Data Sensus Ekonomi Dipertanyakan, Akurasi Desil Warga Ikut Jadi Sorotan
SOPPENG — Akurasi pendataan ekonomi kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan warga terkait dugaan ketidaktepatan klasifikasi usaha saat proses pendataan di lapangan.
Persoalan tersebut dinilai penting karena kualitas data dasar akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam memetakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Seorang warga kepada tim media mengaku sempat membantah klasifikasi yang diberikan petugas ketika dilakukan pendataan di rumahnya. Menurutnya, usaha makanan yang dijalankan istrinya dari rumah baru sebatas menjual menu makanan, namun dalam proses pendataan justru diarahkan masuk dalam kategori industri.
Namuh hal tidak dicatat masuk usaha industri, tapi pertanyaan ?? " Bagaimana masyrakat yamg lain apakah bisa dipastikan tidak ada kesalahan hal serupa, jelasnya ,Sabtu 5/9/26
Pengalaman tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih luas. Jika masih terdapat kemungkinan perbedaan antara kondisi usaha yang sebenarnya dengan data yang dicatat petugas, bagaimana memastikan data ekonomi masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan?
Kekhawatiran itu semakin relevan ketika data sosial-ekonomi digunakan sebagai salah satu bahan dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat. Pengelompokan masyarakat ke dalam desil idealnya ditopang data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bukan Berarti Seluruh Data Desil Salah
Meski demikian, persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh data desil masyarakat tidak akurat. Data desil merupakan hasil pengolahan berbagai indikator sosial-ekonomi dan tidak semata-mata ditentukan oleh satu kegiatan pendataan.
Namun, apabila terdapat kesalahan pada data dasar, terutama mengenai kondisi ekonomi, kepemilikan usaha, pekerjaan atau sumber pendapatan, maka tetap ada potensi informasi tersebut memengaruhi pemetaan kondisi masyarakat.
Karena itu, proses pendataan tidak seharusnya hanya mengejar jumlah data yang berhasil dikumpulkan. Ketepatan informasi dan kemampuan petugas memahami kondisi responden juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.
Warga Berhak Mempertanyakan Data
Masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya semestinya memiliki ruang untuk memberikan koreksi atau klarifikasi.
Sebab, satu kesalahan pencatatan mungkin terlihat sederhana ketika berdiri sendiri. Namun jika kesalahan serupa terjadi pada banyak rumah tangga, persoalannya dapat berkembang menjadi masalah kualitas data secara lebih luas.
Pertanyaannya kini bukan sekadar berapa banyak warga yang sudah didata, tetapi juga seberapa akurat data tersebut menggambarkan kehidupan ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Instansi terkait diharapkan dapat memastikan mekanisme verifikasi dan koreksi berjalan dengan baik, sehingga data yang digunakan dalam berbagai kebijakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
ZONABUSER.ID — Data yang akurat bukan hanya soal angka, tetapi soal memastikan kondisi nyata masyarakat tidak salah dituliskan di atas kertas.
