Rusdiaman mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawal agar seluruh bantuan pemerintah—baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai—sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Selaku wakil rakyat, saya berkewajiban mengawal bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat. Saya berharap semuanya tepat sasaran karena ini sangat membantu warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia menuturkan bahwa pada penyaluran bantuan pangan nasional sebelumnya yang didistribusikan Bulog, banyak warga mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu, sejumlah warga yang dinilai lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.
“Banyak warga telpon saya, mengeluh tidak mendapatkan bantuan. Di sisi lain, mereka melihat ada yang lebih mampu malah menerima. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya.
Menurut Rusdiaman, persoalan tersebut muncul karena data yang digunakan masih merupakan data lama. Karena itu, ia meminta aparat kelurahan dan desa untuk turun langsung melihat kondisi warga agar pendataan lebih akurat dan mutakhir.
“Kalau pejabat kelurahan tidak mau turun lapangan melihat langsung kondisi warga, ke depan kejadian seperti kemarin pasti terulang lagi. Pendataan ulang itu wajib, dan fungsi RT/RW sangat menentukan. Mereka harus mendata secara profesional,” tegasnya.
Rusdiaman menegaskan bahwa dorongan pendataan ulang Bansos tersebut murni demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
“Saya ingin memperjuangkan hak masyarakat, bukan kepentingan politik semata,” ujarnya.
Dengan langkah ini, ia berharap penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar membantu warga yang membutuhkan.**)
FOLLOW THE ZONABUSER.ID | BERITA TERKINI HARI INI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow ZONABUSER.ID | BERITA TERKINI HARI INI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram