dan menunjang mobilitas masyarakat.

Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K melalui Kasi Humas Polres Wajo Iptu Kaomi, S.H menyampaikan bahwa pendataan dilakukan berdasarkan laporan Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah, bekerja sama dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.

“Pendataan ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan prioritas di lapangan, terutama pada akses-akses yang penting bagi mobilitas masyarakat, jalur ekonomi, pertanian, hingga pendidikan. Polres Wajo siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terkait sarana jembatan dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Berikut rangkuman sementara hasil pendataan Polsek jajaran Polres Wajo:

1. Polsek Pitumpanua

Total titik: Dalam pendataan

Jembatan Baru: Proses pendataan

Perbaikan Jembatan: Proses pendataan.

2. Polsek Keera

Total titik: Dalam pendataan

Jembatan Baru: Belum ada data

Perbaikan Jembatan: Belum ada data.

3. Polsek Gilireng

Total titik: 2 lokasi

Jembatan Baru:

Desa Pole Onro – Desa Lairung, panjang ± 35 meter

Dusun Alausalo – Aripi, panjang ± 25 meter (akses pertanian)

Perbaikan Jembatan:

Desa Pole Onro – Desa Polewalie, jembatan gantung panjang ± 35 meter.

4. Polsek Maniangpajo

Total titik: Dalam pendataan

Jembatan Baru: Belum ada data

Perbaikan Jembatan: Belum ada data.

5. Polsek Belawa

Total titik: Dalam pendataan

Jembatan Baru & Perbaikan: Belum ada data.

6. Polsek Penrang

Total titik: 1 lokasi

Perbaikan Jembatan:

Desa Benteng, panjang ± 10 meter

Penghubung Kelurahan Doping – Desa Benteng

Jembatan Baru: Nihil.

7. Polsek Tanasitolo

Total titik: Dalam pendataan

Jembatan Baru & Perbaikan: Dalam pendataan.

8. Polsek Majauleng

Total titik: Menunggu data lanjutan

Jembatan Baru & Perbaikan: Belum ada data.

9. Polsek Takkalalla

Total titik: Belum ada data

Jembatan Baru & Perbaikan: Dalam pendataan.

10. Polsek Bola

Total titik: Belum ada data

Jembatan Baru & Perbaikan: Belum ada data

11. Polsek Pammana

Total titik: Belum terlapor

Jembatan Baru & Perbaikan: Belum ada data.

12. Polsek Sabbangparu

Total titik: 2 lokasi

Perbaikan Jembatan:

Desa Liu (wilayah Tompace), panjang ± 25–30 meter, penghubung Desa Liu – Kelurahan Walanae – Desa Tadangpalie

Jembatan gantung Desa Wage, panjang ± 150 meter

Jembatan Baru: Belum ada data.

13. Polsek Tempe

Total titik: Belum ada data

Jembatan Baru & Perbaikan: Dalam pendataan.

Iptu Kaomi menambahkan, Humas Polres Wajo akan terus melakukan pembaruan informasi terkait perkembangan pendataan, termasuk rekomendasi prioritas dan tindak lanjut pembangunan maupun perbaikan jembatan di seluruh wilayah hukum Polres Wajo.

“Data ini sangat penting sebagai dasar koordinasi lanjut antara Polres dan Pemerintah Daerah. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan terkait kebutuhan perbaikan atau pembangunan jembatan di wilayah masing-masing,” tutupnya.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Media Disebut Pilar Keempat Demokrasi, Begini Penjelasannya

ZONA BUSER , Soppeng — Media massa kerap disebut sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. Istilah ini kembali menjadi sorotan publik seiring meningkatnya peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rabu (3/12)

Dalam struktur demokrasi, terdapat tiga pilar utama yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memegang fungsi berbeda namun saling mengimbangi untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Di luar tiga pilar tersebut, media massa hadir sebagai kekuatan tambahan yang mengawal jalannya demokrasi.

"Media disebut pilar keempat karena memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting. Pers menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus ruang kritik yang menjaga transparansi,” ujar seorang pemerhati komunikasi publik.

 

Peran media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik, penggunaan anggaran, hingga kinerja pejabat. Dengan adanya pers yang bebas dan independen, masyarakat dapat memperoleh informasi yang objektif dan pemerintah terdorong untuk bekerja secara terbuka.

Keberadaan media yang kuat menjadi salah satu indikator sehatnya demokrasi. Pemerintah maupun masyarakat diimbau untuk terus mendukung kebebasan pers agar fungsi pengawasan tetap berjalan dan hak publik atas informasi dapat terpenuhi.

Dengan demikian, media massa tidak sekadar sarana penyebaran informasi, melainkan komponen penting yang menjaga keseimbangan kekuasaan di negara demokratis.