Suwardi Haseng Ungkap Alasan Absen Konsolidasi Golkar di Soppeng

MAKASSAR — Teka-teki absennya Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam kegiatan konsolidasi Dapil Sulsel II Partai Golkar di Gedung La Patau, Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), akhirnya terjawab.

Bupati Suwardi diketahui berada di Makassar dan menggelar pertemuan privat dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin Moh Said, pada malam hari.

Pertemuan tersebut berlangsung di Apartemen 31, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Suwardi Haseng memang memiliki salah satu unit di apartemen tersebut sejak beberapa tahun terakhir.

Saat dikonfirmasi, Suwardi Haseng menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi secara tidak disengaja. Ia mengaku baru tiba dari Jakarta usai menjalankan agenda kedinasan dan langsung menuju apartemennya untuk beristirahat.

Namun secara kebetulan, ia bertemu Muhiddin Moh Said di area lift apartemen. Pertemuan itu kemudian berlanjut dengan perbincangan santai di lounge apartemen.

Meski disebut berlangsung tanpa agenda resmi, pertemuan keduanya memunculkan berbagai spekulasi politik. Apalagi, Muhiddin disebut baru saja menghadiri kegiatan konsolidasi Golkar di Soppeng dan masih mengenakan atribut khas Partai Golkar.

Dalam pembicaraan tersebut, keduanya dikabarkan membahas dinamika politik internal Partai Golkar, termasuk masa depan Golkar Soppeng dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel mendatang.

“Alhamdulillah, beliau merasa puas dengan pelaksanaan acara di Soppeng,” ujar Suwardi Haseng singkat.

Namun saat ditanya lebih jauh mengenai isi pembahasan politik dalam pertemuan tersebut, Suwardi memilih irit bicara.

“Sebagai kader Golkar Sulsel, saya banyak mendapat arahan dari beliau,” katanya.

Di sisi lain, Suwardi menegaskan ketidakhadirannya pada kegiatan konsolidasi siang hari bukan karena alasan politik, melainkan agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah kepala daerah lain, termasuk Bupati Luwu Timur, Maros, dan Bangkalan, mendapat undangan khusus untuk meninjau sistem pengolahan sampah TPS3R milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Bantar Gebang.

“Ini mendesak karena Soppeng tergolong terlambat. Sistem pengolahan sampah kita harus segera dibangun dari pusat, setidaknya paling lambat akhir tahun ini,” jelas Suwardi Haseng. (***)