Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun masyarakat di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Hal itu ditegaskan melalui peringatan kesehatan bergambar pada setiap kemasan rokok serta berbagai regulasi pembatasan iklan dan kawasan tanpa rokok.
“Saya sadar merokok itu berbahaya, tapi ini sudah jadi kebiasaan. Selama masih dilegalkan dan dijual bebas, kami sebagai perokok merasa negara juga ikut membiarkan.
Kalau memang rokok dianggap berbahaya, seharusnya aturannya lebih tegas atau sekalian dilarang,” ujar AR, seorang perokok aktif.
Jika rokok memang membahayakan perokok dan orang di sekitarnya, maka solusi paling tegas adalah menutup semua pabrik rokok. Selesai.
Namun negara tidak berjalan hanya dengan satu variabel “bahaya”, ada beberapa realitas besar yang membuat kebijakan itu tidak pernah diambil, meski semua orang tahu rokok berbahaya:
1. Negara Mengakui Rokok Berbahaya, Tapi Tetap Melegalkan
Ini kontradiksi terbuka:
Rokok diakui berbahaya (peringatan kesehatan, iklan dibatasi)
Tapi tetap dilegalkan dan dikenakan cukai tinggi
Artinya: negara tidak melarang, tapi mengendalikan dan memungut keuntungan.
2. Faktor Ekonomi yang Sangat Besar
Jika semua pabrik rokok ditutup:
Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan (buruh pabrik, petani tembakau, cengkeh)
Penerimaan negara dari cukai rokok (ratusan triliun rupiah per tahun) hilang
Banyak daerah bergantung pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Negara belum siap menanggung efek domino itu.
3. Pendekatan Negara: Bukan “Larangan Total”, Tapi “Pembatasan”
Karena itu yang diambil:
Cukai dinaikkan
Iklan dibatasi
Kawasan tanpa rokok
Edukasi bahaya rokok
Ini pendekatan reduksi dampak, bukan penghapusan total.
4. Kalau Ditutup Total, Risiko Lain Muncul
Larangan total justru berpotensi:
Muncul rokok ilegal lebih masif
Negara kehilangan kontrol
Bahaya kesehatan tetap ada, tapi tanpa pengawasan
Kesimpulan Jujur
Kalimat Anda ini kuat dan menohok:
“Kalau memang rokok membahayakan perokok dan tidak perokok, satu kata: tutup semua pabrik rokok, selesai.”
Namun, di tengah pengakuan tersebut, muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: jika rokok memang membahayakan semua pihak, mengapa pabrik rokok tidak ditutup sepenuhnya?
Secara logika kesehatan publik, jawabannya tampak sederhana. Rokok telah terbukti menjadi pemicu berbagai penyakit serius seperti kanker, gangguan jantung, dan penyakit pernapasan.
Organisasi kesehatan dunia pun menyebut rokok sebagai salah satu penyebab utama kematian yang sebenarnya dapat dicegah.
Dari sudut pandang ini, penutupan seluruh pabrik rokok dinilai sebagai langkah paling tegas dan efektif untuk menghentikan dampak buruk tersebut.
Namun, kebijakan publik tidak hanya berdiri di atas satu aspek kesehatan semata. Industri rokok di Indonesia telah lama menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional.
Jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang kecil. Penutupan total pabrik rokok secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran dan masalah sosial baru yang tidak ringan.
Selain itu, rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai.
Dana tersebut selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembiayaan kesehatan, pembangunan daerah, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan ke daerah penghasil tembakau dan rokok. Jika industri ini dihentikan total, negara harus menyiapkan sumber penerimaan pengganti dalam jumlah yang sangat besar.
Atas dasar itulah, pemerintah memilih jalan tengah dengan pendekatan pengendalian, bukan pelarangan total. Kebijakan yang diambil antara lain kenaikan tarif cukai secara bertahap, pembatasan iklan, penerapan kawasan tanpa rokok, serta kampanye edukasi bahaya merokok. Langkah ini bertujuan menekan angka perokok, khususnya pada usia muda, tanpa mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial secara drastis.
Di sisi lain, penutupan total pabrik rokok juga dikhawatirkan memicu maraknya peredaran rokok ilegal. Tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, rokok ilegal justru dapat beredar lebih bebas dengan kualitas yang tidak terjamin dan tanpa kontribusi penerimaan negara.
Kondisi ini berpotensi memperburuk persoalan kesehatan sekaligus penegakan hukum.
Meski demikian, suara kritis dari masyarakat tetap patut menjadi perhatian. Pernyataan sederhana namun menohok kerap muncul:
“Jika rokok membahayakan perokok dan nonperokok, satu kata saja—tutup semua pabrik rokok.” Kalimat ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap kebijakan yang dinilai masih setengah hati dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah mencari keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi. Transisi menuju pengurangan ketergantungan terhadap industri rokok, pengalihan mata pencaharian petani tembakau, serta penguatan sektor ekonomi alternatif menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa ditunda.
Pada akhirnya, polemik rokok bukan hanya soal ekonomi atau kesehatan semata, melainkan soal keberanian negara dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang. Selama rokok masih diproduksi dan dilegalkan, perdebatan tentang bahaya dan tanggung jawab negara akan terus bergulir di ruang publik.
FOLLOW THE ZONABUSER.ID | BERITA TERKINI HARI INI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow ZONABUSER.ID | BERITA TERKINI HARI INI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram