Di Rakor Pertanahan Sulsel, Bupati Suwardi Haseng Tegas Tolak Pungli dan Korupsi

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan” ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen tanah Area Penggunaan Lain (APL) di Sulawesi Selatan masih belum tersertifikasi.

Menurutnya, sertifikasi tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

“Penertiban aset merupakan langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan bahwa sektor pertanahan merupakan salah satu area yang paling rawan praktik korupsi.

Ia mendorong integrasi data antarinstansi serta penerapan sistem layanan berbasis digital guna meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kualitas layanan publik. Transparansi dan digitalisasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah serta digitalisasi layanan pertanahan.

“Kami siap mendukung kolaborasi antara ATR/BPN dan KPK. Kepastian hukum atas tanah merupakan faktor penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan lahan, termasuk mendorong redistribusi tanah objek reforma agraria seperti lahan telantar dan eks-HGU agar dapat dimanfaatkan oleh petani.

“Kita ingin memastikan tanah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sistem yang bersih, profesional, dan berintegritas, layanan pertanahan di Soppeng harus semakin cepat, mudah, dan bebas korupsi,” pungkasnya

.

Rakor ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara ATR/BPN, KPK, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan, sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem pertanahan yang akuntabel dan berkelanjutan. (***)