Pemkab Soppeng Bahas Ketimpangan Distribusi Guru, 130 Tenaga Pendidik Tercatat Berlebih
zonabuser. id.Soppeng — Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Forum Rembuk Pendidikan 2026 mengambil langkah strategis untuk menanggulangi ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang dinilai mulai berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (2/4/2026), memasuki hari kedua dengan fokus utama pada pemetaan dan penataan jumlah guru antar wilayah.
Forum ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, serta dihadiri ratusan tenaga pendidik. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMP se-Soppeng dan sejumlah kepala sekolah dasar dari wilayah Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, turut hadir memberikan arahan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, dalam pemaparannya mengungkapkan kondisi distribusi guru yang dinilai tidak merata. Secara akumulatif, terdapat kelebihan sekitar 130 guru di sejumlah sekolah.
Namun, di sisi lain, beberapa wilayah justru mengalami kekurangan tenaga pendidik yang cukup signifikan.
“Terjadi penumpukan di satu titik, sementara di wilayah lain kekurangan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kesejahteraan guru.
Ia menjelaskan, kelebihan guru di beberapa sekolah menyebabkan sebagian tenaga pendidik tidak memenuhi jumlah jam mengajar minimal sebagai syarat sertifikasi. Dampaknya, guru tidak dapat memperoleh tunjangan sertifikasi yang berpengaruh pada pendapatan mereka.
“Jika terjadi penumpukan, ada guru yang jam mengajarnya tidak mencukupi syarat. Implikasinya, mereka tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini jelas merugikan kesejahteraan para guru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menilai Forum Rembuk Pendidikan menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan para pelaku pendidikan di lapangan.
Menurutnya, dialog terbuka seperti ini mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dan kondisi riil di sekolah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dalam forum akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis, termasuk langkah redistribusi guru dan penataan kebutuhan tenaga pendidik.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap upaya ini dapat menciptakan sistem distribusi guru yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
