Diduga Pembayaran Excavator Proyek Sekolah Rakyat Tersendat, Operator Keluhkan Kesepakatan 200 Jam Tidak Dipenuhi

Foto Ilustrasi 

SOPPENG — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat diduga menyisakan persoalan terkait pembayaran alat berat excavator. Pihak penyedia alat mengeluhkan pembayaran yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Selasa 19/5/26

Informasi yang diperoleh menyebutkan, penggunaan excavator dalam proyek tersebut telah mencapai 590,5 jam kerja yang belum terbayarkan. Sementara pembayaran disebut baru dilakukan sebanyak dua kali untuk penggunaan setiap 200 jam kerja.

Padahal, berdasarkan perjanjian awal, pembayaran disepakati dilakukan setiap penggunaan mencapai 200 jam kerja. Kesepakatan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan keluhan dari pihak pemilik alat.

Akibat belum adanya pembayaran lanjutan, alat berat excavator disebut saat ini sudah terparkir dan tidak lagi beroperasi di lokasi proyek.

Salah satu sumber menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran dinilai cukup memberatkan karena operasional alat berat membutuhkan biaya tinggi, termasuk bahan bakar, perawatan, serta upah operator.

“Perjanjiannya per 200 jam dibayar, tapi kenyataannya sampai lebih seribu jam baru dua kali pembayaran,” ungkap sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Selain itu, pihak pemilik excavator juga mengaku telah beberapa kali menghubungi pihak proyek untuk meminta kejelasan pembayaran. Namun menurutnya, klarifikasi yang diterima hanya sebatas permintaan maaf dengan alasan masih menunggu pencairan dari pusat.

“Kalau dihubungi, jawabannya hanya minta maaf dan menunggu dari pusat,” lanjut sumber tersebut.

Salah satu proyek utama yang saat ini sedang berjalan diketahui merupakan pembangunan Sekolah Rakyat di Lempa, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait dugaan keterlambatan pembayaran tersebut.

Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik agar tidak menghambat pekerjaan proyek maupun merugikan pihak penyedia alat berat.