KORAMIL 1423-03/LILIRILAU GELAR KARYA BAKTI PEMBERSIHAN SAMPAH ORGANIK DI SDN 187 MANU MANU

ZONA BUSER , Lilirilau, Selasa 4 November 2025  2025 pukul 08.00 WITA, telah dilaksanakan kegiatan Karya Bakti Pembersihan Sampah Organik yang masuk ke dalam saluran air bertempat di SDN 187 Manu Manu, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta upaya mencegah tersumbatnya aliran air akibat penumpukan sampah organik di sekitar area sekolah.

Turut Hadir dalam Kegiatan:

1. Personel Koramil 1423-03/Lilirilau
2. Kepala Sekolah SDN 187 Manu Manu, Ibu Rosmelli, S.Pd. SD
3. Guru PJOK, Ibu Wilda Agustin, S.Pd
4. Guru Wali Kelas, Ibu Karmila, S.Pd
5. Serta para murid SDN 187 Manu Manu

Sektor/Lokasi Kegiatan:

• Pembersihan sampah organik yang masuk ke dalam selokan sepanjang ±50 meter di area sekolah.

Melalui kegiatan karya bakti ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga sekolah dan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.

Hingga pukul 09.30 WITA, kegiatan karya bakti masih berlangsung dalam keadaan aman dan lancar dengan semangat gotong royong seluruh peserta.**)

Disiplin ASN Diperketat, Absen Tanpa Alasan Bisa Berujung Pemecatan

   Foto Ilustrasi

ZONA BUSER,  Jakarta, 4 November 2025 — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan disiplin kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui ketentuan terbaru, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tanpa hak pensiun maupun tunjangan lainnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa ASN wajib menaati ketentuan jam kerja dan menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa alasan sah telah menjadi salah satu penyebab tertinggi dalam kasus pemberhentian ASN di berbagai instansi. “Kami ingin menegaskan bahwa absensi tanpa keterangan, meskipun terlihat sepele, bisa berdampak fatal bagi karier ASN. Bagi mereka yang terbukti melanggar berat, pemberhentian dilakukan tanpa hak pensiun dan tanpa penghargaan kepegawaian,” ujar pejabat BKN.

Menurut aturan, ASN yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 10 hari kerja dalam satu tahun tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara pelanggaran yang lebih ringan, seperti absen 3–5 hari, akan dikenakan sanksi berupa teguran atau penundaan kenaikan pangkat.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. “Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik yang efektif. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal etika, tanggung jawab, dan integritas,” tambahnya.

Dengan penegakan aturan ini, diharapkan kinerja birokrasi semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

---

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan Hukum
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Telp. (021) 8088-8888
Email: humas@bkn.go.id
Situs web: www.bkn.go.id

---

Polres Wajo Sosialisasi SKCK Full Daring Lewat Aplikasi Super App Presisi

ZONA BUSER, WAJO-Polres Wajo melakukan sosialisasi terkait penerapan SKCK Full Daring melalui Aplikasi Super App Presisi. Program ini merupakan inovasi dari Polri yang telah resmi diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Aplikasi Super App Presisi dapat diunduh melalui Playstore maupun App Store. Melalui sistem SKCK Full Daring, masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran dari mana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam, tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi.

Untuk proses penerbitan, masyarakat juga dapat memilih waktu dan tempat pengambilan SKCK sesuai kebutuhan, sehingga tidak perlu lagi mengantre lama di loket pelayanan.

Selain itu, pembayaran biaya PNBP kini lebih transparan karena dilakukan secara langsung melalui akun resmi BRI Virtual Account, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan mudah.

Kasat Intelkam Polres Wajo IPTU Zulkarnain, S.Sos menegaskan bahwa meskipun sistem daring telah diberlakukan, pelayanan langsung tetap tersedia di ruang pelayanan SKCK Polres Wajo. Hal ini dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran SKCK secara daring.

“Dengan adanya sistem SKCK Full Daring ini, kami berharap masyarakat dapat semakin mudah dan cepat dalam mengurus SKCK tanpa harus mengantre lama di kantor polisi,” ujar IPTU Zulkarnain.

Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, 10 Orang Dibawa untuk Diperiksa

ZONA BUSER ,Pekanbaru, 3 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11) malam. Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. Menurutnya, OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Riau pada hari ini. Ada sejumlah pihak yang diamankan, termasuk penyelenggara negara,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Senin malam.

Dari informasi awal, operasi ini diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Beberapa pihak yang diamankan langsung dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan menyatakan bahwa Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan oleh KPK dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Bapak Gubernur dimintai keterangan untuk membantu proses klarifikasi oleh KPK. Jadi bukan ditangkap atau ditahan,” jelasnya dalam keterangan terpisah.

KPK sendiri masih melakukan pendalaman terhadap bukti dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Rencananya, lembaga tersebut akan mengumumkan secara resmi hasil OTT beserta penetapan status hukum para pihak pada Selasa (4/11).

Latar Belakang

Abdul Wahid menjabat sebagai Gubernur Riau sejak 2021. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu dan dikenal aktif mendorong pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

OTT terhadap kepala daerah ini menambah daftar panjang pejabat provinsi yang terjerat operasi tangkap tangan KPK, setelah sebelumnya kasus serupa menimpa beberapa gubernur di berbagai provinsi lain.

Editor: Redaksi

Sumber: KPK, detik.com, CNN Indonesia, Riaupos, Antaranews

Jalan Provinsi Rusak Belum Diperbaiki, Warga Minta Penanganan Sementara

Foto kerusakan jalan provinsi area Labessi - takalala

ZONA BUSER , Soppeng , 3 November 2025  Kondisi jalan provinsi Sulawesi Selatan semakin memprihatinkan. Sejumlah titik jalan provinsi di Soppeng  mengalami kerusakan cukup parah seperti lubang besar dan aspal yang mengelupas. Hingga kini, jalan tersebut belum mendapatkan perbaikan dari pihak terkait.

Warga setempat mengeluhkan kondisi ini karena membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari dan musim hujan. “Kalau hujan, lubangnya tidak kelihatan. Sudah beberapa kali ada motor tergelincir,” ujar Bahar ( 30) salah satu pengendara yang sering melintas  dijalan provinsi poros Labessi- Takalala arah Bone Makassar

Sementara masyarakat yang lainnya  berharap pemerintah provinsi Sulawesi Selatan  segera melakukan penanganan sementara, seperti menutup lubang dengan material seadanya, sebelum dilakukan perbaikan permanen. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan kendaraan yang melintas.

“Kami tidak menuntut langsung diaspal semua, tapi paling tidak ada tindakan sementara supaya aman,” tambah warga ditempat terpisah di Takalala

Pihak pemerintah daerah diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi agar jalan provinsi tersebut segera mendapat perhatian dan perbaikan, pungkasnya

Kontroversi Rokok Ilegal vs Legal, Warga Terbelah dalam Pandangan

                           Foto Ilustrasi

ZONA BUSER , Jakarta, 3 November 2025 — Perdebatan mengenai rokok ilegal dan legal kembali mencuat di tengah masyarakat. Meski pemerintah terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, sejumlah warga justru memiliki pandangan beragam tentang keberadaan produk tersebut.

Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, rokok ilegal dianggap sebagai “alternatif murah” di tengah naiknya harga rokok resmi. “Sekarang harga rokok legal mahal sekali. Kalau kerja harian, kadang nggak cukup kalau beli yang legal,” ujar Slamet (42), buruh pabrik asal Bekasi. Ia mengaku sering membeli rokok tanpa cukai karena harganya bisa setengah dari rokok legal.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dian (29), pegawai swasta di Jakarta. Ia menilai konsumsi rokok ilegal justru merugikan negara. “Kalau beli rokok ilegal, berarti kita mendukung pelanggaran hukum. Pajak dari rokok legal kan masuk ke negara, buat bantu pembangunan dan kesehatan juga,” tuturnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan pendapatan negara. Sepanjang tahun 2025, DJBC mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun akibat peredaran rokok tanpa pita cukai.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai persoalan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Ekonom Universitas Indonesia, Bima Yudha, menyebut akar masalahnya terletak pada kesenjangan harga akibat tingginya tarif cukai. “Ketika harga rokok legal terlalu tinggi, pasar akan mencari substitusi. Di sinilah rokok ilegal menemukan celahnya,” jelasnya.

Sementara itu, di media sosial, perdebatan antara pendukung rokok legal dan ilegal juga ramai diperbincangkan. Sebagian warganet menilai pemerintah harus mencari solusi agar harga rokok legal tetap terjangkau tanpa menurunkan penerimaan negara.

"Kalau semua serba mahal, jangan salahkan rakyat cari yang murah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter). Namun ada juga yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum: “Murah belum tentu benar. Kalau ilegal, ya tetap salah.”

Perdebatan soal rokok ilegal dan legal tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Selama kesenjangan harga dan daya beli masyarakat masih menjadi persoalan, kontroversi ini akan terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Dari Kreativitas hingga Kepemimpinan, Sekjen IWO Telly Nathalia Temui SBY di IdeaFest

ZONA BUSER , JAKARTA – Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai salah satu momen spesial di ajang IdeaFest 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 2 November 2025. Di tengah riuhnya festival kreatif terbesar di Indonesia itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO), Telly Nathalia, akhirnya bertemu kembali dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah sekian lama tidak bersua.

Pertemuan tersebut terjadi secara informal di sela-sela sesi diskusi dan networking yang menjadi bagian dari rangkaian acara bertema “(Cult)ivate the Culture.” IdeaFest tahun ini memang menjadi ruang temu lintas generasi dan profesi, mempertemukan para kreator, pemimpin, dan tokoh perubahan dari berbagai latar belakang.

“Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak SBY. Beliau tetap hangat, penuh semangat, dan terlihat sangat sehat. Seperti yang beliau katakan, beliau kini lebih bahagia karena merasa bebas dan merdeka saat aktif di bidang seni,” ujar Telly Nathalia usai pertemuan singkat itu melalui keterangan tertulis pada Senin (3/11/2025).

Sekjen IWO menjelaskan bahwa SBY hadir sebagai salah satu tamu kehormatan dalam sesi khusus yang membahas peran kepemimpinan dalam membentuk budaya dan narasi publik. Kehadirannya menarik perhatian banyak peserta, terutama generasi muda yang ingin mendengar langsung pandangan beliau tentang dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Pertemuan antara Telly dan SBY bukan sekadar reuni personal, tetapi juga simbol kesinambungan dialog antara generasi wartawan dan pemimpin nasional. Telly, yang dikenal aktif mendorong transformasi media digital, kebebasan pers, dan penguatan budaya, menyebut momen tersebut sebagai pengingat pentingnya komunikasi lintas zaman.

“Saya belajar dari Bapak SBY bahwa cita-cita harus tinggi, disertai keputusan-keputusan bijak untuk masa depan. Selain itu, asah terus kreativitas dan jangan pernah berhenti belajar sepanjang usia,” tambah Telly.

Sebagai informasi, IdeaFest 2025 berlangsung pada 31 Oktober–2 November, menghadirkan ratusan pembicara dan ribuan peserta dari berbagai sektor. Festival ini menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi, serta tempat bertemunya gagasan-gagasan besar yang membentuk masa depan Indonesia.

Pertemuan Telly Nathalia dan SBY menjadi salah satu highlight personal yang memperkaya narasi IdeaFest tahun ini—bahwa di tengah hiruk-pikuk inovasi dan kreativitas, nilai-nilai silaturahmi dan dialog tetap menjadi fondasi penting dalam membangun budaya yang sehat dan berkelanjutan.

“Selain Pak SBY, saya juga hadir di sesi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendengar langsung pemikiran beliau terkait pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. IdeaFest 2025 bukan hanya ajang bertukar pandangan, tapi juga ajang kreatif terbesar di Indonesia. Saya banyak berjumpa teman-teman jurnalis, pelaku media, serta penggagas dan pelaku industri kreatif, termasuk bidang AI,” tutupnya.

Kapolsek Tempe Amankan Konferensi Cabang PGRI Tempe 2025, Dukung Transformasi Pendidikan

ZONA BUSER , WAJO - Kapolsek Tempe, AKP Candra Said Nur, SH., MH, bersama personel Polsek Tempe turut hadir dalam acara Konferensi Cabang PGRI Tempe tahun 2025, yang berlangsung di Gedung PGRI Cabang Wajo, Jl. Rusa, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan Ketua PGRI Cabang Tempe untuk periode 2025-2030, yang dihadiri oleh sekitar 115 peserta.

Konferensi yang mengusung tema "Transformasi PGRI Tempe Menuju Indonesia Maju" ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Ketua PGRI Kabupaten Wajo, Dr. Muhammad Nur, M.Pd., Camat Tempe, Sultan Makulle, S.P., M.Si., Ketua Demisioner PGRI Cabang Tempe, Drs. Ahmad Riadi, MM., serta pemilik hak suara di wilayah Kecamatan Tempe.

AKP Candra Said Nur, SH., MH dalam kesempatan tersebut memberikan komentar terkait pentingnya kegiatan ini untuk kemajuan pendidikan di wilayah Tempe. "Kami mendukung penuh kegiatan ini sebagai langkah positif dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Tempe. Keamanan dan ketertiban selama acara ini berlangsung menjadi prioritas kami, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses," ujar Kapolsek Tempe.

Kapolsek juga memastikan bahwa seluruh personel Polsek Tempe telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya konferensi agar tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan aman dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di wilayah hukum Polsek Tempe,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi konferensi terpantau kondusif, berkat pengamanan yang dilakukan oleh Polsek Tempe bersama instansi terkait lainnya.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan akan semakin memperkuat peran PGRI dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Tempe dan Kabupaten Wajo secara keseluruhan.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**