Kerusakan Jalan Sebagai Cermin Lemahnya Kepedulian Pemerintah

Undang-undang sebenarnya sudah memberi payung hukum yang jelas. Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan, bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Artinya, ketika pemerintah abai, itu bukan hanya soal kinerja, tapi juga bisa diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar warga.

ZONA BUSER, SOPPENG, Sulawesi Selatan – Warga mengeluhkan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Soppeng, tepatnya dari Desa Labae, dengan Kabupaten Bone. Jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan berubah menjadi "kubangan kerbau" saat musim hujan tiba.

Jalan yang seharusnya menjadi jalur vital penghubung antar kabupaten ini dipenuhi lubang besar dan genangan air. Kondisi ini sangat menyulitkan aktivitas warga dan mengancam keselamatan pengendara.

"Setiap musim hujan, jalan ini seperti kubangan kerbau. Lubangnya dalam dan airnya menggenang, sangat berbahaya bagi pengendara motor," Ujar Syamsuddin  seorang pengguna jalan yang sering melintas di jalur ini. Selasa, 28/10/2025.

Kerusakan jalan ini juga berdampak pada sektor ekonomi. Biaya transportasi meningkat karena kendaraan sering mengalami kerusakan akibat jalan yang buruk. Selain itu, waktu tempuh perjalanan juga menjadi lebih lama.

Warga berharap pemerintah provinsi segera turun tangan untuk memperbaiki jalan ini. Mereka meminta agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya tambal sulam, agar jalan tersebut bisa bertahan lebih lama.

"Sebagai Pengendara yang rutin bayar pajak ke Pemerintah provinsi untuk segera memberikan perhatian serius terhadap masalah ini demi kelancaran aktivitas dan peningkatan perekonomian masyarakat." Tutupnya. **

#Redaksi#