Bayu Jalar Pertimbangkan Maju di Pilkada Semarang

ZONA BUSER | SEMARANG — Menjelang Pilkada Semarang 2024, Bayu Jalar Prayogo, seorang advokat dan pengusaha yang sukses dengan Biro Umroh Arbani Madinah Wisata, mulai mempertimbangkan secara serius untuk terjun ke dunia politik. Meskipun awalnya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri, Bayu kini tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk maju sebagai calon wakil wali kota atau bahkan wali kota Semarang.

"Dari awal saya tidak pernah berpikir untuk maju di Pilkada, tetapi dorongan dari masyarakat dan rekan-rekan politik membuat saya mulai mempertimbangkan hal ini dengan serius," kata Bayu saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa dorongan ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari jamaah umroh yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

Bayu, yang juga merupakan kader Partai Demokrat, menyatakan bahwa langkah ini tidak diambil secara tergesa-gesa. "Saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan partai politik. Ini adalah langkah besar, dan saya tidak ingin mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang," ungkapnya.

Meskipun masih dalam tahap pertimbangan, Bayu mengungkapkan bahwa ia telah mulai melakukan konsolidasi awal untuk melihat sejauh mana dukungan yang bisa diraih. 

"Kami sudah mulai melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak untuk memastikan apakah ada dukungan yang kuat. Ini penting karena tanpa dukungan yang solid, sulit untuk maju," jelas Bayu.

Bayu juga menegaskan bahwa ia akan siap maju jika ada partai atau koalisi yang mengajak dan memiliki visi yang sama untuk membangun Semarang. "Kalau memang ada partai atau koalisi yang memiliki visi yang sama dengan saya, saya siap untuk maju. Kita harus bersama-sama membawa Semarang ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Dengan jaringan yang luas dan dukungan yang mulai terbentuk, Bayu Jalar Prayogo tampaknya menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam Pilkada Semarang 2024 mendatang. (*)

Bahas Cawapres, Petinggi Tiga Partai Kumpul di Rumah Anies

ZONA BUSER | JAKARTA — Tim kecil dari tiga partai yakni Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya.

Dari PKS, M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.

Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping.

Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung.

“Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya.

Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

“Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,” katanya pula.

Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan.

Anies Sebut 3 Kreteria Calon Cawapres 2024

ZONABUSER.ID | JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membocorkan tiga kriteria tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Meskipun, Anies mengakui tidak ada kriteria khusus cawapres yang bakal digandengnya.

“Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Kita lihat tiga kriteria. Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan,” kata Anies di NasDem Tower, Senin (17/10) malam.

Kedua, sosok cawapresnya harus bisa membantu dan memperkuat stabilitas koalisi. Pasalnya, partai NasDem yang sudah mengusungnya, masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi dalam rangka memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Tiga pertimbangan itu yang menjadi faktor,” ucap Anies.

Meski demikian, Anies mengatakan, dirinya tidak terburu-buru untuk menentukan cawapres. Pasalnya, tahapan pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres masih lama dan proses penentuan koalisi masih berjalan. “Nama (cawapres) belum ada,” ujar Anies.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapres di Pilpres 2024. Paloh menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi pilihan Cawapres.

“Langsung kasih prioritas ke Bung Anies,” ucap Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10) lalu.

Jika dirinya atau Partai Nasdem yang memilih Cawapres untuk Anies, Paloh khawatir ada ketidakcocokan dengan Anies sebagai calon presidennya. 

Menurut dia, ketidakcocokan merupakan penyakit bagi pemerintahan ke depannya.

“(Misal dipilihkan) gimana kalau tidak cocok? Belum-belum cari penyakit,” demikian Paloh menandaskan. (jp)

Wartawan Garda Terdepan Lawan Corona, DPR RI Minta Pemerintah Beri Insentif Kepada Pers

AHAD NEWS ■ Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah agar perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak dampak dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, pada jumat (10/4/2020).

Politisi Partai Golkar itu menilai, tidak berlebihan menyebut bahwa pekerja pers adalah juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19 yaitu perang melawan Covid dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoax saat ini.

Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

BACA JUGA : Obat Corona Sudah Ada Dalam Al Qur'an, Bacalah Ini..

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan Pers," kata Meutya.

Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis seperti saat ini. **(**)

Denies Unpleasant Rumors, Zainut Tauhid: KH Ma'ruf Amin Is Healthy

JBN.CO.ID ■ Deputy General of the Indonesian Ulema Council, Zainut Tauhid said KH Ma'ruf's Amin condition was in good condition and was ready to take part in the inauguration process as vice president to be held Sunday  (10/20/2019).

This was revealed by Zainut Tauhid to refute unpleasant rumors about Ma'ruf Amin who is now 76 years old.

"He is in very healthy condition, lots of smiles, lots of light jokes," said Zainut Tauhid  after meeting Ma'ruf Amin at his private home, in Jakarta, Saturday (10/29/2019).

He had a conversation with Ma'ruf Amin, asking about the activities and preparation for the inauguration.

"He also had a special interview session for several media, and received a visit from the former Chairman of the DPD, Oesman Sapta Odang," he said.

MUI, he said, prayed that the entire inauguration process could run smoothly, there were no events that hampered the peak process of the democratic party.

There was no extraordinary activity at Ma'ruf Amin's house on Jalan Situbondo, Menteng, Central Jakarta, on the eve of the inauguration.

The plan, Ma'ruf will carry out the procession of inauguration and taking the oath of the vice president at 14.30 WIB tomorrow Sunday.

■ Agung Zakaria

Gibran Ready to Register in the 2020 Solo Election

JBN.CO.ID ■ President Joko Widodo's eldest son, Gibran Rakabuming Raka, said he would advance in the 2020 Solo Regional Election through the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP).

Gibran advanced strongly even though the Surakarta PDIP DPC had closed the door because it had proposed the Achmad Purnomo-Teguh Prakoso pair to get a recommendation as a candidate from Solo City from the PDI-P DPP.

"Yesterday I consulted with several PDIP seniors at the center, that I still had the opportunity to register through the DPP or DPD. I will not advance through independence. I will fight forward through PDIP," Gibran told reporters after an entrepreneurial dialogue in Solo, Saturday (10/19/2019).

But until now, Gibran has not been registered through the Central Java PDI-P or the PDI-P DPP. Gibran said he would register in the near future.

Previously, Gibran had registered himself as a PDIP Solo DPC cadre on September 23, 2019. But his chance to advance the Solo election through the Surakarta PDIP DPC had been closed.

Because, according to the Chairman of the DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, as a cadre of the process must obey the rules that apply in PDIP.

■ Sigit Purnomo

Habib Lutfi Attended Prayer Event For The Country

JBN.CO.ID ■ NU's charismatic cleric, Habib Lutfi Yahya  attended a joint prayer event held by the Central Java Regional Police which took place yesterday.

The event was held at the Central Java Regional Police Headquarters page, Jl. Pahlawan, Semarang City, was also attended by community leaders in Central Java.

Central Java Police Chief, Inspector General of Police. Ryco Amelza Dahniel, said the prayer program for the country was held as a thank you to the people of Central Java who have maintained the security and smoothness of the democratic party, the 2019 Elections, which took place some time ago.

Not only community leaders who attended the joint prayer  led by Habib Lutfi. Several Central Java Provincial Government officials were also present at the event, one of them was the Provincial Secretary of Central Java, Sri Puryono.

■ Irfan Hakim / Foto Dok Humas 

Prohibition of demonstrations, Observers: This has only happened since the reformation

JBN.CO.ID ■ Political observer Pangi Syarwi Chaniago said, the emergence of a ban on demonstrations leading up to and during the inauguration of the president-vice president for the 2019-2024 period, only this time occurred during the reform era.

Pangi worried that the prohibition from the police on the grounds of using discretion would disrupt the democratic climate in Indonesia. Especially if the reason for the use of discretion continues to be used, not only October 15-20.

"Actually, if you look at existing phenomena, this is the first time this has happened. Previous inaugurations have never been banned. Why should there be worries like this, maybe only the Police know, "Pangi said as quoted by jpnn.com, Friday (18/10)

The executive director of the Voxpol Center for Research and Consulting later emphasized that in terms of order and security, the existing ban was not a problem.

But in terms of freedom of opinion expressing aspirations, raises problems. Because the constitution guarantees the freedom of citizens to express their opinions in public.

Because expressing public opinion is protected by the constitution, according to Pangi, police discretion should not prevent the community from carrying out demonstrations.

"So the point is, if it is only limited, it is not allowed to protest around the DPR / MPR Building on 15-20 October, it is not really a problem. But if it continues after October 20, it will certainly be a big problem, "concluded Pangi.

Maigus Tinus, Hard Worker Ready to build Solok

JBN.CO.ID ■ Maigus Tinus expressed his determination to advance in regional elections in Solok Regency in 2020. He is increasingly popular now, along with the iconic Chicken Pillar "Kukuak Balenggek Arosuka" in Solok Regency.

Behind his simple appearance, it turns out Maigus has a great concept to develop Solok Regency.

Like what?

Maigus Tinus Jambak Manti Batuah, born in Nagari Talang, Gunung Talang Regency, Solok Regency, West Sumatra, on May 26, 1977. He is the son of Amir Bey Datuak Marajo, and Yuramlis' mother, born and raised in a strong family and religion and upholds high regard traditional Minangkabau values.

Armed with the experience of leading a national-scale company, and frequently visiting various regions throughout Indonesia, meeting and discussing with regional heads was a source of inspiration for Maigus to move forward in the 2020 elections.

Andalas University Alumni, Padang, West Sumatra, in 2001 is now a Public Occupational Health Safety Specialist, Partner of the Indonesian Ministry of Manpower.

Since married to Kartika Ningsih, this plamboyant man has been blessed with three children. They are Raihan Fajrial Hafiz (8 years), Aira Sabia Kanaya (5), and Mikayla Saqueena Salsabila (2.5).

What prompted Maigus Tinus to take part in the Solok regional elections in 2020?

Maigus Tinus said, to build a large Solok Regency, all elements need support. Including private sector investors. Because, the Solok Regency budget is very limited.

According to him, support from these third parties will accelerate development.

For this reason, the Secretary of the Solok Regency Family Association (PKKS) is very intensive in conducting socialization to the community. Support continues to flow along with intensive communication with a number of political parties in Solok Regency.

There have been three leaders of the winning party Pileg in Solok Regency welcomed Maigus with open arms. Solok Regency DPC Chairman Gerindra, Jon Firman Pandu, Solok Regency DPD Chair, Ahmad Rius, and Solok Regency DPC Democratic Party, Agus Syahdeman, said Maigus as a figure with great intentions to build a better Solok Regency. That, can not be separated from the gait of Maigus all this time.

"Solok Regency really needs a figure of a hardworking leader who is able to optimize the existing potential. I judge, Maigus Tinus will be able to boost the people's economy which is currently very far behind from other regions," Ahmad Rius said.

Meanwhile, Chairperson of the Solok Regency DPC Democrat Party, Agus Syahdeman believes Maigus will bring changes to the Solok Regency in the future if he is believed to be in the lead.

According to Agus Syahdeman, it is time for Solok District to be led by young people and hard workers. Because if our region does not have a new breakthrough and only relies on the existing APBD, then the progress of Solok Regency will be slow.

"Solok Regency has a very wide area and has many superior natural resources, especially agriculture and tourism. But the problem is we still lack Human Resources, especially in the direction of policy. If you want the Solok Regency to change, the community must also support that change. alone, "said Agus Syahdeman.

Meanwhile, Chairperson of the Solok Gerindra Regency DPC Party, Jon Firman Pandu rated Maigus's figure as an adult. Both in the economic and social fields.

"Having a number of companies in Indonesia, and having large corporate clients, the figure of Maigus certainly cannot be doubted. The brilliant concept, is believed to be able to provide an extraordinary leap for the Solok Regency going forward," he said.

The stronger his support, Maigus became one of the big magnets in the Solok Regency election in 2020. Maigus was touted as the ideal leader "now," because besides being young, he was also considered intelligent and polite.

Author ■ Rijal Islamy
Editor ■ Dimas

MUI Asks the President to Really Keep the Promise of Campaign

JBN.CO.ID ■ The Indonesian Ulema Council (MUI) through Zainut Tauhid Sa'adi issued several peaceful messages ahead of the president's inauguration.

In its release, MUI appealed to all Indonesian people to participate in the success of the five-year state agenda, namely the inauguration of the elected President and Vice President from the 2019 Election results.

The appeal was conveyed in order to create situations, conditions that are cool, conducive and peaceful. So that the state agenda runs smoothly, orderly and safely.

MUI believes that the inauguration of the elected President and Vice President for the 2019-2024 service period is a very important state agenda. Not only because it became a mandate in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but also because the position of the President and Vice President is a state leader who has a noble duty and carries out the people's mandate to maintain the integrity and survival of the nation and state.

MUI appealed to the public, especially students, to respect the mechanism of law and democracy. Demonstrations to express opinions are human rights protected by the constitution. But in its implementation it must continue to heed the values ​​of politeness, order and statutory regulations.

"It must not, in the name of democracy, carry out anarchist actions, disturb public order let alone try to derail the established state agenda. Because the action is essentially a form of denial of the values ​​of law and democracy itself, "he stressed.

In addition, continued Zainut Tauhid Sa'adi, the MUI asked students who wanted to demonstrate to ask the President to issue a Perppu on the KPK Law, preferably through the available constitutional mechanism, both through legislative review and judicial review.

What is interesting in the MUI's message is that the MUI appealed to the President and Vice-President elected for service 2019 - 2024 to truly fulfill their promises and programs during the campaign period, and undertake efforts to realize the ideals of the proclamation of Indonesian independence and the state goals set out in The Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely protecting the entire nation and all of Indonesia's blood spills, advancing public welfare, educating the nation's life and participating in carrying out world order based on independence, eternal peace and social justice.

■ Aisha Syifa

3 Candidates for Solo Mayor Have Been Visiting KPU Solo

JBN.CO.ID ■ The election of regional heads to elect the pairs of Mayor and Deputy Mayor of Solo for the 2020-2025 period to be held in 2020, is expected to be exciting with the emergence of many individual candidates from the path.

Until Wednesday (10/16/2019), there were three people who said they would go forward in the 2020 elections and came to the Solo City Election Commission (KPU) to find information about the nomination requirements.

Solo KPU Chair Nurul Sutarti, said that prior to the registration period of the mayor and deputy mayor of Solo in December 2019, three Solo residents had come to the KPU to request registration requirements from each channel.

The three people are, Isa Ansori from the People's Struggle Command Post (Pospera), a volunteer group of supporters Joko Widodo in the last presidential election that will bring one of the Pospera leaders.

Then Bagyo Wahyono from Rat Pithi Hanoto Baris Network and Henry Indraguna, Indonesian Unity Party (Perindo) candidate who failed to go to Senayan.

Pospera, which will enliven the Solo City Election, will take an individual route to one of the figures whose names have not been mentioned.

Implicitly, Isa Ansori only mentioned the person to be nominated as Solo Mayor 2020-2025 was a member of the Regional Representative Council (DPD) from Central Java.

"If the Pithi Hanoto Baris Rat Network is planned to propose the couple Bagyo Wahyono and F.X. Supardjo through individual channels. They ask about the requirements and registration mechanism for selecting the mayor from the individual lane," said KPU Chairperson Solo.

Among the last three people were candidates for the 2019 DPR RI constituency from the Indonesian Unity Party (Perindo), Henry Indraguna.

Candidates who declare themselves out of Perindo, come to the KPU office also ask for an explanation of the registration of candidates for the Mayor of Solo from the individual lane.

Nurul Sutarti explained to three people about the requirements that must be met and the stages of submission of individual candidate registration documents from 11 December 2019 to 5 March 2020.

Among the requirements that must be met in the submission of candidates for mayor must be one package, namely candidates for mayor and candidate for mayor.

In addition, candidates must submit a statement of support containing the name and identification number of the population (NIK) along with the signature and attached with a photocopy of the National Identity Card (KTP).

"Those who register as candidates for mayor and deputy mayor through individual channels, are required to be supported by 8.5 percent of the total Permanent Voter List (DPT) in the last election, in more than 50 percent of the counties," he explained.

Nurul added, based on DPT data in the last election, the total registered voters were 421,999 people. Referring to the data, he said, each candidate for mayor who registered through an individual route must have at least 35,870 people from three districts.

Meanwhile, in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), Solo City has long agreed to bring the deputy mayor of Solo, incumbent Achmad Purnomo, who is paired with the PDIP Solo DPC Secretary, Teguh Prakosa, to run in the upcoming local elections. The couple's name has now been socialized and is just waiting for a recommendation from the PDI-P DPP.

In addition, the name of President Jokowi's son, Gibran Rakabuming, also appeared as a candidate for Mayor of Solo. Recently, a catering businessman who is now opening a martabak business is conducting a political safari, including visiting Solo Mayor FX Hadi Rudyatmo who is also the Chairperson of the PDIP Solo DPC.

BEM Unibos Condemns the Silencing of Demonstrations Ahead of the Presidential Inauguration

JBN.CO.ID ■ The statement of the South Sulawesi Regional Police Chief calling for no demonstrations ahead of the presidential inauguration on 20 October, was unfortunate by various parties.

One of them was delivered by the Student Executive Board (BEM) of the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) Bosowa University (UNIBOS) Makassar.

General Chairman of the BEM FISIP UNIBOS Makassar, Rey Gunarmin, in his release tonight assessed that the statement from the police was a threat to citizens if anyone wanted to express their aspirations.

"It is very unfortunate related to the appeal issued by the South Sulawesi Regional Police that the ban on demonstrations began on October 16-20, 2019," Rey said, Tuesday, October 15.

Rey said that in Act No. 9 of 1998 concerning freedom of expression, it was not explained that in the context of the presidential inauguration it was forbidden to carry out demonstrations of any kind and issue.

According to him, it becomes funny when this appeal is based on security reasons and conducivity of the state, it seems that the security forces are afraid in welcoming the inauguration of the head of state.

"In our opinion, don't overdo it. TNI-Polri should have been able to detect / ascertain which groups will carry out movements or actions that are intended to frustrate / reject the inauguration of the president and vice president, don't even be confused with all, "he stressed. (Rls/Foto: ilustration)

Case Kivlan Zen, Lawyer: Hopefully there will be no intervention

JBN.CO.ID ■ Kivlan Zen said that he was optimistic that the South Jakarta District Court granted the pretrial lawsuit filed in connection with the determination of the suspect by the police.

Kivlan's lawyer, Tonin Tachta in Jakarta, Tuesday (07/30/2019), said that the South Jakarta District Court held a hearing on the pretrial verdict submitted by Kivlan Zen regarding the alleged possession of illegal firearms starting at 10:00 WIB.

"It is planned that the hearing will be at 10:00 WIB," he said.

Tonin said he was optimistic that the judge would give all claims related to the investigation, determine the suspect's status and detain Kivlan.

"Hopefully there will be no intervention," he told reporters today.

Police have appointed Kivlan as a suspect in the case of alleged possession of illegal firearms. Determination of suspects related to the development of riot cases on 21-22 May 2019.

Kivlan was later held in the Guntur Polda Metro Jaya detention center since May 30, 2019 for 20 days. The police then extended Kivlan's detention period for 40 days from last Tuesday (6/18).

Kivlan filed a hearing to sue the Metro Jaya Regional Police for objections to the status of the suspect in the case of alleged possession of illegal firearms.

The former Chief of Staff of the Army Strategic Command through his lawyer, Tonin Tachta, asked the panel of judges to cancel the status of the suspect's client because it was considered a procedural defect. Kivlan requests are recorded with the case number 75 / Pid.Pra / PN.JKT.SEL.

In his application, as many as four witnesses and experts from the Kivlan party provided information in the trial. Meanwhile, two expert witnesses from the Metro Jaya Regional Police also provided information.

Kivlan was also accompanied by the Legal Defenders Team (TPH) from the Indonesian Armed Forces Headquarters (TNI) during the pretrial hearing.

■ Alex Kupay

PDIP: Being the Mayor of Solo Is Not Enough with Popularity

JBN.CO.ID ■ The popularity of President Joko Widodo's two sons, such as Gibran Rakabuming Raka and Kaesang Pangarep, need not be doubted.

The popularity also made the names of both appear in the survey results of the Mayor of Solo for the period 2020-2025 released by the University of Slamet Riyadi (Unisri).

In the survey, Gibran became a potential candidate, to become a candidate for Mayor of Solo through the 2020 general election. However, PDIP as the dominant political party in the city of Solo in the 2019 election had a different view.

PDIP DPP Secretary Teguh Prakosa considers that Gibran Rakabuming does not have high experience.

According to him, Gibran's steps in the world of local politics still need to be honed.

"Speaking popularly, young people who appear on social media are far more popular. I don't think that's enough," he said.

Previously, President Jokowi claimed to have read a survey showing his two children included in the names of candidates in the Solo 2020 election. However, Jokowi returned the decision to Gibran and Kaesang.

Jokowi claimed that he would support whatever path the two children took, either as entrepreneurs or in politics.

Gibran Rakabuming himself claims there is no compulsion in his family to pursue careers in certain fields.

He was grateful for the positive views given by the Solo community through the survey.

■ Sukriman

Jokowi: Name of Cabinet Minister 2019-2024 Many Young People

JBN.CO.ID ■ President Joko Widodo admitted that he had already started many names in the drafting of the 2019-2024 cabinet. But until now there have not been many developments in the preparation of the new cabinet.

Jokowi said at lunch with reporters at Ayam "Mbah Karto" in Sukoharjo, Central Java, Sunday (7/28/2019).

"There will be lots of colors, lots of colors that are young. As I often say," he said.

The entry of many of these names according to Jokowi is expected to be more choices and alternatives.

The former Governor of DKI Jakarta also mentioned that if the dynamic world development needs to get a quick response.

"And also enough energy is needed, which is owned by young people," he said again.

While it was related to the dissolution of the National Campaign Team (TKN), Jokowi said that there was no need to form a joint secretariat for coordination. Because all this time the communication with TKN went well.

"It can be by telephone or meeting, if there is nothing important, no (see)," he said.

Although TKN has been dissolved, it believes that the supporting party remains solid. This has been proven for the past 5 years, even though the joint secretariat remains solid.

"For the past 5 years there has been no office, no joint secretariat is also fine. The important thing is there is communication," explained the former Mayor of Solo again.

■ Truman Jr

North Luwu Regional Election, Name of Arifin Junaidi Called Citizens

INFONEWS.CO.ID ■ Election of Regional Heads (Pilkada) of North Luwu Regency is planned to begin entering in the process of the upcoming September.

A number of figures have prepared themselves to fight to become the number one person on Bumi Lamaranginang.

Some are ready to express their attitudes and have prepared themselves, even though the majority are newcomers.

While a number of old faces including the incumbent have never expressed their attitude openly. New faces are predicted to fight in the elections later.

Of the many figures in North Luwu, the name of the former North Luwu Regent, Arifin Junaidi, was again called to appear to win the sympathy of the people.

"Yes, of course, the intention is still there, only we have to see the potential that we have," Arifin said, told reporters on Wednesday (03/07/2019).

The North Luwu Regent for the 2010-2015 period called the fighting opportunity determined by the situation and conditions.

"It cannot be continued, it really depends on the situation and conditions going forward," he added.

By that, he gave it to the people to judge it.

"Public support is only one of the requirements of many requirements. Many variables must be seen," Arifin said again.

Responding to the high level of support, including on social media, Arifin responded casually.

"It is natural as well as the democratic right of every citizen and it is natural, especially when it is approaching the elections," he said.

Editor : Inggrid Wijanarko
Redaksi Sulsel : Putri

Bambang Widjojanto: Let's fight for all for a better nation

JBN ■ Bambang Widjojanto as the Chairperson of the Prabowo - Sandiaga Legal Team in the dispute over the results of the presidential election claimed to be prepared for whatever the decision of the panel of judges over their application.

He ensured that the entire team was confident that the application on the arguments submitted would be granted.

"Indeed, my face does not show ready to accept the decision? It must be ready," Bambang said at the Constitutional Court Building, Jakarta, yesterday.

The man who is familiarly called BW hoped that the judge's decision would be fair to all parties. As an applicant, the decision of the judge becomes an improvement and at the same time is accepted by the defendant and related parties.

"We hope that the Court will arrive at a decision that is not win-loose, but win-win. Win-win in the other sense wins, but system improvements must be encouraged," BW said.

BW and the team would like to thank the entire community and supporters who followed the session until the fifth stage.

Whatever the verdict later, he said, the dispute between the two political camps that still appeared to be at war was over when the judge knocked out his decision next week.

"Our job is to minimize the potential risks that arise from the factions and frictions. This must be done, for example, those who win do not be arrogant, the losers do not force themselves. Let's fight for all for a better nation," he stressed.

■ Trihaganee 

Enthusiastic residents welcomed Prabowo to visit the wounded

INFONEWS.CO.ID ■ Residents were very happy to learn that Prabowo Subianto visited the May 22 protest participants who were injured as a result of clashing with police officers.

Residents were very enthusiastic about welcoming Prabowo. Seen with the face of the person who smiled when Prabowo was present in the midst of the injured supporters.

They did not expect that the presidential candidate they chose, seemed to want to meet the victims who were sick.

Besides kissing his hand as a sign of respect as a presidential candidate, many people also tried to dialogue about their fate.

As is known, the 22 May action took place in several cities in Indonesia as a public protest over the KPU's decision which was considered fraudulent.

Previously, presidential candidate Prabowo Subianto uploaded a video containing a message for participants of the May 22 action which was still in front of the Bawaslu Office.

In a message disseminated via Twitter, Prabowo urged the masses to immediately disband and return tonight.

"I am Prabowo Subianto, once again I ask your trust to always act wisely, patiently, always avoid violence," Prabowo said in the newly uploaded video, Wednesday (22/5)

■ Riana Umayah 
Photo: Special

Prabowo-Sandi rejects the results of the 2019 Election

INFONEWS.CO.ID ■ The KPU has almost completed the national recapitulation of the 2019 Elections at the provincial to foreign levels. However, witnesses of the Prabowo-Sandi BPN Team, Azis Subekti, said that they did not sign the results of the national recapitulation.

"Indeed, nothing has been signed," Azis said at the KPU Office, Menteng, Central Jakarta, Monday (20/5).

Until Monday (20/5) at 21:30 WIB, 33 provinces and 130 Overseas Election Committees (PPLN) had been recapitulated. One province that has not yet been completed is Papua.

Nevertheless, Azis stressed that there were no problems during the national recapitulation process. Because, the recapitulation of the KPU has been carried out in stages from the level of the District Election Committee (PPK) to the national level.

"We received information from the BPN who obtained the data, indeed there are differences in several provinces regarding the acquisition that occurred in the national recap with our data, because we are in this recap are data that has been presented, while on the other hand I have expressed advocacy, yes, we cannot carry the data. So let the advocacy team make other legal efforts, "Azis explained.

In principle, the BPN rejects the results of the 2019 Election. However, Azis said, it does not mean that the BPN does not value the hard work done by the KPU or Bawaslu as the election organizers.

"Refusing the results of the presidential election. So this refusal also starts the tradition that anyone who wants to hold a certain political position even though he has not gained power, he has money that is not arbitrary to do what he wants," Azis said.

"Because in our opinion this rejection will be a lesson for anyone who has ever been cheated too. That is, you know, which cannot be expressed with resistance by him. I think this represents a lot of feelings so that our democracy is good," Azis continued.

Azis said, after this, he would provide an evaluation of the national recapitulation to the BPN. However, he has not been able to ascertain the next steps BPN will take after the national recapitulation is complete.

"So indeed the KPU chairman when eating with us is talking if possible if his vote is set for tonight. Later we will provide an evaluation of the results of this recap then later if the recap is at this center, yes, it will run normally, there is no problem what's the recap, "Azis concluded.

■ Truman Jr

Police sweeping participants of the action May 22

INFONEWS.CO.ID ■ The East Java Regional Police foiled the departure of three buses containing the group allegedly going to take action on May 22, 2019 in Jakarta. The three buses came from Malang, Madiun Regency, and Tulungagung.

"Regarding the plans of several East Java people who will depart for Jakarta, until this afternoon there is one that our bus is safe in Malang. Then two buses from Madiun and from Tulungagung are canceled," said East Java Regional Police Chief Inspector General Luki Hermawan in Surabaya on Sunday ( 5/19/2019) night.

According to him, the group of passengers on the three buses were sent back to their homes. No dangerous objects such as sharp weapons and so on are found.

"Until now we have not found it, but indeed the results of the information from their field coordinators will indeed go to Jakarta," said Luki.

Meanwhile, the police will continue to sweep against the group which will take part in the May 22 action.